Kabupaten Bandung

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabupaten Bandung
Transkripsi bahasa daerah
 • Aksara Sundaᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ
Kawah Putih, Rancabali, Kabupaten Bandung
Kawah Putih, Rancabali, Kabupaten Bandung
Bendera Kabupaten Bandung
Lambang resmi Kabupaten Bandung
Motto: 
Répéh rapih kerta raharja
(Sunda) Sederhana, rapi, damai, dan tenteram
Lokasi Kabupaten Bandung di Jawa Barat Peta Administrasi Kabupaten Bandung
Peta
Kabupaten Bandung is located in Jawa
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
Peta
Kabupaten Bandung is located in Indonesia
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung (Indonesia)
Koordinat: 7°01′S 107°31′E / 7.02°S 107.52°E / -7.02; 107.52
Negara Indonesia
ProvinsiJawa Barat
Hari jadi20 April 1641 (umur 381)
Ibu kotaSoreang
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 31
  • Kelurahan: 10
  • Desa: 270
Pemerintahan
 • BupatiH. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si.
 • Wakil BupatiH. Sahrul Gunawan, S.E.
Luas
 • Total1.768 km2 (683 sq mi)
Populasi
 (2020)[2][3]
 • Total3.583.056
 • Kepadatan2.026,62/km2 (5,248,9/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 97,98%
Kristen 1,89%
- Protestan 1,40%
- Katolik 0,49%
Buddha 0,09%
Hindu 0,02%
Lainnya 0,02%[2]
 • BahasaSunda, Indonesia
 • IPMPenurunan 72,39 (2020)
Kenaikan 72,41 (2019)
( Sedang )[4]
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode area telepon022
Pelat kendaraanD xxxx V**/Y*/Z**
Kode Kemendagri32.04 Edit the value on Wikidata
DAURp 2.176.386.196.000,00 (2020)[5]
Semboyan daerahBandung Bedas
Situs webwww.bandungkab.go.id

Kabupaten Bandung (bahasa Sunda: aksara Sunda: ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya berada di Soreang. Tahun 2020, penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.583.056 jiwa dengan kepadatan 2.026,62 jiwa/km². Kabupaten Bandung merupakan "induk" dari wilayah Bandung Raya yang kemudian dimekarkan menjadi wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Wilayahnya didominasi oleh wilayah pegunungan yang sejuk, menjadikan tempat wisata alam di Kabupaten Bandung sangatlah beragam. Kabupaten Bandung juga menjadi tempat dari hulu sungai Citarum.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Makam para bupati Bandung (tahun 1918)

Awal terbentuknya Kabupaten Bandung[sunting | sunting sumber]

Sebelum Kabupaten Bandung berdiri, daerah Bandung dikenal dengan sebutan "Tatar Ukur". Menurut naskah Sadjarah Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri, Tatar Ukur adalah termasuk daerah Kerajaan Timbanganten dengan ibukota Tegalluar. Kerajaan itu berada dibawah dominasi Kerajaan Sunda-Pajajaran. Sejak pertengahan abad ke-15, Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun temurun oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur.

Pada masa pemerintahan Dipati Ukur, Tatar Ukur merupakan suatu wilayah yang cukup luas, mencakup sebagian besar wilayah Jawa Barat, terdiri atas sembilan daerah yang disebut "Ukur Sasanga". Setelah Kerajaan Sunda-Pajajaran runtuh (1579/1580) akibat gerakan Pasukan Banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang, penerus Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sumedanglarang didirikan dan diperintah pertama kali oleh Prabu Geusan Ulun pada (1580-1608), dengan ibukota di Kutamaya, suatu tempat yang terletak sebelah Barat kota Sumedang sekarang. Wilayah kekuasaan kerajaan itu meliputi daerah yang kemudian disebut Priangan, kecuali daerah Galuh (sekarang bernama Ciamis).

Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh Raden Suriadiwangsa, anak tiri Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya, Sumedanglarang menjadi daerah kekuasaan Mataram sejak tahun 1620. Sejak itu status Sumedanglarang pun berubah dari kerajaan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Sumedang. Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanannya di bagian Barat terhadap kemungkinan serangan Pasukan Banten dan atau Kompeni yang berkedudukan di Batavia, karena Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) bermusuhan dengan Kompeni dan konflik dengan Kesultanan Banten.

Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat Raden Aria Suradiwangsa menjadi Bupati Wedana (Bupati Kepala) di Priangan (1620-1624), dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal dengan sebutan Rangga Gempol I. Tahun 1624 Sultan agung memerintahkan Rangga Gempol I untuk menaklukkan daerah Sampang (Madura). Karenanya, jabatan Bupati Wedana Priangan diwakilkan kepada adik Rangga Gempol I pangeran Dipati Rangga Gede. Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai Bupati Wedana, Sumedang diserang oleh Pasukan Banten. Karena sebagian Pasukan Sumedang berangkat ke Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gede tidak dapat mengatasi serangan tersebut. Akibatnya, ia menerima sanksi politis dari Sultan Agung. Pangeran Dipati Rangga Gede ditahan di Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur, dengan syarat ia harus dapat merebut Batavia dari kekuasaan Kompeni. Tahun 1628 Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur untuk membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia. Akan tetapi serangan itu mengalami kegagalan. Dipati Ukur menyadari bahwa sebagai konsekwensi dari kegagalan itu ia akan mendapat hukuman seperti yang diterima oleh Pangeran Dipati Rangga Gede, atau hukuman yang lebih berat lagi. Oleh karena itu Dipati Ukur beserta para pengikutnya membangkang terhadap Mataram. Setelah penyerangan terhadap Kompeni gagal, mereka tidak datang ke Mataram melaporkan kegagalan tugasnya. Tindakan Dipati Ukur itu dianggap oleh pihak Mataram sebagai pemberontakan terhadap penguasa Kerajaan Mataram.

Lukisan Adipati Ukur

Terjadinya pembangkangan Dipati Ukur beserta para pengikutnya dimungkinkan, antara lain karena pihak Mataram sulit untuk mengawasi daerah Priangan secara langsung, akibat jauhnya jarak antara Pusat Kerajaan Mataram dengan daerah Priangan. Secara teoritis, bila daerah tersebut sangat jauh dari pusat kekuasaan, maka kekuasaan pusat di daerah itu sangat lemah. Walaupun demikian, berkat bantuan beberapa Kepala daerah di Priangan, pihak Mataram akhirnya dapat memadamkan pemberontakan Dipati Ukur. Menurut Sejarah Sumedang (babad), Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung (daerah Bandung) pada tahun1632. Setelah "pemberontakan" Dipati Ukur dianggap berakhir, Sultan Agung menyerahkan kembali jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Pangeran Dipati Rangga Gede yang telah bebas dari hukumannya. Selain itu juga dilakukan reorganisasi pemerintahan di Priangan untuk menstabilkan situasi dan kondisi daerah tersebut. Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakanmuncang dan Kabupaten Sukapura dengan cara mengangkat tiga kepala daerah dari Priangan yang dianggap telah berjasa menumpas pemberontakan Dipati Ukur. Ketiga orang kepala daerah dimaksud adalah Ki Astamanggala, umbul Cihaurbeuti diangkat menjadi mantri agung (bupati) Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun, Tanubaya sebagai bupati Parakanmuncang dan Ngabehi Wirawangsa menjadi bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha. Ketiga orang itu dilantik secara bersamaan berdasarkan "Piagem Sultan Agung", yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 9 Muharam Tahun Alip (penanggalan Jawa). Dengan demikian, tanggal 9 Muharam Taun Alip bukan hanya merupakan hari jadi Kabupaten Bandung tetapi sekaligus sebagai hari jadi Kabupaten Sukapura dan Kabupaten Parakanmuncang. Berdirinya Kabupaten Bandung, berarti di daerah Bandung terjadi perubahan terutama dalam bidang pemerintahan. Daerah yang semula merupakan bagian (bawahan) dari pemerintah kerajaan (Kerajaan Sunda-Pajararan kemudian Sumedanglarang) dengan status yang tidak jelas, berubah menjadi daerah dengan status administrative yang jelas, yaitu Kabupaten. Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat pemerintahan Mataram, mereka kembali ke daerah masing-masing. Sajarah Bandung (naskah) menyebutkan bahwa Bupati Bandung Tumeggung Wiraangunangun beserta pengikutnya dari Mataram kembali ke Tatar Ukur. Pertama kali mereka datang ke Timbanganten. Di sana bupati Bandung mendapatkan 200 cacah. Selanjutnya Tumenggung Wiraangunangun bersama rakyatnya membangun Krapyak, sebuah tempat yang terletak di tepi Sungat Citarum dekat muara Sungai Cikapundung, (daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian Selatan) sebagai ibukota Kabupaten. Sebagai daerah pusat Kabupaten Bandung, Krapyak dan daerah sekitarnya disebut Bumi Tatar Ukur Gede.

Wilayah administrative Kabupaten Bandung di bawah pengaruh Mataram (hingga akhir abad ke-17), belum diketahui secara pasti, karena sumber akurat yang memuat data tentang hal itu tidak/belum ditemukan. Menurut sumber pribumi, data tahap awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa daerah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kahuripan, Sagaraherang, dan sebagian Tanah medang.

Boleh jadi, daerah Priangan di luar Wilayah Kabupaten Sumedang, Parakanmuncang, Sukapura dan Galuh, yang semula merupakan wilayah Tatar Ukur (Ukur Sasanga) pada masa pemerintahan Dipati Ukur, merupakan wilayah administrative Kabupaten Bandung waktu itu. Bila dugaan ini benar, maka Kabupaten Bandung dengan ibukota Karapyak, wilayahnya mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo, Ujungberung dan lain-lain, termasuk daerah Kuripan, Sagaraherang dan Tanahmedang.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten yang dibentuk Pemerintah Kerajaan Mataram, dan berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut, maka sistem pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki sistem pemerintahan Mataram. Bupati memiliki berbagai jenis symbol kebesaran, pengawal khusus dan prajurit bersenjata. Simbol dan atribut itu menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh Bupati atas rakyatnya. Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati, antara lain ditunjukkan oleh pemilikan hak-hak istimewa yang biasa dmiliki oleh raja. Hak-hak dimaksud adalah hak mewariskan jabatan, hak memungut pajak dalam bentuk uang dan barang, hak memperoleh tenaga kerja (ngawula), hak berburu dan menangkap ikan dan hak mengadili.

Dengan sangat terbatasnya pengawasan langsung dari penguasa Mataram, maka tidaklah heran apabila waktu itu Bupati Bandung khususnya dan Bupati Priangan umumnya berkuasa seperti raja. Ia berkuasa penuh atas rakyat dan daerahnya. Sistem pemerintahan dan gaya hidup bupati merupakan miniatur dari kehidupan keraton. Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh pejabat-pejabat bawahannya, seperti patih, jaksa, penghulu, demang atau kepala cutak (kepala distrik), camat (pembantu kepala distrik), patinggi (lurah atau kepala desa) dan lain-lain.

Kabupaten Bandung berada dibawah pengaruh Mataram sampai akhir tahun 1677. Kemudian Kabupaten Bandung jatuh ketangan Kompeni. Hal itu terjadi akibat perjanjian Mataram - Kompeni (perjanjian pertama) tanggal 19-20 Oktober 1677. Di bawah kekuasaan Kompeni (1677-1799), Bupati Bandung dan Bupati lainnya di Priangan tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di Kabupaten, tanpa ikatan birokrasi dengan Kompeni.Sistem pemerintahan Kabupaten pada dasarnya tidak mengalami perubahan, karena Kompeni hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan Kompeni, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC. Dalam hal ini bupati tidak boleh mengadakan hubungan politik dan dagang dengan pihak lain. Satu hal yang berubah adalah jabatan bupati wedana dihilangkan. Sebagai gantinya, Kompeni mengangkat Pangeran Aria Cirebon sebagai pengawas (opzigter) daerah Cirebon - Priangan (Cheribonsche Preangerlandan).

Salah satu kewajiban utama Bupati terhadap kompeni adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman tertentu, terutama kopi, dan menyerahkan hasilnya. Sistem penanaman wajib itu disebut Preangerstelsel. Sementara itu bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya. Bupati juga tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan Bupati Kompeni atau penguasa Kompeni di Cirebon. Agar bupati dapat melaksanakan kewajiban yang disebut terakhir dengan baik, pengaruh bupati dalam bidang keagamaan, termasuk penghasilan dari bidang itu, seperti bagian zakat fitrah, tidak diganggu baik bupati maupun rakyat (petani) mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh Kompeni.

Hingga berakhirnya kekuasaan Kompeni - VOC akhir tahun 1779, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak. Selama itu Kabupaten Bandung diperintah secara turun temurun oleh enam orang bupati. Tumenggung Wiraangunangun (merupakan bupati pertama) angkatan Mataram yang memerintah sampai tahun 1681. Lima bupati lainnya adalah bupati angkatan Kompeni yakni Tumenggung Ardikusumah yang memerintah tahun 1681-1704, Tumenggung Anggadireja I (1704-1747), Tumenggung Anggadireja II (1747-1763), R. Anggadireja III dengan gelar R.A. Wiranatakusumah I (1763-1794) dan R.A. Wiranatakusumah II yang memerintah dari tahun 1794 hingga tahun 1829. Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah II, ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak ke Kota Bandung.

Lahirnya Kabupaten Bandung[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram tahun Alif atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April 1641 Masehi. Bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). Dari bukti sejarah tersebut ditetapkan bahwa 20 April sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan bupati kemudian digantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan bupati kemudian dilanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) pada tahun 1681-1704.

Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pertemuan dengan para bupati se-Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704-1747) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707-1747).

Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763-1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang ke dalam pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829) inilah ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke tepi sungai Cikapundung atau alun-alun Kota Bandung sekarang. Pemindahan ibu kota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

Raden Aria Adipati Wiranatakusumah IV (masa jabatan 1846-1874) dan pengikutnya (sekitar tahun 1870)

Setelah kepala pemerintahan dipegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846-1874), ibu kota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan dia dikenal sebagai bupati yang progresif. Dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Masjid Agung. Kemudian dia memprakarsai pembangunan Sekolah Raja (Pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung di segala bidang dia mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda berupa Bintang Jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem Bintang.

Pada masa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga, rel kereta api mulai dibangun, tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya rel kereta api ini ibu kota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa, dan Cina pun mulai menetap di ibu kota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat R.A.A. Martanegara, bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang cemerlang. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi permukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan R.A.A. Martanegara (1893-1918) atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, Kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).

R. A. A. Wiranatakoesoema V (Dalem Haji, masa jabatan 1912-1931 dan 1935-1945) sebagai wakil Volksraad di Congres van Prijaji-Bond (Kongres Perhimpunan Priyayi) di Surakarta tahun 1929

Periode selanjutnya Bupati Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakoesoema V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1920-1931 sebagai bupati yang ke-12 dan berikutnya tahun 1935-1945 sebagai bupati yang ke-14. Pada periode tahun 1931-1935 R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke-13.

Masa Kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Selanjutnya bupati ke-15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945-1947) dan penggantinya adalah R.T.M. Wiranatakusumah VI alias Aom Male (1948-1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai bupati ke-17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956-1957).

Bupati berikutnya adalah Letkol. R. Memet Ardiwilaga (1960-1967). Kemudian pada masa transisi (Orde Lama ke Orde Baru) dilanjutkan oleh Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung, yaitu daerah Baleendah. Peletakan batu pertamanya pada tanggal 20 April 1974, yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke-333. Rencana pemindahan ibu kota tersebut berlanjut hingga jabatan bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980-1985).

Atas pertimbangan secara fisik geografis, daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten karena sering dilanda banjir, maka ketika jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985-1990), ibu kota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Soreang. Di tepi Jalan Raya Soreang, tepatnya di Desa Pamekaran inilah dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 hektare, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U. Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut memerlukan waktu sejak tahun 1990 hingga 1992.

Kantor Bupati Bandung, Soreang

Tanggal 5 Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna, S.I.P. terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat pemerintahan. Pada tahun 2003 semua aparat daerah, kecuali Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di kompleks perkantoran Kabupaten Bandung. Pada periode pemerintahan Obar Sobarna, yang pertama dibangun adalah Stadion Olahraga, yakni Stadion Si Jalak Harupat. Stadion ini merupakan stadion bertaraf internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi kota otonom.

Jembatan Kamojang, Cukang Monteng Ibun

Tanggal 5 Desember 2005, Obar Sobarna menjabat Bupati Bandung untuk kali kedua didampingi oleh H. Yadi Srimulyadi sebagai Wakil Bupati, melalui proses pemilihan langsung. Pada masa pemerintahan yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis terbentuklah Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Bandung Barat terletak di Kecamatan Ngamprah). Bupati Bandung Barat masa jabatan 2008-2013 adalah Abubakar.[6]

Geografi[sunting | sunting sumber]

Topografi[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bandung terletak di Cekungan Bandung dengan ciri khas dataran tinggi luas di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan di sebelah barat, selatan, utara dan timurnya. Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang mengalir di kawasan ini sebelum masuk ke waduk Saguling. Sebagian besar Kecamatan padat penduduk di Kabupaten ini seperti Majalaya, Soreang, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi, Baleendah, dan Bojongsoang terletak di dataran ini. Karakteristik dataran ini memiliki area persawahan yang sangat luas dengan sistem irigasi yang cukup baik, diselingi pemukiman padat penduduk di tiap-tiap kota kecamatannya.

Persawahan di daerah Pameungpeuk

Meskipun termasuk dataran tinggi, kawasan ini terutama di daerah Dayeuhkolot dan Baleendah kerap kali dilanda banjir di beberapa titik setiap musim hujan dikarenakan elevasi kedua daerah ini memang yang paling rendah di Bandung Raya sehingga aliran sungai yang ada di Cekungan Bandung semuanya bermuara ke sungai Citarum yang berada di sekitar daerah ini. Hal ini diperparah dengan drainase yang buruk, pencemaran sungai, serta pendangkalan sungai yang cepat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk menanggulangi banjir, seperti membangun kolam retensi, pengerukan sungai, membangun terowongan air curug jompong untuk mempercepat aliran sungai citarum, juga program Citarum Harum yang melibatkan TNI. Hasilnya area banjir memang lebih bisa dikendalikan walapun jika ada hujan deras di daerah hulu tetap saja jadi genangan.

Irigasi Cisangkuy Floodway

Adapun wilayah yang terletak di Pegunungan yaitu Ciwidey, Pasirjambu, Pangalengan dan Kertasari di selatan serta Cimenyan dan Cilengkrang di bagian utara. Karakteristik wilayah ini yang berbukit-bukit cocok untuk berbagai macam perkebunan seperti Teh, Kopi, Kina dan Sayuran serta menjadi obyek wisata yang menawarkan keindahan dan kesejukan alam.

Kebun Teh Cukul Pangalengan

Beberapa Gunung yang ada di Kabupaten Bandung antara lain: Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), Gunung Papandayan (2.262 m), dan Gunung Manglayang (1.818 m).

Iklim[sunting | sunting sumber]

Dengan Morfologi wilayah pegunungan dengan rata-rata kemiringan lereng antara 0-8 %, 8-15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12°C sampai 24°C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.

Batas Wilayah[sunting | sunting sumber]

Utara Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang
Timur Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang
Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
Barat Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]

No Bupati Mulai jabatan Akhir jabatan Prd. Ket. Wakil Bupati
1 Tumenggung Wiraangunangun
(Ki Astamanggala)
1632 1681 1 [ket. 1]
2 Tumenggung Ardikusumah 1681 1704 2 [ket. 2]
3 Tumenggung Anggadireja I 1704 1747 3
4 Tumenggung Anggadireja II 1747 1763 4
5 R. Anggadireja III
(R. Wiranatakusumah I)
1769 1794 5
6 R.A Wiranatakusumah II 1794 1829 6 [ket. 3]
7 R. Wiranatakusumah III 1829 1846 7
8 Wiranatakusumah IV.jpg R. Wiranatakusumah IV 1846 1874 8
9 Kusumahdilaga.jpg R.A Kusumahdilaga 1874 1893 9
10 Martanegara.jpg R.A.A Martanegara 1893 1918 10
11 Wiranatakusumah V.jpg R.H.A.A Wiranatakusumah V 1920 1931 11
12 Hasan Sumadipraja.jpg R.T Hasan Sumadipraja 1931 1935 12
(11) Wiranatakusumah.jpg R.H.A.A Wiranatakusumah V 1935 1945 13
13 R. Tumenggung Endung Suriaputra.jpg R.T.E Suriaputra 1945 1947 14
14 Wiranatakusumah VI.jpg R.T.M Wiranatakusumah VI 1947 1956 15
15 Apandi Wiradiputra.jpg R. Apandi Wiradiputra 1956 1957 16
16 R. Godjali Gandawidura 1957 1960 17
17 Memed Ardiwilaga.jpg R. Memed Ardiwilagaa
B.A.
1960 1967 18
18 Anumerta Masturi.jpg Masturi 1967 1969 19
19 Lily Sumantri.jpg R.H Lily Sumantri 1969 1975 20
20 Sani Lupias Abdurachman.jpg Sani Lupias Abdurachman 1980 1985 21
21 HD Cherman.jpg Cherman Effendi 1985 1990 22
22 Hatta Djatipermana.jpg H.U. Hatta Djatipermanaa
S.Ip
1990 1995 23
1995 2000 24
23 Obar Sobarna.jpg H.
Obar Sobarna
S.Ip
2000 2005 25 [7] Elyadi Agraraharja
2005 2010 26 Yadi Srimulyadi
24 Dadang Nasser.jpg H.
Dadang M. Nasser
12 Desember 2010 12 Desember 2015 27 [8] Deden Rukman Rumaji
The acting Regent of Bandung Perry Suparman.jpg Perry Suparman
(Penjabat)
15 Desember 2015 17 Februari 2016 [9]
(24) Bupati Kabupaten Bandung, Dadang M. Nasser (Periode II).jpg H.
Dadang M. Nasser
17 Februari 2016 17 Februari 2021 28 [10] Gun Gun Gunawan
Ir. H.
A. Tisna Umaran
M.P.
(pelaksana harian)
17 Februari 2021 9 April 2021
Dedi Taufik Pj. Walikota Cirebon.jpg Dr. H.
Dedi Taufik Kurohman
M.Si.
(Penjabat)
9 April 2021 26 April 2021 [11]
25 Dadang Supriatna.jpg H.
Dadang Supriatna
S.I.P., M.Si.
26 April 2021 Petahana 29 [12] Sahrul Gunawan
Catatan
  1. ^ Masa pemerintahan Kerajaan Mataram
  2. ^ Bupati pertama masa pemerintahan Kompeni-VOC
  3. ^ Ibu kota dipindah dari Karapyak ke Kota Bandung

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam dua periode terakhir.[13]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
  PKB 5 Kenaikan 6
  Gerindra 7 Steady 7
  PDI-P 9 Penurunan 7
  Golkar 12 Penurunan 11
  NasDem 2 Kenaikan 5
  PKS 6 Kenaikan 10
  PPP 1 Penurunan 0
  PAN 2 Kenaikan 4
  Hanura 1 Penurunan 0
  Demokrat 5 Steady 5
Jumlah Anggota 50 Kenaikan 55
Jumlah Partai 10 Penurunan 8

Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 3.522.724 jiwa dengan luas wilayah 1.767,96 km² dan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km².[14][15]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.04.16 Arjasari 11 40379 Desa
32.04.32 Baleendah 5 3 40258-40375 Desa
Kelurahan
32.04.13 Banjaran 11 40377 Desa
32.04.08 Bojongsoang 6 40287-40288 Desa
32.04.44 Cangkuang 7 40238 Desa
32.04.25 Cicalengka 12 40395 Desa
32.04.27 Cikancung 9 40396 Desa
32.04.07 Cilengkrang 6 40615-40619 Desa
32.04.05 Cileunyi 6 40621-40626 Desa
32.04.17 Cimaung 10 40374-40375 Desa
32.04.06 Cimenyan 2 7 40191-40198 Desa
Kelurahan
32.04.29 Ciparay 14 40381 Desa
32.04.39 Ciwidey 7 40973 Desa
32.04.12 Dayeuhkolot 1 5 Desa
Kelurahan
32.04.36 Ibun 12 40384 Desa
32.04.11 Katapang 7 40921-40922 Desa
32.04.31 Kertasari 8 40386 Desa
32.04.46 Kutawaringin 11 40911 Desa
32.04.33 Majalaya 11 40382 Desa
32.04.10 Margaasih 6 40214-40218 Desa
32.04.09 Margahayu 1 4 40225-40229 Desa
Kelurahan
32.04.26 Nagreg 8 40215 Desa
32.04.30 Pacet 13 40385 Desa
32.04.14 Pameungpeuk 6 40376 Desa
32.04.15 Pangalengan 13 40378 Desa
32.04.35 Paseh 12 40383 Desa
32.04.38 Pasirjambu 10 40972 Desa
32.04.40 Rancabali 5 40973 Desa
32.04.28 Rancaekek 1 13 40394 Desa
Kelurahan
32.04.34 Solokanjeruk 7 40376 Desa
32.04.37 Soreang 10 40911-40915 Desa
TOTAL 10 270


Pariwisata[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bandung dan tempat wisata merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Sejak dulu dataran tinggi Bandung Selatan dan Bandung Utara menawarkan beragam obyek wisata yang menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah. Bentangan kebun teh yang bertebaran dari Rancabali sampai Kertasari, danau-danau hening dan sunyi seperti Situ Patenggang, Kawah Putih, Situ Cisanti dan Situ Cileunca, sampai sumber-sumber air panas yang keluar dari gunung-gunung vulkanik Bandung Selatan merupakan magnet bagi wisatawan untuk selalu berkunjung ke Kabupaten Bandung.

Potensi Wisata[sunting | sunting sumber]

Menara 99 Sabilulungan, Soreang
Tebing Keraton, Cimenyan
Situ Patenggang, Rancabali
Situ Cileunca
Situ Cileunca, Pangalengan
Situ Cisanti, Kertasari
kawah putih ciwidey
Curug Siliwangi, Gunung Puntang Cimaung
Bumi Perkemahan Rancaupas, Rancabali
Nimo Highland, Malabar Pangalengan
Kebun Teh Rancabali
Kawah Rengganis

Industri[sunting | sunting sumber]

Di Kabupaten Bandung terdapat beberapa jenis industri skala menengah yang tersebar di beberapa wilayah. Industri di Kabupaten Bandung Pada umumnya berfokus pada jenis industri tekstil dan garmen serta bagai macam produk turunannya. Wilayah yang terdapat cukup banyak pabrik antara lain Majalaya, Dayeuhkolot, Pameungpeuk, Solokanjeruk dan Katapang.

Fasilitas Kesehatan[sunting | sunting sumber]

Rumah Sakit Pemerintah[sunting | sunting sumber]

Rumah Sakit Swasta[sunting | sunting sumber]

Transportasi[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bandung merupakan salah satu titik simpul jaringan jalan raya di Jawa Barat. Tol Purbaleunyi menghubungkan Jakarta dan Bandung yang ujungnya berada di kecamatan Cileunyi. Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang menuju Bandar Udara Internasional Kertajati juga bermula di Cileunyi.

Simpang Susun Cileunyi

Jalan Nasional Bandung - Yogyakarta (Jalur Selatan) yang melintasi beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung bagian timur merupakan urat nadi yang sangat penting bagi arus transportasi di Jawa Barat. Jalan Nasional Bandung - Cirebon juga melintasi kawasan Cileunyi. Jalan Nasional Cimahi - Cidaun menghubungkan Kota Bandung ke kawasan Pantai Selatan Jawa melewati Kecamatan Soreang, Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali. Jalan Tol Soreang-Pasirkoja menghubungkan Kota Bandung dengan Soreang, memberikan akses yang lebih cepat menuju obyek wisata Bandung Selatan.

Gerbang Tol Soreang

Kedepannya akan dibangun juga tol Gedebage-Cilacap yang melewati beberapa kecamatan seperti Solokanjeruk dan Majalaya serta sudah disiapkan perencanaan pembangunan tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan agar akses menuju Jawa Barat bagian selatan lebih baik lagi.

Kereta Cepat[sunting | sunting sumber]

Kereta Cepat Jakarta - Bandung mempunyai stasiun akhir di Wilayah kabupaten Bandung yakni di desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi.

Angkutan Kota[sunting | sunting sumber]

Terdapat beberapa trayek angkutan kota di Kabupaten Bandung yang menghubungkan antar kecamatan maupun menghubungkan kabupaten Bandung dengan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Trayek tersebut antara lain:

Mikrobus[sunting | sunting sumber]

Trans Metro Pasundan[sunting | sunting sumber]

Kereta Api[sunting | sunting sumber]

Stasiun[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bandung memiliki 2 stasiun KA Cikuray, 6 stasiun KA Garut Cibatuan, KA Lokal Bandung Raya maupun 1 stasiun High Speed ​​Train Indonesia yang masih beroperasi, diantaranya:

Selain itu, Kabupaten Bandung juga memiliki 26 stasiun yang sudah berhenti beroperasi dikarenakan jalurnya sudah dinonaktifkan sekitar tahun 1980-an. Bangunan stasiun yang ada kemudian rusak dimakan usia dan sebagian menjadi korban Vandalisme. Stasiun tersebut yaitu:

Olahraga[sunting | sunting sumber]

Klub Olahraga[sunting | sunting sumber]

Klub olahraga yang berbasis di Kabupaten Bandung di antaranya adalah Persikab, yang merupakan singkatan dari Persatuan Sepak bola Indonesia Kabupaten Bandung, yang berlaga di Liga 3 Indonesia pada musim 2020/2021. Untuk pertandingan kandang, Persikab menggunakan Stadion Si Jalak Harupat.

Stadion Si Jalak Harupat
Persikab juara Liga 3 Zona 1 Jawa Barat

Lihat Pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Geografi Kabupaten Bandung di Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bandung". www.bandungkab.go.id. Diakses tanggal 2021-06-02. 
  2. ^ a b "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2020". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 23 Februari 2021. 
  3. ^ "Kabupaten Bandung Dalam Angka 2020". www.bandungkab.bps.go.id. Diakses tanggal 9 Juni 2020. 
  4. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 23 Februari 2021. 
  5. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 23 Februari 2021. 
  6. ^ "Abubakar Dilantik Jadi Bupati Bandung Barat". Suara Karya Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-12. Diakses tanggal 2011-03-24. 
  7. ^ Rusdhie, Yukie (17 September 2015). "Siapa Nama Wakil Bupati Bandung?". Soreang Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-02-04. Diakses tanggal 3 Februari 2019. 
  8. ^ "Dadang M. Naser Terpilih Jadi Bupati Bandung". Tempo.co. 8 November 2010. Diakses tanggal 3 Februari 2019. 
  9. ^ "Gubernur Lantik Perry Suparman Sebagai Plt. Bupati Bandung". Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 15 Desember 2015. Diakses tanggal 3 Februari 2019. 
  10. ^ "Dadang M Naser Pimpin Lagi Kabupaten Bandung". Pojok Satu Jabar. 18 Februari 2016. Diakses tanggal 3 Februari 2019. 
  11. ^ "Ridwan Kamil Lantik Dedi Taufik Jadi Pj Bupati Bandung". Detik.com. 9 April 2021. Diakses tanggal 26 April 2021. 
  12. ^ "Sah! Dadang Supriatna - Syahrul Gunawan Pimpin Kabupaten Bandung". Bisnis Jabar. 26 April 2021. Diakses tanggal 26 April 2021. 
  13. ^ [1] Diarsipkan 2019-01-27 di Wayback Machine. Soreang Online - Pelantikan 50 Anggota DPRD Kabupaten Bandung Berlangsung Sederhana
  14. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  15. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]