Daftar Wali Kota Depok

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Wali Kota Depok
Coat of arms of Depok City.svg
Mayor of Depok Mohammad Idris (no background), 2021.png
Petahana
Mohammad Idris

sejak 26 Februari 2021
Pemerintah Kota Depok
Kediamantidak ada[α]
Masa jabatan5 tahun
Dibentuk18 Maret 1982 (1982-03-18)
Pejabat pertamaMochammad Rukasah Suradimadja
Situs webwww.depok.go.id

Kota Depok merupakan sebuah kota yang dipimpin oleh Wali Kota. Sebelum menjadi sebuah kota, Depok merupakan kota administratif dan merupakan bagian dari Kabupaten Bogor.

Wali Kota Depok dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali dan Wali Kota terpilih akan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjadi sebuah kota, Depok dipimpin oleh Wali Kota Administratif yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia. Saat ini, jabatan Wali Kota Depok dipimpin oleh Mohammad Idris sejak 26 Februari 2021.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Era Hindia Belanda[sunting | sunting sumber]

Kota Depok sempat memiliki pemerintahan sipil yang disebut Gemeente Bestuur. Dalam bahasa Belanda, Kota Depok saat itu disebut Gemeente Depok. Pejabat presiden pertama, G. Jonathan memulai karier sebagai pegawai penjual tiket di Stasion Depok. Atas ketekunannya, ia diangkat menjadi pegawai administrasi stasion (stationsklerk). Kemudian dipromosikan menjadi petugas Stasion Tjilieboet. Terakhir dirinya menjabat sebagai Kepala Stasion Depok dan pensiun pada tahun 1905. Berikut merupakan daftar Presiden Republik Depok.

  1. Gerrit Jonathans(14 Januari 1913–1921)
  2. Martinus Laurens (1921–1930)
  3. Leonardus Leander (1930–1949)
  4. Johannes Matijs Jonathans (1949–4 Agustus 1952)

Jabatan presiden dalam hal ini bukan sebagai kepala negara, melainkan kepala pemerintahan sipil. Presiden yang dimaksud adalah pendiri Depok Lama, yang merupakan cikal bakal berdirinya Kota Depok.[3]

Administrasi Kota terdiri dari lima anggota, yaitu presiden, sekretaris, bendahara dan dua komisaris. Kepengurusan ini dilakukan setiap dua atau tiga tahun sekali dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak. Untuk pengawasan dilakukan oleh delapan anggota komisioner yang dipilih dengan cara yang sama. Untuk pelaksana tugas diangkat seorang camat yang berfungsi untuk melakukan perawatan terhadap jalan, jembatan, bangunan dan lainnya.

Era Kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Setelah kemerdekaan Indonesia, Depok masih di bawah pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh presiden. Kemudian pada 4 Agustus 1952, Depok diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan menjadi sebuah kecamatan di Kawedanan Parung hingga 1981. Sejak 1981 hingga 1999, Kota Administratif Depok dipimpin oleh Wali Kota Administratif.

Berdasarkan Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 bersamaan dengan Pelantikan Penjabat Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada saat itu menjabat sebagai Wali Kota Administratif Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan pelantikan penjabat Wali Kotamadya Kepala Daerah II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Pemilihan umum Wali Kota Depok pertama kali dilaksanakan pada 26 Juni 2005. Dalam pemilihan tersebut diikuti oleh 5 pasangan calon dengan masing-masing partai pendukung. Wali Kota Badrul Kamal dan Wakil Wali Kota Yus Ruswandi mundur dari jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mengikuti pencalonan sebagai calon Wali Kota. Namun dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan calon Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra. Hal ini membuat pendukung Badrul Kamal kecewa dan melakukan aksi demonstrasi didepan Balai Kota Depok, hingga kantor Departemen Dalam Negeri.[4][5]

Badrul mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat hingga pada akhirnya Mahkamah Agung. Nasib yang tidak beruntung, kemenangan Badrul oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi Badrul bersama pendukungnya bersikukuh akan mengajukan gugatannya terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai jalur hukum yang terakhir.[6] Namun takdir berkata lain, Badrul tetap dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kemenangan untuk Nur Mahmudi.[7]

Daftar[sunting | sunting sumber]

Berikut merupakan daftar Wali Kota Depok.[8]

No. Potret Wali Kota Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Wali Kota Periode Ref.
Wali Kota Administratif Depok
1 Mochammad Rukasah Suradimadja Official.jpg Mochammad Rukasah Suradimadja 18 Maret 1982 18 Maret 1984 Independen   tidak ada [ket. 1]
2 Ibidtamdjiddpk.jpg Mochammad Ibid Tamdjid 20 Maret 1984 20 Maret 1988
3 Abdulwachyan.jpg Abdul Wachyan 22 Maret 1988 22 Maret 1991
4 Missing photo.svg Mohammad Masduki 24 Maret 1991 24 Maret 1992
5 Missing photo.svg Sofyan Safari Hamim 25 Maret 1992 25 Maret 1996
6 Missing photo.svg Badrul Kamal 7 Oktober 1997 27 April 1999
Wali Kota Depok
1 Missing photo.svg Badrul Kamal[a] 15 Maret 2000 15 Maret 2005 Independen Yus Ruswandi 1
(2000)
[ket. 2][9]
2 Mayor of Depok Nur Mahmudi Ismail (2011).jpg Nur Mahmudi Ismail 26 Januari 2006 26 Januari 2011 Partai Keadilan Sejahtera Yuyun Wirasaputra 2
(2005)
[ket. 3][10][11]
26 Januari 2011 26 Januari 2016 Mohammad Idris 3
(2010)
[ket. 4][13]
3 Mayor of Depok Mohammad Idris (unofficial portrait), 2021.jpg Mohammad Idris 17 Februari 2016 17 Februari 2021 Independen Pradi Supriatna 4
(2015)
[14]
26 Februari 2021 Petahana Imam Budi Hartono 5
(2020)
[15][16]

Pelaksana tugas Wali Kota[sunting | sunting sumber]

Berikut daftar Pelaksana Tugas Wali Kota yang menggantikan Wali Kota petahana yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi.

Potret Pelaksana tugas Wali Kota Mulai jabatan Akhir jabatan Masa Ket. Wali Kota Definitif
Wakil Wali Kota Depok Yuyun Wirasaputra.jpg Yuyun Wirasaputra
(Penjabat)
25 Maret 1996 7 Oktober 1997 N/A Transisi
Missing photo.svg Badrul Kamal
(Penjabat)
27 April 1999 15 Maret 2000 [ket. 5] Transisi
Missing photo.svg Warma Sutarman
(Pelaksana Tugas)
15 Maret 2005 28 Agustus 2005 [17] Transisi
28 Agustus 2005 8 September 2005 [ket. 6]
Nu'man.jpg Nu'man Abdul Hakim
(Pelaksana Harian)
8 September 2005 21 September 2005 [ket. 7] Transisi
Missing photo.svg Warma Sutarman
(Penjabat)
21 September 2005 26 Januari 2006 [ket. 8][21] Transisi
Vice Mayor of Depok Mohammad Idris.jpg Mohammad Idris
(Pelaksana Tugas)
19 Januari 2015 3 Februari 2015 3
(2010)
[22][23] Nur Mahmudi Ismail
Ad-Interim Mayor of Depok, Arifin Harun Kertasaputra.jpg Arifin Harun Kertasaputra
(Penjabat)
26 Januari 2016 17 Februari 2016 [24] Transisi
Acting Mayor of Depok, Dedi Supandi.jpg Dedi Supandi
(Penjabat Sementara)
26 September 2020 5 Desember 2020 4
(2015)
[ket. 9] Mohammad Idris
Acting Mayor of Depok, Sri Utomo.jpg Sri Utomo
(Pelaksana Harian)
17 Februari 2021 26 Februari 2021 [ket. 10] Transisi
Catatan
  1. ^ Diberi gelar Bapak Pembangunan Kota Depok selama menjabat Wali Kota.
Keterangan
  1. ^ Peresmian pembentukan Kota Administratif Depok di Kabupaten Bogor sekaligus melantik Moch. Rukasah sebagai Wali Kota Administratif.
  2. ^ Badrul terpilih sebagai Wali Kota bersama dengan Yus Ruswandi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dan memperoleh 33 suara dari 45 anggota DPRD Kota Depok
  3. ^ Dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32-26/2006 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.32-27/2006 tanggal 17 Januari 2006.
  4. ^ Mahkamah Agung telah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.[12]
  5. ^ Peresmian pembentukan Kota Depok sekaligus melantik Badrul Kamal sebagai Penjabat Wali Kotamadya.
  6. ^ Terjadi krisis kepemimpinan di Kota Depok akibat sengketa pemilihan umum Wali Kota Depok 2005 yang menyebabkan penundaan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih. Masa jabatan Warma diperpanjang yang seharusnya selesai hingga 28 Agustus 2005.[18]
  7. ^ Wakil Gubernur Jawa Barat Nu'man Abdul Hakim merangkap sebagai Plh. Wali Kota Depok setelah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.[19]
  8. ^ Diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32-877 tanggal 21 September 2005.[20]
  9. ^ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok cuti selama 71 hari dalam kontestasi Pemilihan umum Wali Kota Depok 2020.[25] Kemudian, Gubernur Jawa Barat menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menjadi Pelaksana Tugas Wali Kota Depok.[26]
  10. ^ Sengketa dari hasil Pilkada masih bergulir, sehingga pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih diundur hingga 26 Februari 2021.[27]


Garis waktu[sunting | sunting sumber]

Mohammad IdrisMohammad IdrisNur Mahmudi IsmailNu'man Abdul HakimBadrul KamalYuyun WirasaputraMochammad Masduki

Galeri[sunting | sunting sumber]

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Wali Kota Depok belum memiliki rumah dinas oleh Pemerintah Kota Depok[1][2]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Khoer, Miftahul (2015-04-23). "Malu Ternyata Jadi Alasan Nur Mahmudi Ogah Bangun Rumah Dinas Wali Kota Depok". Bisnis.com. Diakses tanggal 2021-07-16. 
  2. ^ "Mohammad Idris : Pembangunan Rumah Dinas Walikota Nanti Saja, Yang Terpenting Pembangunan Kota Layak Anak". DepokTime.com. 2019-03-12. Diakses tanggal 2021-07-16. 
  3. ^ Raharja Ucu, Karta (15 Juli 2019). "Siapa Sangka Depok Sejak Abad 18 Sudah Punya Presiden". Republika.co.id. Diakses tanggal 4 Juli 2021. 
  4. ^ "Massa Badrul Menduduki Kantor Wali Kota Depok". Liputan6.com. 2005-12-19. Diakses tanggal 2021-01-29. 
  5. ^ "Massa Pendukung Badrul Kamal demo Depdagri". Antara News. 2006-01-12. Diakses tanggal 2021-01-29. 
  6. ^ "Badrul Kamal Belum Menyerah". Liputan6. 18 Desember 2005. Diakses tanggal 29 Januari 2021. 
  7. ^ "Bersalaman dengan Nurmahmudi, Badrul Kamal Ikhlas Kalah". Detik.com. 25 Januari 2006. Diakses tanggal 29 Januari 2021. 
  8. ^ "Sejarah Kota Depok". Portal Resmi Pemerintah Kota Depok. Dinas Kominfo Kota Depok. Diakses tanggal 26 November 2017. [pranala nonaktif permanen]
  9. ^ "DPRD Tolak Perpanjangan Jabatan Wali Kota". Koran Tempo. 18 Maret 2005. Diakses tanggal 4 Juli 2021. 
  10. ^ IAN (26 Januari 2006). "Nurmahmudi Resmi Dilantik". Liputan6.com. Diakses tanggal 26 November 2017. 
  11. ^ "Disaksikan Badrul, Nurmahmudi Resmi Jabat Walikota Depok". Detik.com. 26 Januari 2006. Diakses tanggal 23 Juni 2021. 
  12. ^ Harya Virdhani, Marieska (16 Juli 2012). "DPRD Desak KPU Depok Gelar Pemilukada Ulang". Okezone.com. Diakses tanggal 19 November 2020. 
  13. ^ Soebijoto, Hertanto, ed. (26 Januari 2011). "Siang Ini Nur Mahmudi Dilantik". Kompas.com. Diakses tanggal 22 Desember 2019. 
  14. ^ Sam Law Malau, Budi (17 Februari 2016). Moenanto, Gede, ed. "Aher Lantik Idris dan Pradi Pimpin Kota Depok". Warta Kota. Diakses tanggal 22 Desember 2019. 
  15. ^ Mantalean, Vitorio (16 Februari 2021). Gatra, Sandro, ed. "Pelantikan Idris-Imam Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Ditunda hingga Akhir Februari". Kompas.com. 
  16. ^ Rizki Amelia, Vini (3 Maret 2021). Baskhara, Panji, ed. "Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono Resmi Memimpin Kota Depok: Kami akan Tunaikan Sebaik-baiknya". Warta Kota. 
  17. ^ "30 Hari Tak Ada Pelantikan, Plt Walikota Depok Diperpanjang". Detik.com. 9 Agustus 2005. Diakses tanggal 16 Maret 2020.  [pranala nonaktif permanen]
  18. ^ "Mendagri Prihatin Pergantian Walikota Depok Molor Terus". Detik.com. 2005-08-29. Diakses tanggal 2021-06-22. 
  19. ^ "Nu'man Abdul Hakim, Pelaksana Harian Wali Kota Depok". Koran Tempo. 2005-09-08. Diakses tanggal 2020-12-27. 
  20. ^ "Badrul Kamal Datangi Kantor Kementerian Polhukam". Detik.com. 2005-09-28. Diakses tanggal 2021-07-20. 
  21. ^ "Mendagri Perpanjang Jabatan Plt Walikota Depok". Detik.com. 2005-09-23. Diakses tanggal 2020-03-16.  [pranala nonaktif permanen]
  22. ^ Rudi, Alsadad. Afrianti, Desy, ed. "Belum "Ngantor", Nur Mahmudi Masih di Amerika?". Kompas.com. Diakses tanggal 8 Februari 2021. 
  23. ^ Rudi, Alsadad (2015-02-09). Afrianti, Desy, ed. "Nur Mahmudi Mengaku Kunjungan ke Amerika Bukan dalam Rangka Dinas". Kompas.com. Diakses tanggal 2021-02-08. 
  24. ^ "Aher Lantik Pj Walikota Depok 2016 dan Wakil Bupati Ciamis Sisa Masa Jabatan 2014-2019". Berita, Portal Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses tanggal 26 Januari 2016. 
  25. ^ "Calonkan Diri di Pilkada 2020, Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti 71 Hari Mulai Besok". Kompas.com. 
  26. ^ Putra Kesuma, Dwi (2020-09-25). Sarwo Trengginas, Satrio, ed. "Ini Sosok Pengganti Sementara Wali Kota Depok yang akan Cuti Pilkada 2020". Tribun Jakarta. Diakses tanggal 2020-09-25. 
  27. ^ "Sah, Sri Utomo Ditunjuk Jadi Plh Walikota Depok". Warta Depok. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]