Palestina

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Negara Palestina)
Negara Palestina

دولة فلسطين
Daulat Filasṭin (Arab)
Semboyanفلسطين
(Indonesia: "Palestina")
Lagu kebangsaan
فدائي
Fida'i
(Indonesia: "Revolusiku")
Lambang ini digunakan untuk lambang Perang
Lokasi Palestina Peta
StatusNegara yang diakui sebagian, negara pengamat PBB
Diakui oleh 138 negara anggota PBB
Ibu kotaYerusalem
(dipersengketakan)
31°47′N 35°13′E / 31.783°N 35.217°E / 31.783; 35.217
Pusat pemerintahanRamallah
31°54′N 35°12′E / 31.900°N 35.200°E / 31.900; 35.200
Kota terbesarKota Gaza
31°31′N 34°27′E / 31.517°N 34.450°E / 31.517; 34.450
Bahasa resmiArab
Agama
93% Islam (resmi), 6% Kekristenan, 1% Lainnya
PemerintahanKesatuan semi-presidensial republik konstitusional
• Presiden
Mahmoud Abbas
Mohammad Mustafa
LegislatifAl-Majlis al-Waṭanī
Pembentukan
15 November 1988
29 November 2012
• Perubahan dari Otoritas Nasional Palestina
3 Januari 2013
• Perselisihan kedaulatan dengan Israel
Masih berlangsung
Luas
 - Total
6.020 km2 (163)
 - Perairan (%)
3,5
Populasi
 - Perkiraan 2022
5.377.429[1][2] (119)
731/km2
PDB (KKB)2018
 - Total
$26,479 miliar[3]
$5.795[4]
PDB (nominal)2018
 - Total
$14,616 miliar[5]
$3.199[6]
Gini (2016)Steady 35,5[7]
sedang
IPM (2019)Kenaikan 0,708[8]
tinggi · 107
Mata uangDinar Yordania (.د.ي)
(JOD)
Pound Mesir (ج.م)
(EGP)
Shekel Israel (₪)
(ILS)
Zona waktuWaktu Eropa Timur (EET)
(UTC+2)
 - Musim panas (DST)
UTC+3 (Waktu Musim Panas Eropa Timur (EEST))
Lajur kemudikanan
Kode telepon+970
Kode ISO 3166PS
Ranah Internet.ps
فلسطين.
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Palestina (Arab: فلسطين[a]), dengan nama resmi Negara Palestina (Arab: دولة فلسطين, translit: Dawlat Filasṭīn[b], Ibrani: מדינה פלסטינית), adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Didirikan pada tanggal 15 November 1988 dan secara resmi diperintah oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kelompok ini mengklaim Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza sebagai wilayahnya, yang semuanya telah menjadi wilayah pendudukan Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Tepi Barat memiliki 165 daerah kantong Palestina yang sebagian berada di bawah kekuasaan Palestina, namun sisanya, termasuk 200 pemukiman Israel, berada di bawah kendali penuh Israel. Jalur Gaza diperintah oleh Mesir tetapi ditaklukkan oleh Israel pada tahun 1967. Israel memerintah wilayah tersebut hingga menarik diri pada tahun 2005. Hamas merebut kekuasaan di sana setelah memenangkan pemilihan legislatif Palestina tahun 2006. Jalur Gaza sejak itu diblokade oleh Israel dan Mesir.

Sebagian besar negara di dunia termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat.

Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina.[9][10]

Pada 1974, Liga Arab telah menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina" dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka secara mendesak. Organisasi Pembebasan Palestina telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina", bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Sejak tahun 1998, Organisasi Pembebasan Palestina diatur untuk duduk di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.

Pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan Organisasi Pembebasan Palestina mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Perjanjian Oslo, Organisasi Pembebasan Palestina mendirikan sebuah badan administratif sementara: Otoritas Nasional Palestina, yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.

Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Banyak negara yang tidak mengakui negara Palestina tetapi mengakui Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina diberdayakan oleh Dewan Nasional Palestina untuk melakukan fungsi pemerintah negara Palestina.[11]

Sejarah

Konflik dengan Israel

Pada tahun 1946, Transyordania memperoleh kemerdekaan dari Mandat Britania atas Palestina.[12] Pada tahun 1947, PBB mengadopsi rencana pembagian wilayah mandat untuk solusi dua negara. Rencana tersebut diterima oleh para pemimpin Yahudi tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab, dan Inggris menolak untuk melaksanakan rencana tersebut.

Menjelang penarikan terakhir Inggris, Badan Yahudi untuk Israel, yang dipimpin oleh David Ben-Gurion, mendeklarasikan pembentukan Negara Israel sesuai dengan rencana yang diusulkan PBB. Pada tanggal 14 Mei 1948, para pemukim Zionis mendeklarasikan negara Israel.[13]

Pada tahun 1948, pecah Perang Arab-Israel. Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan karena menang perang. Mesir memperoleh kendali atas Jalur Gaza dan Transyordania mendapatkan kontrol atas Tepi Barat.[14] Komite Tinggi Arab tidak mendeklarasikan negaranya sendiri dan sebaliknya, bersama dengan Transyordania, Mesir, dan anggota Liga Arab lainnya pada saat itu, memulai aksi militer yang mengakibatkan Perang Arab-Israel tahun 1948.

Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan yang ditetapkan sebagai bagian dari negara Arab berdasarkan rencana PBB. Mesir menduduki Jalur Gaza dan Transyordania menduduki dan kemudian mencaplok Tepi Barat. Mesir awalnya mendukung pembentukan Pemerintahan Seluruh Palestina tetapi membubarkannya pada tahun 1959. Transyordania tidak pernah mengakuinya dan malah memutuskan untuk menggabungkan Tepi Barat dengan wilayahnya sendiri untuk membentuk Yordania. Aneksasi tersebut diratifikasi pada tahun 1950 tetapi ditolak oleh komunitas internasional. Pada tahun 1959, Mesir awalnya mendukung terciptanya Pemerintahan Seluruh Palestina, namun dibubarkan.[15]

Pada tahun 1964, ketika Tepi Barat dikontrol oleh Yordania, Organisasi Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel.[16] Pada tahun 1967, Perang Enam Hari ketika Mesir, Yordania dan Suriah berperang melawan orang Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel karena Israel menang atas Perang Enam Hari.[17] Perang Enam Hari pada tahun 1967, ketika Israel berperang melawan Mesir, Yordania, dan Suriah, berakhir dengan pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta wilayah lainnya.

Pada 22 November 1974, KTT Liga Arab 1974 menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak. PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara".[18][19][20]

Pada 15 November 1988, Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).[21]

Pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme".[22]

Pengakuan internasional

  Negara Palestina
  Negara yang mengakui kedaulatan Palestina
  Negara yang tidak mengakui kedaulatan Palestina

Per Oktober 2023, 138 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Negara Palestina.

Namun, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Britania Raya, tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara.[23]

Etimologi

Kata "Palestina" berasal dari Yudea Palestina. Yudea Palestina merupakan nama dari Tanah Yudea yang diganti oleh Kaisar Hadrian[24] pada zaman penjajahan Romawi. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan untuk menghapuskan jejak Yahudi di Tanah Yudea. Nama ini kemudian terus dipakai sampai sekarang. Palestina bukanlah keturunan bangsa Filistin. Filistin merupakan bangsa yang datang dari Kaftor (sekarang berada di sekitar Yunani).

Pemerintahan

Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljir, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.

Secara de jure, Kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang.

Lembaga ini terdiri dari:

  • Komite Eksekutif
  • Kesatuan Lembaga Penerangan
  • Lembaga Kemiliteran Palestina
  • Pusat Riset Palestina
  • Pusat Tata Perencanaan Palestina

Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, organisasi massa, Tanah Air yang diduduki, perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina, masalah politik, masalah administrasi dan masalah kemiliteran.

Hukum dan keamanan

Negara Palestina mempunyai sejumlah pasukan keamanan, antara lain Pasukan Polisi Sipil, Pasukan Keamanan Nasional, dan Badan Intelijen, yang berfungsi menjaga keamanan dan melindungi warga Palestina dan Negara Palestina.[25]

Ekonomi

Lokasi Palestina

Sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini.[26][27] Selain itu, sumber keuangannya juga berasal dari perpajakan dan pariwisata.[28][29] Sebelumnya, Palestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel.[30]

Indikator pembangunan

Pendaftaran sekolah, primer (%) gros: 94% pada tahun 2012[31]

Emisi karbon dioksida (metrik ton per kapita): 0,6 pada tahun 2010[31]

Tingkat kemiskinan: 25,8% pada tahun 2011[31]

Peningkatan sumber air pedesaan: 82% pada tahun 2012[31]

Harapan hidup: 73 pada tahun 2012[31]

GNI per kapita (US $ saat ini): $2.810 pada tahun 2012[31]

Populasi: 4.169.509 pada tahun 2013[31]

Budaya

Media

Ada sejumlah surat kabar, kantor berita, dan stasiun televisi satelit di Negara Palestina. Kantor beritanya termasuk Kantor Berita Ma'an, Wafa, Jaringan Berita Palestina. TV Al-Aqsa, TV Al-Quds, TV Sanabel adalah penyiar satelit utamanya.

Olahraga

Sepak bola asosiasi (sepak bola) adalah olahraga paling populer di negara Palestina, dengan tim sepak bola nasional Palestina mewakili negara tersebut dalam sepak bola internasional. Rugbi juga merupakan olahraga yang populer.[32][33]

Seni, musik, dan pakaian

Perjuangan Intifadah

Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljir, Aljazair. Dari segi hukum internasional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.

Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.[34]

Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah Perang 6 Hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah sering kali disalahartikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.[35]

Galeri

Catatan

  1. ^ pelafalan dalam bahasa Arab: [fi.las.tˤiːn]; Filastin
  2. ^ translit. Dawlat Filasṭin

Referensi

  1. ^ "Palestine". UN World Food Programme. Diakses tanggal 2 November 2022. 
  2. ^ "State of Palestine Population". Worldometers. Worldometers. Diakses tanggal 19 December 2020. 
  3. ^ "World Bank, International Comparison Program database: GDP, PPP (current international $)" (PDF). Data World Bank. Diakses tanggal 29 July 2020. 
  4. ^ "GDP per capita, PPP (current international $) – West Bank and Gaza | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 29 July 2020. 
  5. ^ "GDP (current US$) – West Bank and Gaza | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 29 July 2020. 
  6. ^ "GDP per capita (current US$) – West Bank and Gaza | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 29 July 2020. 
  7. ^ "GINI Index: West Bank and Gaza". The World Bank: Data. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Juni 2014. Diakses tanggal 8 Juni 2014. 
  8. ^ "2014 Human Development Report Summary" (PDF). United Nations Development Programme. 2014. hlm. 21–25. Diakses tanggal 27 Juli 2014. 
  9. ^ Baroud in Page, 2004, hal. 161.
  10. ^ Bissio, 1995, hal. 433.
  11. ^ Sayigh, Yezid (1999). Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993 (edisi ke-illustrated). Oxford University Press. hlm. 624. ISBN 0198296436, 9780198296430 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan).  "The Palestinian National Council also empowered the central council to form a government-in-exile when appropriate, and the executive committee to perform the functions of government until such such time as a government-in-exile was established."
  12. ^ "Monarki Hasyimiyah Yordania". HRH Putra Mahkota Al-Hussein bin Abdullah II (dalam bahasa Arab). 2014-04-20. 
  13. ^ "Independence Day". www.knesset.gov.il. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-31. Diakses tanggal 2022-07-14. 
  14. ^ "The History Guy: Arab-Israeli Wars: The Arab-Israeli Conflict Explained". www.historyguy.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-07-14. 
  15. ^ Tucker, Spencer C.; Roberts, Priscilla (2008-05-12). The Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict: A Political, Social, and Military History [4 volumes]: A Political, Social, and Military History (dalam bahasa Inggris). ABC-CLIO. ISBN 978-1-85109-842-2. 
  16. ^ "Arabs Create Organization For Recovery of Palestine". The New York Times (dalam bahasa Inggris). 1964-05-29. ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 2022-08-25. 
  17. ^ "Milestones: 1961-1968" Diarsipkan dari versi asli
  18. ^ "PLO UN status/PLO to participate as observer in GA - GA resolution". Question of Palestine (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-01-12. 
  19. ^ "Status of Palestine in the UN/non-member observer State status - GA resolution". Question of Palestine (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-01-12. 
  20. ^ "Status of Palestine in the UN - Non-member observer State status - SecGen report". Question of Palestine (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-01-12. 
  21. ^ "Declaration of State of Palestine - Palestine National Council". Question of Palestine (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-01-12. 
  22. ^ "Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements". Knesset. 2002-11-15. Archived from the original on 2002-11-15. 
  23. ^ "Countries that Recognize Palestine 2023". worldpopulationreview.com. Diakses tanggal 2023-10-12. 
  24. ^ "FaktaIsrael". 
  25. ^ Friedrich, Roland; Luethold, Arnold (2007). Entry-points to Palestinian Security Sector Reform (dalam bahasa Inggris). DCAF. ISBN 978-92-9222-061-7. 
  26. ^ Cook, Jonathan (2016-03-09). "How Most Aid to the Palestinians Ends up in Israel's Coffers". CounterPunch.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-08-25. 
  27. ^ "Palestinian Workers Rights" (PDF). 2011-06-10. Archived from the original on 2011-06-10. Diakses tanggal 2022-08-25. 
  28. ^ "Hamas and the Shrinking PA Budget - Council on Foreign Relations". cfr.org. 2010-09-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-10. Diakses tanggal 2022-08-25. 
  29. ^ "PCBS: Marked increase in West Bank tourism in 2010 | Maan News Agency". 2013-06-18. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-18. Diakses tanggal 2022-08-25. 
  30. ^ "Palestinian PM urges Israel to release deductions from tax transfer to PA-Xinhua". english.news.cn. Diakses tanggal 2024-01-12. 
  31. ^ a b c d e f g "West Bank and Gaza | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 2022-08-25. 
  32. ^ Keddie, Patrick. "Sport weekly: Football speaks out on the Israel-Hamas war". Al Jazeera (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-01-12. 
  33. ^ Browne, P. J. (2024-01-12). "GAA, Rugby And Football Stars Sign Letter In Solidarity With Palestine". Balls.ie (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-01-12. 
  34. ^ "Joint Statement: Over 150 Organizations Demand International Community Stand Against Raids and Closures of 7 Palestinian Organizations | Human Rights Watch" (dalam bahasa Inggris). 2022-08-22. Diakses tanggal 2024-01-12. 
  35. ^ Pressman, Jeremy (2003). "The Second Intifada: Background and Causes of the Israeli-Palestinian Conflict". Journal of Conflict Studies (dalam bahasa Inggris). 23 (2). ISSN 1715-5673. 

Pranala luar