Kartu Jakarta Pintar

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Kartu Jakarta Pintar (KJP)[1] merupakan singkatan dari Kartu Jakarta Pintar, pertama kali dikeluarkan saat kepemimpinan Joko Widodo. Di era kepemimpinan Anies Baswedan saat ini, KJP dioptimalkan menjadi KJP Plus. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP, antara lain:

  • Seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK
  • Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan
  • Peningkatan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah

Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup: seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar. Selain kartu jakarta pintar, Pak Anies akan menciptakan kartu jakarta pintar plus.

KJP Plus[sunting | sunting sumber]

KJP Plus adalah pembaruan terhadap KJP di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pembaruan ini menjanjikan penerima yang lebih luas, termasuk peserta Kejar Paket, madrasah, dan kursus. Untuk keluarga tidak mampu KJP Plus juga bisa diuangkan. Program ini juga dirancang agar bisa terintegrasi dengan Kartu Indonesia Pintar.[2]

Sumber[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Finansialku, Finansialku (2020-01-14). "Inilah Syarat Daftar dan Cek Saldo KJP Plus Terbaru". Inilah Syarat Daftar dan Cek Saldo KJP Plus Terbaru. Diakses tanggal 2020-01-14. 
  2. ^ Ini Program Pertama yang Akan Direalisasikan Anies Sandi. dari situs Liputan6

1. kjp.jakarta.go.id