Badan Pusat Statistik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari BPS)
Badan Pusat Statistik
(BPS)
Lambang Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.svg
Gambaran umum
Dasar hukumPeraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007
Bidang tugasMelaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SloganMelayani dengan Hati[1]
Kepala
Dr. Margo Yuwono, M.Si
Sekretaris Utama
Ir. Atqo Mardiyanto M.Si.
Deputi
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi StatistikDr. Eng. Imam Machdi M.T.
Deputi Bidang Statistik SosialDr. Ateng Hartono SE, M.Si
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan JasaSetianto S.E, M.Si
Deputi Bidang Statistik ProduksiM. Habibullah S.Si, M.Si
Deputi Bidang Neraca dan Analisis StatistikM. Edy Mahmud S.Si, M.P
Inspektorat Utama
Drs. Akhmad Jaelani, M.Si
Alamat kantor pusat
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710
Website
www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.[2]

Visi dan Misi[sunting | sunting sumber]

Visi[sunting | sunting sumber]

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Misi[sunting | sunting sumber]

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

  1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
  2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
  3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
  4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Tugas, Fungsi dan Kewenangan[sunting | sunting sumber]

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Tugas[sunting | sunting sumber]

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi[sunting | sunting sumber]

  • Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
  • Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
  • Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
  • Penetapan sistem statistik nasional;
  • Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
  • Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan[sunting | sunting sumber]

  • Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
  • Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
  • Penetapan sistem informasi di bidangnya;
  • Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
  • Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
  • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
  • Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral

Struktur Organisasi[sunting | sunting sumber]

  • Kepala Badan Pusat Statistik
  • Sekretaris Utama
  • Inspektur Utama
  • Deputi Bidang Statistik Distribusi
  • Deputi Bidang Statistik Produksi
  • Deputi Bidang Statistik Sosial
  • Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
  • Deputi Bidang Metodologi Informasi Statistik
  • Instansi Vertikal (BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota)

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]