Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Pusat Keuangan Polri
Lambang puskeu polri.jpg
SingkatanPuskeu Polri
Struktur yurisdiksi
Wilayah hukumIndonesia
Lembaga pemerintahInsignia of the Indonesian National Police.svg Kepolisian Negara Republik Indonesia
Markas besarJl. Trunojoyo No.3, Jakarta 12110

Pejabat eksekutif
Penghargaan
  • OPINI WTP BPK RI (7 kali berturut-turut)
Situs web
https://puskeu.polri.go.id/

Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Puskeu Polri) adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.[1] Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.

Puskeu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri. Kapuskeu merupakan seorang Perwira Tinggi Polri bintang satu yang saat ini dijabat oleh Brigjen. Pol. Lukas Akbar Abriari.[2]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

A. MASA PASCA KEMERDEKAAN[sunting | sunting sumber]

Berbicara sejarah Pusat Keuangan Polri tentunya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Di zaman penjajahan Jepang, Polisi dibentuk dan tergabung dalam kesatuan Keisatsu Tai (Polisi) dan Tokobetsu Keisatsu-Tai (Polisi Istimewa). Selanjutnya dua hari setelah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut secara resmi mengumumkan Djawatan Kepolisian Negara, yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik R.Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang pertama. Dengan adanya Djawatan Kepolisian Negara, maka kesatuan-kesatuan polisi daerah telah dipersatukan dalam satu wadah. Namun demikian  tugas Djawatan Kepolisian Negara, ketika itu baru dibentuk hanya menangani masalah-masalah administratif, Lembaga ini tidak mempunyai hubungan komando vertikal ke propinsi-propinsi.

Di tahun 1946, Organisasi Keuangan Djawatan Kepolisian Negara mulai dibentuk dengan sebutan Bagian Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara. Saat itu Djawatan Kepolisian Negara masih berada dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri sehingga dukungan anggaran masih belum terpusat. Dukungan anggaran Kepolisian masih menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Daerah. Para Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengurusan dan administrasi keuangan di daerahnya. Kebijaksanaan ini ditempuh karena memang Tingkat Pusat sendiri belum memperoleh anggaran. Kemudian pada tanggal 17 agustus 1950, ketika UUD Sementara diberlakukan sebutan Djawatan Kepolisian Negara berubah menjadi Jawatan Kepolisian Republik Indonesia. Secara politik jawatan ini bertanggung jawab kepada Perdana Menteri dengan perantara Jaksa Agung. Sedang acara administratif jawatan tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Sebagai pelaksana harian Jawatan kepolisian Republik Indonesia adalah Kepala Jawatan.

Tata kelola keuangan pada awal Jawatan Kepolisian Negara didirikan berpedoman pada ICW (Staatblad 1925 No.448). Secara ringkas peraturan tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut :

a. Pengurusan keuangan dilakukan oleh pimpinan Jawatan selaku pemegang otorisasi (bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat penerimaan dan atau pengeluaran bagi negara);

b. Penetapan anggaran belanja dilakukan oleh Kementerian Keuangan;

c. Pengajuan tagihan oleh Kesatuan-Kesatuan Kepolisian;

d. Pengujian tagihan-tagihan oleh Kantor Bendahara Negara selaku pemegang hak Compatible;

e. Pembayaran dilakukan oleh Kantor-kantor Kas Negara;

f. Untuk melayani pengeluaran dalam jumlah kecil di Kesatuan Kepolisian Daerah dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC).

Pada masa-masa awal kemerdekaan ini banyak terjadi perubahan struktur pada Jawatan Kepolisian Republik Indonesia yang tentu saja berpengaruh pada organisasi keuangan. Tabel dibawah ini menjelaskan secara ringkas tentang perjalanan organisasi keuangan khususnya pada periode Demokrasi Terpimpin.

No Tahun Dasar Pelaksanaan Bentuk Organisasi Pimpinan Langsung
1.


2.


3.

4.


5.


6.


7.

1951


1953


1958

1959


1961


1962


1964

Keputusan Mendagri No.4/2/28/Um

Order Kepala Kepolisian Negara

PP Nomor 51

Kep.MenMud Kepolisian 1/Prt/MK/ 1959

Peraturan Sementara Menteri/KKN No.7/Prt/MK/61

Keputusan Menteri/KKN No.2/Prt/ MK/1962

Skep Menteri/ Pangak No. Pol 11/SK/MK/1964

Bagian Keuangan


Bagian Keuangan


Bagian Keuangan

Bagian Keuangan


Bagian Keuangan


Bagian Keuangan


Administrasi Keuangan

Kepala Kepolisian Negara


Kepala Kepolisian Negara


Direktur IV

Direktur IV


Komisariat Kepolisian


Kepala Bidang Logistik


Deputi Menteri/Pangak Urusan Khusus

Wewenang dan penentuan kebijaksanaan dalam bidang Anggaran Belanja Kepolisian dipegang oleh Perdana Menteri selaku pimpinan tertinggi. Sedangkan Kepala Kepolisian Negara merupakan pelaksana/ Pengguna Anggaran. Ketika terjadi perubahan status jawatan Kepolisian Negara menjadi Departemen Kepolisian Negara, maka kewenangan Anggaran Kepolisian berpindah kepada Menteri Kepolisian.

Sistem pengajuan dan pengawasan anggaran belanja yang dianut oleh kepolisian sama seperti yang dianut oleh keuangan sipil. Kewenangan pengawasan atas penggunaan anggaran dilakukan oleh Departeman Pendapatan, pembiayaan dan Pengawasan (Departemen P3). Menteri/Panglima angkatan Kepolisian selain sebagai pengguna, juga mempunyai wewenang otorisasi.

Jumlah anggaran dalam satu tahun yang telah disetujui oleh Pemerintah tidak diberikan secara sekaligus. Untuk pengeluarannya, para bendaharawan dari masing-masing Kesatuan, yang telah mendapat mandat mengajukan ke Kantor Kas Negara untuk dicairkan. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara sebagai Hak Hulp  Ordonatur mendapat pelimpahan wewenang dari Departemen P3.

Mulai tahun 1965 atau sejak Angkatan Kepolisian berintegrasi dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terjadi perubahan sistem penganggaran. Sistem pembiayaan yang kemudian dianut oleh Angkatan Kepolisian adalah sistem Administrasi Keuangan Militer. Dalam sistem ini wewenang otorisasi, ordonasi dan compatible berada pada Menteri/Pangak selaku pimpinan tertinggi Departemen Kepolisian.

Pada sistem sebelumnya ketiga wewenang tersebut berada terpisah secara berjenjang, Adapun tugas bagian keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mengurus anggaran, mulai dari perencanaan dan penyusunan anggaran belanja; pembiayaan dan penyaluran, hingga pengawasan dan pertanggung jawabannya.

b. Mengajukan tagihan kepada Departemen Keuangan melalui Kantor Perbendaharaan Negara.


B. MASA ORDE BARU[sunting | sunting sumber]

Di masa Orde Baru terdapat beberapa dinamika perubahan pada organisasi Polisi yang berdampak pula pada perubahan organisasi keuangan polisi. Melalui  Instruksi  Menteri/Pangab No. Pol. 38/Instr/MK/1966  nama Kementerian Angkatan Kepolisian (KEMAK)  diubah  menjadi  Departemen  Angkatan  Kepolisian (DEPAK). Organisasi keuangan berada di bawah Staf Khusus dengan nama Direktorat Keuangan. Dinamika perubahan berikutnya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan  Presiden  No.7  Tahun  1974 yang menegaskan  bahwa  Kepolisian  Republik Indonesia  bertanggung  jawab  dan  bertugas  untuk  melaksanakan  dan  mengamankan  kebijaksanaan  Departemen  Hankam. Di masa ini organisasi keuangan Polri termasuk dalam Eselon Pelaksana Pusat dengan nama Jawatan Keuangan Polri (JANKUPOL). Perubahan organisasi keuangan kembali terjadi di masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Anton Sujarwo (1982-1986) dimana organisasi keuangan berubah menjadi Dinas Keuangan (DISKU). Tabel dibawah ini menampilkan dinamika perubahan organisasi keuangan selama masa Orde baru hingga akhir tahun 1999.

No Dasar Pelaksanaan Bentuk Organisasi Atasan Langsung Ket
1.


2.


3.


4.


5.

Menteri Pangab

No. Pol 5/Prt/men. Pangab/1967

Kep.Menhamkam/Pangab

No. KEP/15/IV/1976

Kep.Pangab

No.kep/11/P/III/1984

Skep Pangab No.Kep/11/X/1992

Skep Pangab No.Kep/10/VII/1997

Direktorat Keuangan


Jawatan Keuangan


Dinas Keuangan


Dinas Keuangan


Dinas Keuangan

Menteri/Pangab


Kapolri


Kapolri


Kapolri


Kapolri




Wakil Kadisku

Sesdisku

Wakil Kadisku

Wakadisku

Kepala[sunting | sunting sumber]

No. Kapolda Mulai menjabat Akhir menjabat
Kepala Jawatan Keuangan Polri (Kajanku Polri)
1
Brigjen.Pol.Drs. Muhammad Saleh
1965
1967
2
Mayjen.Pol.Drs. Achmad
1967
1969
3
Brigjen.Pol.Drs. A Surya Haminata
1969
1971
4
Brigjen.Pol.Drs. Prajitno
1971
1974
5
Kolonel.Pol.Drs. Soeroso
1974
1978
6
Brigjen.Pol.Drs. Ismauludin
1978
1981
7
Brigjen.Pol.Drs. Tjuk Sumarso
1981
1984
Kepala Dinas Keuangan Polri (Kadisku Polri)
8
Kolonel.Pol.Drs. Budi Utomo
1984
1986
9
Brigjen.Pol.Drs. Muhammad Damanik, S.H.
1986
1988
10
Brigjen.Pol.Drs. Sudiantoro
1988
1990
11
Brigjen.Pol.Drs. Putu Denok K.
1990
1992
12
Brigjen.Pol.Drs. T. Kasdisoeharjo
1992
1993
13
Brigjen.Pol.Drs. Dasep Purnama
1993
1996
14
Brigjen.Pol.Drs. Noorcahyono
1996
1996
15
Brigjen.pol.Drs. Darmaji SW.
1996
2002
Kepala Pusat Keuangan Polri (Kapuskeu Polri)
16
Brigjen.Pol.Drs. Djafar Siregar, M.M.
2002
2004
17
Brigjen.Pol.Drs. Bambang Abimanyu
2004
2009
18
Irjen.Pol.Drs. Nawoto Laksono
2009
2010
19
Brigjen.Pol.Drs. Tjahyo Hernoadi
2010
2012
20
Brigjen.Pol.Drs. Bambang Ghiri Arianto, S.E., M.B.A.
2012
2019
21
Brigjen.Pol. Jimmy Tuilan, S.E.
2019
2020
22
Brigjen.Pol. Lukas AkbarAbriari, S.I.K., M.H.
2020
Sekarang

Susunan Organisasi[sunting | sunting sumber]

Susunan organisasi Puskeu Polri terdiri dari Sekretariat, Urusan Keuangan, Bidang Pembiayaan (Bidbia), Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), Bidang Pengendalian (Biddal), Bidang Verifikasi (Bidverif) dan Bidang Keuangan Mabes (Bidku Mabes).[3]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang SOTK pada Tingkat Mabes Polri
  2. ^ "Wakapolda dan Sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku Utara Berganti". kumparan. Diakses tanggal 2021-03-02. 
  3. ^ "KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - krisnaptik".