Lembaga Nonstruktural

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Lembaga nonstruktural)
Lompat ke: navigasi, cari
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan pemerintahan
Indonesia
Pancasila (filsafat bangsa)
UUD 1945
Hubungan luar negeri

Lembaga Nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.[1]

LNS ada yang dibentuk melalui Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Daftar lembaga nonstruktural[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia hingga saat ini [2] :

  1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
  2. Badan Amil Zakat Nasional
  3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  5. Badan Olahraga Profesional
  6. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
  7. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  8. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
  9. Badan Pengawas Pemilihan Umum
  10. Badan Pengelola Keuangan Haji
  11. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
  12. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  13. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
  16. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
  17. Badan Pertimbangan Kepegawaian
  18. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
  19. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
  20. Badan Restorasi Gambut
  21. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
  22. Dewan Energi Nasional
  23. Dewan Jaminan Sosial Nasional
  24. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  25. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  26. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  27. Dewan Ketahanan Nasional
  28. Dewan Ketahanan Pangan
  29. Dewan Koperasi Indonesia
  30. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
  31. Dewan Pengupahan Nasional
  32. Dewan Pers
  33. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
  34. Dewan Pertimbangan Presiden
  35. Dewan Riset Nasional
  36. Dewan Sumber Daya Air Nasional
  37. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
  38. Kantor Staf Presiden
  39. Komisi Aparatur Sipil Negara
  40. Komisi Banding Merek
  41. Komisi Banding Paten
  42. Komisi Informasi
  43. Komisi Kejaksaan
  44. Komisi Kepolisian Nasional
  45. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  46. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  47. Komisi Nasional Lanjut Usia
  48. Komisi Pemberantasan Korupsi
  49. Komisi Pemilihan Umum
  50. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
  51. Komisi Pengawas Haji Indonesia
  52. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  53. Komisi Penyiaran Indonesia
  54. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
  55. Komite Akreditasi Nasional
  56. Komite Ekonomi Industri Nasional
  57. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
  58. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  59. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
  60. Komite Nasional Keuangan Syariah
  61. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
  62. Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan
  63. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
  64. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
  65. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
  66. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
  67. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
  68. Konsil Kedokteran Indonesia
  69. Lembaga Kerja Sama Tripartit
  70. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  71. Lembaga Produktivitas Nasional
  72. Lembaga Sensor Film
  73. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
  74. Ombudsman Republik Indonesia
  75. Otoritas Jasa Keuangan
  76. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  77. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  78. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  79. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Lembaga nonstruktural yang telah dibubarkan[sunting | sunting sumber]

Nama Dasar Hukum Pembubaran Lembaga Pengganti Keterangan
Badan Benih Nasional Perpres Nomor 116 Tahun 2016 [3]
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Perpres Nomor 176 Tahun 2014[4]
Badan Koordinasi Keamanan Laut Perpres Nomor 178 Tahun 2014[5] Badan Keamanan Laut
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Perpres Nomor 21 Tahun 2017
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik Putusan Perkara MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003[6]
Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu Perpres No. 176 Tahun 2014
Badan Pengendalian Bimbingan Massal Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Badan Pengelola Dana Abadi Umat UU No. 34 Tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan Haji
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari

Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

Perpres 16 tahun 2015
Badan Penyehatan Perbankan Nasional Keppres No. 15 Tahun 2004
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias PP No. 3 Tahun 2009[7] Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh,

Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias[7]

Dewan Buku Nasional Perpres No. 176 Tahun 2014
Dewan Gula Indonesia Perpres No. 176 Tahun 2014
Dewan Kelautan Indonesia Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Nasional Perubahan Iklim Perpres 16 tahun 2015
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia Perpres No. 176 Tahun 2014
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Perpres No. 176 Tahun 2014
Komisi Hukum Nasional Perpres No. 176 Tahun 2014
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Perpres No. 176 Tahun 2014
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Perpres No. 176 Tahun 2014
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Komite Ekonomi Nasional Perpres No. 163 Tahun 2014[8]
Komite Inovasi Nasional
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Perpres No. 176 Tahun 2014
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Unit Staf Kepresidenan
Unit Staf Kepresidenan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Kantor Staf Presiden

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]