Kepresidenan Joko Widodo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Presiden Joko Widodo merupakan presiden ke-7 Indonesia dan merupakan presiden yang berlatar belakang kurang mampu pada masa kecilnya,[1] bahkan hidup di bantaran sungai[2]

Kepresidenan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014, ketika ia dilantik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah memenangkan Pemilu 2014,[3] hingga sekarang. Jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia ini masih merupakan periode pertama.[4] Ia merupakan Presiden Indonesia ke-7.[5] Kepresidenannya didukung penuh oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).[6]

Kampanye dan pemilihan[sunting | sunting sumber]

2014[sunting | sunting sumber]

Isu yang dihadapi[sunting | sunting sumber]

Sepanjang kampanyenya, Jokowi menghadapi berbagai macam isu, terutama dalam perihal suku, agama, ras, dan aliran (SARA).[7] Lawannya, Prabowo Subianto diiisukan melakukan pelanggaran administrasi sebanyak 67 kali dari total 109 laporan, sedangkan Jokowi hanya 40 kali.[8] Isu lain pun terjadi yang mengatakan bahwa Jokowi merupakan calon presiden boneka sang ketua partai, Megawati Soekarnoputri.[9] Kampanye hitam pun kerap menyerangnya.[10] Isu pertama mengatakan bahwa aslinya ia merupakan seorang Tionghoa beragama Kristen.[11] Jokowi disebut sebagai keturunan Cina yang bernama Wie Jo Koh.[10] Isu keturunan bahwa ia keturunan Tionghoa bukanlah masalah yang amat besar karena menurut beberapa sumber hal tersebut dibenarkan. Ada yang mengatakan bahwa ayah Jokowi yang merupakan keturunan Tionghoa memiliki nama Oey Hong Liong.[12]

Perjalanan saat pemilihan[sunting | sunting sumber]

Pilpres tahun 2014 merupakan salah satu yang terpanas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tipis baik pada jajak pendapat maupun pada hasil akhir pemilu[13] hingga-hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat dinilai tidak siap untuk menghadapi perbedaan hasil pilpres yang sangat tipis.[14]

Hasil suara[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah data hasil rekapitulasi suara dari KPU.[15][16][17][18]

Provinsi Total Suara Jokowi-JK Total Suara Sah Persentase
 Kalimantan Barat 1.573.046 2.605.400
60,38 / 100
 Nusa Tenggara Barat 701.238 2.545.416
27,55 / 100
 Aceh 913.309 2.002.599
45,61 / 100
 Sumatera Selatan 2.027.049 4.159.212
48,74 / 100
 Kalimantan Selatan 939.748 1.881.557
49,95 / 100
 Kepulauan Riau 491.819 824.727
59,63 / 100
 Jambi 897.787 1.769.103
50,75 / 100
 Kepulauan Bangka Belitung 412.359 613.065
67,26 / 100
 Daerah Istimewa Yogyakarta 1.234.249 2.211.591
55,81 / 100
 Bengkulu 523.669 956.842
54,73 / 100
 Sulawesi Barat 456.021 621.515
73,37 / 100
 Kalimantan Tengah 696.199 1.164.476
59,79 / 100
 Gorontalo 221.497 600.232
36,90 / 100
 Sulawesi Tenggara 622.217 1.133.351
54,90 / 100
 Sumatera Barat 539.308 2.336.813
23,08 / 100
 Bali 1.535.110 2.149.351
71,42 / 100
 Riau 1.342.817 2.692.155
49,88 / 100
 Maluku 443.040 877.021
50,52 / 100
 Sulawesi Tengah 767.151 1.399.160
54,83 / 100
 Jawa Tengah 12.959.540 19.445.260
66,65 / 100
 Jawa Barat 9.530.315 23.697.696
40,22 / 100
 Lampung 2.299.889 4.333.813
53,07 / 100
 Sulawesi Utara 724.553 1.344.648
53,88 / 100
 Kalimantan Timur 1.190.156 1.877.890
63,38 / 100
 Sumatera Utara 3.494.835 6.326.367
55,24 / 100
 Papua Barat 360.379 532.907
67,63 / 100
 Banten 2.398.631 5.591.302
42,90 / 100
 Nusa Tenggara Timur 1.488.076 2.257.467
65,92 / 100
 Sulawesi Selatan 3.037.026 4.251.883
71,43 / 100
 Jawa Timur 11.669.313 21.946.401
53,17 / 100
 Papua 2.026.735 2.795.867
42,90 / 100
 Maluku Utara 256.601 563.393
45,55 / 100
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2.859.894 5.387.958
53,08 / 100
Luar Negeri 364.257 677.857
53,74 / 100
Total semuanya 70.997.833 133.575.277
53,15 / 100

2019[sunting | sunting sumber]

Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden. (Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2009.) Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, seorang mantan menteri pertahanan dan hakim agung Mahkamah Konstitusi.

Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun, setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya.[19] Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama.[20]

Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan.[21] Rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba'asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya.[22] Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar 1.000.000 Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang dengan menyatakan "Saya tidak tahu tentang Xinjiang" dan tidak memberikan komentar.[23][24][25][26][27]

Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%.[28][29] Hasil quick count menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen.[30] Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62 persen.[31][32]

Kabinet[sunting | sunting sumber]

Jokowi menamakan kabinetnya sebagai "Kabinet Kerja".[33] Menurut Jokowi, ia menamakan kabinetnya "Kerja" karena ia ingin para pembantunya bekerja untuk kepentingan rakyat.[34]

Kabinet Kerja Jilid I[sunting | sunting sumber]

Berikut daftar menter-menteri yang termasuk dalam Kabinet Kerja Jilid I yang dimulai pada 26 Oktober 2014.[35]

Kementerian Nama Menteri Status kini
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Pratikno Masih menjabat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Achir Chaniago Masih menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Indroyono Soesilo Tidak menjabat
Kementerian Pehubungan Republik Indonesia Ignasius Jonan Tidak menjabat
Kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti Masih menjabat
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya Masih menjabat
Kementerian Enegi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Sudirman Said Tidak menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Tedjo Edhy Purdjiatno Tidak menjabat
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo Masih menjabat
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi Masih menjabat
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu Masih menjabat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Hamonangan Laoly Masih menjabat
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara Masih menjabat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Yuddy Chrisnandi Tidak menjabat
Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia Sofyan Djalil Tidak menjabat
Kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bambang Brodjonegoro Tidak menjabat
Kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Rini Mariani Soemarno Masih menjabat
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga Masih menjabat
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Saleh Husin Tidak menjabat
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Rachmat Gobel Tidak menjabat
Kementerian Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman Masih menjabat
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hanif Dhakiri Masih menjabat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono Masih menjabat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar Masih menjabat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Ferry Mursyidan Baldan Tidak menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani Masih menjabat
Kementerian Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin Masih menjabat
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nila Djuwita F. Moeloek Masih menjabat
Kementerian Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa Masih menjabat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Yembise Masih menjabat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan Tidak menjabat
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Mohamad Nasir bin Mohamad Masih menjabat
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi Masih menjabat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Marwan Jafar Tidak menjabat

Kabinet Kerja Jilid II[sunting | sunting sumber]

Berikut daftar menter-menteri yang termasuk dalam Kabinet Kerja Jilid II yang dimulai pada 27 Juli 2016.[36]

Kementerian Nama Menteri Status kini
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Pratikno Masih menjabat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bambang Brodjonegoro Masih menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan Masih menjabat
Kementerian Pehubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi Masih menjabat
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti Masih menjabat
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya Masih menjabat
Kementerian Enegi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Arcandra Tahar Masih menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto Masih menjabat
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo Masih menjabat
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi Masih menjabat
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu Masih menjabat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Hamonangan Laoly Masih menjabat
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara Masih menjabat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Asman Abnur Masih menjabat
Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia Sofyan Djalil Masih menjabat
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati Masih menjabat
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Rini Mariani Soemarno Masih menjabat
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga Masih menjabat
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto Masih menjabat
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita Masih menjabat
Kementerian Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman Masih menjabat
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hanif Dhakiri Masih menjabat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono Masih menjabat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar Masih menjabat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil Masih menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani Masih menjabat
Kementerian Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin Masih menjabat
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nila Djuwita F. Moeloek Masih menjabat
Kementerian Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa Masih menjabat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Yembise Masih menjabat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy Masih menjabat
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Mohamad Nasir bin Mohamad Masih menjabat
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi Masih menjabat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo Masih menjabat

Kebijakan dalam negeri[sunting | sunting sumber]

Pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014

Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.[37] Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran[38], namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.[39]

Ia menunjuk Faisal Basri sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas, melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.[40][41] Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.[42] Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan.[43] Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani.[44] Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.[45]

Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai[46], dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani. Indonesia.

Di depan Joko Widodo dalam pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis.[47]

Infrastruktur[sunting | sunting sumber]

Pemerintahan Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandar udara, dan irigasi. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, alokasi infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia.[48] Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah membangun Jalan Tol Trans-Sumatera[49], Tol Solo-Kertosono[50], pelabuhan Makassar[51], meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port[52], dan lain sebagainya.

Pemerintahan Jokowi telah merencanakan untuk membangun kereta cepat antara Jakarta dan Bandung menggunakan sponsor Jepang atau Cina. Pada akhir September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api bernilai miliaran dolar ini ke Cina,[53][54] mengecewakan Jepang.[55]

Kementerian transportasi Indonesia menyampaikan serangkaian kekurangan dalam rencana kereta cepat senilai $5,5 miliar yang didanai Cina, menimbulkan keraguan pada proyek tersebut dan menyoroti batas-batas Joko Widodo dalam mengubah mega proyek menjadi kenyataan saat dia mencoba untuk menarik investor asing ke ekonomi terbesar di Asia Tenggara.[56]

Kebijakan di Papua[sunting | sunting sumber]

Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua[57]. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.[58]

Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya[59]. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.[60]

Narkoba dan hukuman mati[sunting | sunting sumber]

Hukum Indonesia menetapkan hukuman mati untuk beberapa tindak kejahatan perdagangan narkotika dan korupsi.[61][62] Setelah menjabat presiden, Jokowi menyatakan dia menolak memberikan grasi bagi pelanggar narkoba yang menghadapi eksekusi di Indonesia.[63] Eksekusi yudisial di Indonesia dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.[64] Kontroversi internasional dan hukum muncul setelah presiden tidak memiliki atau membaca dokumen yang terkait dengan permohonan grasi ketika dia menolak permintaan grasi dari dua warga negara asing.[65] Jokowi berpendapat bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat terkait kejahatan terkait narkoba, menegaskan bahwa "jumlah (pengguna narkoba ilegal) yang membutuhkan rehabilitasi hampir 4,5 juta orang." Dia menambahkan 1,2 juta pengguna narkoba tidak dapat direhabilitasi dan hampir 50 dari mereka meninggal setiap hari.[63] The Jakarta Globe melaporkan bahwa statistiknya salah.[66]

Pada Januari 2015, Jokowi membuat marah pemerintah Brasil dan Belanda karena mengeksekusi seorang warga negara Brasil (Marco Archer Moreira) dan seorang warga negara Belanda; keduanya telah dihukum karena penyelundupan narkoba di Indonesia.[67][68] Baik Brasil dan Belanda segera menarik duta besar mereka.[69]

Selama Maret 2015, Australia mengusulkan bahwa masalah seputar eksekusi yang diusulkan terhadap warganya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang pada tahun 2007 telah ditolak haknya untuk pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena mereka bukan warga negara Indonesia,[70] akan diajukan ke Mahkamah Internasional.[71] Pada 29 April 2015, Indonesia mengeksekusi Sukumaran dan Chan. Sebagai protes, Australia segera menarik duta besarnya.[72] Pada 13 Mei 2015, Australia mengurangi bantuan luar negerinya ke Indonesia dari $605,3 juta menjadi $366,4 juta.[73] Mantan hakim konstitusi Indonesia Jimly Asshiddiqie, yang merupakan pemain kunci dalam lobi anti-hukuman mati di Jakarta menjelang eksekusi mati pada 29 April, mengatakan bahwa desakan agar Chan dan Sukumaran dieksekusi datang dari Widodo secara pribadi.[74]

Di sisi lain, pada tahun 2015 Jokowi memberikan seorang warga negara Filipina, Mary Jane Veloso, yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia, penundaan sementara beberapa menit terakhir,[75] setelah Presiden Filipina Benigno Aquino III secara pribadi memohon kepada Jokowi untuk grasi.[76] Keluarga Veloso bersikeras bahwa "dia ditipu oleh sindikat narkoba untuk terbang ke Indonesia pada tahun 2010 dengan lebih dari lima pon heroin tersembunyi dalam sebuah koper."[77] Penundaan eksekusi dikeluarkan "setelah seseorang yang diduga merekrutnya dan menipu dia untuk membawa narkoba ke Indonesia menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Filipina."[78]

Seorang warga negara Prancis, Serge Atlaoui, dijatuhi hukuman mati di Indonesia pada 2007 setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan narkoba; Atlaoui membantah keterlibatan. Pada 2015, Corinne Breuze, duta besar Prancis untuk Indonesia, memperingatkan Jokowi bahwa eksekusi Atlaoui "tidak akan tanpa konsekuensi untuk hubungan bilateral kita"; Prancis, yang menghapus hukuman mati pada tahun 1981, menentang hukuman mati dalam setiap keadaan.[79] Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan bahwa akan ada konsekuensi diplomatik jika Atlaoui dihukum mati.[80] Atlaoui direncanakan akan dieksekusi pada April 2015, tetapi diberikan penangguhan sementara karena banding yang tertunda.[80][77]

Sikap pro-hukuman mati Jokowi telah menarik perhatian internasional, tidak hanya karena dapat membahayakan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara dari para terpidana yang dihukum mati, seperti Brasil, Belanda, dan Australia,[81] tetapi juga karena dapat membahayakan warga negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar Indonesia.[82] Amnesty International mengutuk eksekusi tersebut, mengatakan bahwa Indonesia menunjukkan "pengabaian total untuk proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia."[83] Meskipun demikian, untuk warga negaranya sendiri yang menghadapi eksekusi untuk pelanggaran narkoba di luar Indonesia, Jokowi mencoba membela mereka.[84] Pada Juli 2016, gelombang eksekusi ketiga direncanakan akan dilaksanakan.[85] Mary Jane Veloso tidak dimasukkan sebagai tahanan berikutnya dalam hukuman mati untuk dieksekusi.[86]

Sekitar 130 orang masih terpidana mati di Indonesia.[87]

Kebijakan luar negeri[sunting | sunting sumber]

Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin, 20 Mei 2016
Joko Widodo dan Salman dari Arab Saudi, 1 Maret 2017

Sebelum pemilihan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah mantan Presiden Yudhoyono dibentuk oleh pernyataan misi, "Seribu teman dan nol musuh".[88]

Jokowi telah mengamanatkan kebijakan tiga cabang untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi.[89]

Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi mentolerir situasi di mana lebih dari 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairannya setiap hari, mempermainkan kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan lebih dari $20 miliar.[90] "Setiap hari, ada sekitar 5.400 kapal nelayan [asing] di perairan dan laut kita," katanya. "Sebanyak 90% di antaranya beroperasi secara ilegal."[91]

Jokowi juga mempromosikan upaya untuk membebaskan penyelundup narkoba Indonesia dari hukuman mati di luar negeri.[92]

Mulai tanggal 8 November 2014, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing[93], sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang[94]. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.[95]

Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.[96]

Pada Maret 2016 Jokowi merilis sebuah pernyataan yang menyerukan para pemimpin Muslim pada pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Islam di Jakarta untuk bersatu dalam rekonsiliasi dan mendorong kemerdekaan Palestina.[97] Di bawah pemerintahan Jokowi Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi Palestina, tetapi menolak permohonan untuk menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan Israel.[98]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ http://nasional.kompas.com/read/2014/06/07/1934169/Kisah.Jokowi.Kecil.Digusur.dari.Rumahnya
  2. ^ Durohman, Deden Gunawan, Ibad. "Masa Kecil dan Cerita-cerita Tersembunyi tentang Jokowi". detiknews. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  3. ^ "KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres". BBC Indonesia. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  4. ^ "Hary Tanoe Dukung Jokowi di Pilpres 2019". kumparan. Diakses tanggal 2017-08-21. 
  5. ^ Kompasiana.com. "Jokowi Presiden Ke Berapa? oleh Dan Junior - Kompasiana.com". www.kompasiana.com. Diakses tanggal 2017-08-21. 
  6. ^ Media, Adib M. Asfar-Solopos Digital. "PDIP Dukung Jokowi, Gerindra Rayu Parpol Koalisi Pemerintah". SOLOPOS.com. Diakses tanggal 2017-08-21. 
  7. ^ "Serangan Isu SARA ke Jokowi, Bakal Mentah dan Tak Berpengaruh - Tribunnews.com". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  8. ^ Media, Kompas Cyber. "Matamassa: Selama Pilpres, Jokowi-JK Paling Sering Diserang Kampanye Hitam dan Isu SARA - Kompas.com". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-23. 
  9. ^ Alam, Sukma. "Kampanye hitam Pilpres: Jokowi capres boneka, Prabowo isu HAM | merdeka.com". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-23. 
  10. ^ a b Alam, Sukma. "Kampanye hitam Pilpres: Jokowi capres boneka, Prabowo isu HAM | merdeka.com". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-23. 
  11. ^ "Video: Jokowi Cina-Kristen? Ini Buktinya - Tribunnews.com". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  12. ^ "Ridwan Saidi : Bapaknya Jokowi Bernama Oey Hong Liong - VOA-ISLAM.COM". Diakses tanggal 2017-08-23. 
  13. ^ Media, Kompas Cyber. "Saiful Mujani Sebut Hasil Pilpres Sulit Diprediksi karena Selisih Tipis - Kompas.com". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-23. 
  14. ^ "KPU Dinilai Tak Siap Hadapi Perbedaan Hasil Pilpres yang Sangat Tipis - Tribunnews.com". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  15. ^ "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  16. ^ "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  17. ^ "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  18. ^ "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  19. ^ Marguerite Apra Sapiie, 'Jokowi may pick Mahfud MD as running mate', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
  20. ^ Sita W. Dewi, 'Who is Ma'ruf Amin, Jokowi's running mate?', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
  21. ^ Jones, Sidney (22 January 2019). "Indonesia: releasing Abu Bakar Ba'asyir wrong on all counts". The Interpreter. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  22. ^ Sapiie, Marguerite Afra (23 January 2019). "Ba'asyir early release plan cancelled: State Palace". The Jakarta Post. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  23. ^ Anderlini, Jamil; Sender, Henny. "Dilemma for Widodo as China casts shadow on Indonesia polls - Indonesian president campaigning as defender of Islam but fate of Uighurs remains taboo". The Financial Times. 
  24. ^ Lawler, Dave (March 18, 2019). "Deafening silence in Asia on China's mass detention of Uighur Muslims". Axios. Indonesian President Joko Widodo is seeking re-election next month in the world’s largest Muslim-majority country and, as the FT points out, “presenting himself as defender of the faith is central to his campaign strategy.” But when the newspaper asked him about the imprisonment of up to 1 million Muslims in China’s Xinjiang territory, he repeatedly declined to comment. 
  25. ^ Walden, Max (February 5, 2019). "Indonesia's Opposition Takes Up the Uighur Cause - China's internment camps for Muslims have become a political talking point". Foreign Policy. “As the country with the largest Muslim population, Indonesia should have significant bargaining power to address such humanitarian tragedy,” said Irawan Ronodipuro, a foreign-policy spokesman for the opposition candidate Prabowo Subianto, arguing that the president’s failure to speak out on the Uighur issue is “proof China holds Jokowi hostage.” 
  26. ^ "Indonesian Muslims protest against China's treatment of Uighurs". Reuters. December 21, 2018. Opposition groups in Indonesia, has the world’s largest Muslim population, have criticized President Joko Widodo for not providing enough support for China’s Uighur community. 
  27. ^ Purnomo, Johan (December 21, 2018). "Indonesian Muslims Protest Against China's Treatment of Uighurs". Jakarta Globe. Opposition groups in Indonesia, the world's largest Muslim-majority country, have criticized President Joko "Jokowi" Widodo for not providing enough support for China's Uighur community. 
  28. ^ Hariyanto, Ibnu (2 April 2019). "Survei Indo Barometer: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun 0,5%". Diakses tanggal 30 April 2019. 
  29. ^ Rochim, Abdul (15 Januari 2019). "Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi di Atas 70%". Diakses tanggal 30 April 2019. 
  30. ^ "Indonesia's Widodo declares victory in presidential election". Newser. The Associated Press. 18 April 2019. Diakses tanggal 18 April 2019. 
  31. ^ Made Anthony Iswara; Nurul Fitri Ramadhani (17 April 2019). "Prabowo claims election lead, accuses pollsters of being 'partisan'". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  32. ^ Muhammad Radityo Priyasmoro (23 April 2019). "Terungkap, Ini Sumber Prabowo Klaim Menang Pilpres 62 Persen". Liputan6.com. Diakses tanggal 30 April 2019. 
  33. ^ Hadi, Syamsul. "NAMA KABINET PRESIDEN DARI SOEKARNO SAMPAI SEKARANG JOKOWI". www.cafependidikan.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  34. ^ "Ini Makna Kabinet Kerja Bagi Jokowi". SINDOnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23. 
  35. ^ "Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK - Katadata News". Diakses tanggal 2017-08-23. 
  36. ^ Jordan, Ray. "Ini Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II". detiknews. Diakses tanggal 2017-08-24. 
  37. ^ Politisi Gerindra: Kartu Sakti Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014
  38. ^ Anggaran Ketiga Kartu Jokowi Dipertanyakan. Diakses dari situs berita CNN Indonesia pada 19 November 2014
  39. ^ Anggaran Kartu Sakti Jokowi Sudah Ada di APBN 2014. Diakses dari situs berita MetroTVNews pada 19 November 2014
  40. ^ Demo BBM, KAMMI Bakar Lambang Partai Pendukung Jokowi. Diakses dari situs berita tribunnews pada 19 November 2014
  41. ^ Reaksi Jokowi atas Demo Menolak Kenaikan Harga BBM. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 November 2014
  42. ^ http://www.tempo.co/read/news/2014/11/07/058620218/Alasan-Jokowi-Berani-Naikkan-Harga-BBM
  43. ^ Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan. Diakses dari situs berita Kompas pada 23 November 2014
  44. ^ Jokowi Serahkan 1099 Traktor Tangan kepada Petani di Subang. Diakses dari situs berita Kompas pada 3 Januari 2015
  45. ^ Presiden Jokowi Beberkan Tujuan Program Perhutanan Sosial. dari situs Antara
  46. ^ Indonesia Akhirnya Swasembada Beras, Bawang, Jagung, dan Cabai. dari situs BeritaSatu
  47. ^ Di Depan Jokowi, Presiden Trump Puji Indonesia Berhasil Bangkit dari Kemiskinan. dari situs TribunNews
  48. ^ Ayomi Amindoni (23 March 2016). "Jokowi policy attracts infrastructure-based mutual funds". The Jakarta Post. Diakses tanggal 18 April 2016. 
  49. ^ Presiden Jokowi Ke Lampung Resmikan Tol Trans Sumatera Rp 40 T Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
  50. ^ Jokowi Bangun Tol Solo-Kertosono, Gubernur Soekarwo: Masyarakat Bersyukur Betul Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
  51. ^ Groundbreaking Pelabuhan Baru Makassar, Jokowi: Kita Harus Kembali Ke Laut Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
  52. ^ Presiden Jokowi Resmikan Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya Diakses dari situs berita VOA Indonesia pada 4 Juni 2015
  53. ^ "Indonesia to award fast train contract to China - Japanese embassy official". Reuters. 29 September 2015. Diakses tanggal 1 October 2015. 
  54. ^ "Indonesia awards multi-billion-dollar railway project to China over Japan". ABC. 30 September 2015. Diakses tanggal 1 October 2015. 
  55. ^ Robin Harding in Tokyo; Avantika Chilkoti in Jakarta; Tom Mitchell in Beijing (1 October 2015). "Japan cries foul after Indonesia awards rail contract to China". Financial Times. Diakses tanggal 1 October 2015. 
  56. ^ Otto, Ben (3 February 2016). "Indonesia's High-Speed Rail Plan Goes Off the Tracks". Wall Street Journal. Diakses tanggal 13 June 2016. 
  57. ^ Jokowi Penuhi Janjinya Membangun Pasar di Papua Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015
  58. ^ Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Papua. dari situs Republika
  59. ^ Presiden RI Jokowi Membebaskan Jurnalis Asing Ke Papua Diakses dari situs berita Rakanews pada 4 Juni 2015
  60. ^ Pimpinan DPR Protes Soal Jokowi Izinkan Jurnalis Asing Ke Papua Diakses dari situs berita Okezone pada 4 Juni 2015
  61. ^ "Support grows for death penalty for corruption convicts". Jakarta Post. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  62. ^ "Why You Shouldn't Smuggle Drugs In Indonesia". TestTube News. 13 March 2015. 
  63. ^ a b Ina Parlina; Margareth S. Aritonang; Severianus Endi (21 January 2015). "Jokowi refuses to budge on clemency issue". The Jakarta Post. Diakses tanggal 6 July 2015. 
  64. ^ "Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964". Pidana. 17 April 1964. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  65. ^ Bachelard, Michael (19 February 2015). "Bali nine executions: Indonesia's President did not have all the documents when he refused clemency". Sydney Morning Herald. Fairfax Media. 
  66. ^ Claudia, Stoicescu (6 February 2015). "Indonesia's Executions of Drug Convicts Based on Faulty Stats". Jakarta Globe. 
  67. ^ Chris Nusatya in Jakarta, Toby Sterling in Amsterdam, and Silvio Cascione in Brasilia; Writing by Randy Fabi; Editing by Paul Tait (17 January 2015). "Brazil, Netherlands recall Indonesia ambassadors after executions". Reuters. Diakses tanggal 19 February 2015. 
  68. ^ "Brazil 'outraged' by Indonesia drug trafficking execution". BBC News. 18 January 2015. Diakses tanggal 26 December 2016. 
  69. ^ Arshad, Arlina (19 January 2015). "Brazil and the Netherlands recall ambassadors after Indonesian executions". Sydney Morning Herald. 
  70. ^ "DECISION Number 2-3/PUU-V/2007" (PDF). Mahkamah Konstitusi. 
  71. ^ Bachelard, Michael (2 May 2015). "Chan and Sukumaran execution 'illegal', but Indonesia ignores Australia again". Sydney Morning Herald. Fairfax. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  72. ^ "Bali Nine executions, Indonesia responds to Australia withdrawing Ambassador". 
  73. ^ "Federal budget 2015: Foreign aid to Indonesia cut by nearly half, Africa aid down 70 per cent". Sydney Morning Herald. Fairfax Media. 13 May 2015. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  74. ^ Bachelard, Michael (12 August 2015). "Schapelle Corby made it harder to save Andrew Chan and Myuran Sukumaran". Fairfax Media. Diakses tanggal 12 August 2015. 
  75. ^ "Veloso's execution not annulled, says Jokowi". The Jakarta Post. 29 April 2015. Diakses tanggal 5 January 2016. 
  76. ^ "Jokowi to Respond to Mary Jane's Clemency Appeal". Tempo.co. Tempo. 27 April 2015. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  77. ^ a b Cochrane, Joe (28 April 2015). "Indonesia Executes 8, Including 7 Foreigners". New York Times. Diakses tanggal 24 July 2015. 
  78. ^ "Mother of Filipina spared from Indonesia firing squad hails 'miracle' reprieve". Australian Broadcasting Corporation. 29 April 2015. 
  79. ^ "France wants halt to execution of its citizen". Jakarta Post. 18 April 2015. Diakses tanggal 24 July 2015. 
  80. ^ a b "Indonesia notifies convicts of execution, Frenchman granted temporary reprieve". 25 April 2015. Diakses tanggal 24 July 2015. 
  81. ^ Peter Alford; Brendan Nicholson (5 March 2015). "Diplomacy doomed to fail Andrew Chan and Myuran Sukumaran". The Australian. Diakses tanggal 23 July 2015. 
  82. ^ "Indonesia's Death Penalty Hypocrisy". 3 March 2015. Diakses tanggal 2 April 2016. 
  83. ^ "Indonesia executes drug smugglers by firing squad". Al Jazeera. Al Jazeera. 29 April 2015. 
  84. ^ Sarah Gill (5 March 2015). "Capital punishment — Jokowi's twin policy positions". Jakarta Post. Diakses tanggal 8 August 2015. 
  85. ^ "UN Human Rights Chief Calls on Indonesia to Stop Executing Drug-Traffickers". Jakarta Globe. Jakarta Globe. Diakses tanggal 28 July 2016. 
  86. ^ "Indonesia executes four drug convicts on Nusakambangan". BBC News. BBC. 28 July 2016. Diakses tanggal 28 July 2016. 
  87. ^ "Death Penalty Worldwide". Cornell University Law School. Diakses tanggal 24 July 2015. 
  88. ^ "Indonesia's New Foreign Policy - 'Thousand friends- zero enemy'". Institute for Defence Studies and Analyses. Diakses tanggal 25 July 2015. 
  89. ^ "The Trouble With Indonesia's Foreign Policy Priorities Under Jokowi". The Diplomat. Diakses tanggal 25 July 2015. 
  90. ^ Prashanth Parameswaran (13 January 2015). "Explaining Indonesia's 'Sink The Vessels' Policy Under Jokowi". The Diplomat. Diakses tanggal 18 July 2015. 
  91. ^ "Terapi kejut Jokowi bagi pencuri ikan asing". Okezone.com. 10 December 2014. Diakses tanggal 15 April 2018. 
  92. ^ Sara Gill (5 March 2015). "Capital punishment — Jokowi's twin policy positions". Jakarta Post. Diakses tanggal 8 August 2015. 
  93. ^ Pidato Jokowi Dikritik, Seperti Gadis Mengumbar Aurat. Diakses dari situs JPNN pada 19 November 2014
  94. ^ Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014
  95. ^ Wow! Oleh-Oleh dari Jokowi dari APEC. Diakses dari situs Berita Unik Dunia pada 19 November 2014
  96. ^ Presiden Jokowi Dikecam AS Karena Pidatonya di KAA 2015 Diakses dari situs berita Tribunnews pada 4 Juni 2015
  97. ^ Liza Yosephine (7 March 2016). "Jokowi calls for unity for reconciliation in Palestine". The Jakarta Post. Diakses tanggal 7 March 2016. 
  98. ^ "Indonesia rejects Israel's latest call for bilateral relations". 31 March 2016. Diakses tanggal 18 April 2016.