Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 | Artikel ini membutuhkan lebih banyak pranala ke artikel lain untuk meningkatkan kualitasnya. (Desember 2022) |
 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Singkatan | BPKS |
| Dasar hukum pendirian | Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 |
| Alokasi APBN | Rp53,49 miliar (2025)[1] |
| Struktur | |
| Kepala | Iskandar Zulkarnaen |
| Wakil Kepala | Abdul Manan |
| Kantor pusat | |
| Jalan Panglima Polem Nomor 1
Kota Bawah Barat, Sukakarya Sabang - 23512 Aceh, Indonesia | |
| Situs web | |
| http://bpks.go.id/ | |
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (disingkat BPKS) adalah salah satu Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.[2][3]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- ↑ "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-03-02. Diakses tanggal 2016-02-23.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-03-02. Diakses tanggal 2016-02-23.