Negara Palestina

Halaman yang dilindungi semi
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Negara Palestina

دولة فلسطين
Dawlat Filasṭin (Arab)
Semboyan
Lagu kebangsaan
فدائي
Fida'i
(Indonesia: "Revolusiku")
Lambang ini digunakan untuk lambang Perang
State of Palestine (orthographic projection).svg
Flag map of the Palestinian territories.svg
Lokasi Palestina
StatusNegara yang diakui sebagian, negara pengamat PBB
Diakui oleh 138 negara anggota PBB
Ibu kotaYerusalem Timur
(dipersengketakan)
31°47′N 35°13′E / 31.783°N 35.217°E / 31.783; 35.217
Pusat pemerintahanRamallah
31°54′N 35°12′E / 31.900°N 35.200°E / 31.900; 35.200
Kota terbesarGaza
31°31′N 34°27′E / 31.517°N 34.450°E / 31.517; 34.450
Bahasa resmiArab
PemerintahanKesatuan semi-presidensial republik konstitusional
• Presiden
Mahmoud Abbas
Mohammad Shtayyeh
LegislatifAl-Majlis al-Waṭanī
Pembentukan
15 November 1988
29 November 2012
• Perubahan dari Otoritas Nasional Palestina
3 Januari 2013
• Perselisihan kedaulatan dengan Israel
Masih berlangsung
Luas
 - Total
6.020 km2 (163)
 - Perairan (%)
3,5
Populasi
 - Perkiraan 2014
4.682.467[1] (121)
756/km2 (15)
PDB (KKB)2014
 - Total
$20.120 miliar (140)
$4.900 (140)
PDB (nominal)2014
 - Total
$12.579 juta (126)
$2.908 (131)
Gini (2016)Steady 35,5[2]
sedang
IPM (2019)Kenaikan 0,708[3]
tinggi · 107
Mata uangDinar Yordania (.د.ي)
(JOD)
Pound Mesir (ج.م)
(EGP)
Shekel Israel (₪)
(ILS)
Zona waktuWaktu Eropa Timur (EET)
(UTC+2)
 - Musim panas (DST)
UTC+3 (Waktu Musim Panas Eropa Timur (EEST))
Lajur kemudikanan
Kode telepon+970
Kode ISO 3166PS
Ranah Internet.ps
فلسطين.

Negara Palestina (bahasa Arab: دولة فلسطين‎, pengucapan bahasa Arab: [daw.la fi.lis.tˤiːn]; Dawlat Filastin, atau hanya Palestina (bahasa Arab: فلسطين‎, Filastin) adalah sebuah negara pengakuan terbatas di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, ASEAN, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Negara Palestina.

Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu Wilayah Pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).[4][5].

KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak." PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.

Pada tahun 1993, dalam Persetujuan Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Persetujuan Oslo, PLO mendirikan sebuah badan administratif sementara: Otoritas Nasional Palestina (PNA atau PA), yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.

Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetap mengakui PLO sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif PLO diberdayakan oleh PNC untuk melakukan fungsi pemerintah Negara Palestina[6]

Sejarah

Masa Klasik

Sekitar 2500 tahun SM Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Nama klasik wilayah Palestina adalah Kan’an karena dalam sejarah tercatat bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah Bangsa Kan’an yang datang dari Jazirah Arab.

Bangsa Kan’an membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina seperti Pisan, Alqolan, Aka, Haifa, Bi’ru Al Shaba, dan Betlehem. Kota besar Kan’an saat itu adalah Shekeem dan diikuti wilayah yang masih bisa ditemui sekarang adalah Asdod, Acco, Gaza, Al-Majdal. Jagga, Askelan, Ariha, Jericho, dan Bisan.

Sekitar 1900 SM, Kedatangan nabi di Palestina diawali kedatangan Nabi Ibrahim yang pada saat itu kekuasaan Palestina (Al Quds) dipegang oleh Malki Shadiq. Kemudian Nabi Ya’qub yang mempunyai anak sebanyak dua belas orang. Keturunan nabi Ya’qub kemudian dinamakan sebagai Bani Israel ( Israel adalah julukan bagi Nabi Ya’qub a.s.). Kekejaman Fir’aun ketika itu memaksa Bani Israel keluar dari Palestina dan mendiami wilayah Mesir.

Pada abad ke 13 SM, Nabi Musa datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir’aun, tetapi Nabi Musa berpulang sebelum membawa kembali Bani Israel ke wilayah Palestina.

Pada 1190 SM, Sepeninggalan Nabi Musa, Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusya bin Nun a.s yang kemudian membawa Bani Israel menguasai daerah bagian timur Palestina

Pada (963-923 SM), Tercatat Nabi Dawud a.s. juga pernah memerintah di wilayah Palestina setelah menghancurkan Raja Thalut. Kepemimpinan Nabi Dawud kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman a.s. Saat kepemimpinan Sulaiman a.s., Palestina berada pada kondisi tertinggi dalam segala aspek kehidupan namun setelah Nabi Sulaiman a.s. wafat, kondisi negara terpecah menjadi dua. Muncul dua negara yang saling bermusuhan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. Kerajaan Israel tidak bertahan lama dibandingkan kerajaan Yahuda yang terus berlanjut sampai 586 SM dengan ibukota Al Quds.

Sekitar 800 SM, Asal kata Palestina disebutkan berasal dari kata philsta dalam catatan Asiria selama masa Raja Assyiria (Addizari III)

Pada tahun 586 SM, Kerajaan Yahuda runtuh setelah dikalahkan oleh orang-orang Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar.11 Palestina setelah itu dikuasai oleh kerajaan Persia (539-332 SM) yang dipimpin oleh Darius. Darius membagi wilayah atau negara bagian Persia menjadi dua belas wilayah dan menjadikan Palestina sebagai wilayah kelima dengan nama Aramen (Abr Nahra) yang berarti seberang sungai.

Sejarah kemudian menyatakan Kerajaan Romawi menguasai Palestina setelah mengalahkan kekuasaan Helenisme Yunani di bawah kepemimpinan Paranormal Agung (332-63 SM). Saleh menyatakan bahwa Bangsa Romawi (Bizantium) menguasai Palestina pada tahun 63 SM dalam bentuk otonomi kekuasaan dan barulah pada 6 M pemerintahan diambil alih langsung oleh Romawi.

Pertengahan abad ke-5, Palestina dalam sejarah kuno disebutkan sebagai tanah Kan’an dalam laporan pemimpin tentara King Mary. Nama itu tertulis di tugu Adrimi, seorang Raja Alkha (Tal Al A’tashenah)

Pada 500-14.000 SM, terdapat peninggalan purbakala yang mengindikasikan manusia sudah mendiami Palestina sejak zaman batu, hal ini diketahui saat Bangsa Kan’an datang dari Jazirah Arab. Sisa peninggalan purbakala tersebut berupa tulang belulang manusia yang ditemukan di dalam gua-gua di Palestina seperti Gua Al-Amira, Irc Al-Ahmar, Al-Wad, Kubarah, dan di Pegunungan Negev

Abad pertengahan

Pada 636 M, Ekspansi Islam ke wilayah Palestina terjadi pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab r.a. Perebutan wilayah Palestina ditandai dengan perang Ajnadid yang serupa dengan perang Yarmuk yang memakan banyak korban dari tentara muslim dan Romawi dan dalam jangka waktu yang lama, namun pasukan muslim di bawah panglima perang Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid memenangkan peperangan tersebut dan pasukan Romawi menarik diri ke kota Yerusalem.

Masa Kolonial Inggris dan Imigrasi Yahudi Eropa ke Palestina

Setelah jatuhnya khilafah Utsmaniyah, Palestina menjadi jajahan Inggris. Inggris menduduki selatan Palestina dan bagian tengahnya pada Desember 1917.

Pada 2 November 1917, Perjanjian Balfour terjadi dengan menandatangani perjanjian penyerahan Palestina kepada Zionis padahal saat itu Palestina belum menjadi jajahan Inggris. Saat perjanjian Balfour dilaksanakan tercatat sebesar 56.000 Yahudi menatap di Palestina (8 persen dari penduduk Palestina)

September 1918, Inggris menjajah Palestina bagian utara

Pada 1939-1945, Eksodus Yahudi ke Palestina tidak bisa dilepaskan dari tragedi holocaust yang didengungkan Eropa. Holocaust muncul karena perbuatan Nazi pada perang dunia II.

Konflik dengan Israel

Pada tahun 1946, Transyordania memperoleh kemerdekaan dari Mandat Britania atas Palestina.

Pada tanggal 14 Mei 1948, Yahudi mendeklarasikan negara Israel

Pada tahun 1948, terjadi Perang Arab-Israel. Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan karena menang perang. Mesir memperoleh kendali atas Jalur Gaza dan Transyordania mendapatkan kontrol atas Tepi Barat.

Pada tahun 1959, Mesir awalnya mendukung terciptanya Pemerintahan Seluruh Palestina, tapi itu dibubarkan

Pada tahun 1964, ketika Tepi Barat dikontrol oleh Yordania, Organisasi Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel.

Pada tahun 1967, Perang Enam Hari ketika Mesir, Yordania dan Suriah berperang melawan orang Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel karena Israel menang atas Perang Enam Hari.

Pada 22 November 1974, KTT Liga Arab 1974 menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak. PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara"

Pada 15 November 1988, Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)

Pada tahun 1993, dalam Persetujuan Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme".

Etimologi

Kata "Palestina" berasal dari Yudea Palestina. Yudea Palestina merupakan nama dari Tanah Yudea yang diganti oleh Kaisar Hadrian[7] pada zaman penjajahan Romawi. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan untuk menghapuskan jejak Yahudi di Tanah Yudea. Nama ini kemudian terus dipakai sampai sekarang. Palestina bukanlah keturunan bangsa Filistin. Filistin merupakan bangsa yang datang dari Kaftor (sekarang berada di sekitar Yunani).

Pemerintahan

Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.

Secara de jure, Kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang. Kedalam, lembaga ini terdiri dari:

  • Komite Eksekutif.
  • Kesatuan Lembaga Penerangan.
  • Lembaga Kemiliteran Palestina.
  • Pusat Riset Palestina.
  • Pusat Tata Perencanaan Palestina.

Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah Administrasi dan Masalah Kemiliteran.

Ekonomi

Lokasi Palestina

Sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, Lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Sebelumnya, Pelestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel. Namun sejak beberapa waktu lalu, kucuran dana dihentikan secara sepihak oleh pihak Israel atas persetujuan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kucuran dana yang diberikan akan digunakan bagi kegiatan perlawanan terhadap Israel oleh Hamas yang baru saja memenangkan Pemilihan Umum di Palestina.

Perjuangan Intifadah

Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.

Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.

Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah perang 6 hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah sering kali disalah-artikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.

Galeri

Referensi

  1. ^ "Estimated Population in the Palestinian Territory Mid-Year by Governorate,1997-2016". Palestinian Central Bureau of Statistics. State of Palestine. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Juni 2014. Diakses tanggal 8 Juni 2014. 
  2. ^ "GINI Index: West Bank and Gaza". The World Bank: Data. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Juni 2014. Diakses tanggal 8 Juni 2014. 
  3. ^ "2014 Human Development Report Summary" (PDF). United Nations Development Programme. 2014. hlm. 21–25. Diakses tanggal 27 Juli 2014. 
  4. ^ Baroud in Page, 2004, hal. 161.
  5. ^ Bissio, 1995, hal. 433.
  6. ^ Sayigh, Yezid (1999). Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993 (edisi ke-illustrated). Oxford University Press. hlm. 624. ISBN 0198296436, 9780198296430 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan).  "The Palestinian National Council also empowered the central council to form a government-in-exile when appropriate, and the executive committee to perform the functions of government until such such time as a government-in-exile was established."
  7. ^ "FaktaIsrael". 

Pranala luar