Kabupaten Bandung Barat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten di Jawa Barat, Indonesia
Lambang resmi Kabupaten Bandung Barat
Lambang
Motto: 
Bandung Barat Cermat
Map of West Java highlighting West Bandung Regency.svg
Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Jawa
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Indonesia
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
Koordinat: 6°50′S 107°29′E / 6.83°S 107.48°E / -6.83; 107.48
Negara Indonesia
ProvinsiJawa Barat
Tanggal peresmian2 Januari 2007
Dasar hukumUU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007
Ibu kotaNgamprah
Pemerintahan
 • BupatiHengky Kurniawan (Plt.)
 • Wakil Bupati-
Luas
 • Total1.305,77 km2 (504,16 sq mi)
Populasi
 • Total1.712.348 jiwa
 • Kepadatan1.311,37/km2 (3,396,4/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 98,39%
Kristen 1,53%
- Protestan 1,16%
- Katolik 0,37%
Buddha 0,03%
Kepercayaan 0,03%
Hindu 0,02%[1]
 • BahasaSunda, Indonesia
Zona waktuWIB (UTC+07:00)
Kode telepon022
Kode Kemendagri32.17 Edit the value on Wikidata
Jumlah kecamatan16
Jumlah kelurahan165
DAURp 1.139.444.658.000,00- (2020)[3]
IPM 68,08 (2020)
Increase 68,27 (2019)
( Sedang )[4]
Situs webbandungbaratkab.go.id

Kabupaten Bandung Barat (aksara Sunda: ᮊᮘᮥᮕᮒᮦᮔ᮪ ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪, Latin: Kabupatén Bandung Kulon) adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat.

Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1.400.000 penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah yang terletak di jalur Bandung-Jakarta.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun 1999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh H. Hatta Djati Permana, S.Ip. mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu dijabat oleh H. Obar Sobarna, S.Ip. Surat permohonan bupati bernomor 135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Dati II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung nomor 5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat nomor 135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain: Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan/dihentikan, demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari Kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru. Hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 km2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Disamping itu, jumlah penduduknya cukup banyak, berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4.300.000 jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 Agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs. H. Endang Anwar. Setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H. Zaenal Abidin, Drs. Ade Ratmadja, Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan, serta Forum Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman, SE. Disamping itu pergerakan ini didukung oleh beberapa tokoh PNS seperti Drs. H. Pandji Tirtayasa, MSi., Drs. H. Megahari Pudjiharto, M.Si. Ir. Donny Widiaman, MS. dan tokoh pendukung pemekaran lainnya. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah, yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs. H. Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan deklarasi bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003. Naskah deklarasi dibacakan dan ditandatangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ke berbagai lembaga, baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs. H. Tjatja Kuswara, SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008. Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. Ernawan Natasaputra, M.Si hasil pemilihan umum dilantik pada tanggal 17 Juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Lc atas nama presiden. Drs. Ade Ratmadja Ketua Panitia Deklarasi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat KPKBB yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2003 diikuti oleh berbagai komponen masyarakat Bandung Barat berkomitmen bersama untuk memeperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat jadi daerah otonom di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan selatan. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung ).

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]

No Bupati Mulai Jabatan Akhir Jabatan Prd. Ket. Wakil Bupati
Drs. H.
Tjatja Kuswara
SH. MH.
(Penjabat)
2 Januari 2007
17 Juli 2008
[ket. 1]
1
H-abubakar-bandungbaratkab.go.id.jpg PDI Perjuangan.png Drs. H.
Abu Bakar
M.Si
17 Juli 2008
17 Juli 2013
1
GOLKAR logo.png
Drs.
Ernawan Natasaputra
M.Si
17 Juli 2013
19 April 2018
2
Drs.H. Yayat Turochmat Soemitra.jpg
PDI Perjuangan.png
Drs. H.
Yayat Turochmat Soemitra
Drs.H. Yayat Turochmat Soemitra.jpg PDI Perjuangan.png Drs. H.
Yayat Turochmat Soemitra

(Pelaksana Tugas)
19 April 2018
17 Juli 2018
[ket. 2]
Dadang Mohamad, Pj. Bupati Bandung Barat.jpg Dadang Mohamad Masoem
(Penjabat)
17 Juli 2018
20 September 2018
[ket. 3]
2
Aa Umbara Sutisna.png NasDem Logo.png Aa Umbara Sutisna
20 September 2018
2 April 2021
3
Hengky Kurniawan, Deputy Regent of West Bandung.jpg
PDI Perjuangan.png
Hengky Kurniawan
Hengky Kurniawan, Regent of West Bandung.jpg PDI Perjuangan.png Hengky Kurniawan
(Pelaksana Tugas)
13 April 2021
Petahana
Keterangan
  1. ^ Mengisi Jabatan Bupati Sebelum Pemilihan Bupati Dilaksanakan
  2. ^ Mengisi Jabatan Bupati selama Bupati Sebelumnya dinonaktifkan
  3. ^ Mengisi Jabatan Bupati sebelum Pelantikan Bupati Terpilih Pada Pemilu Tahun 2018


Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam dua periode terakhir.[5][6]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
Logo PKB.svg PKB 4 Increase 5
Logo Gerindra.svg Gerindra 5 Increase 7
LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan 12 7
GOLKAR logo.png Golkar 6 5
Partai NasDem.svg NasDem 2 Increase 4
PKS logo 2020.png PKS 4 Increase 8
PartaiPerindo.png Perindo (baru) 1
20px PPP 5 3
Logo Partai Amanat Nasional.png PAN 3 Increase 5
Logo Hanura.svg Hanura 5 0
Democratic Party (Indonesia).svg Demokrat 4 Increase 5
Lambang PKPI PKPI 1 0
Jumlah Anggota 50 Steady 50
Jumlah Partai 11 10

Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 kecamatan dan 165 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 1.616.203 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 1.305,77 km² dengan tingkat kepadatan penduduk 1.238 jiwa/km².[7][8]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Desa
Daftar
Desa
32.17.09 Batujajar 8
32.17.10 Cihampelas 10
32.17.04 Cikalong Wetan 13
32.17.11 Cililin 11
32.17.07 Cipatat 12
32.17.05 Cipeundeuy 12
32.17.12 Cipongkor 14
32.17.03 Cisarua 8
32.17.15 Gununghalu 9
32.17.01 Lembang 16
32.17.06 Ngamprah 11
32.17.08 Padalarang 10
32.17.02 Parongpong 7
32.17.13 Rongga 8
32.17.16 Saguling 6
32.17.14 Sindangkerta 11
TOTAL 165

Penduduk[sunting | sunting sumber]

No Tahun 2011 2010 2009 2008
1. Jumlah Pria (jiwa) 784.540 771.729 796.149 787.042
2. Jumlah Wanita (jiwa) 752.862 741.905 752.285 744.030
3. Total (jiwa) 1.537.402 1.513.634 1.548.434 1.531.072
4. Pertumbuhan Penduduk (%) - 2 - -
5. Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) - 1.184 - -

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

SMP[sunting | sunting sumber]

SMA[sunting | sunting sumber]

  • SMAN 1 Ngamprah
  • SMAN 1 Cisarua
  • SMAN 1 Batujajar
  • SMAN 1 Cililin
  • SMAN 1 Lembang
  • SMAN 1 Parongpong
  • SMAN 1 Padalarang
  • SMAN 2 Padalarang
  • SMAN 1 Cikalongwetan
  • SMAN 1 Cipeundeuy

SMK[sunting | sunting sumber]

Perguruan Tinggi[sunting | sunting sumber]

Pariwisata[sunting | sunting sumber]

Wisata alam[sunting | sunting sumber]

Curug Malela

Wisata sejarah[sunting | sunting sumber]

Wisata keluarga[sunting | sunting sumber]

Wisata religi[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 23 Februari 2021. 
  2. ^ "Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020" (pdf). www.bandungbaratkab.bp.go.id. Diakses tanggal 10 November 2020. 
  3. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 23 Februari 2021. 
  4. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 23 Februari 2021. 
  5. ^ Perolehan Kursi DPRD Bandung Barat 2014-2019
  6. ^ Perolehan Kursi DPRD Bandung Barat 2019-2024
  7. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  8. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]