Badan usaha milik daerah

Ekonomi

Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi.

Ciri-Ciri BUMD

• Pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
• Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan
• Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
• Didirikan peraturan daerah (perda).
• Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD.
• Masa jabatan direksi selama empat tahun.
• Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Contoh BUMD

Contoh BUMD adalah:

• Bank Pembangunan Daerah (BPD)
• Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
• Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota)
• Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan AKAP), digunakan dari bulan Oktober 1991 (UU no. 22 tahun 1991) sampai akhir 1999/awal 2000, dirubah status menjadi PO (Perusahaan otobus) pada awal tahun 2000, sesuai Pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000. Contoh: Menurut pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000, Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Haryanto dirubah statusnya menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO) Haryanto dan Perusahaaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Miniarta dirubah statusnya menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO) Miniarta.
• Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH)

• Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negaraMengejar dan mencari keuntungan
• Perintis kegiatan-kegiatan usaha
• Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

BUMD di Indonesia

BUMD di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Perusahaan Daerah (PD).

Lihat pula

• Badan Usaha Milik Negara
• Badan Usaha Milik Desa