Baitul Maal wa Tamwil

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro [1] berbasis syariah (Islam).

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Keberadaan baitul maal wa tamwil (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri pada tahun 1984.

Konsep awal BMT dimulai dari tesis syar’iyah, “Dapatkah konsep Maal dan Tamwil digabungkan menjadi satu?”, satu sama lain saling melengkapi. Maal yang diambil dari ZIS dijadikan pengaman pembiayaan bagi 8 golongan yang berhak menerima Zakat(ashnaf). Singkatnya, dana ZIS digunakan sebagai dana produktif. Sedangkan Tamwil, murni bisnis yang hitungannya dan akadnya jelas. Kewajiban dan hak-haknya, yang digunakan secara bisnis murni.

Istilah BMT dan KJKS[sunting | sunting sumber]

Nama resmi yang digunakan pemerintah untuk koperasi yang bergerak di bidang keuangan syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah disingkat KJKS. Namun, istilah BMT masih populer di kalangan praktisi dan masyarakat Indonesia.

Pemberdayaan[sunting | sunting sumber]

Eksistensi BMT yang dijalankan selama ini tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan di dunia saja tetapi juga memperhatikan apakah suatu transaksi itu halal atau haram, dan apa akibatnya bagi kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi umat serta mampu membawa umat kepada tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat melalui jalan yang diridhai Allah SWT. Diperlukan profesionalisme pengelola BMT yang memahami benar ilmu dan pengalaman antara lain tentang perilaku nasabah, manajemen kas, manajemen kredit, dan manajemen resiko, sehingga setiap peluang yang ada dapat diambil untuk meningkatkan  kinerja BMT. Dengan demikian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya bagi kalangan usaha kecil dan menengah serta harus mengikuti dan melaksanakan ketentuan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur kegiatan usaha yang berbasis syariah dalam operasionalnya. Sosialisasi tentang transaksi syariah, peningkatan kualitas,  dan perluasan wawasan serta keberanian pengambilan ijtihad dari kaum ulama dalam menjawab tantangan  zaman  perlu secara terus menerus ditingkatkan dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.[2]

BMT atau Baitul Maal wa Tamwil yang kemudian dikenalkan dalam bahasa Indonesia sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, secara konsepsi diartikan sebagai suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan yang bertujuan profit oriented dan kegiatan social oriented.

Dari awal pembentukannya, BMT disiapkan untuk mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah, yang dijalankan berdasarkan sistem syariah Islam.[2]

Kegiatan ekonomi ini jika bertujuan profit oriented, maka BMT pun harus dijalankan berdasarkan kaidah umum ekonomi, seperti harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat menutup keseluruhan biaya yang diperlukan dalam menjalankan operasional BMT. Dengan demikian masalah-masalah efisiensi usaha, penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, akuntansi, perpajakan, serta manajemen resiko sudah harus merupakan kegiatan rutin sehari-hari bagi manajemen maupun karyawan BMT.

Meskipun salah satu tujuannya sama yaitu profit oriented, namun ada ciri yang membedakan BMT dengan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh badan usaha konvensional lainnya. BMT dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah syariah Islam, yang mempunyai cakupan lebih luas, lebih sempurna karena bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah. BMT dijalankan tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan di dunia saja tetapi juga memperhatikan apakah suatu transaksi itu halal atau haram, dan apa akibatnya bagi kehidupan di dunia serta di akhirat nanti.

Ciri khas lainnya dari BMT adalah mempunyai fungsi social oriented. Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya juga mencakup kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber yang penggunaannya untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Dana yang  dikumpulkan dan disalurkan BMT diantaranya berupa zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf.

Melihat kedudukannya yang strategis tersebut, BMT yang dijalankan berdasarkan syariah Islam diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi umat serta mampu membawa umat kepada tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat melalui jalan yang diridhai Allah SWT.

Walaupun tujuan yang ingin dicapai BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya lebih mulia dibandingkan lembaga keuangan konvensional, namun pada kenyataan kontribusi lembaga keuangan syariah termasuk BMT terhadap total industri perbankan nasional relatif kecil. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, ulama, para ilmuwan, praktisi perbankan, organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan lain-lain yang peduli tentang ekonomi syariah sehingga pada beberapa tahun terakhir ini perkembangan lembaga keuangan syariah sangat pesat jauh melampaui pertumbuhan lembaga keuangan konvensional. Masih banyak permasalahan operasional dan ketentuan syariah serta regulasi pemerintah yang perlu disempurnakan agar BMT dapat tumbuh sejajar dengan bank-bank konvensional yang sudah terlebih dahulu beroperasi dan menjadi satu-satunya sistem perbankan di Indonesia pada masa lalu. Diperlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mensosialisasikan dan menyempurnakan sistem ekonomi syariah agar perannya makin dibutuhkan dalam memberdayakan ekonomi umat, yang pada gilirannya diharapkan mampu menopang salah satu pilar ekonomi Indonesia dari sektor swasta/masyarakat.

Paradigma Transaksi Syariah[sunting | sunting sumber]

Syariah bagi kehidupan seorang muslim dan umat Islam secara keseluruhan adalah sangat penting karena Syariah menurut Safi, Louay M. dalam bukunya Islamic Law and Society, yang diterbitkan pada tahun 1990 oleh The American Journal of Islamic Social Sciences 7 (2), sebagaimana dikutip oleh Iwan Triyuwono, dalam bukunya Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah, 2006, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, adalah:

“… memberikan satu set kriteria agar yang benar (hak) dapat dibedakan dengan yang salah (batil). Dengan taat pada ketentuan-ketentuan hukum (yang ditetapkan dalam syariah tersebut), umat Islam akan dapat mengembangkan (atau menciptakan) suatu masyarakat yang mulia dari segi moral maupun segi kualitas material dibanding dengan masyarakat lain yang gagal mengikuti kehendak (hukum) Tuhan.”  

Dalam tataran praktis Ikatan Akuntan Indonesia menjabarkan bahwa transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.      

Asas Transaksi Syariah[sunting | sunting sumber]

Dalam menjalankan transaksi syariah terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dan dipedomani serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ekonomi syariah. Implementasi prinsip-prinsip syariah harus bersifat total komprehensif (kaffah) dan tidak boleh setengah-setengah (parsial). Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan BMT dan lembaga keuangan syariah pada umumnya untuk benar-benar mengikuti aturan main yang semestinya, atau paling tidak mendekati yang semestinya. Selain itu juga bisa dihindari praktek-praktek ambivalensi manajemen yang sering terjadi di banyak lembaga keuangan syariah selama ini, di mana di satu sisi prinsip-prinsip syariah tampak konsisten diikuti, sementara pada sisi lain prinsip-prinsip syariah sebagian ditinggalkan dalam proses manajemennya.

Dalam masalah transaksi syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merinci bahwa transaksi syariah berasaskan pada prinsip:

(a)    persaudaraan (ukhuwah);

(b)    keadilan (‘adalah);

(c)    kemaslahatan (maslahah);

(d)    keseimbangan (tawazun);

(e)    universalisme (syumuliyah).

Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).

Prinsip keadilan (‘adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

(a)    riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhl);

(b)    kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);

(c)    maysir (unsur judi dan sikap spekulatif);

(d)    gharar (unsur ketidak jelasan); dan

(e)    haram (unsur haram, baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek-aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid sya-riah), yaitu berupa pemeliharaan terhadap :

(a)    akidah, keimanan dan ketakwaan (hifzu ad-dien);

(b)    intelek (hifzu al-‘aql);

(c)    keturunan (nasl);

(d)    jiwa dan keselamatan (hifzu an-nafs), dan

(e)    harta benda (hifzu al-mal).

Prinsip keseimbangan (tawa-zun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan public, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder), sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada kepentingan para pemilik (shareholders), tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (stakeholders).

Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat bahwa syariah Islam merupakan kerahmatan bagi semesta alam (rahmatan lil alamin).

Baitul Maal, Baituttamwil, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)[sunting | sunting sumber]

BMT atau Baitul Maal wa Tamwil sebenarnya merupakan sebuah lembaga yang menjalankan dua fungsi yaitu sebagai baitul maal dan sebagai baituttamwil. Fungsi masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a)    Baitul Maal, adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta dana umat Islam yang bersifat non komersial. Sumber dana berupa Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), hibah, sumbangan, dan lain-lain berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Baitul Maal tidak dapat dialihkan untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit oriented) karena berorientasi sosial keagamaan.

(b)    Baituttamwil, adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta menguntungkan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

(c)    Baitul Maal wa Tamwil, atau biasa dikenal dengan sebutan BMT adalah lembaga keuangan yang secara nyata memiliki dua bidang kegiatan sekaligus, yaitu sebagai pengelola ZIS (social oriented) dan menjalankan perbankan syariah (profit oriented). Bila salah satu diantaranya tidak ada, maka tidak boleh disebut BMT melainkan Baitul Maal atau Baituttamwil saja. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dengan demikian sebuah lembaga keuangan tidak bisa disebut BMT apabila secara nyata Baitul Maalnya tidak ada, dan atau Baitut-tamwilnya tidak tunduk mengikuti prinsip syariah.

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Umat untuk Tujuan Profit Oriented[sunting | sunting sumber]

Kegiatan operasional utama  lembaga keuangan syariah termasuk BMT dalam menjalankan fungsinya selaku penghimpun dan penyalur dana umat untuk tujuan profit oriented meliputi fungsi-fungsi selaku:

Manajer Investasi[sunting | sunting sumber]

Salah satu fungsi bank syariah dalam hal ini termasuk pula BMT yang sangat penting adalah selaku manajer investasi, maksudnya adalah BMT tersebut berfungsi selaku manajer investasi dari pemilik dana yang menempatkan dananya di BMT. Besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh para pemilik dana sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari pengelola BMT.

Dana yang dapat dihimpun dari masyarakat atau bank/lembaga keuangan lainnya dapat berupa :

(1)  Simpanan

  (1.1) Giro wadiah

  (1.2) Tabungan wadiah

(2)  Simpanan bank lain 

  (2.1) Giro wadiah

  (2.2) Tabungan wadiah

(3)  Dana Syirkah Temporer

  (3.1) Syirkah temporer dari bukan bank (Tabungan  mudharabah, Deposito mudharabah)

  (3.2) Syirkah temporer dari bank (Tabungan mudharabah, Deposito mudharabah

(4)  Musyarakah

(b)  Investor

Dalam menjalankan fungsinya sebagai investor, BMT dapat menginvestasikan dana yang berhasil dihimpun dari pihak luar serta dana milik BMT sendiri dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah, diantaranya adalah :

(1)    Giro pada bank lain

(2)    Penempatan pada bank lain

(3)    Investasi pada efek/surat berharga

(4)    Akad Murabahah

(5)    Akad  Salam

(6)    Akad Istishna’

(7)    Akad Mudharabah

(8)     Akad Musyarakah

(c)  Jasa Keuangan lainnya

Dalam menjalankan fungsi ini, BMT dapat memberikan layanan seperti pembayaran gaji, pembayaran listrik, pembayaran telepon, dan lain-lain yang perlu diperhatikan adalah agar dalam  menjalankan  jasa keuangan lainnya tersebut, prinsip-prinsip syariah tidak dilanggar.

Dana Syirkah Temporer[sunting | sunting sumber]

Berbeda dengan operasional/jenis produk yang ditawarkan oleh bank konvensional, pada lembaga keuangan syariah termasuk BMT terdapat produk spesifik yang hanya ada dalam sistem syariah yaitu penghimpunan dana umat yang dikenal dengan dana syirkah atau musyarakah.

Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan syirkah atau musya-rakah dengan istilah “participation financing”, atau kemitraan yang memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini lembaga keuangan Islam memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek kegiatan. Sebagai partner bagi para nasabah, lembaga keuangan Islam mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha lainnya untuk turut serta mengelola usaha yang dibiayai, memperoleh keuntungan, dan menanggung resiko kerugian yang telah diatur berdasarkan kesepakatan profit and loss sharing principle pada akad perjanjian sebelumnya, atau lebih dikenal dengan istilah bagi hasil.

Pada tataran implementasi, IAI mengistilahkan dana syirkah sebagai Dana Syirkah Temporer yaitu dana yang diterima oleh entitas syariah, dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian  normal yang bukan akibat unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah.

Bagi lembaga keuangan syariah, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban ketika mengalami kerugian untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.

Permasalahan BMT dalam Implementasi Prinsip-prinsip Syariah[sunting | sunting sumber]

(a)     Penghimpunan dana wadi’ah[sunting | sunting sumber]

Secara umum terdapat dua jenis wadi’ah : wadi’ah yad al-amanah dan wadi’ah yad adh-dhamanah. Dengan konsep wadiah yad al-amanah, pihak yang menerima titipan (dalam hal ini BMT) tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sewaktu-waktu penitip dapat mengambil titipannya, dan pihak yang menerima titipan harus selalu siap menyerahkan jika titipan akan diambil oleh penitip. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Pada konsep wadi’ah yad adh-dhamanah, harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan (BMT) serta apabila titipan tersebut dimanfaatkan maka akan menghasilkan manfaat atau nilai tambah, namun demikian tidak ada keharusan bagi BMT untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip. Pada bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu yang telah ditetapkan dimuka. Adapun pada BMT pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar merupakan pemberian sepihak dari BMT sebagai tanda terima kasih dan sebaliknya bila BMT menderita kerugian atas pemanfaatan titipan tersebut maka BMT harus menanggung risiko kerugiannya.

Permasalahan yang dihadapi BMT adalah dalam menarik minat dan menjelaskan prinsip-prinsip wadi’ah menurut ajaran syari’ah kepada calon nasabah. Pada umumnya tingkat pengetahuan kesyariahan nasabah sendiri masih sangat rendah karena sudah terbiasa dengan sistem prosentase jasa giro pada bank konvensional. Untuk menarik minat calon nasabah sebagai “jalan pintas” pada beberapa kasus pihak BMT kemudian menyebut pembayaran bonus atas pemanfaatan titipan sebagai “bagi hasil” yang besarannya ditentukan di muka atas dasar perbandingan tertentu yang akan menghasilkan besaran angka bonus yang tidak jauh berbeda dengan hitungan prosentase jasa giro pada bank konvensional.

(b)    Penghimpunan Dana Mudha-rabah[sunting | sunting sumber]

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle) antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dalam hal ini BMT.

Kemitraan dalam mudharabah adalah betul-betul murni saling bisa mempercayai dan dipercayai antara pemilik modal dan mudharib, sehingga pemilik dana pun tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar kesepakatan.

Disebut profit and loss sharing karena jika di kemudian hari usaha yang dijalankan oleh mudharib memperoleh keuntungan maka masing-masing berhak atas bagian keuntungan yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal.  Sebaliknya bila usaha yang dijalankan mudharib merugi, beban kerugian dipikul bersama, dimana pihak pemilik dana kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, dan pihak mudharib kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah serta pengorbanan yang telah dikeluarkannya.

Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah (general investment) dan mudharabah muqayyadah (special investment).

Pada mudharabah muthlaqah pemilik dana tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. BMT selaku mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya sedangkan pada mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan pemilik dana, misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Dikaitkan dengan pelaksanaan syari’ah, pihak BMT selaku mudharib tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap per jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu dengan sistem prosentase tertentu sebagaimana lazim berlaku dalam sistem perbankan konvensional. Hal demikian tidak lain karena Al-Quran menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada seorang manusia di muka bumi yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok hari. Atas dasar itu, penentuan dimuka keuntungan pasti dalam bentuk dan cara apapun sebelum usaha dijalankan, merupakan bagian dari perbuatan mendahului kehendak Tuhan, dan ini bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini sesungguhnya yang ingin dijauhi lembaga keuangan syariah termasuk BMT.

Permasalahan yang dihadapi di lapangan oleh BMT selaku mudharib dalam menghimpun dana mudharabah hampir sama dengan penghimpunan dana wadi’ah, yaitu dari sisi masyarakat masih kurangnya tentang pemahaman prinsip-prinsip transaksi syariah, mereka masih berpaling pada sistem bank konvensional sebagai acuan pem-banding. Di samping itu karena umumnya dana yang akan dititipkan nasabah relatif lebih besar, pada banyak kasus calon nasabah masih meragukan dan menganggap mudharabah berpotensi dapat mengancam keselamatan dananya. Faktor kepercayaan (trust) pada BMT akan mengelola secara profesional, hati-hati, dijalankan secara syari’ah dan pada ujungnya diharapkan akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal masih menjadi hambatan utama yang perlu secara terus menerus perlu mendapat perhatian dan perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun BMT selaku mudharib.

Dari sisi mudharib, kondisi umat yang masih dalam proses penyiapan diri untuk bertransaksi syariah secara kaffah sering membawa mudharib pada situasi yang dilematis, pada satu sisi harus memasarkan produk-produk BMTnya untuk memenuhi target-target yang ditetapkan pemilik BMT, menjalankannya secara murni syariah, namun pada sisi lain masyarakat/umat belum sepenuhnya siap. Hal tersebut dapat mendorong pengelola BMT untuk menjadi permissive terhadap penyimpangan penerapan prinsip-prinsip kesyariahan. Keadaan seperti ini pada gilirannya dapat memicu opini masyarakat seperti anggapan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan Islam yang belum tentu Islami, atau lembaga keuangan Islam yang masih dalam tataran formalistik dan belum menyentuh hal-hal yang lebih substantik.

(c)     Penghimpunan Dana Musyarakah (equity participation)[sunting | sunting sumber]

Pada akad musyarakah, pihak nasabah maupun BMT melakukan andil dalam penyertaan modal. Semua modal yang terkumpulkan harus disatukan dan dikelola bersama-sama dalam proyek yang sudah ditentukan. Keuntungan atau kerugian dari kegiatan usaha yang dijalankan bersama itu akan ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama di awal perjanjian. Setelah proyek selesai bagian modal nasabah dan bagi hasil yang menjadi haknya diserahkan kembali kepada nasabah.

Pada beberapa kasus di lapangan ditemui adanya penyimpangan dalam penghimpunan dana musyarakah. Calon nasabah bersedia ikut dalam penyertaan modal untuk membiayai proyek tertentu tetapi mengajukan persyaratan agar dananya tidak merugi, dan bahkan tidak jarang meminta keuntungan pasti dalam jumlah tertentu sebelum dana tersebut benar-benar dikelola. Pada sisi pengelola BMT ada juga ditemui kasus karena berdasarkan perhitungan BMT proyeknya akan mendatangkan keuntungan maka pengelola BMT menawarkan penyer-taan modal kepada calon nasabah untuk melakukan akad musyarakah dengan janji akan diberi keuntungan tetap per bulan dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini telah terjadi penyimpangan karena salah satu pihak tidak bersedia menanggung kerugian bila ternyata usaha yang dijalankan secara bersama tersebut merugi, disamping itu juga menjanjikan keuntungan di awal sebelum proyek betul-betul dilaksanakan termasuk telah menyalahi kaidah penghimpunan dana berdasarkan akad musyarakah.

(d)    Penghimpunan Dana wadi’ah[sunting | sunting sumber]

Dana yang berhasil dihimpun dari dana wadi’ah, khususnya wadiah yadh adh-dhamanah dapat disalurkan kepada dunia usaha agar BMT dapat memperoleh manfaat berupa tambahan pendapatan yang berasal dari bagi hasil dari dunia usaha penerima penyaluran dana wadi’ah. Atas perolehan manfaat yang diterima BMT maka kepada nasabah dapat diberikan bonus yang besarannya ditetapkan sendiri oleh pengelola BMT.

Mengingat dana wadi’ah bersifat titipan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pemilik, namun disisi lain sebagian besar pemilik juga masih tetap menempatkan titipannya di BMT, ada peluang bagi pengelola BMT untuk memanfaatkan kas lebih (excess cash) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha.

Diperlukan profesionalisme pengelola BMT yang memahami benar ilmu dan pengalaman antara lain tentang perilaku nasabah, manajemen kas, manajemen kredit, dan manajemen resiko, sehingga setiap peluang yang ada dapat diambil untuk meningkatkan kinerja BMT.  Dewasa ini, di luar negeri banyak yang telah berhasil mengkombinasikan prinsip al-wadiah dengan prinsip al-mudharabah. Dalam kombinasi ini, pengelola menentukan besarnya bonus dengan menetapkan prosentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana al-wadi’ah ter-sebut dalam suatu periode tertentu. Dari sisi produk BMT sendiri perlu kreatifitas dalam meluncurkan produk-produk titipan al-wadi’ah sehingga lebih leluasa dalam pemanfaatannya, antara lain dengan memunculkan produk tabungan berjangka.

(e)     Penyaluran dana mudharabah[sunting | sunting sumber]

Dalam rangka penyaluran dana mudharabah, BMT bertindak sebagai shahib al-maal (pemilik dana) dan nasabah sebagai mudharib. Akad mudharabah bukan perjanjian utang-piutang melainkan perjanjian kerja sama dalam usaha untuk mem-peroleh keuntungan yang dibagi berdasarkan akad perjanjian semula. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap layak/feasible dan menjadi berguna bagi BMT sebelum akad ditandatangani untuk meneliti diantaranya unsur watak atau character dari calon nasabah sebagai salah satu faktor dari the five C’s of credit (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral).  Hal ini menjadi penting karena adanya kesalahan dalam penyaluran dana mudharabah akan berakibat fatal bagi BMT, mengingat mudharabah adalah berbagi untung dan rugi, sehingga tidak dapat diminta jaminan dari nasabah. Bila usaha yang dijalankan nasabah merugi, resiko finansial sepenuhnya menjadi tanggung jawab BMT sedangkan nasabah hanya menanggung rugi yang non-finansial.

Dengan resiko yang harus ditanggung seperti itu, banyak pengelola BMT yang enggan mengeluarkan produk penyaluran mudharabah karena dianggap dapat menghambat kelangsungan usaha BMT. Untuk mengurangi tingkat resiko, pada beberapa kasus di lapangan ditemui adanya pengurus BMT yang berani mengeluarkan produk mudharabah namun disertai persyaratan yang berakibat tidak terpenuhinya rukun mudharabah, seperti BMT menetapkan ketentuan bahwa nasabah setiap bulan diwajibkan mengangsur pengembalian pokok dan perhitungan proporsi bagi hasil BMT.

=== (f)      Penyaluran dana murabahah ===   

Menurut beberapa kitab fiqih, murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian, serta keuntungan si penjual diketahui oleh pembeli. Murabahah merupakan akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut BMT mendapatkan keuntungan jual-beli yang disepakati bersama.

Pada beberapa produk murabahah ditemui juga transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara cicilan (bai’ bitsaman ‘ajil). BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (cost plus profit), dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara BMT dengan nasabah yang bersangkutan, termasuk kemungkinan cara pembayaran dengan cicilan.

Dalam murabahah terdapat dua transaksi, yaitu transaksi antara BMT dan pemasok barang, dan antara BMT dengan nasabah (pembeli barang). Namun demikian meskipun murabahah menyangkut jual beli barang tetapi pada hakikatnya adalah transaksi pembiayaan, dan fungsi BMT tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang.

Dari sudut pandang BMT, murabahah merupakan produk yang profitable, mudah dalam penerapan serta dengan tingkat resiko yang relatif terkendali. Besarnya keun-tungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah bersifat konstan sampai akhir masa pelunasan oleh nasabah, dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga bank konvensional, dan lain-lain.

Sebaliknya jika nasabah mampu melunasi hutangnya lebih cepat maka berdasarkan kebijakan internal BMT, kepada nasabah tersebut dapat diberikan kompensasi (rukhshah) oleh BMT dalam bentuk pemberian hibah atau bonus.

Penyimpangan yang ditemui di lapangan dalam penyaluran dana murabahah antara lain obyek barang transaksi jual beli berstatus tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini tentunya melanggar rukun murabahah.

(g)    Penyaluran dana musyarakah[sunting | sunting sumber]

Akad musyarakah merupakan ikatan kerja sama dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan. Penyaluran dana musyarakah berarti ada sebagian kekayaan BMT harus dikeluarkan/disalurkan kepada mitra (nasabah) sebagai kontribusi dana dari BMT dalam kerja sama dengan mitra (nasabah). Dalam akad musyarakah disepakati bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal perjanjian (profit and loss sharing contract).

Bagi BMT ada faktor resiko dalam penyaluran dana musyarakah ini, meskipun relatif lebih ringan dibandingkan produk mudharabah karena nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha.

Penyaluran dana musyarakah maupun mudharabah bagi BMT merupakan suatu dilema. Di satu sisi banyak nasabah membutuhkan fasilitas pembiayaan musyarakah dan mudharabah, namun di sisi lain, BMT mengelola dana nasabah yang mesti dijaga agar tetap utuh dan terbebas dari segala kemungkinan rugi. Padahal karakter dasar kedua produk ini yang terikat dengan prinsip berbagi untung dan rugi, menyebabkan BMT selalu khawatir bila modal yang disalurkannya pada kedua produk tersebut tidak men-datangkan keuntungan tetapi justru menyebabkan modal penyertaannya menjadi berkurang bahkan bisa hilang tak bersisa.

Pada praktek yang ditemui di lapangan, untuk meminimalisir kemungkinan menderita kerugian dalam penyaluran dana musyarakah, pengurus BMT ada yang mencoba dengan mengajukan persyaratan tentang besaran dan tata cara pengembalian modal ditambah bagi hasil hak BMT yang dibayarkan secara rutin tiap bulan. Selain itu ditemui juga adanya persyaratan dari BMT apabila usaha mitra/nasabah yang menerima penyaluran dana musyarakah mengalami kerugian, BMT hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan. Ini yang sering dikatakan masyarakat awam bahwa BMT mau berbagi hasil tetapi tidak mau berbagi rugi.

Tindakan/kebijakan pengurus BMT tersebut dapat dimaklumi karena kemungkinan dari pihak BMT pun mempunyai  keterbatasan informasi, ilmu, pengalaman, dan pengetahuan tentang kegiatan usaha yang akan dikerjasamakan. Kajian kelayakan bisnis dari kegiatan yang akan dikerjasamakan kemungkinan hanya dapat dilakukan dari aspek finansial saja, aspek-aspek penting lainnya seperti perilaku pemasok, perilaku pelanggan, marketing, tingkat persaingan usaha, dan regulasi tidak dikuasainya. BMT seakan-akan berjalan dalam kegelapan hanya bisa meraba-raba, namun diminta untuk percaya sepenuhnya bahwa pihak mitra/nasabah dalam menjalankan usaha kerja sama akan bekerja dengan jujur dan professional serta tentu bukan sesuatu hal yang mudah.

Peran Dewan Pengawas Syariah dan Ulama dalam Pengembangan BMT[sunting | sunting sumber]

(a)     Dewan Pengawas Syariah[sunting | sunting sumber]

Lembaga keuangan syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan  lembaga keuangan konvensional, tetapi unsur yang amat membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah.

(b)    Peran ulama dalam sosialisasi pengembangan BMT[sunting | sunting sumber]

Menurut Syafi’i Antonio, peran penting ulama dalam mensosialisasikan perbankan syariah dan BMT kepada masyarakat, diantaranya adalah :

1.      Menjelaskan kepada masyarakat bahwa pada dasarnya adalah penerapan fiqih mu’amalah maaliyah, yaitu bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis, dan keuangan.

2.      Mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang pada dasarnya masih belum tentu dan harus diusahakan, yang kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, sedangkan bunga dalam sistem konvensional mengharuskan segalanya pasti berhasil.

Namun demikian ada juga kritikan terhadap ulama khususnya dalam perannya di Dewan Pengawas Syariah, yang menilai bahwa sebagian besar ulama kita masih bercorak tradisional-konservatif, sulit menerima perubahan, serta tidak memiliki wawasan yang memadai di bidang perbankan. Disamping itu, para ulama dinilai sangat kukuh memegang pendiriannya dalam memahami ijtihad dengan pengertian sempit. Akibatnya, ketika muncul persoalan aktual mengenai peristiwa hukum yang tidak didapati ketentuannya secara jelas dalam Al-Quran dan Hadist, serta tidak didapatkan keterangannya melalui kitab-kitab fikih, para ulama kurang berani melakukan ijtihad terhadap peristiwa hukum tersebut.

Sebagai penutup, terdapat beberapa pokok pikiran sebagai berikut: Pertama, BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya bagi kalangan usaha kecil dan menengah; Kedua, BMT sebagai lembaga keuangan  syariah harus mengikuti dan melaksanakan ketentuan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur kegiatan usaha yang berbasis syariah dalam operasionalnya, misalnya harus menyesuaikan akuntansi pencatatannya dengan PSAK tentang Akuntansi Perbankan Syariah serta revisinya; Ketiga, Untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya para pemegang saham dan pendiri BMT maka BMT harus dikelola dengan baik, profitable, dan dikelola berdasarkan syariat Islam; Keempat, Kendala yang ditemui BMT dalam penghimpunan dan penyaluran dana umat yang dijalankan sesuai ketentuan syariah hendaknya tidak disikapi dengan mengambil jalan pintas yang justru menyimpang dari ajaran agama dan mengurangi kepercayaan umat atas kesyariahan BMT; Kelima, Sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang transaksi syariah, peningkatan kualitas, dan kuantitas sumber daya insani dari BMT, serta perluasan wawasan dan keberanian pengambilan ijtihad dari kaum ulama dalam menjawab tantangan zaman perlu secara terus menerus ditingkatkan dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Lembaga-Keuangan-Micro.aspx
  2. ^ a b Antonio, Muhammad Syafi’i (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press.