Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
Gambaran Umum
Singkatan BPPMI
Dasar hukum pendirian Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1994
Sifat Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua BPMI Menteri Agama
Ketua BPPMI Muhammad Muzammil Basyuni (masa bakti 2015 – 2020)
Kantor pusat
Jalan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta 10710
Situs web
http://masjidistiqlal.or.id/

Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (disingkat BPPMI) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal. Saat ini ketua BPPMI dijabat oleh K.H. Muhammad Muzammil Basyuni yang dilantik oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 di Kantor Kementerian Agama Thamrin.[1]. Dia adalah mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Republik Arab Suriah yang dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Oktober 2006. Sebelumnya Ketua BPPMI dijabat sejak tahun 2005 oleh Drs H. Mubarok, M.Si[2][3] yang juga Mantan Dirjen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji serta Mantan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

BPPMI adalah badan yang melaksanakan tugas operasional Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI). BPMI diketuai oleh Menteri Agama dan bertanggungjawab kepada Presiden.[4]

Tugas[sunting | sunting sumber]

BPPMI bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola menyelenggarakan fungsi :

  1. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ibadah serta kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal;
  2. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka syiar Islam yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal;
  3. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan bangunan, taman, serta segala perlengkapan pendukung Masjid Istiqlal agar tetap berfungsi dengan baik dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia;
  4. koordinasi dan kerja sama dengan badan atau lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal untuk kepentingan syiar Islam;
  5. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan berkenaan dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Presiden.[4]

Stuktur Organisasi[sunting | sunting sumber]

  1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
  2. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
  3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  4. Ketua Majelis Ulama Indonesia

Ketua BPPMI[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat Pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]