Kabupaten Musi Rawas Utara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabupaten Musi Rawas Utara
Transkripsi bahasa daerah
 • Abjad Jawiموسي راواس اوتارا
Jembatan Air Rawas, di Rupit
Jembatan Air Rawas, di Rupit
Lambang resmi Kabupaten Musi Rawas Utara
Motto: 
Berselang serundingan
Peta
Kabupaten Musi Rawas Utara di Sumatra
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kabupaten Musi Rawas Utara
Peta
Kabupaten Musi Rawas Utara di Indonesia
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kabupaten Musi Rawas Utara (Indonesia)
Koordinat: 2°44′07″S 102°54′05″E / 2.7352°S 102.9015°E / -2.7352; 102.9015
Negara Indonesia
ProvinsiSumatera Selatan
Tanggal berdiri10 Juli 2013
Dasar hukumUndang-undang No. 16 Tahun 2013
Ibu kotaRupit
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 7
  • Desa: 83
Luas
 • Total6.008,66 km2 (2,319,96 sq mi)
Populasi
 • Total199.508
 • Kepadatan33/km2 (86/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 99,03%
Hindu 0,49%
Kristen 0,48%
- Protestan 0,42%
- Katolik 0,06%[1]
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode BPS
1613 Edit nilai pada Wikidata
Pelat kendaraanBG xxxx Q**
Kode Kemendagri16.13 Edit nilai pada Wikidata
Situs webwww.muratarakab.go.id

Musi Rawas Utara adalah kabupaten di Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas.[2] Ibu kota kabupaten ini berada di Rupit dan berpenduduk ±195.000 jiwa.

Batas Wilayah[sunting | sunting sumber]

Utara Merangin dan Sarolangun, Jambi
Timur Musi Banyuasin
Selatan Musi Rawas
Barat Lebong, Bengkulu

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]

No Bupati Wakil Bupati Mulai Jabatan Akhir Jabatan Periode Keterangan
(Pj.) Akisropi Ayub kosong 23 Oktober 2013 23 Oktober 2014 transisi
(Plt.) Moh. Isa Sigit 23 Oktober 2014 10 November 2014
  • Pelaksana Tugas Bupati[3]
  • Merangkap sebagai Plt. Sekda dan Asisten II Setda Muratara.[5]
  • Diganti karena memasuki masa pensiun.[5]
(Plt.) Muhammad Ali 10 November 2014 24 Desember 2014
  • Pelaksana Tugas Bupati[3]
  • Merangkap sebagai Plt. Sekda Muratara.[5][6]
  • Meninggal dunia saat menjabat.
(Plt.) Rakhman Achmad 24 Desember 2014 30 Januari 2015
  • Pelaksana Tugas Bupati
  • Merangkap sebagai Plt. Sekda dan Kepala Dinkes Muratara.[7][8]
(Pj.) Agus Yudiantoro 30 Januari 2015 17 Februari 2016
1 Syarif Hidayat Devi Suhartoni 17 Februari 2016 17 Februari 2021 1
2 H Devi Suhartoni H Inayatullah 26 Februari 2021 Sekarang 1

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam dua periode terakhir.[16][17]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
PKB 1 Steady 1
Gerindra 3 Kenaikan 4
PDI-P 2 Kenaikan 3
Golkar 2 Steady 2
NasDem 2 Steady 2
PKS 2 Steady 2
PPP 2 Penurunan 1
PAN 3 Penurunan 1
Hanura 3 Penurunan 2
Demokrat 2 Kenaikan 4
PBB 2 Kenaikan 3
PKPI 1 Penurunan 0
Jumlah Anggota 25 Steady 25
Jumlah Partai 12 Penurunan 11


Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 7 kecamatan, 7 kelurahan dan 82 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 188.680 jiwa dengan luas wilayahnya 6.008,55 km² dan sebaran penduduk 32 jiwa/km².[18][19]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Status Daftar
Desa/Kelurahan
16.13.05 Karang Dapo 1 8 Desa
Kelurahan
16.13.06 Karang Jaya 1 14 Desa
Kelurahan
16.13.03 Nibung 1 10 Desa
Kelurahan
16.13.04 Rawas Ilir 1 12 Desa
Kelurahan
16.13.02 Rawas Ulu 1 16 Desa
Kelurahan
16.13.01 Rupit 1 16 Desa
Kelurahan
16.13.07 Ulu Rawas 1 6 Desa
Kelurahan
TOTAL 7 82

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama DUKCAPIL
  2. ^ "Akhirnya Musi Rawas Utara Jadi Kabupaten". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-22. Diakses tanggal 2013-06-05. 
  3. ^ a b c d e "Sejarah Singkat Kabupaten Musi Rawas Utara". Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 24 Juni 2016. Diakses tanggal 8 April 2019. 
  4. ^ Aritonang, Deytri Robekka (23 Oktober 2013). Caroline Damanik, Caroline, ed. "Mendagri Lantik 3 Penjabat Bupati Daerah Pemekaran". Kompas.com. Diakses tanggal 8 April 2019. 
  5. ^ a b c Deryardli. Sudarwan, ed. "Plh Bupati Muratara Minta Petunjuk Alex Noerdin". Tribunnews.com. 
  6. ^ Deryardli. Tarso, ed. "Gubernur Tunjuk M Ali Sebagai Pelaksana Tugas Sekda Muratara". Tribunnews.com. 
  7. ^ Abdullah, Yudi (28 Desember 2014). Yudi Abdullah, ed. "Gubernur Sumsel tunjuk Rakhman Plh Bupati Muratara". ANTARA News. Diakses tanggal 8 April 2019. 
  8. ^ Ujang (30 Desember 2014). Ujang, ed. "Gubernur Sumsel tunjuk pelaksana tugas bupati Muratara". ANTARA News. Diakses tanggal 8 April 2019. 
  9. ^ Maspril Aries (30 Januari 2015). Maman Sudiaman, ed. "Gubernur Sumsel Lantik Agus Yusdiantoro sebagai Pejabat Bupati Muratara". Republika.co.id. Diakses tanggal 8 April 2019. 
  10. ^ "Alex Lantik Pj Bupati Muratara". Jawa Pos. 31 Januari 2015. Diakses tanggal 8 April 2019. [pranala nonaktif permanen]
  11. ^ "Syarif Hidayat Dan Devi Suhartoni Resmi Jadi Bupati dan Wabup Muratara". Metro Politan. 2 Maret 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-08. Diakses tanggal 8 April 2019. 
  12. ^ "Pelantikan Tujuh Bupati Di Sumsel Aman". Suara Pembaruan. 17 Februari 2016. Diakses tanggal 8 April 2019. [pranala nonaktif permanen]
  13. ^ Farozi, Ahmad (22 Desember 2015). Tarso, ed. "Syarif dan Devi Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilkada Muratara". Tribunnews.com. Diakses tanggal 8 April 2019. 
  14. ^ "KPUD Muratara Tetapkan H.M Syarif Hidayat - H Devi Suhartoni Sebagai Cabub Dan Cawabub Terpilih". Gelagat Sumsel. 22 Desember 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-14. Diakses tanggal 8 April 2019. 
  15. ^ "KPU Tetapkan Pasangan Nomor Urut 3 Syarif - Devi Pemenang Pilkada Muratara". Sriwijaya TV. 17 Desember 2015. Diakses tanggal 8 April 2019. 
  16. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama dprd muratara
  17. ^ Perolehan Kursi DPRD Muratara 2019-2024
  18. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  19. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]