Badan usaha milik negara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari BUMN)
Lompat ke: navigasi, cari

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara adalah salah satu bentuk usaha yang oleh negara.

Ciri-ciri BUMN[sunting | sunting sumber]

  • Pemerintah menjadi pemilik badan usaha.
  • Pengawasan kegiatan usaha dilakukan oleh pemerintah, baik langsung maupun lewat institusi terkait.
  • Pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam menjalankan kegiatan usaha.
  • Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
  • Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
  • Sebagai pengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasil.
  • Bertindak sebagai pelaksana pemerintah dalam memenuhi pertanggungjawaban hajat hidup masyarakat luas.
  • Tidak ditujukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
  • Berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengadakan dan mengembangkan ekonomi negara.
  • Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
  • Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  • Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.
  • Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
  • Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
  • Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
  • Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Manfaat BUMN[sunting | sunting sumber]

  • Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
  • Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
  • Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
  • Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.
  • Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.
  • Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BUMN di Indonesia[sunting | sunting sumber]

Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup khalayak luas, baik dalam bentuk barang atau jasa.

Sejak tahun 2001 seluruh entitas BUMN berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN.

BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan.

Perusahaan perseroan[sunting | sunting sumber]

Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut:

  • Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
  • Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan
  • Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
  • Modalnya berbentuk saham
  • Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
  • Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
  • Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
  • Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
  • RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
  • Dipimpin oleh direksi
  • Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
  • Tidak mendapat fasilitas negara
  • Tujuan utama memperoleh keuntungan
  • Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
  • Pegawainya berstatus pegawai swasta

Dalam menjalankan kegiatannya, BUMN selalu melakukan RUPS sebagai wadah pertemuan petinggi perusahaan untuk membahas berbagai langkah-langkah yang akan dilakukan perusahaan kedepannya. RUPS mempertemukan posisi penting dalam perseroan seperti, Direksi dan Komisaris. RUPS juga memungkinkan terjadinya pergantian komisaris dan direksi. Komisaris adalah posisi jabatan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap para direksi yang menjabat dalam perseroan tersebut dan melaporkan hasil evaluasinya dalam RUPS. Sementara itu, direksi adalah posisi jabatan yang berfungsi untuk mengeksekusi kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkembangnya perseroan BUMN dalam menjalankan usahanya untuk tetap hadir di pasar, ditambah lagi dengan makin meningkatnya persaingan yang makin sengit, membuat keterbukaan menjadi reputasi yang merefleksikan tolak ukur usaha perseroan. Akhirnya perseroan mulai memutuskan untuk melakukan IPO atau sering disebut sebagai Penawaran Saham Perdana Publik (PSPP) untuk mendorong perseroan mengelola kegiatan usahanya secara transparan, akuntabel dan kredibel dengan tata kelola yang layak dengan melepas sebagian kepemilikan perseroan kepada publik lewat bursa saham. Perseroan yang telah melakukan PSPP adalah perusahaan yang secara finansial dan tata kelola siap dan mampu untuk mengelola dan mengusahakan kegiatan didalam perseroan secara efektif, efisien dan kompetitif.

Secara hukum, ketentuan perseroan untuk melepas sebagian kepemilikan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa pengecualian bagi beberapa perseroan yang struktur kepemilikannya tidak bisa diubah, seperti:

  • Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN
  • Persero yang bergerak di bidang hankam negara
  • Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat

Perusahaan umum[sunting | sunting sumber]

Perusahaan umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Ciri-ciri perum:

  • Melayani kepentingan masyarakat umum.
  • Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
  • Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya, perusahaan umum (PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
  • Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
  • Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.
  • Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
  • Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
  • Dapat menghimpun dana dari pihak

Perusahaan jawatan[sunting | sunting sumber]

Perusahaan jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Saat ini hanya TVRI yang merupakan satu-satunya perjan yang dimiliki oleh BUMN. Besarnya modal perjan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri perjan antara lain sebagai berikut:

  • Memberikan pelayanan kepada masyarakat
  • Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah
  • Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau direktur jenderal departemen yang bersangkutan
  • Status karyawannya adalan pegawai negeri

Isu terkait BUMN di Indonesia[sunting | sunting sumber]

Sejak pendiriannya di Indonesia, BUMN juga kerap menjadi sasaran isu dari berbagai pihak. Dari KKN, dalih kesejahteraan dan nasionalisme hingga benteng kapitalisme. Isu mulai menerpa BUMN secara signifikan pada jaman orde baru, BUMN kerap menjadi sasaran "sapi perah", bagi oknum birokrat dan pejabat partai. Otomatis, direksi BUMN yang menjabat tentu tidak bisa bekerja dengan tenang dengan banyaknya kepentingan yang ingin memanfaatkan keadaan tersebut. Bagaimana tidak, mereka bekerja dibawah tekanan yang sangat tinggi, dimana mereka sekali tidak menuruti permintaan sang oknum, dari diturunkan jabatan hingga, penghilangan anggota keluarga menjadi taruhan. Hal ini terbukti benarnya, ketika Direktur Utama Garuda Indonesia, Wiweko Soepono yang dikenal sebagai tokoh yang sangat otoriter, namun reformis dengan membawa garuda sebagai maskapai yang paling berpengaruh di belahan bumi selatan dan menciptakan sistem pesawat berkokpit dua pilot, malah diberhentikan dengan tidak hormat hanya karena tidak mau menerima proposal usaha dari salah satu pejabat tinggi negara.

Tidak hanya berhenti disitu saja, turunnya performa ekonomi Indonesia pada masa reformasi mendorong Pemerintah untuk mengharuskan BUMN melakukan program restrukturisasi secara besar-besaran, salah satunya adalah privatisasi. Akhirnya, muncul isu nasionalisme dan kesejahteraan yang menjadi alasan kuat dibalik penolakkan masyarakat terkait privatisasi. Kebanyakan, para pendukung dari pendapat ini membenarkan pernyataan bahwa setiap objek usaha yang dikerjakan dan diperdagangkan dalam kegiatan usaha BUMN merupakan milik negara yang secara tidak langsung dimiliki rakyat. Namun, tanpa disadari oleh para pendukung itu sendiri, isu ini justru dijadikan tameng dan beking terselubung bagi para oknum pejabat tinggi negara dan pengusaha yang menolak privatisasi demi melindungi keuntungannya, sekaligus sebagai ajang pembodohan untuk masyarakat untuk mempercayai isu tersebut dengan dibumbui isu-isu yang tidak rasional, berlogika dan berdata, bahkan menjatuhkan BUMN itu sendiri. Otomatis, hal seperti inilah yang justru perlu diperhatikan oleh masyarakat, yaitu bukan siapa yang menguasai,bukan siapa yang mendapat untung, tetapi siapa yang memanfaatkan keadaan tersebut.

BUMN di negara lain[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  • Ekonomi Kelas XII, Dra. Hj. Sukiwaty, Drs. H. Sudirman Jamal dan Drs. Slamet Sukanto