Komisi Kepolisian Nasional

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Komisi Kepolisian Nasional
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Gambaran Umum
Singkatan Kompolnas
Didirikan 4 Maret 2011; 5 tahun lalu (2011-03-04)
Dasar hukum pendirian Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011
Sifat Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua merangkap Anggota Menko Polhukam
Wakil Ketua merangkap Anggota Menteri Dalam Negeri
Anggota Menteri Hukum dan HAM
Anggota Adrianus Meliala
Anggota Brigjen Pol (Purn) Syafriadi Cut Ali
Anggota Edi Syahputra Hasibuan
Anggota Hamidah Abdurrachman
Anggota M. Nasser
Anggota Logan Siagian
Kantor pusat
Jl. Tirtayasa VII No.20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160 Jakarta
Situs web
www.kompolnas.go.id

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat KOMPOLNAS adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.[1] Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Cara kerja[sunting | sunting sumber]

Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri , dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Kompolnas juga menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet, di mana masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan staf Kompolnas yang sedang aktif di situs www.kompolnas.go.id/hubungi-kami

Struktur organisasi[sunting | sunting sumber]

Kompolnas terdiri dari sembilan anggota yang dilantik Presiden Republik Indonesia, di mana Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM petahana adalah anggota Kompolnas ex officio. Anggota Kompolnas saat ini adalah:

  1. Menko Polhukam (Ketua)
  2. Menteri Dalam Negeri (Wakil Ketua)
  3. Menteri Hukum dan HAM
  4. Adrianus Meliala
  5. Brigjen Pol (Purn) Syafriadi Cut Ali
  6. Edi Syahputra Hasibuan
  7. Hamidah Abdurrachman
  8. M. Nasser
  9. Logan Siagian

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]