Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas)
Logo Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.jpg
Gambaran umum
Dasar hukum  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
 • Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015
Kepala
Sofyan Djalil
Deputi
Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Nina Sardjunani
Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Rizky Ferianto
Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Rahma Iryanti
Bidang Ekonomi Prasetijono Widjojo
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Endah Murniningtyas
Bidang Sarana dan Prasarana Dedy Supriadi Priatna
Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Imron Bulkin
Bidang Pendanaan Pembangunan Wismana Adi Suryabrata
Inspektur Utama
Slamet Sudarsono
Alamat kantor pusat
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310
Website
http://www.bappenas.go.id/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat Bappenas, adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden[1]. Jabatan Kepala Bappenas dijabat oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sejak 12 Agustus 2015 dijabat oleh Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago.

Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bappenas menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. penyusunan RAPBN bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
  6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
  7. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
  8. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
  9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
  10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
  11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas; dan
  12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bappenas.[1]

Struktur organisasi[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional[1] :

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]