Lembaga Nonstruktural

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan pemerintahan
Indonesia
Pancasila (filsafat bangsa)
UUD 1945
Hubungan luar negeri

Lembaga Nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.[1]

Lembaga Non Struktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:

  1. Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden 
  2. Urusan pemerintahan yang berkaitan
  3. Pendanaan
    • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
    • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
    • Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD d. Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
  4. Perwakilan di daerah[2]

Daftar lembaga nonstruktural[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia hingga saat ini [3] :

  1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
  2. Badan Amil Zakat Nasional
  3. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
  4. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
  5. Badan Koordinasi Penyuluhan
  6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  7. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  8. Badan Olahraga Profesional
  9. Badan Otorita Danau Toba
  10. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
  11. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  12. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
  13. Badan Pengawas Pemilihan Umum
  14. Badan Pengawas Rumah Sakit
  15. Badan Pengelola Keuangan Haji
  16. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
  17. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  18. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  19. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  20. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
  21. Badan Perfilman Indonesia
  22. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
  23. Badan Pertimbangan Kepegawaian
  24. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
  25. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
  26. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
  27. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
  28. Badan Restorasi Gambut
  29. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
  30. Dewan Energi Nasional
  31. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
  32. Dewan Insinyur Indonesia
  33. Dewan Jaminan Sosial Nasional
  34. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  35. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  36. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  37. Dewan Ketahanan Nasional
  38. Dewan Ketahanan Pangan
  39. Dewan Koperasi Indonesia
  40. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
  41. Dewan Pengupahan Nasional
  42. Dewan Pers
  43. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
  44. Dewan Pertimbangan Presiden
  45. Dewan Riset Nasional
  46. Dewan Sumber Daya Air Nasional
  47. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
  48. Kantor Staf Presiden
  49. Komisi Aparatur Sipil Negara
  50. Komisi Banding Merek
  51. Komisi Banding Paten
  52. Komisi Informasi
  53. Komisi Kejaksaan
  54. Komisi Kepolisian Nasional
  55. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  56. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  57. Komisi Nasional Lanjut Usia
  58. Komisi Pemberantasan Korupsi
  59. Komisi Pemilihan Umum
  60. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
  61. Komisi Pengawas Haji Indonesia
  62. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  63. Komisi Penyiaran Indonesia
  64. Komisi Penyuluhan Nasional
  65. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
  66. Komite Akreditasi Nasional
  67. Komite Anti Dumping Indonesia
  68. Komite Ekonomi Industri Nasional
  69. Komite Industri Nasional
  70. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
  71. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
  72. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  73. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
  74. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
  75. Komite Nasional Keuangan Syariah
  76. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
  77. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
  78. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
  79. Komite Perdagangan Nasional
  80. Komite Profesi Akuntan Publik
  81. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
  82. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
  83. Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan
  84. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
  85. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
  86. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
  87. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
  88. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
  89. Konsil Kedokteran Indonesia
  90. Lembaga Kerja Sama Tripartit
  91. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  92. Lembaga Produktivitas Nasional
  93. Lembaga Sensor Film
  94. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
  95. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
  96. Ombudsman Republik Indonesia
  97. Otoritas Jasa Keuangan
  98. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  99. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  100. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  101. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Lembaga nonstruktural yang telah dibubarkan[sunting | sunting sumber]

Nama Dasar Hukum Pembubaran Lembaga Pengganti Keterangan
Badan Benih Nasional Perpres Nomor 116 Tahun 2016 [4]
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Perpres Nomor 176 Tahun 2014[5]
Badan Koordinasi Keamanan Laut Perpres Nomor 178 Tahun 2014[6] Badan Keamanan Laut
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Perpres Nomor 21 Tahun 2017 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik Putusan Perkara MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003[7]
Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu Perpres No. 176 Tahun 2014
Badan Pengendalian Bimbingan Massal Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Badan Pengelola Dana Abadi Umat UU No. 34 Tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan Haji
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari

Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

Perpres 16 tahun 2015
Badan Penyehatan Perbankan Nasional Keppres No. 15 Tahun 2004
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias PP No. 3 Tahun 2009[8] Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh,

Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias[8]

Dewan Buku Nasional Perpres No. 176 Tahun 2014
Dewan Gula Indonesia Perpres No. 176 Tahun 2014
Dewan Kelautan Indonesia Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Nasional Perubahan Iklim Perpres 16 tahun 2015
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia Perpres No. 176 Tahun 2014
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Perpres No. 176 Tahun 2014
Komisi Hukum Nasional Perpres No. 176 Tahun 2014
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Perpres No. 176 Tahun 2014
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Perpres No. 176 Tahun 2014
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Komite Ekonomi Nasional Perpres No. 163 Tahun 2014[9]
Komite Inovasi Nasional
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Perpres No. 176 Tahun 2014
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Perpres Nomor 116 Tahun 2016
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Unit Staf Kepresidenan
Unit Staf Kepresidenan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Kantor Staf Presiden

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]