Lembaga Nonstruktural

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Lembaga nonstruktural)
Lompat ke: navigasi, cari
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Artikel ini adalah bagian dari seri
politik dan pemerintahan
Indonesia
Pancasila (filsafat bangsa)
UUD 1945
Hubungan luar negeri

Lembaga Nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.[1]

LNS ada yang dibentuk melalui Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Daftar lembaga nonstruktural[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia hingga saat ini [2] :

  1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
  2. Badan Amil Zakat Nasional
  3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  5. Badan Olahraga Profesional
  6. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
  7. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
  8. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  9. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
  10. Badan Pengawas Pemilihan Umum
  11. Badan Pengelola Dana Abadi Umat
  12. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
  13. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
  17. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
  18. Badan Pertimbangan Kepegawaian
  19. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
  20. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
  21. Badan Restorasi Gambut
  22. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
  23. Dewan Energi Nasional
  24. Dewan Jaminan Sosial Nasional
  25. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  26. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  27. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  28. Dewan Ketahanan Nasional
  29. Dewan Ketahanan Pangan
  30. Dewan Koperasi Indonesia
  31. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
  32. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  33. Dewan Nasional Perubahan Iklim
  34. Dewan Pengupahan Nasional
  35. Dewan Pers
  36. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
  37. Dewan Pertimbangan Presiden
  38. Dewan Riset Nasional
  39. Dewan Sumber Daya Air Nasional
  40. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
  41. Kantor Staf Presiden
  42. Komisi Banding Merek
  43. Komisi Banding Paten
  44. Komisi Informasi
  45. Komisi Kejaksaan
  46. Komisi Kepolisian Nasional
  47. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  49. Komisi Nasional Lanjut Usia
  50. Komisi Pemberantasan Korupsi
  51. Komisi Pemilihan Umum
  52. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
  53. Komisi Pengawas Haji Indonesia
  54. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  55. Komisi Penyiaran Indonesia
  56. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
  57. Komite Akreditasi Nasional
  58. Komite Ekonomi Industri Nasional
  59. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
  60. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  61. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
  62. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
  63. Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan
  64. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
  65. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
  66. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
  67. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
  68. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
  69. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
  70. Konsil Kedokteran Indonesia
  71. Lembaga Kerja Sama Tripartit
  72. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  73. Lembaga Produktivitas Nasional
  74. Lembaga Sensor Film
  75. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
  76. Ombudsman Republik Indonesia
  77. Otoritas Jasa Keuangan
  78. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  79. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Lembaga nonstruktural yang telah dibubarkan[sunting | sunting sumber]

  1. Badan Benih Nasional
  2. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
  3. Badan Koordinasi Keamanan Laut
  4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
  5. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
  6. Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu
  7. Badan Pengendalian Bimbingan Massal
  8. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
  9. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh-Nias)
  10. Dewan Buku Nasional
  11. Dewan Gula Indonesia
  12. Dewan Kelautan Indonesia
  13. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  14. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
  15. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
  16. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
  17. Komisi Hukum Nasional
  18. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
  19. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
  20. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
  21. Komite Ekonomi Nasional
  22. Komite Inovasi Nasional
  23. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
  24. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
  25. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
  26. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
  27. Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R)
  28. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP/UKP4)

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]