Gemeente Depok

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Gemeente Depok

1871–1952
StatusMunisipalitas
Pemukiman utamaPitara
Agama
Kristen Protestan
DemonimBetawi (pribumi)
Tionghoa
Belanda
PemerintahanRepublik (Dewan Kota)
Sejarah 
• Didirikan
1871
• Kepemilikan lahan oleh Cornelis Chastelein
18 Mei 1696
• Peresmian Gemeente Depok
14 Januari 1913
1942–1945
11 Oktober 1945
• Menjadi bagian dari Indonesia
4 Agustus 1952
Mata uangGulden Hindia Belanda
Digantikan oleh
Depok
Sekarang bagian dari Indonesia

De Eerste Protestantse Organisatie van Kristenen (bahasa Indonesia: Organisasi Pertama bagi Kristen Protestan, akronim: Depok) adalah sebuah desa otonom yang diberi status setingkat republik di Hindia Belanda. Penduduk yang mendiami wilayah Depok disebut sebagai "Kaoem Depok" atau "Belanda Depok". Gagasan ini dicetus oleh pengacara asal Batavia, R. H. Kleijn pada 1871 dengan nama "Gemeente Depok". Konsep tersebut benar-benar dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1913.

Formasi pemerintahan dikelola oleh Dewan Kota Depok (bahasa Belanda: Gemeente Bestuur Depok) yang pemimpinnya tidak disebut sebagai Wali Kota, melainkan Presiden. Kepemimpinanya dilakukan pemilihan internal dengan pemenang undi terbanyak yang dipilih oleh delapan anggota komisioner.

Sejarah

Asal-usul Depok tak terlepas dari peran pejabat VOC bernama Cornelis Chastelein, kelahiran Amsterdam, Belanda, 10 Agustus 1657. Dia keturunan Perancis berdarah biru alias bangsawan. Ibunya, Maria Cruydenier, warga Belanda, anak wali kota Dordrecht.

Di usia 17 tahun, bungsu dari delapan bersaudara itu mengawali kariernya di VOC, kemudian ikut ekspansi ke Batavia dengan kapal Huis te Cleeff, pada 24 Januari 1675.

Cornelis dan rombongan tiba di Batavia pada 16 Agustus pada tahun yang sama. Ia kemudian bertugas di bagian administrasi atau pembukuan pada Kamer van Zeventien. Cornelis tumbuh menjadi pria dewasa dengan karier yang terus merangkak naik. Seorang Istri Jakarta Kaget Saat Suami Tahu Pekerjaan Rahasia 3 Tahun

Sekira tahun 1682, ia sukses menjadi pengusaha besar dan menikah dengan Catharina van Quaelborg dan memiliki seorang putra bernama Anthony. Dia diketahui juga memiliki putri angkat berdarah campuran (Indo) bernama Maria.

Cornelis lalu mengundurkan diri dari pekerjaannya di VOC. Kemudian ia mendapatkan hak tanah di antaranya di Sringsing, sekarang Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, lalu Weltevreden (Gambir, Jakarta Pusat). Pada 18 Mei 1696, ia juga membeli lahan seluas 1.244 hektare. Berdasarkan persil atau surat tanah yang ia dapat, lahan seluas 1.244 hektare itu bernama Depok.

Dengan tanah yang cukup luas itu, Cornelis kemudian berinisiatif menjadikan Depok sebagai kawasan pertanian. Bahkan, ia juga membuat hutan kota tertua yang terletak di kawasan Pitara, Kecamatan Pancoran Mas, yang disebut Cagar Alam.

Karena ingin memproduksi hasil bumi seperti kopi, padi, dan sebagainya, Cornelis membawa sekira 150 budak yang dianggap mengerti tentang pertanian. Mereka didatangkan dari Bali, Makassar, dan Ambon.

Selain aktif menyebarkan agama Kristen, Cornelis gencar memberikan pendidikan bagi para budaknya. Ia bahkan sempat mengajarkan sistem ekonomi. Bukti dari pengaruh Cornelis salah satunya ialah Gereja Immanuel yang terletak di samping gedung YLCC, Jalan Pemuda Depok, Kecamatan Pancoran Mas.

Sebelum meninggal dunia pada 28 Juni 1714, Cornelis berwasiat atau testamen kepada seluruh budak yang berada di bawah kekuasaannya dengan hadiah kemerdekaan.[1] Dia juga memberikan mereka lahan, rumah, hewan, dan alat-alat pertanian.

Karena khawatir terjadi perebutan setelah Jarong van Bali meninggal, para budak yang telah merdeka itu menerapkan sistem demokrasi untuk memilih pemimpin yang mereka sebut presiden, sekali setiap tiga tahun.

Di seberang Rumah Sakit Harapan, masih terlihat bekas rumah milik sang presiden terakhir. Rumah tua dengan gaya khas Belanda itu konon dibangun dengan uang seribu gulden.

Menurut akta penyerahan tanah partikulir tahun 1952, Johannes Matijs Jonathans tercatat sebagai presiden terakhir. Tidak ada jabatan wakil presiden, melainkan sekretaris.[2]

G Jonathans adalah presiden Republik Depok yang terakhir karena pada 4 Agustus 1952 pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh tanah partikelir Depok. Kecuali gereja, sekolah, balai pertemuan, dan lahan pemakaman, semuanya diambil alih dikuasai pemerintah dengan kompensasi ganti rugi sebesar Rp 229.261,26.[3]

Budaya

Umumnya, penduduk Gemeente Depok merupakan penganut Kristen Protestan yang berasal dari Belanda. Depok juga dikenal sebagai komunitas bagi jemaat gereja dan mendiami wilayah ini. Meski demikian, sebagian penduduk pribumi Depok memeluk agama Islam dan Paganisme. Para jemaat gereja ini diberi marga, diantaranya Jonathans, Laurens, Bacas, Loen, Soedira, Isakh, Samuel, Leander, Joseph, Tholense, Jacob, dan Zadokh. Ketika Cornelis Chastelein berpulang, ia berwasiat agar para budaknya dibebaskan dan muncullah istilah "Kaoem Depok" atau "Belanda Depok".

Pemerintahan

Daftar Presiden

Kota Depok sempat memiliki pemerintahan sipil yang disebut Gemeente Bestuur. Dalam bahasa Belanda, Kota Depok saat itu disebut Gemeente Depok. Pejabat presiden pertama, G. Jonathan memulai karier sebagai pegawai penjual tiket di Stasion Depok. Atas ketekunannya, ia diangkat menjadi pegawai administrasi stasion (stationsklerk). Kemudian dipromosikan menjadi petugas Stasion Tjilieboet. Terakhir dirinya menjabat sebagai Kepala Stasion Depok dan pensiun pada tahun 1905. Berikut merupakan daftar Presiden Republik Depok.

  1. Gerrit Jonathans (14 Januari 1913–1921)
  2. Martinus Laurens (1921–1930)
  3. Leonardus Leander (1930–1949)
  4. Johannes Matijs Jonathans (1949–4 Agustus 1952)

Jabatan presiden dalam hal ini bukan sebagai kepala negara, melainkan kepala pemerintahan sipil. Presiden yang dimaksud adalah pendiri Depok Lama, yang merupakan cikal bakal berdirinya Kota Depok.[3]

Administrasi Kota terdiri dari lima anggota, yaitu presiden, sekretaris, bendahara dan dua komisaris. Kepengurusan ini dilakukan setiap dua atau tiga tahun sekali dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak. Untuk pengawasan dilakukan oleh delapan anggota komisioner yang dipilih dengan cara yang sama. Untuk pelaksana tugas diangkat seorang camat yang berfungsi untuk melakukan perawatan terhadap jalan, jembatan, bangunan dan lainnya.

Referensi