Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Logo bnpp.png
Gambaran Umum
Singkatan BNPP
Dasar hukum pendirian Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010
Sifat Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Kementerian/Lembaga terkait Kementerian Dalam Negeri
Struktur
Ketua Pengarah Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan
Kepala Menteri Dalam Negeri
Situs web
http://www.bnpp.go.id


Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1]

Organisasi[sunting | sunting sumber]

Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:

  • Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan
  • Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  • Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  • Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri
  • Anggota :
  1. Menteri Luar Negeri;
  2. Menteri Pertahanan;
  3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Menteri Keuangan;
  5. Menteri Pekerjaan Umum;
  6. Menteri Perhubungan;
  7. Menteri Kehutanan;
  8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
  11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  13. Kepala Badan Intelijen Negara;
  14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
  15. Gubernur Provinsi terkait.

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]