Kota Depok

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Koordinat: 6°22′21″S 106°49′39″E / 6.37250°S 106.82750°E / -6.37250; 106.82750

Kota Depok
Transkripsi bahasa daerah
 • Aksara Sundaᮓᮨᮕᮧᮊ᮪
Panorama Kota Depok
Panorama Kota Depok
Bendera Kota Depok
Lambang resmi Kota Depok
Julukan: 
Kota Petir
Kota Belimbing
Motto: 
Paricara Darma
(Sanskerta) Abdi kebaikan, kebenaran, dan keadilan
Peta
Peta
Kota Depok is located in Jawa
Kota Depok
Kota Depok
Peta
Kota Depok is located in Indonesia
Kota Depok
Kota Depok
Kota Depok (Indonesia)
Koordinat: 6°23′24″S 106°49′48″E / 6.39000°S 106.83000°E / -6.39000; 106.83000
Negara Indonesia
ProvinsiJawa Barat
Tanggal berdiri27 April 1999; 23 tahun lalu (1999-04-27)
Dasar hukumUndang-Undang Nomor 15 Tahun 1999[1]
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
Pemerintahan
 • Wali KotaMohammad Idris
 • Wakil Wali KotaImam Budi Hartono
 • Sekretaris DaerahSupian Suri
 • Ketua DPRDTengku Muhammad Yusufsyah Putra
Luas
 • Total200,29 km2 (77,33 sq mi)
 • Luas daratan198,6 km2 (76,7 sq mi)
 • Luas perairan1,69 km2 (0,65 sq mi)
Peringkat38
Populasi
 • Total1.886.890
 • Peringkat11
 • Kepadatan9.421/km2 (24,400/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam (93,07%)
Kristen (6,37%)
Protestan (4,83%)
Katolik (1,54%)
Buddha (0,28%)
Hindu (0,17%)
Konghucu (0,11%)[2]
 • BahasaIndonesia
Sunda
Betawi
 • IPMKenaikan 81,37 (2021)
sangat tinggi[3]
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode pos
Kode area telepon021
Pelat kendaraanB
Kode Kemendagri32.76 Edit the value on Wikidata
Kode SNI 7657-2010DPK
APBDRp 3,5 Triliun (2022)[4]
DAURp 946.332.371.000.- (2022)[5]
Flora resmiBelimbing
Fauna resmiBurung Gagak
Situs webwww.depok.go.id

Depok (bahasa Sunda: ᮓᮨᮕᮧᮊ᮪, translit. Depok) adalah sebuah kota yang berada di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat berpisah dari Kabupaten Bogor pada tanggal 27 April 1999.[6] Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Depok sebanyak 1.886.890 jiwa dengan kepadatan 9.421 jiwa/km².[2]

Geografi[sunting | sunting sumber]

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19’ 00” - 6° 28’ 00” Lintang Selatan dan 106° 43’ 00” - 106° 55’ 30” Bujur Timur. Dengan luas wilayah sekitar 200,29 km², Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 50-140 mdpl dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%.

Depok dilalui sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Selain itu, ada juga 13 sub satuan wilayah aliran sungai dan 22 situ atau danau. Hal ini menjadikan Depok sebagai daerah yang rawan banjir.

Batas Wilayah[sunting | sunting sumber]

Secara administratif wilayah berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Depok dan Kota Cilegon. Pada tanggal 27 April 1999, Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya.

Utara DKI Jakarta
Timur Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi
Selatan Kabupaten Bogor
Barat Kabupaten Bogor dan Banten

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Kecamatan Depok[sunting | sunting sumber]

Berawal pada akhir abad ke-17, seorang saudagar Belanda bernama Cornelis Chastelein membeli tanah di Depok seluas 12,44 km². Dengan harga Rp. 2,4 juta dan status tanah itu adalah tanah partikelir atau terlepas dari kekuasaan Hindia Belanda.

Pada zaman Hindia Belanda serta sampai pendudukan Jepang dan hingga masa Republik Indonesia Serikat, wilayah Kota Depok modern masih terpisah ke dalam 3 Kawedanan yang berbeda di wilayah Kabupaten Bogor yaitu:[7]

  • Kawedanan Depok meliputi: Kecamatan Depok (mencakup Pancoran Mas dan Beji); Kecamatan Limo (mencakup Cinere); Kecamatan Sawangan (mencakup Bojongsari).
  • Kawedanan Jonggol meliputi: Kecamatan Cimanggis (mencakup Tapos).
  • Kawedanan Cibinong meliputi: Kecamatan Sukmajaya (mencakup Cilodong).

Setelah penghapusan Kawedanan, Kecamatan Depok saat itu terdiri dari 11 desa yaitu Depok, Depok Jaya, Pancoran Mas, Mampang, Rangkapan Jaya, Rangkapan Jaya Baru, Beji, Kemiri Muka, Pondok Cina, Tanah Baru dan Kukusan.

Sejak era Orde Baru pembangunan di Kecamatan Depok menggeliat, Depok yang dahulunya sepi kini mulai dilirik oleh pemerintah sebagai bagian dampak dari cepatnya urbanisasi di DKI Jakarta. Pemerintah Orde Baru kemudian menata Depok untuk dijadikan kawasan hunian yang tertata melalui pembangunan yang diprakarsai oleh Perumnas. Pada akhir 1980-an pemerintah Orde Baru juga memindahkan kampus utama Universitas Indonesia dari Salemba ke Beji, Depok, hal tersebut membuat Depok semakin banyak didatangi para perantau dari penjuru Indonesia.

Atas dasar tersebut, Pemerintah Orde Baru melakukan pelebaran dan pembangunan jalan-jalan disekitar Depok seperti pembangunan Jalan Margonda Raya, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Tole Iskandar, Jalan Transyogi (penghubung DKI Jakarta dengan Jonggol di Kabupaten Bogor) dan pelebaran Jalan Raya Bogor. Hal itu mengakibatkan pertumbuhan penduduk dan ekonomi Depok mulai mengalahkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bogor.

Perkembangan Depok yang begitu cepat menjadi perhatian bagi Pemerintah Orde Baru, lewat Menteri Dalam Negeri kala itu, Amir Machmud mulai mengkaji peningkatan status Kecamatan Depok menjadi kota administratif. Peningkatan status tersebut dimaksudkan agar pembangunan lebih tertata dan terarah sebagai kota masa depan, ketimbang dikelola sepenuhnya oleh Kabupaten Bogor hanya sebagai kecamatan yang dipimpin oleh camat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok, Pemerintah Pusat melakukan pemekaran wilayah Kecamatan Depok, tujuannya untuk meningkatkan status kecamatan menjadi kota administratif.[8] Hasil pemekaran tersebut antara lain:

  1. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 desa, yaitu: Beji, Kemiri Muka, Pondok Cina, Tanah Baru dan Kukusan.
  2. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 desa, yaitu Pancoran Mas, Depok, Depok Jaya, Mampang, Rangkapan Jaya dan Rangkapan Jaya Baru.

Kota Administratif Depok[sunting | sunting sumber]

Galeri peresmian pembentukan Kota Administratif Depok oleh Mendagri Amir Machmud.

Pada 18 Maret 1982, Pemerintah Pusat meresmikan pembentukan Kota Administratif Depok dengan memasukkan Kecamatan Sukmajaya yang sebelumnya merupakan sebuah desa di wilayah Jonggol, Kawedanan Cibinong. Saat itu, Depok menjadi Kota Administratif keempat di Jawa Barat setelah Cimahi, Tasikmalaya dan Tangerang. Saat ini, Tangerang telah memisahkan diri dari Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi Banten.

  1. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 desa, yaitu: Sukmajaya, Mekar Jaya, Sukamaju, Kalibaru, Kalimulya dan Cisalak.

Peresmian pembentukan Kota Administratif Depok dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud sekaligus pelantikan Wali Kota Administratif pertama, yaitu Mochammad Rukasah Suradimadja oleh Gubernur Jawa Barat Aang Kunaefi. Di awal tahun 1999, Kota Administratif Depok dimekarkan dan seluruh desa berganti status menjadi kelurahan.

  1. Kecamatan Beji, terdiri dari 6 kelurahan, yaitu: Beji, Beji Timur, Pondok Cina, Kemiri Muka, Kukusan dan Tanah Baru.
  2. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 kelurahan, yaitu: Pancoran Mas, Depok, Depok Jaya, Mampang, Rangkapan Jaya dan Rangkapan Jaya Baru.
  3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: Sukmajaya, Tirtajaya, Mekar Jaya, Abadijaya, Bakti Jaya, Cisalak, Cilodong, Sukamaju, Kalibaru, Kalimulya dan Jatimulya.

Kota Depok[sunting | sunting sumber]

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat, maka pada tanggal 27 April 1999 terbentuklah Kota Depok yang terdiri dari 3 kecamatan dan ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Bogor, yaitu:

  1. Kecamatan Cimanggis
  2. Kecamatan Limo
  3. Kecamatan Sawangan
  4. Dan ditambah 5 desa dari Kecamatan Bojonggede.

Setelah beberapa wilayah di Kabupaten Bogor itu memilih gabung ke Kota Depok sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999, wilayah Kota Depok terdiri dari 6 kecamatan diantaranya:

  1. Kecamatan Beji, terdiri dari 6 kelurahan, yaitu: Beji, Beji Timur, Pondok Cina, Kemiri Muka, Kukusan dan Tanah Baru.
  2. Kecamatan Cimanggis, terdiri dari 13 kelurahan, yaitu: Cisalak Pasar, Pasir Gunung Selatan, Tugu, Mekarsari, Curug, Harjamukti, Tapos, Cilangkap, Sukatani, Sukamaju Baru, Jatijajar, Cimpaeun dan Leuwinanggung.
  3. Kecamatan Limo, terdiri dari 8 kelurahan, yaitu: Limo, Meruyung, Krukut, Grogol, Cinere, Gandul, Pangkalan Jati dan Pangkalan Jati Baru.
  4. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: Pancoran Mas, Depok, Depok Jaya, Mampang, Rangkapan Jaya, Rangkapan Jaya Baru, Cipayung, Cipayung Jaya, Ratujaya, Bojong Pondok Terong dan Pondok Jaya.
  5. Kecamatan Sawangan, terdiri dari 14 kelurahan, yaitu: Sawangan Lama, Sawangan Baru, Cinangka, Kedaung, Pengasinan, Bedahan, Pasir Putih, Bojongsari Lama, Bojongsari Baru, Serua, Pondok Petir, Curug, Duren Seribu dan Duren Mekar.
  6. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: Sukmajaya, Tirtajaya, Mekar Jaya, Abadijaya, Bakti Jaya, Cisalak, Cilodong, Sukamaju, Kalibaru, Kalimulya dan Jatimulya.

Pemekaran Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2007, kecamatan yang ada di Depok dimekarkan. Adapun selengkapnya nama kecamatan dan kelurahan hasil pemekaran yang disahkan oleh DPRD Kota Depok, sebagai berikut:

  1. Kecamatan Beji meliputi wilayah kerja: Beji, Beji Timur, Kemiri Muka, Pondok Cina, Kukusan dan Tanah Baru.
  2. Kecamatan Bojongsari meliputi wilayah kerja: Bojongsari Lama, Bojongsari Baru, Serua, Pondok Petir, Curug, Duren Mekar dan Duren Seribu.
  3. Kecamatan Cilodong meliputi wilayah kerja: Cilodong, Sukamaju, Kalibaru, Kalimulya dan Jatimulya.
  4. Kecamatan Cimanggis meliputi wilayah kerja: Cisalak Pasar, Mekarsari, Tugu, Pasir Gunung Selatan, Harjamukti dan Curug.
  5. Kecamatan Cinere meliputi wilayah kerja: Cinere, Gandul, Pangkalan Jati dan Pangkalan Jati Baru.
  6. Kecamatan Cipayung meliputi wilayah kerja: Cipayung, Cipayung Jaya, Ratujaya, Bojong Pondok Terong dan Pondok Jaya.
  7. Kecamatan Limo meliputi wilayah kerja: Limo, Meruyung, Grogol dan Krukut.
  8. Kecamatan Pancoran Mas meliputi wilayah kerja: Pancoran Mas, Depok, Depok Jaya, Mampang, Rangkapan Jaya dan Rangkapan Jaya Baru.
  9. Kecamatan Sawangan meliputi wilayah kerja: Sawangan Lama, Sawangan Baru, Kedaung, Cinangka, Bedahan, Pengasinan dan Pasir Putih.
  10. Kecamatan Sukmajaya meliputi wilayah kerja: Sukmajaya, Mekar Jaya, Bakti Jaya, Abadijaya, Tirtajaya dan Cisalak.
  11. Kecamatan Tapos meliputi wilayah kerja: Tapos, Leuwinanggung, Sukatani, Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap dan Cimpaeun.

Pada tahun 2014, 2 kecamatan di Kabupaten Bogor rencananya akan bergabung ke Kota Depok. Hanya tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat.[9] Kecamatan tersebut antara lain:

  1. Kecamatan Bojonggede meliputi wilayah kerja: Bojonggede, Pabuaran, Bojong Baru, Cimanggis, Kedung Waringin, Ragajaya, Rawa Panjang, Susukan dan Waringin Jaya.
  2. Kecamatan Tajurhalang meliputi wilayah kerja: Tajurhalang, Citayam, Kalisuren, Nanggerang, Sasakpanjang, Sukmajaya dan Tonjong.

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Wali Kota[sunting | sunting sumber]

Berikut merupakan daftar Wali Kota Depok.[10]

No. Wali Kota
(lahir–wafat)
Potret Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Wali Kota Periode Ref.
Wali Kota Administratif Depok
1 Mochammad Rukasah Suradimadja Mochammad Rukasah Suradimadja Official.jpg 18 Maret 1982 18 Maret 1984 Non Partai Tidak ada [ket. 1]
2 Mochammad Ibid Tamdjid Missing photo.svg 20 Maret 1984 20 Maret 1988 Non Partai
3 Abdul Wachyan
(?–2018)
Regent of Subang Abdul Wachyan.jpg 22 Maret 1988 22 Maret 1991 Non Partai
4 Mohammad Masduki
(l. 1944)
Missing photo.svg 24 Maret 1991 24 Maret 1992 Non Partai
5 Sofyan Safari Hamim Missing photo.svg 25 Maret 1992 25 Maret 1996 Non Partai
6 Badrul Kamal
(l. 1945)
Missing photo.svg 7 Oktober 1997 27 April 1999 Non Partai
Wali Kota Depok
1 Badrul Kamal[a]
(l. 1945)
Missing photo.svg 15 Maret 2000 15 Maret 2005 Non Partai Yus Ruswandi 1
(2000)
[ket. 2][11]
2 Nur Mahmudi Ismail
(l. 1961)
Mayor of Depok Nur Mahmudi Ismail (2011).jpg 26 Januari 2006 26 Januari 2011 Partai Keadilan Sejahtera Yuyun Wirasaputra 2
(2005)
[ket. 3][12][13]
26 Januari 2011 26 Januari 2016 Mohammad Idris 3
(2010)
[ket. 4][15]
3 Mohammad Idris
(l. 1961)
Mayor of Depok Mohammad Idris, 2021.png 17 Februari 2016 17 Februari 2021 Non Partai Pradi Supriatna 4
(2015)
[16]
26 Februari 2021 Petahana Partai Keadilan Sejahtera Imam Budi Hartono 5
(2020)
[17][18]

Pelaksana tugas Wali Kota[sunting | sunting sumber]

Berikut daftar Pelaksana Tugas Wali Kota yang menggantikan Wali Kota petahana yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi.

Potret Pelaksana tugas Wali Kota Mulai jabatan Akhir jabatan Masa Ket. Wali Kota Definitif
Wakil Wali Kota Depok Yuyun Wirasaputra.jpg Yuyun Wirasaputra
(Penjabat)
25 Maret 1996 7 Oktober 1997 N/A Transisi
Missing photo.svg Badrul Kamal
(Penjabat)
27 April 1999 15 Maret 2000 [ket. 5] Transisi
Missing photo.svg Warma Sutarman
(Pelaksana Tugas)
15 Maret 2005 28 Agustus 2005 [19] Transisi
28 Agustus 2005 8 September 2005 [ket. 6]
Nu'man.jpg Nu'man Abdul Hakim
(Pelaksana Harian)
8 September 2005 21 September 2005 [ket. 7] Transisi
Missing photo.svg Warma Sutarman
(Penjabat)
21 September 2005 26 Januari 2006 [ket. 8][23] Transisi
Vice Mayor of Depok Mohammad Idris.jpg Mohammad Idris
(Pelaksana Tugas)
19 Januari 2015 3 Februari 2015 3
(2010)
[24][25] Nur Mahmudi Ismail
Ad-Interim Mayor of Depok, Arifin Harun Kertasaputra.jpg Arifin Harun Kertasaputra
(Penjabat)
26 Januari 2016 17 Februari 2016 [26] Transisi
Acting Mayor of Depok, Dedi Supandi.jpg Dedi Supandi
(Penjabat Sementara)
26 September 2020 5 Desember 2020 4
(2015)
[ket. 9] Mohammad Idris
Acting Mayor of Depok, Sri Utomo.jpg Sri Utomo
(Pelaksana Harian)
17 Februari 2021 26 Februari 2021 [ket. 10] Transisi
Catatan
  1. ^ Diberi gelar Bapak Pembangunan Kota Depok selama menjabat Wali Kota.
Keterangan
  1. ^ Peresmian pembentukan Kota Administratif Depok di Kabupaten Bogor sekaligus melantik Moch. Rukasah sebagai Wali Kota Administratif.
  2. ^ Badrul terpilih sebagai Wali Kota bersama dengan Yus Ruswandi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dan memperoleh 33 suara dari 45 anggota DPRD Kota Depok
  3. ^ Dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32-26/2006 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.32-27/2006 tanggal 17 Januari 2006.
  4. ^ Mahkamah Agung telah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.[14]
  5. ^ Peresmian pembentukan Kota Depok sekaligus melantik Badrul Kamal sebagai Penjabat Wali Kotamadya.
  6. ^ Terjadi krisis kepemimpinan di Kota Depok akibat sengketa pemilihan umum Wali Kota Depok 2005 yang menyebabkan penundaan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih. Masa jabatan Warma diperpanjang yang seharusnya selesai hingga 28 Agustus 2005.[20]
  7. ^ Wakil Gubernur Jawa Barat Nu'man Abdul Hakim merangkap sebagai Plh. Wali Kota Depok setelah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.[21]
  8. ^ Diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32-877 tanggal 21 September 2005.[22]
  9. ^ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok cuti selama 71 hari dalam kontestasi Pemilihan umum Wali Kota Depok 2020.[27] Kemudian, Gubernur Jawa Barat menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menjadi Pelaksana Tugas Wali Kota Depok.[28]
  10. ^ Sengketa dari hasil Pilkada masih bergulir, sehingga pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih diundur hingga 26 Februari 2021.[29]


Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Depok berdasarkan asal partai politik dalam lima periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi pada Periode
1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024
  PDI-P 12 Penurunan 5 Steady 5 Kenaikan 11 Penurunan 10
  PPP 7 Penurunan 4 Penurunan 1 Kenaikan 4 Penurunan 2
  PAN 7 Penurunan 5 Kenaikan 6 Steady 6 Penurunan 4
  Golkar 6 Kenaikan 8 Penurunan 7 Penurunan 5 Steady 5
  PKS 3 Kenaikan 12 Penurunan 11 Penurunan 6 Kenaikan 12
  PKB 2 Steady 2 Penurunan 1 Steady 1 Kenaikan 3
  Demokrat (baru) 8 Kenaikan 15 Penurunan 5 Penurunan 3
  Gerindra (baru) 3 Kenaikan 9 Kenaikan 10
  Hanura (baru) 2 Penurunan 0
  NasDem (baru) 1 Penurunan 0
  PSI (baru) 1
  PBB 1 Penurunan 0 Steady 0 Steady 0 Steady 0
  PKPI 1 Penurunan 0 Steady 0 Steady 0 Steady 0
  PDS (baru) 1 Steady 1
  Persatuan 1
Fraksi TNI/Polri 5
Jumlah Anggota 45 Steady 45 Kenaikan 50 Steady 50 Steady 50
Jumlah Partai 10 Penurunan 8 Kenaikan 9 Kenaikan 10 Penurunan 9


Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Kota Depok memiliki 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.809.120 jiwa dengan luas wilayah 200,29 km² dan sebaran penduduk 9.032 jiwa/km².[30][31]

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Daftar
Kelurahan
32.76.06 Beji 6
32.76.11 Bojongsari 7
32.76.08 Cilodong 5
32.76.02 Cimanggis 6
32.76.09 Cinere 4
32.76.07 Cipayung 5
32.76.04 Limo 4
32.76.01 Pancoran Mas 6
32.76.03 Sawangan 7
32.76.05 Sukmajaya 6
32.76.10 Tapos 7
TOTAL 63


Demografi[sunting | sunting sumber]

Suku bangsa[sunting | sunting sumber]

Karakteristik suku bangsa penduduk Kota Depok memiliki keberagaman. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kota Depok adalah orang Betawi, Jawa, dan Sunda. Jumlah yang signifikan juga berasal dari suku Batak, dan Minangkabau. Keberagaman suku bangsa di Kota Depok memengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat. Berikut adalah besaran penduduk Kota Depok berdasarkan suku bangsa sesuai data Sensus Penduduk tahun 2000;[32]

No Suku Jumlah 2000 %
1 Betawi 390.419 34,20%
2 Jawa 320.770 28,10%
3 Sunda 292.077 25,59%
4 Batak 32.776 2,87%
5 Minangkabau 26.928 2,36%
6 Tionghoa 3.383 0,30%
7 Cirebon 833 0,07%
8 Banten 629 0,06%
9 Suku lainnya 73.601 6,45%
Kota Depok 1.141.416 100%

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Pendidikan Formal TK atau RA SD atau MI SMP atau MTs SMA atau MA SMK Perguruan Tinggi Lainnya
Negeri 3 207 34 15 4 5 -
Swasta 498 352 293 84 126 30 606
Total 501 559 327 99 130 35 606
Data Sekolah di Kota Depok
Sumber:[33][34]

Perguruan Tinggi[sunting | sunting sumber]

Transportasi[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah jalur transportasi umum di Kota Depok:

Jalan raya[sunting | sunting sumber]

Terdapat ruas jalan tol berikut di Depok:

Jalan raya di Depok di antaranya adalah:

Selain itu, Kota Depok dilalui oleh Jalur KA Manggarai-Padalarang.

Terminal[sunting | sunting sumber]

Jl. Gedoran Depok No.39, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431.

Jl. Raya Bogor No.12, Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16451.

Jl. Sawangan Permai No.36, Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat 16511.

Jl. Raya Cipayung Jaya No.41, Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat 16437

Jl. Raya Jatimulya No.22, Jatimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413.

Jl. Raya Leuwinanggung No.17, Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16456.[35][36]

Stasiun[sunting | sunting sumber]

Kota Depok memiliki 6 stasiun KRL, 1 stasiun LRT Jabodebek, diantaranya:

Selain itu, Kota Depok juga memiliki 1 stasiun yang sudah berhenti beroperasi dikarenakan Tragedi Ratu Jaya, yaitu:

Pahlawan Depok[sunting | sunting sumber]

Arif Rahman Hakim adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia yang meninggal karena ditembak sewaktu berlangsungnya demonstrasi mahasiswa yang menuntut tritura atas pemerintahan orde lama dibawah Presiden Soekarno pada tanggal 24 Februari 1966.

Lahir di Bogor, Jawa Barat, meninggal dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kali Bata, Depok pada tanggal 16 November 1945. Sejak saat itu peristiwa ini dinamakan Gedoran Depok.

Ridwan Rais merupakan salah satu tokoh pahlawan ampera yang tewas di Jakarta pada Tragedi Wisma Marta. Ia gugur dalam usia yang relatif muda (14 tahun). Dalam catatan sejarah, namanya sejajar dengan salah satu pahlawan ampera yaitu Arif Rahman Hakim.

Lahir di Depok, Jawa Barat, meninggal dalam pertempuran dengan sekutu di Perkebunan Cikasintu, Jawa Barat pada tahun 1947. Tole Iskandar berjasa karena telah membebaskan Depok dari tangan NICA yang sebelumnya telah mempropaganda agar tidak mengakui kemerdekaan Indonesia.

Fasilitas[sunting | sunting sumber]

Perumahan[sunting | sunting sumber]

Menurut data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2022, jumlah perumahan di Depok hingga kini ada sekitar 520 perumahan.[37]

Tempat Ibadah[sunting | sunting sumber]

Depok memiliki 387 Masjid dan 83 Musala, 33 Gereja Kristen, 5 Gereja Katolik Roma, 2 Pura, 1 Wihara dan 1 Klenteng yang tersebar di 11 kecamatan.[38]

Museum[sunting | sunting sumber]

Kota Depok saat ini per tahun 2022 sedang gencar-gencarnya untuk membangun pusat sejarah, dikarenakan Depok dulunya memiliki kaitan dengan Hindia Belanda. Terbukti dengan adanya Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein di Jalan Pemuda dan gereja-gereja berarsitektur Hindia Baru di sekitaran Depok Lama.[39]

Taman[sunting | sunting sumber]

Walikota Depok Mohammad Idris menyebutkan ada hampir 100 taman di Kota Depok atau lebih tepatnya sekitar 65 taman. Angka ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan Kota Bandung yang terkenal memiliki berbagai macam taman dengan beragam konsep yang kreatif.[40]

Stadion[sunting | sunting sumber]

Pemerintah Kota Depok meresmikan 5 stadion diantaranya 4 stadion umum dan 1 stadion internasional. Stadion ini diresmikan dikarenakan minat pemuda terhadap sepak bola cukup tinggi terlebih di Kota Depok. Berikut beberapa stadion yang sudah diresmikan:

Wi-Fi gratis[sunting | sunting sumber]

Saat ini per tahun 2022, Diskominfo Depok sudah memasang WiFi gratis sebanyak 74 titik diseluruh kecamatan dan kelurahan. 11 titik dipasang tahun 2012, sedangkan 63 titik dipasang pada tahun 2013.[41]

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Perkembangan Kota Depok dari aspek geografi, demografi maupun sumber pendapatan begitu pesat. Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai acuan tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Depok, diantaranya:

  1. Indeks daya beli masyarakat Depok semakin meningkat dan mengalami peningkatan dari 576,76 pada tahun 2006 menjadi 925,50 pada tahun 2022.
  2. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok pada tahun 2022 adalah 8,16%.
  3. Terjadi peningkatan dari tahun ke tahun pada peranan sektor tersier, yaitu dari 50,42% pada tahun 2006 menjadi 58,92% pada tahun 2022.

Pusat Perbelanjaan[sunting | sunting sumber]

Mall

Pasar

  • Pasar Agung
  • Pasar Cisalak
  • Pasar Citayam
  • Pasar Depok Jaya
  • Pasar Depok Lama
  • Pasar Gandul Modern
  • Pasar Ikan Depok 1
  • Pasar Ikan Hias Musi
  • Pasar Kambing
  • Pasar Kemiri Muka
  • Pasar Mini
  • Pasar Muamalah
  • Pasar Musi Baru
  • Pasar PAL Tugu
  • Pasar Pucung
  • Pasar Reni Jaya
  • Pasar Sawangan
  • Pasar Segar Cinere
  • Pasar Segar Depok
  • Pasar Subuh Detos
  • Pasar Sukatani

Kesehatan[sunting | sunting sumber]

Rumah Sakit[sunting | sunting sumber]

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)[sunting | sunting sumber]

  • Puskesmas Pancoran Mas
  • Puskesmas Mampang
  • Puskesmas Rangkapan Jaya Baru
  • Puskesmas Depok Jaya
  • Puskesmas Beji
  • Puskesmas Depok Utara
  • Puskesmas Kemiri Muka
  • Puskesmas Tanah Baru
  • Puskesmas Cipayung
  • Puskesmas Ratu Jaya
  • Puskesmas Sukmajaya
  • Puskesmas Abadijaya
  • Puskesmas Bhaktijaya
  • Puskesmas Pondok Sukmajaya
  • Puskesmas Cilodong
  • Puskesmas Villa Pertiwi
  • Puskesmas Kalimulya
  • Puskesmas Limo
  • Puskesmas Cinere
  • Puskesmas Cimanggis
  • Puskesmas Cisalak Pasar
  • Puskesmas Pasir Gunung Selatan
  • Puskesmas Mekarsari
  • Puskesmas Harjamukti
  • Puskesmas Tugu
  • Puskesmas Tapos
  • Puskesmas Cilangkap
  • Puskesmas Cimpaeun
  • Puskesmas Jatijajar
  • Puskesmas Sukatani
  • Puskesmas Sukamaju Baru
  • Puskesmas Sawangan
  • Puskesmas Kedaung
  • Puskesmas Pasir Putih
  • Puskesmas Pengasinan
  • Puskesmas Cinangka
  • Puskesmas Bojongsari
  • Puskesmas Duren Seribu

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999". peraturan.bpk.go.id. 
  2. ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2022" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 04 Februari 2022. 
  3. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021". www.bps.go.id. Diakses tanggal 15 Maret 2022. 
  4. ^ "APBD Kota Depok 2022". radardepok.com. 
  5. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2022" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2022). Diakses tanggal 04 Februari 2022. 
  6. ^ "Portal Resmi Pemerintah Kota Depok". www.depok.go.id. Diakses tanggal 2022-02-04. 
  7. ^ "Sejarah Depok". Diakses tanggal 2022-01-30. 
  8. ^ "Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981". peraturan.go.id. Diakses tanggal 2020-10-12. 
  9. ^ "Tajurhalang dan Bojong Gede Gabung ke Kota Depok". bogor-kita.com. 
  10. ^ "Sejarah Kota Depok". Portal Resmi Pemerintah Kota Depok. Dinas Kominfo Kota Depok. Diakses tanggal 26 November 2017. [pranala nonaktif permanen]
  11. ^ "DPRD Tolak Perpanjangan Jabatan Wali Kota". Koran Tempo. 18 Maret 2005. Diakses tanggal 4 Juli 2021. 
  12. ^ IAN (26 Januari 2006). "Nurmahmudi Resmi Dilantik". Liputan6.com. Diakses tanggal 26 November 2017. 
  13. ^ "Disaksikan Badrul, Nurmahmudi Resmi Jabat Walikota Depok". Detik.com. 26 Januari 2006. Diakses tanggal 23 Juni 2021. 
  14. ^ Harya Virdhani, Marieska (16 Juli 2012). "DPRD Desak KPU Depok Gelar Pemilukada Ulang". Okezone.com. Diakses tanggal 19 November 2020. 
  15. ^ Soebijoto, Hertanto, ed. (26 Januari 2011). "Siang Ini Nur Mahmudi Dilantik". Kompas.com. Diakses tanggal 22 Desember 2019. 
  16. ^ Sam Law Malau, Budi (17 Februari 2016). Moenanto, Gede, ed. "Aher Lantik Idris dan Pradi Pimpin Kota Depok". Warta Kota. Diakses tanggal 22 Desember 2019. 
  17. ^ Mantalean, Vitorio (16 Februari 2021). Gatra, Sandro, ed. "Pelantikan Idris-Imam Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Ditunda hingga Akhir Februari". Kompas.com. 
  18. ^ Rizki Amelia, Vini (3 Maret 2021). Baskhara, Panji, ed. "Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono Resmi Memimpin Kota Depok: Kami akan Tunaikan Sebaik-baiknya". Warta Kota. 
  19. ^ "30 Hari Tak Ada Pelantikan, Plt Walikota Depok Diperpanjang". Detik.com. 9 Agustus 2005. Diakses tanggal 16 Maret 2020.  [pranala nonaktif permanen]
  20. ^ "Mendagri Prihatin Pergantian Walikota Depok Molor Terus". Detik.com. 2005-08-29. Diakses tanggal 2021-06-22. 
  21. ^ "Nu'man Abdul Hakim, Pelaksana Harian Wali Kota Depok". Koran Tempo. 2005-09-08. Diakses tanggal 2020-12-27. 
  22. ^ "Badrul Kamal Datangi Kantor Kementerian Polhukam". Detik.com. 2005-09-28. Diakses tanggal 2021-07-20. 
  23. ^ "Mendagri Perpanjang Jabatan Plt Walikota Depok". Detik.com. 2005-09-23. Diakses tanggal 2020-03-16.  [pranala nonaktif permanen]
  24. ^ Rudi, Alsadad. Afrianti, Desy, ed. "Belum "Ngantor", Nur Mahmudi Masih di Amerika?". Kompas.com. Diakses tanggal 8 Februari 2021. 
  25. ^ Rudi, Alsadad (2015-02-09). Afrianti, Desy, ed. "Nur Mahmudi Mengaku Kunjungan ke Amerika Bukan dalam Rangka Dinas". Kompas.com. Diakses tanggal 2021-02-08. 
  26. ^ "Aher Lantik Pj Walikota Depok 2016 dan Wakil Bupati Ciamis Sisa Masa Jabatan 2014-2019". Berita, Portal Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses tanggal 26 Januari 2016. 
  27. ^ "Calonkan Diri di Pilkada 2020, Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti 71 Hari Mulai Besok". Kompas.com. 
  28. ^ Putra Kesuma, Dwi (2020-09-25). Sarwo Trengginas, Satrio, ed. "Ini Sosok Pengganti Sementara Wali Kota Depok yang akan Cuti Pilkada 2020". Tribun Jakarta. Diakses tanggal 2020-09-25. 
  29. ^ "Sah, Sri Utomo Ditunjuk Jadi Plh Walikota Depok". Warta Depok. 
  30. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  31. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  32. ^ "Karakteristik Penduduk Jawa Barat Hasil Sensus Penduduk 2000" (pdf). www.jabar.bps.go.id. 1 November 2001. hlm. 72. Diakses tanggal 10 Mei 2022. 
  33. ^ "Data Jumlah Keseluruhan TK/RA, KB/TPA/SPS di Depok". kemendikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-09-09. 
  34. ^ "Data Jumlah Keseluruhan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK di Depok". kemendikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-09-09. 
  35. ^ "Data Terminal - Dishub Provinsi DKI Jakarta". dishub.dkijakarta.go.id. Diakses tanggal 2021-09-04. 
  36. ^ "Data Terminal - Dishub Kota Depok". dishub.depok.go.id. Diakses tanggal 2021-09-05. 
  37. ^ "Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok". sirumkim.inweb.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-02-04. 
  38. ^ "Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat". jabar.kemenag.go.id. Diakses tanggal 2022-02-04. 
  39. ^ Media, Kompas Cyber (2021-11-11). "Kawasan Bersejarah Depok Lama Akan Ditata Ulang, Akan Ada Museum". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2022-04-22. 
  40. ^ "Taman di Depok Lebih Banyak dari Bandung". Republika Online. Diakses tanggal 2022-02-04. 
  41. ^ "Free Wi-Fi di 11 Kecamatan". diskominfo.depok.go.id. Diakses tanggal 2022-02-04. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]