Bank

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Sebuah kantor cabang bank di Jember

Bank (pengucapan bahasa Indonesia: [bang]) adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar.[1] Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang.[2] Sedangkan menurut undang-undang perbankan,[3] bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[4] Pada awalnya, bank adalah kumpulan pedagang-pedagang yang akan memberikan pinjaman bibit kepada para petani atau pedagang yang membawa barang.[5] [6]

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.[7] Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan.[7] Saat ini, bank memiliki fleksibelitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan.[7] Bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Digitalisasi juga mendisrupsi sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dari jaringan distribusi: kantor cabang (fisik), layanan telepon perbankan (analog), layanan internet dan perbankan bergerak (digital).

1970

Pengertian[sunting | sunting sumber]

Secara etimologi, kata "bank" berasal dari bahasa Prancis banque atau bahasa Italia banca yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaisans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.[8]

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.[4] Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.[4] Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.[4] Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat.[4] Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.[4] Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.[4] Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan yaitu:

  1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek.
  2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai, atau disebut juga sebagai manajemen risiko.
  3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu dikemudian hari.
  4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
  5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini diperlukan karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sejarah bank di dunia[sunting | sunting sumber]

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis[9] akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari.[10]

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang.[Pokok-pokok hukum di Indonesia, Zainal Askin.] Perkembangan perbankan di Asia Barat, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.[butuh rujukan] Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang.[butuh rujukan] Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang.[butuh rujukan]

Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu degan kerajaan yang lain.[butuh rujukan] Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing.[butuh rujukan]Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan.[butuh rujukan] Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang.[butuh rujukan] Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakatyang membutuhkannya.[butuh rujukan] Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Sejarah bank di Indonesia[sunting | sunting sumber]

Bank Expor-Impor voormalig Nederlandsche Handel-Maatschappij, salah satu bank yang didirikan pada awal masa kemerdekaan Indonesia
Bank Expor-Impor voormalig Nederlandsche Handel-Maatschappij, salah satu bank yang didirikan pada awal masa kemerdekaan Indonesia

Bank yang pertama kali didirikan di Indonesia yaitu Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) pada masa pendudukan Belanda. Pendirian tersebut menggantikan kekosongan kongsi dagang Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang mengalami likuidasi. Setelah berdirinya NHM, bermunculan bank-bank lainnya. Pada zaman kemerdekaan, bank-bank tersebut dinasionalisasikan menjadi bank umum milik negara, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Indonesia, dan Bank Ekspor-Impor Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia mendirikan bank baru yaitu Bank Negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, industri perbankan mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan adanya deregulasi era menteri keuangan J.B Sumarlin yang dikenal dengan "Gebrakan Sumarlin".[11]

Jenis[sunting | sunting sumber]

Bank BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah Indonesia
Bank BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah Indonesia

Tiga kelompok utama Institusi keuangan - bank komersial, lembaga tabungan, dan koperasi kredit yang juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari simpanan nasabah.[12] Bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila diukur dengan besarnya aset.[butuh rujukan] Mereka melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan koperasi kredit, yaitu, menerima deposito (kewajiban) dan membuat pinjaman. Namun, mereka berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban, yang jauh lebih bervariasi.[12]

Perbandingan konsentrasi aset ukuran bank, menunjukkan bahwa konsolidasi perbankan tampaknya telah mengurangi pangsa aset bank paling kecil (aset di bawah $ 1 miliar).[butuh rujukan] Bank-bank ini - dengan aset dibawah $ 1 milliar - cenderung mengkhususkan diri pada ritel atau perbankan konsumen, seperti memberikan hipotek perumahan, kredit konsumen dan deposito lokal.[12] Sedangkan aset bank yang relatif lebih besar (dengan aset lebih dari $ 1 miliar), terdiri dari dua kelas adalah bank regional atau super regional.[12] Mereka terlibat dalam grosir yang lebih kompleks tentang kegiatan komersial perbankan, meliputi kredit konsumen dan perumahan serta pinjaman komersial dan industri, baik secara regional maupun nasional.[12] Selain itu, bank - bank besar memiliki akses untuk membeli dana - seperti dana antar bank atau dana pemerintah untuk membiayai pinjaman dan kegiatan investasi mereka.[12] Namun, beberapa bank yang sangat besar memiliki sebutan yang berbeda, yaitu Bank Sentral.[12] Saat ini, lima organisasi perbankan membentuk kelompok Bank Sentral,yaitu: Bank New York, Deutsche Bank (melalui akuisisi bankir-bankir saling mempercayai), Citigroup, JP Morgan, dan Bank HSBC di Amerika Serikat.[12] Namun, jumlahnya telah menurun akibat Megamergers[12] Penting untuk diperhatikan bahwa, aset atau pinjaman tidak selalu menjadi indikator suatu bank adalah bank sentral. Tapi, gabungan dari lokasi dengan ketergantungan pada sumber non deposit atau pinjaman dana.[12]

Jenis-jenis bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang ditegaskan kembali di UU No. 10 tahun 1998, maka jenis-jenis terdiri dari :[13]

  1. Bank Umum: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[14]
  2. Bank Perkreditan Rakyat: Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan sejenisnya.[15]

Berdasarkan status kepemilikan[sunting | sunting sumber]

Jenis bank ditinjau dari sisi kepemilikannya terdiri dari:[16]

  1. Bank milik pemerintah: Bank jenis ini didirikan oleh pemerintah sesuai dengan akta pendiriannya yang diwakili oleh Menteri BUMN. Di Indonesia sendiri bank milik pemerintah terdiri dari dua jenis yaitu bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah. Bank pemerintah pusat yaitu Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Ekspor Indonesia. Sementara bank milik pemerintah daerah yaitu Bank Jateng, Bank Banten, Bank Jabar, Bank Jatim, dan lain-lain.
  2. Bank swasta: Bank yang didirikan oleh pihak swasta baik individu maupun korporasi. Contoh bank swasta di Indonesia yaitu BCA, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Mega dan lain-lain.
  3. Bank milik koperasi: Bank yang didirikan oleh lembaga berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya dimiliki oleh koperasi. Contoh bank milik koperasi di Indonesia adalah Bank Bukopin.
  4. Bank asing: Bank yang didirikan oleh pihak asing baik swasta maupun pemerintah sehingga keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh pihak asing. Contoh bank asing di Indonesia adalah Citibank, HSBC, ABN Amro Bank, Standart Chartered Bank, dan Chase Manhattan Bank.
  5. Bank campuran: Bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Contoh bank campuran yaitu CIMB Niaga.

Berdasarkan regulasi operasional[sunting | sunting sumber]

Jenis bank berdasarkan operasional ditinjau dari aktivitas dan regulasi yang mengaturnya, yakni bank konvensional dan bank syariah.[17]

  1. Bank konvensional: bank yang menjalankan kegiatannya secara umum dengan tetap memperhatikan kebijakan bank sentral dan aturan perundang-undangan.
  2. Bank syariah: jenis bank yang aktivitasnya didasarkan pada prinsip dan syariat agama Islam. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai keuntungan dan menghindari riba.
  1. Bank konvensional: bank yang menjalankan kegiatannya secara umum dengan tetap memperhatikan kebijakan bank sentral dan aturan perundang-undangan.
  2. Bank syariah: jenis bank yang aktivitasnya didasarkan pada prinsip dan syariat agama Islam. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai keuntungan dan menghindari riba

Berdasarkan cakupan operasional[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan jenis operasionalnya bank dibedakan menjadi bank devisa dan non devisa.[18]

  1. Bank devisa: bank yang dalam operasionalnya diperbolehkan melayani transaksi dalam valuta asing. Contohnya: BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, Bukopin, Danamon dan lain-lain.[19]
  2. Bank non devisa: bank yang dalam operasionalnya tidak diperbolehkan melayani transaksi dalam valuta asing. Contohnya: Bank BNI Syariah, Bank Anglomas, Bank BPTN, Bank Bukopin Syariah, dan lain-lain.[20]

Kantor bank[sunting | sunting sumber]

Salah satu contoh kantor cabang Bank BNI yang berlokasi di Gunungsitoli, Sumatera Utara
Salah satu contoh kantor cabang Bank BNI yang berlokasi di Gunungsitoli, Sumatera Utara

Kedudukan kantor bank di sebuah negara dibagi menjadi empat kategori kantor, yaitu kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.

Kantor pusat[sunting | sunting sumber]

Kantor pusat merupakan kantor di mana seluruh kegiatan dari perencanaan sampai pengawasan dilakukan.[21] Kantor pusat tidak hanya melayani nasabahbumum. Tugas utama kantoe pusat adalah menyusun strategi bank dan melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap bank secara keseluruhan.[22] Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat dan berlokasi di negara di mana bank tersebut didirikan.[23]

Kantor wilayah[sunting | sunting sumber]

Kantor wilayah merupakan kantor yang membawahi kantor-kantor cabang untuk beberapa wilayah. Tujuan didirikannya kantor wilayah yaitu untuk memudahkan koordinasi antar cabang di wilayah tersebut.[24] Kantor wilayah tidak secara langsung melayani masyarakat umum, melainkan sebagai koordinator kantor cabang dalam mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa.[15]

Kantor cabang penuh[sunting | sunting sumber]

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi wewenang oleh kantor pusat untuk melakukan semua transaksi tiga fungsi perbankan yaitu menawarkan produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan melakukan pelayanan jasa perbankan.[15] Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor yang memberikan jasa paling penuh.[21]

Kantor cabang pembantu[sunting | sunting sumber]

Kantor cabang pembantu adalah salah satu kantor cabang di bawah kantor cabang penuh yang melayani sebagian jasa layanan saja.[21] Perubahan status dari kantor cabang pemabantu menjadi kantor cabang penuh dimungkinkan jika kantor tersebut telah memenuhi semua kriteria.[24]

Kantor kas[sunting | sunting sumber]

Kantor kas merupakan jenis kantor bank yang hanya terdapat pelayanan teller atau kasir saja. Kantor kas bahkan ada yang memberikan pelayanan melalui mobil atau yang biasa disebut kantor kas keliling.[25]

Operasional bank[sunting | sunting sumber]

Operasional bank dibagi menjadi dua fungsi utama yaitu kantor depan dan kantor belakang.

Kantor depan[sunting | sunting sumber]

Kantor depan meliputi teller dan staf bagian penghimpun dana dan staf bagian pelayanan.[26] Pekerja kantor depan di sebuah bank berhubungan langsung dengan nasabah contohnya pelayanan konsumen, pemasaran kantor depan, dan teller. Kantor depan bertanggung jawab atas kualitas suatu bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Kualitas tersebut akan menentukan kemajuan dari sebuah bank.[27]

Kantor belakang[sunting | sunting sumber]

Kantor belakang atau bagian adiministrasi bank memiliki area kerja yang kegiatannya membukukan setoran, penarikan serta mengkreditkan penghasilan bunga ke rekening nasabah. Bagian kantor belakang dapat berada di gedung lain dengan kegiatan pembayaran penerimaan angsuran kredit, penyatuan warkat atau cek benda lain yang akan dikirimkan ke bank penerbit, laporan rekening nasabah rekonsiliasi, aktivitas bank, dan lain-lain.[28]

Model organisasi bank[sunting | sunting sumber]

Model organisasi bank disusun sesuai dengan jenis bank dan strategi pelaksanaanya. Terdapat tiga model organisasi bank yaitu model desentralisasi, model sentralisasi, dan model kombinasi.

Model desentralisasi[sunting | sunting sumber]

Pada model organisasi bank desentralisasi, di tingkat atas, manajemen bertanggung jawab sesuai dengan pembidangan masing-masing atas seluruh produk dan aktivitas bank. Di sisi lain, pada tingkat jaringan, pemimpin cabang memiliki tanggung jawab atas semua produk dan aktivitas perbankan seperti pembiayaan, jasa, operasi, dana, dan aktivitas supporting lainnya.[29]

Model sentralisasi[sunting | sunting sumber]

Lembaga bank yang menggunakan prinsip sentralisasi, pengorganisasiannya dilakukan berdasarkan kelompok kegiatan atau aktivitas bisnis seperti kelompok bisnis perusahaan, kelompok perbankan eceran, dan lain-lain.[29]

Model campuran[sunting | sunting sumber]

Model campuran merupakan model gabungan antara model desentralisasi dan sentralisasi.

Model organisasi sebuah kantor cabang suatu bank ditentukan oleh faktor-faktor antara lain kebijaksanaan kantor pusat bank, besarnya kantor cabang bank, sistem birokrasi yang diinginkan, serta aktivitas yang akan dilakukan.[29]

Jasa perbankan[sunting | sunting sumber]

Jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.[4] Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut:[4][30]

  • Jasa setoran seperti setoran listrik, telepon, air, atau uang kuliah
  • Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah
  • Jasa pengiriman uang (transfer)
  • Jasa penagihan (inkaso)
  • Kliring
  • Penjualan mata uang asing
  • Penyimpanan dokumen
  • Jasa cek wisata
  • Kartu kredit
  • Kredit
  • Jasa-jasa yang ada di pasar modal, seperti pinjaman emisi dan pedagang efek.
  • Jasa pembuatan surat kredit
  • Bank garansi dan referensi bank
  • Jual-beli uang kertas
  • Menyiapkan kotak pengaman simpanan
  • Jasa bank lainnya.

Sumber dana bank[sunting | sunting sumber]

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dan membiayai kegiatan operasional. Sesuai dengan fungsinya bank adalah suatu lembaga keuangan, dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang.[31] Sebelum menjual uang uang (memberikan pinjaman) bank harus lebih dulu membeli yang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mendapatkan keuntungan.[13]

Dana yang digunakan bank berasal dari sumber berikut ini:

  1. Dana bank itu sendiri: sumber dana ini merupakan modal yang disetor oleh para pemegang saham, laba cadangan yang diperoleh bank tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang saham sebagai antisipasi laba di tahun yang akan datang, dan laba bank yang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan.[32]
  2. Dana dari masyarakat luas: sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi pelaksanaan operasional dari sebuah bank dan menjadi tolok ukur keberhasilan suatu bank. Dana dari masyarakat luas ini diperoleh dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.[32]
  3. Dana dari lembaga lainnya: sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika sebuah bank mengalami kesulitan mendapatkan dana dari dua sumber tersebut. Dana tersebut berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang.[32]

Rahasia bank[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Lebih lanjut pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan menegaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.[33]

Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Selain itu, kerahasiaan bank juga ditujukan untuk kepentingan bank itu sendiri, karena bank dapat dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya.

[34]

Institusi Perbankan di Indonesia[sunting | sunting sumber]

Menurut Bank Indonesia sesuai UU Perbankan 1992,[35] struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Sistem perbankan di Indonesia merupakan sistem perbankan ganda yakni terselenggaranya dua sistem perbankan, perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kedua jenis bank tersebut berjalan secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[36]

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.[37]

Rahasia Bank telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan, meskipun demikian hal tersebut bukan mutlak harus dirahasiakan. Pihak bank bisa memberi data nasabah jika berkaitan dengan tidakan mendesak seperti halnya kriminalisme. Kewajiban untuk memegang teguh kerahasiaan bank tidak berlaku atau dikecualikan dalam hal yang salah satunya pengecualiannya yaitu terhadap kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang diatur didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tetapi dengan syarat atas permintaan polisi dalam tahap penyelidikan, jaksa dalam tahap penuntutan, atau hakim dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, kerahasiaan bank dapat dikecualikan.[38]

Perizinan pendirian bank[sunting | sunting sumber]

Perizinan bank di Indonesia diatur dalam pasal 16 sampai 20 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pada pasal tersebut tertera bahwa setiap pihak yang melakukan penghimpunan dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut telah diatur oleh undang-undang tersendiri.[39]

Dalam memeberikan perizinan, Bank Indonesia akan memperhatikan unsur-unsur berikut ini:

  1. Pemenuhan persyaratan tentang: susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan kerja.
  2. Tingkat persaingan yang sehat antar bank: tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Khusus Bank Perkreditan Rakyat terdapat syarat tambahan yakni memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat di kecamatan, yaitu di luar kecamatan ibukota kabupaten/kotamadya, ibukota provinsi, atau ibukota negara. Persyaratan ini memiliki tujuan agar bank tersebut dapat menunjang peningkatan pembangunan yang merata di luar wilayah pusat.[39]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Hoggson, N. F. (1926) Banking Through the Ages, New York, Dodd, Mead & Company.
  2. ^ A LAW DICTIONARY By John Bouvier.Revised Sixth Edition 1856.
  3. ^ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Wikisource-logo.svg
  4. ^ a b c d e f g h i Kasmir. Manajemen Perbankan.Jakarta:Rajawali Press.2000.
  5. ^ Media, Kompas Cyber. "Bank Pertama di Dunia, Banca Monte dei Paschi di Italia Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2020-10-04. 
  6. ^ Lela, Ainarus (07-10-2020). "Kode Bank 987". Kode Bank. Diakses tanggal 16-10-2020. 
  7. ^ a b c Madura Jeff.Financial Market and Institutions.5th ed.United States of America:South - Western College Publishing:2001
  8. ^ de Albuquerque, Martim (1855). Notes and Queries. London: George Bell. hlm. 431. 
  9. ^ BBC: Empire of the Seas programme[pranala nonaktif permanen]
  10. ^ Great Britain. Committee on Currency and Foreign Exchanges, Great Britain. Committee on Finance and Industry, British Parliamentary reports on international finance: the Cunliffe Committee and the Macmillan Committee reports Volume 3897 of International finance, Ayer Publishing, 1979, ISBN 0-405-11212-2 ISBN 978-0-405-11212-6
  11. ^ Indonesia, Ikatan Bankir (2017-02-13). Mengelola Bank Komersial(CU - Cover Baru). Gramedia Pustaka Utama. hlm. 2. ISBN 978-602-03-3706-7. 
  12. ^ a b c d e f g h i j (Inggris)Saunders Anthony, Marcia Millon Cornett. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach.Singapore: McGraw Hill.2006.)
  13. ^ a b DR, kasmir (2017). Bank dan lembaga Keuangan lainnya. jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 31. ISBN 978-979-769-736-5. 
  14. ^ Fuadi, Fatih (2021-01-12). Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi). Penerbit Adab. hlm. 20. ISBN 978-623-6872-32-1. 
  15. ^ a b c Fuadi, Fatih (2021-01-12). Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi). Penerbit Adab. hlm. 21. ISBN 978-623-6872-32-1. 
  16. ^ Ak, Drs Ismail, MBA (2018-08-01). Manajeman Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana. hlm. 16–18. ISBN 978-602-8730-31-0. 
  17. ^ "Pengertian Bank, Jenis-Jenis, dan Fungsinya Bagi Masyarakat". www.ocbcnisp.com. Diakses tanggal 2021-11-18. 
  18. ^ Tjahjarijadi, Haryono (2013-04-01). Singkat Jelas Tentang Transaksi Luar Negeri. Elex Media Komputindo. hlm. 2. ISBN 978-602-04-3725-5. 
  19. ^ "Bank Devisa". www.ojk.go.id. Diakses tanggal 2021-11-19. 
  20. ^ "Database: Bank Non Devisa" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-11-19. 
  21. ^ a b c Siagian, Ade Onny (2021-03-04). Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya. Insan Cendekia Mandiri. hlm. 11. ISBN 978-623-6090-74-9. 
  22. ^ Ak, Drs Ismail, MBA (2015-01-13). Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah. Prenada Media. hlm. 304. ISBN 978-979-1486-85-9. 
  23. ^ Ak, Drs Ismail, MBA (2018-08-01). Manajeman Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana. hlm. 21. ISBN 978-602-8730-31-0. 
  24. ^ a b M.M, Kasmir, S. E. (2018-05-05). Pemasaran Bank. Prenada Media. hlm. 147. ISBN 978-979-3465-50-0. 
  25. ^ M.Si, Dr Alexander Thian (2021-05-04). Dasar-Dasar Perbankan. Penerbit Andi. hlm. 28. ISBN 978-623-01-1288-1. 
  26. ^ Simon, John (2004). Bekerja di bank itu mudah. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 5. ISBN 978-979-22-0713-2. 
  27. ^ Indonesia, Ikatan Bankir (2015-01-21). Mengenal Operasional Perbankan 1. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 5. ISBN 978-602-03-1274-3. 
  28. ^ M, Ralona (2006). Kamus istilah ekonomi populer. Niaga Swadaya. hlm. 27. ISBN 978-979-3273-18-1. 
  29. ^ a b c Indonesia, Ikatan Bankir (2018-11-26). Mengelola Bank Syariah (Cover Baru). Gramedia Pustaka Utama. hlm. 5. ISBN 978-602-03-0964-4. 
  30. ^ Fuadi, Fatih (2021-01-12). Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi). Penerbit Adab. hlm. 23. ISBN 978-623-6872-32-1. 
  31. ^ Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Grasindo. 2020. hlm. 34. ISBN 9786020522548. 
  32. ^ a b c CRP, HERY S. E. M. SI (2021-02-26). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 34–35. ISBN 978-602-05-2315-6. 
  33. ^ S.HI.,M.H, Nurhidayah Marsono (2020-05-18). Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia (Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah). Duta Media Publishing. hlm. 3–4. ISBN 978-623-7161-80-6. 
  34. ^ Keuangan (PPATK), Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan mengharuskan Rahasia Bank Wajib tidak Dirahasiakan". www.ppatk.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-11-18. 
  35. ^ "Ikhtisar Perbankan". Bank Indonesia. Bank Indonesia. Diakses tanggal 2018-05-17. 
  36. ^ Usanti, Dr Trisadini P.; Shomad, Prof Dr Abd (2017-01-01). Hukum Perbankan. Kencana. hlm. 2. ISBN 978-602-422-054-9. 
  37. ^ "UNDANG". jdih.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 2021-11-18. 
  38. ^ Painan, STIH (2021-08-07). "TPPU dan Pengecualian Rahasia Bank oleh Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., CPCLE". SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN. Diakses tanggal 2021-11-18. 
  39. ^ a b Usman, Rachmadi (2001). Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 69–70. ISBN 978-979-686-251-1. 

Bacaan lanjutan[sunting | sunting sumber]

  • S., Alam (2007). Ekonomi 1 Untuk SMA Kelas X. Jakarta: Esis/Erlangga. ISBN 979-734-531-9.  (Indonesia)
  • Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 6th Ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.