Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Logo Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.jpg
Singkatan Bappenas
Dasar hukum  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
 • Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015
Kepala
Andrinof Chaniago
Sekretaris Utama
Slamet Seno Adji
Deputi
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Nina Sardjunani
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Rizky Ferianto
Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Rahma Iryanti
Deputi Bidang Ekonomi Prasetijono Widjojo
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Endah Murniningtyas
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Dedy Supriadi Priatna
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Imron Bulkin
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Wismana Adi Suryabrata
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Edi Effendi Tedjakusuma
Inspektur Utama
Slamet Sudarsono
Alamat kantor pusat
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310
Website
http://www.bappenas.go.id/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat Bappenas, adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden[1]. Jabatan Kepala Bappenas dijabat oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Andrinof Chaniago.

Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bappenas menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. penyusunan RAPBN bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
  6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
  7. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
  8. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
  9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
  10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
  11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas; dan
  12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bappenas.[1]

Struktur organisasi[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional[1] :

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]