Kabupaten Banjar

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabupaten Banjar
Transkripsi bahasa daerah
 • Jawiبنجر
Taman Hutan Raya Sultan Adam
Lambang resmi Kabupaten Banjar
Julukan: 
Melayu Martapura
Motto: 
Barakat
(Banjar) Berkah
Peta
Peta
Kabupaten Banjar di Indonesia
Kabupaten Banjar
Kabupaten Banjar
Peta
Koordinat: 3°24′29″S 114°50′55″E / 3.40813134°S 114.84854166°E / -3.40813134; 114.84854166
Negara Indonesia
ProvinsiKalimantan Selatan
Tanggal berdiri14 Agustus 1950
Dasar hukumUU No. 27 Tahun 1959
Hari jadi14 Agustus 1950; 73 tahun lalu (1950-08-14)
Ibu kotaMartapura
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 20
  • Kelurahan: 13
  • Desa: 277
Pemerintahan
 • BupatiSaidi Mansyur
 • Wakil BupatiSaid Idrus Al Habsyi
Luas
 • Total4.688,00 km2 (1,810,05 sq mi)
Populasi
 (31 Desember 2023)[1]
 • Total580.100
 • Kepadatan120/km2 (320/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 99,25%
Kristen 0,39%
- Protestan 0,26%
- Katolik 0,13%
Hindu 0,29%
Buddha 0,06%
Konghucu 0,01%[1]
 • IPMKenaikan 70,72 (2022)
tinggi[2]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode BPS
6303
Kode area telepon+62 511
Pelat kendaraanDA xxxx B**/Q*
Kode Kemendagri63.03
DAURp 760.352.031.000,00- (2020)
Semboyan daerahBaiman bauntung batuah
Flora resmiKedayan
Situs webwww.banjarkab.go.id


Kabupaten Banjar adalah sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Banjar terletak di kecamatan Martapura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.688,00 km² dan berpenduduk sebanyak 580.100 jiwa pada akhir tahun 2023.[1] Kabupaten Banjar termasuk dalam calon wilayah metropolitan Banjar Bakula.[3]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Wilayah Kesultanan Banjar 1826-1860, dibagi dua wilayah regent (adipati) yaitu Martapoera dan Amonthaij
Pangeran Suria Winata, regent (Bupati) Martapura ke-2 pada masa kolonial Hindia Belanda

Sejak tahun 1826, terdapat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835, sewaktu pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam.[4] Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari De zuider-afdeeling van Borneo termasuk sebagian daerah Dusun (Tamiang Layang) dan sebagian Tanah Laut.[5]

Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja (keraton) setelah pindah ke Martapura, seperti Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tanganan di Bumi Kencana. Begitu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan di Bumi Kencana Martapura. Jadi Keraton Bumi Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan (istana kenegaraan) untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal sampai dihapuskannya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860.[6]

Setelah jatuh menjadi daerah protektorat Hindia Belanda, Sultan Banjar dan mangkubumi cukup hanya menerima gaji tahunan dari Belanda. Di bawah mangkubumi yang dilantik Belanda, daerah protektorat Kesultanan Banjar dibagi menjadi dua divisi yaitu divisi Banua Lima di bawah regent Raden Adipati Danu Raja dan divisi Martapura di bawah regent Pangeran Jaya Pamenang. Divisi Martapura terbagi dalam 5 Distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua Empat dan Distrik Margasari. Regent Martapura terakhir adalah Pangeran Suria Winata. Jabatan regent dihapuskan pada tahun 1884.

Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Daerah-daerah bekas Kesultanan Banjar digabungkan dengan daerah-daerah yang sudah menjadi milik Belanda sebelumnya.

Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Martapura. Selanjutnya terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda. Sejak 1898 di bawah Afdeeling terdapat Onderafdeeling dan distrik.

Pembagian administratif tahun 1898 menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178, Afdeeling Martapoera dengan ibu kota Martapura terdiri dari:[7]

  1. Onderafdeeling Martapoera terdiri dari: Distrik Martapura.
  2. Onderafdeeling Riam Kiwa dan Riam Kanan terdiri dari:
    1. Distrik Riam Kiwa
    2. Distrik Riam Kanan
  3. Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari:
    1. Distrik Pleihari
    2. Distrik Maluka
    3. Distrik Satui
Mahligai Sultan Adam yang merupakan rumah dinas bupati Banjar.

Afdeeling Martapoera terdiri dari 3 onderafdeeling, salah satunya adalah onderafdeeling Martapura dengan distrik Martapura. Dalam tahun 1902, Afdeeling Martapura membawahi 3 onderafdeeling: Martapura, Pengaron dan Tanah Laut.[8] Perubahan selanjutnya Martapura menjadi onderafdeeling di bawah Afdeeling Banjarmasin. Afdeeling dipimpin oleh Controleur dan Kepala Distrik seorang Bumiputera dengan pangkat Kiai. Setelah kedaulatan diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, ditetapkan daerah Otonomi Kabupaten Banjarmasin. Daerah otonom Kabupaten Banjarmasin meliputi 4 Kawedanan.

DPRDS pada tanggal 27 Februari 1952, mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-undang Darurat 1953, kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1959.[9]

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]

Kantor bupati Banjar.

Bupati yang menjabat di kabupaten Banjar saat ini ialah Saidi Mansyur dan didampingi wakil bupati, Said Idrus Al Habsyi. Saidi dan Idrus adalah pemenang pada pemilihan umum bupati Banjar 2020. Mereka dilantik oleh penjabar gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA atas nama Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila tanggal 26 Februari 2021.[10] Mereka menjabat untuk periode 2021-2024.

No. Bupati Awal Akhir Periode Wakil
17 Saidi Mansyur 26 Februari 2021 Petahana 19
(2020)
Said Idrus

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Gedung DPRD Kabupaten Banjar.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Banjar dalam dua periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019[11] 2019-2024[12]
PKB 5 Steady 5
Gerindra 4 Kenaikan 8
PDI-P 3 Penurunan 2
Golkar 13 Penurunan 8
NasDem 3 Kenaikan 7
PKS 1 Kenaikan 2
PPP 7 Penurunan 5
PAN 1 Kenaikan 3
Hanura 1 Steady 1
Demokrat 4 Steady 4
PBB 2 Penurunan 0
PKPI 1 Penurunan 0
Jumlah Anggota 45 Steady 45
Jumlah Partai 12 Penurunan 10
Nomor Ketua Wakil Ketua Periode Keterangan
1 H. Rusli, S. AP, M.M. Siti Zulaikha, S. Ag.
M. Iqbal Khalilurrahman, S.H.
Saidan Pahmi, S. Pd.I.
2014 – 2019


Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Banjar terdiri dari 20 kecamatan, 13 kelurahan, dan 277 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 542.204 jiwa dengan luas wilayah 4.668,00 km² dan sebaran penduduk 116 jiwa/km².[13][14]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banjar, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Status Daftar
Desa/Kelurahan
63.03.01 Aluh Aluh 19 Desa
63.03.11 Aranio 12 Desa
63.03.07 Astambul 22 Desa
63.03.13 Beruntung Baru 12 Desa
63.03.20 Cintapuri Darussalam 11 Desa
63.03.03 Gambut 2 12 Desa
Kelurahan
63.03.06 Karang Intan 26 Desa
63.03.02 Kertak Hanyar 3 10 Desa
Kelurahan
63.03.12 Mataraman 15 Desa
63.03.05 Martapura 7 19 Desa
Kelurahan
63.03.14 Martapura Barat 13 Desa
63.03.15 Martapura Timur 20 Desa
63.03.17 Paramasan 4 Desa
63.03.09 Pengaron 12 Desa
63.03.16 Sambung Makmur 7 Desa
63.03.08 Simpang Empat 15 Desa
63.03.10 Sungai Pinang 11 Desa
63.03.04 Sungai Tabuk 1 20 Desa
Kelurahan
63.03.19 Tatah Makmur 13 Desa
63.03.18 Telaga Bauntung 4 Desa
TOTAL 13 277

Pelayanan Publik[sunting | sunting sumber]

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dari perkebunan karet yang rata-rata adalah kebun perseorangan. Selain itu perkebunan jeruk menjadi penopang hidup sebagian masyarakat yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Astambul. Keberadaan perusahaan lokal, nasional dan asing yang bergerak dibidang Tambang Batubara turut memberikan andil besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar.

Tambang Batubara di kabupaten ini dikelola oleh perusahaan seperti PT. Pamapersada Nusantara, PT. Kalimantan Prima Persada, PT. Pinang Coal Indonesia dan lain-lain yang diawasi oleh Perusahaan Daerah (PD. Baramarta).

Sosial Budaya[sunting | sunting sumber]

Suku Bangsa[sunting | sunting sumber]

Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar berasal dari Suku Banjar sekitar 86,28%. Penduduk asli kabupaten Banjar berasal dari suku Banjar Kuala, namun banyak juga terdapat suku Banjar Hulu dan Banjar Batang Banyu yang berasal dari kawasan Banua Anam. Suku bangsa yang ada di Kabupaten Banjar antara lain:[15]

No Suku Bangsa %
1 Banjar 86,28%
2 Jawa 7,83%
3 Madura 3,30%
4 Sunda 0,35%
5 Arab 0,24%
6 Bugis 0,21%
7 Suku-suku lainnya 1,79%
Jumlah 100%

Agama[sunting | sunting sumber]

Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar menganut agama Islam sekitar 99,25%. Agama Islam memberi pengaruh kuat pada kehidupan masyarakat Suku Banjar. Kota Martapura dikenal sebagai kota santri dan Serambi Mekkah, dimana terdapat masjid dan pesantren terbesar yaitu Masjid Agung Al-Karomah dan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di Martapura setiap tahun juga diadakan acara Haul Guru Sekumpul yang diperkirakan merupakan haul terbesar di Indonesia.

Selain penganut agama Islam, penganut agama lain seperti Kristen dan Hindu) juga terdapat di Kabupaten Banjar, terutama di kecamatan Paramasan yang didiami Suku Dayak Meratus.

Lagu Daerah[sunting | sunting sumber]

Lagu-lagu daerah yang berasal dari wilayah ini adalah:

  1. Sungai Martapura
  2. Hura Ahui
  3. Kambang Barenteng

Galeri[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 16 Maret 2024. 
  2. ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2021-2022". www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 4 Oktober 2023. 
  3. ^ "Konsep Metropolitan Banjar Bakula Akhirnya Diakui Pusat". Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 4 Februari 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-25. Diakses tanggal 2011-04-11. 
  4. ^ "zamanbaru.pdf" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2011-06-16. Diakses tanggal 2011-05-16. 
  5. ^ (Belanda) J. B. J Van Doren (1860). Bydragen tot de kennis van verschillende overzeesche landen, volken, enz. 1. J. D. Sybrandi. hlm. 241. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2011-05-31. 
  6. ^ "melayuonline.com - Kesultanan Banjar". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-10-18. Diakses tanggal 2011-05-16. 
  7. ^ Saleh, Idwar; SEJARAH DAERAH TEMATIS Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan, Depdikbud, Jakarta, 1986.
  8. ^ "Administrative divisions in Dutch and British Borneo, 1902". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-24. Diakses tanggal 2011-06-24. 
  9. ^ Pemkab Banjar - Sejarah Kerajaan Banjar.pdf[pranala nonaktif permanen]
  10. ^ "Bupati dan Wakil Bupati Banjar Resmi Dilantik". infopublik.banjarkab.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-13. Diakses tanggal 4 Oktober 2023. 
  11. ^ Kalsel AntaraNews: Seluruh parpol Banjar peroleh kursi[pranala nonaktif permanen], diakses 25 Juli 2015
  12. ^ Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Banjar 2019-2024
  13. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  14. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  15. ^ Sumber: Badan Pusat Statistik - Sensus Penduduk Tahun 2010

Pranala luar[sunting | sunting sumber]