Kabupaten Tanah Laut

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search
Kabupaten Tanah Laut
كابوڤاتين تانه لاوت
Lambang Kabupaten Tanah Laut.svg
Lambang Kabupaten Tanah Laut
كابوڤاتين تانه لاوت


Moto: Tuntung Pandang (Bahasa Banjar: Kekal; Abadi; Langgeng)



Lokasi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut.svg
Peta lokasi Kabupaten Tanah Laut
كابوڤاتين تانه لاوت di Kalimantan Selatan
Koordinat: 114°30'20" - 115°23'31" BT dan 3°30'33" - 4°11'38" LS
Provinsi Kalimantan Selatan
Dasar hukum Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1965.[1]
Tanggal peresmian 2 Desember 1965 (umur 52)
Ibu kota Pelaihari
Pemerintahan
-Bupati Bambang Alamsyah
APBD
-DAU Rp. 439.195.379.000.-(2013)[2]
Luas 3.631,35 km²
Populasi
-Total 340.909 (2016)[3]
-Kepadatan 94 jiwa/km²
Demografi
-Agama Islam 97.88%
Hindu 0.89%
Kristen Protestan 0.68%
Katolik 0.46%
Buddha 0.07%[3]
-Kode area telepon 0512
Pembagian administratif
-Kecamatan 11
-Kelurahan 5
-Desa 130
Simbol khas daerah
Situs web http://www.tanahlautkab.go.id/

Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pelaihari yang merupakan pusat kegiatan Kabupaten Tanah Laut.

Penulisan nama Tanah Laut sejak zaman kolonial bermacam-macam, misalnya Tanah Lawut, Tanah La'ut, Tanah Laoet.[4][5][6]

Motto daerah ini adalah "Tuntung Pandang" (bahasa Banjar) sedangkan maskot fauna daerah adalah "kijang emas".

Pelaihari is located in Kabupaten Tanah Laut
Pelaihari
Pelaihari
Ibukota Kabupaten Tanah laut di Pelaihari

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sebelum Masehi[sunting | sunting sumber]

Sekitar kurun waktu 4000 SM Kebudayaan Barito muncul di sepanjang pesisir Teluk Sarunai purba di Kalimantan Selatan, termasuk di dalamnya dataran yang kini menjadi Kabupaten Tanah Laut masuk ke dalam peradaban tersebut.[7]

Zaman Kerajaan (Tahun 600 - 1860)[sunting | sunting sumber]

Sejak abad ke 6-7 wilayah Tanah Laut telah menjadi bagian wilayah perluasan peradaban Kerajaan Nan Sarunai, kerajaan yang pada awalnya didirikan oleh suku Dayak Maanyan di daerah Amuntai sekitar tahun 242 SM. Kerajaan ini bertahan selama lebih dari 1600 tahun hingga akhirnya runtuh diserang oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin Laksamana Nala sekitar tahun 1358, akibatnya masyarakat Dayak Maanyan pun terpaksa mengungsi ke pedalaman. Kemudian tahun 1360 Kerajaan Majapahit mendirikan kerajaan Kuripan sebagai bawahan di bekas wilayah Nan Sarunai.

Sekitar tahun 1387 wilayah Tanah Laut menjadi bagian dalam kerajaan Negara Dipa yang didirikan Mpu Jatmika sebagai bawahan Majapahit. Negeri ini merupakan peleburan dari kerajaan Kuripan dan Tanjungpuri, dengan pusat pemerintahannya terletak di Amuntai. Tahun 1478 Negara Dipa berubah menjadi Negara Daha.[7]

Selanjutnya pada tahun 1525 wilayah Tanah Laut menjadi bagian dari Kerajaan Banjar dengan Pangeran Samudra sebagai rajanya. Pada tahun 1526 Pangeran Samudra memeluk Islam, lalu mengganti namanya menjadi Sultan Suriansyah. Banjar pun berubah menjadi kesultanan.[7] Tanah Laut menjadi salah satu wilayah teritorial Negara Agung kesultanan Banjar pada sekitar abad ke 15-17, terdiri dari:[8]

  1. Satui (sekarang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu)
  2. Tabanio
  3. Maluka

Di masa sekitar abad 17 daerah Tabanio merupakan daerah yang strategis dan penting bagi perekonomian Kerajaan Banjar. Daerah ini merupakan daerah lintas perdagangan seperti hubungan ke Jawa, Pesisir Kalimantan, Sulawesi, bahkan Sumatera dan Malaya serta luar Nusantara. Tabanio menjadi penting dari segi perdagangan, angkutan lada, intan, emas, dan hasil hutan yang menghubungkan (transito) Banjarmasin dengan tempat-tempat pelabuhan di Jawa.[9]

Pengaruh Kolonial di Kesultanan Banjar[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1602 VOC Belanda tiba di Nusantara.[7] VOC mendirikan Benteng Tabanio di sekitar muara Sungai Tabanio sekitar tahun 1789,[9] terkait dengan perjanjian antara Kesultanan Banjar semasa pemerintahan Pangeran Nata Dilaga dan VOC tanggal 6 Juli 1779, dimana VOC mendapatkan konsesi berupa monopoli atas perdagangan di Banjar serta berhak membangun sebuah benteng. Pemicu kehadiran VOC di Tanah Laut adalah potensi perkebunan lada dan perikanan di Tabanio serta tambang emas di Pelaihari.[10] juga penguasaan terhadap rempah-rempah dan tambang batu bara yang ada di Banyu Irang.[9]

Pada tahun 1812, Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles menunjuk Alexander Hare sebagai wakil Inggris di Kesultanan Banjar.[11] Ia mendapatkan sebagian wilayah Tanah Laut tepatnya di Maluka (Maluka, Liang Anggang, Kurau, Pulau Lampai, dan Pulau Sari) dari Sultan Banjar dan membangun markas di sana sebagai basis kolonial Inggris di Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah ini disebut-sebut sebagai daerah kaya dengan batubara dan emas.[12][7] Namun dalam perkembangannya Hare justru menjadikan tempat itu sebagai rumah pribadinya, di mana ia menghabiskan banyak waktunya hanya bersama para haremnya, tanpa mengurus pemerintahan Inggris yang telah diwakilkan padanya.[7] Alexander Hare mendatangkan para buruh imigran penambang timah asal Pulau Bangka dan Belitung ke Tanah Banjar, termasuk Tanah Laut. Mereka dipekerjakan untuk menggarap areal tambang batubara dan emas yang sempat dikuasai Belanda. Kelak para imigran Tiongkok ini akhirnya dikenal sebagai Cina Parit di Kota Pelaihari.[12] Penguasaan Hare atas Maluka berlangsung sampai akhir 1816 yakni saat Inggris meninggalkan Banjarmasin.

Pada tahun 1823 diadakan perjanjian kembali antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam yang salah satu isinya adalah menegaskan kembali wilayah yang berada di daerah Tanah Laut menjadi bagian di bawah pemerintahan langsung Hindia Belanda.[8]

Pihak Hindia Belanda menyebut wilayah di Tanah Laut dengan sebutan Landen Laut (negeri laut/darat laut/tanah laut) dan menjadikannya sebagai salah satu pintu gerbang/tol perdagangan di Kalimantan.[13] Sekitar tahun 1842 Tabanio menjadi salah satu pos utama Belanda sebagai bagian dari zuid en oostkust van borneo/wilayah Pantai Selatan dan Timur Borneo yang berpusat di Banjarmasin. Pos ini dipegang oleh J. F. Mallien.[14]

Tahun 1843 Tabanio dijadikan Afdeeling Tabenio di bawah wilayah Pantai Selatan dan Timur Borneo. Afdeling ini dipegang oleh J. F. Mallien sebagai Posthouder der Landen Laut/Pemegang Pos Tanah Laut dengan Kiai Jaija Negara sebagai petinggi dari pribumi dan di wilayah Plearie (Pelaihari) saat itu memiliki seorang petinggi cina/kapitan cina Tjong Liangseng.[15]

Perkembangan selanjutnya wilayah Landen Laut ini menjadi sebuah distrik yaitu District Tanah Laut. Pada tahun 1848 Distrik Tanah Laut jadi bagian dari wilayah Afdeeling Binnenlanden atau Afdeling Pedalaman di Keresidenan Borneo (Pantai Selatan dan Timur). Pos utamanya di Tabanio dipegang oleh posthouder J. H. van Erp.[16] Kemudian berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tanggal 27 Agustus 1849, No. 8 dalam Staatsblad (Lembaran Negara Hindia-Belanda) Tahun 1849 no. 40, Tanah Laut masuk dalam Afdeling Borneo Selatan dan Timur (zuid-ooster-afdeeling) beribukota di Banjarmasin.[17]

Tanah Laut menjadi bagian wilayah Zuid en Ooster Afdeeling van Borneo, peta menggambarkan keadaan pada masa Perang Banjar (1859-63), Hindia Belanda memperkuat pertahanan di beberapa daerah di Tanah Laut (Pelaihari, Tabanio, Bati-Bati, Batu Tungku)

Tahun 1859 Perang Banjar berkobar di Kalimantan Selatan.[7] Pangeran Hidayat dan Tumenggung Jalil, ditambah Pangeran Antasari (cucu Pangeran Amir) dan beberapa tokoh lain memimpin penyerangan terhadap tambang-tambang dan pos-pos Belanda di Banjar. Tokoh pejuang Kiai Demang Leman serta Haji Buyasin dan Kiai Langlang dari Tanah Laut berhasil merebut benteng Belanda di Tabanio pada Agustus 1859.[10] Ketika Belanda datang kembali dengan bantuan kapal perang Bone untuk merebut Benteng Tabanio, Haji Buyasin melawannya dengan gigih, sehingga serangan Belanda ini Gagal. Pada bulan Desember 1859 Benteng Haji Buyasin di Takisung diserang secara besar-besaran dan dapat di hancurkan. Haji Buyasin menyingkir ke daerah Pleihari yang akhirnya sampai ke daerah Bati-Bati.[18]

Pada tahun 1860, tepatnya sejak tanggal 11 Juni 1860 Hindia Belanda mengumumkan pembubaran kesultanan Banjar secara sepihak.[10][7]

Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (Tahun 1860 - 1940)[sunting | sunting sumber]

Ketertarikan Hindia Belanda di Tanah Laut selain pertanian dan rempah-rempah, terutama adalah karena Tanah Laut adalah salah satu daerah yang luas dan sebagai penghasil emas, besi dan platina. Hasil emasnya bahkan lebih banyak daripada di tempat lain.[4]

Sejak saat diserahkan oleh Sultan Kerajaan Banjar kepada pemerintah Hindia Belanda, wilayah Tanah Laut terbagi menjadi enam belas distrik. Distrik yang luas dan padat penduduk dipimpin oleh seseorang dengan gelar Kiaij (Kiai), sementara wilayah yang lebih kecil dikendalikan oleh Pembukels (Pembakal). Para pemimpin ini bertanggung jawab kepada pemegang pos Belanda di Distrik Tabanio yang saat itu sebagai kota utama/ibu kota.[19][20]

Pemerintahan dan otoritas sipil kemudian dialihkan Hindia Belanda ke Distrik Plaijharie (Pelaihari), ketika benteng di Tabanio berhasil direbut oleh para pejuang kesultanan Banjar. Distrik Pelaihari awalnya berstatus sebagai distrik kecil yang hanya dipimpin oleh Pembukels, kemudian berkembang menjadi distrik besar. Afdeling Tanah Laut akhirnya hanya terdiri dari tiga distrik yang semuanya dipimpin oleh Kiaij, yaitu: Plaijharie, Maluka dan Satui.[19]

Dalam tahun 1868, Afdeling Tanah-Laut membawahi Distrik Pleiarie, Distrik Maloeka dan Distrik Tabaneo.[21] Kemudian membawahi Distrik Pleiarie, Distrik Tabanio, Distrik Maloeka dan Distrik Satoei.[22] Beberapa tempat penting di wilayah Tanah Laut saat itu antara lain:[23][24]

  • Pleihari - Ibukota distrik Pleihari, sebagai tempat kedudukan Letnan Sipil/Controleur, dan sebagai ibu kota afdeling. Daerahnya banyak perkebunan lada dan tambang emas.
  • Kandangan, agak jauh ke selatan dari Pleihari; dihuni oleh orang Cina, yang bekerja di tambang emas di pelaihari.
  • Koepang atau Soengei Koepang, sebuah kampung kecil, sebagai pasar umum bagi penduduk daerah pesisir dan pedalaman.
  • Panjarattan, juga tempat perdagangan.
  • Tabeniouw atau Tabanio, ibukota Distrik Tabanio, sebuah kampung di mulut sungai Tabanio. Di utara kampung terdapat benteng batu dengan empat selekoh/bastion dan dipersenjatai. Berfungsi untuk menutupi pantai melawan bajak laut.
  • Lampej atau Poeloe Lampej, terletak di daerah berawa antara sungai Tabanio dan Maluka, sebelumnya tempat tinggal orang Inggris Alexander Hare. Banyak tebu dibudidayakan. Terdapat jalan menuju Tabanio.
  • Banjoe-irang, terletak di utara adfedilng, lokasi tambang batu bara yang ditambang oleh Pemerintah Hindia Belanda.
  • Batti-Batti, kemungkinan ibu kota Distrik Maluka.
  • Satoei, ibu kota Distrik Satoei, terletak di timur afdeling.

Menurut Staatblaad tahun 1875 no. 25 Afdeling Tanah Laut menjadi bagian Afdeeling Martapoera.[25] Sejak tahun 1898, menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178 Tanah Laut menjadi salah satu onderafdeeling di dalam Afdeeling Martapoera yaitu Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari Distrik Pleihari, Distrik Maluka, Distrik Satui.[26]

Berdasarkan Staadblad tahun 1913 No. 199 dan 279, Pelaihari menjadi Onderafdeling Pleihari dengan ibukota Pleihari di bawah Afdeling Banjarmasin. Afdeling Banjarmasin meliputi wilayah Banyu Irang, Martapura, Tabanio, bagian kanan daerah Sungai Barito, Pulau Petak sampai dengan Laut Jawa.[27]

Tahun 1938 Hindia Belanda menyatukan seluruh administrasi di Kalimantan menjadi satu provinsi bernama Borneo (Gewest Borneo), yang beribukota di Banjarmasin. Dr. Bauke Jan Haga dilantik sebagai gubernur pertamanya. Kemudian tahun 1939 Perang Dunia II dimulai, dan pada tahun 1940 Pusat pemerintahan Belanda di Eropa jatuh ke tangan Jerman NAZI.[7]

Zaman Pendudukan Jepang (Tahun 1941 - 1945)[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1941 Kekaisaran Jepang memulai penaklukkan Asia Timur Raya. Pada tahun 1942 seluruh Kalimantan dikuasai oleh pasukan Jepang. Armada Jepang kemudian mendirikan markas di Banjarmasin dan Balikpapan.[7] Pasukan yang melalui jalan laut dan mendarat di Jorong adalah yang berasal dari kesatuan Angkatan Laut (Kaigun) yang tiba Pelaihari tanggal 13 Februari 1942 dan terus ke Banjarmasin.[28] Ketika Jepang datang ke Banjarmasin pertahanan Hindia Belanda lemah hingga mudah dikuasai.[27] Surat kabar Kalimantan Raya No. 12 tanggal 19 Maret 1942 memberitakan bahwa pada hari Senin, 9 Februari 1942 semua badan-badan pegawai Belanda sudah tidak ada lagi di kota Pelaihari. Hari itu yang semestinya hari pasar, berubah menjadi sunyi senyap.[28]

Daerah di Tanah Laut yaitu Maluka Pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan, dijadikan pemerintah pendudukan Jepang sebagai lapangan terbang dalam rangka Perang Asia Timur Raya. Barisan Kinrohosi dan Romusha dikerahkan Jepang untuk membuat landasan pacu (bandara Maluka), dan bunker-bunker pertahanan.[28] Jepang juga mendirikan pabrik baja dan pabrik kertas di daerah Bajuin.[29]

Pada tahun 1945 Perang Dunia II berakhir dan Jepang pun menyerah kepada Sekutu. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai bagian dari negara yang baru lahir tersebut. Soekarno-Hatta melantik Pangeran Muhammad Noor sebagai gubernur Kalimantan.[7]

Zaman Kemerdekaan (Tahun 1945 - 1965)[sunting | sunting sumber]

Tanah Laut adalah sebuah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daswati II Banjar, dengan wilayahnya yang luas dan memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan asli daerah, seperti hutan beserta isinya, laut dan kekayaan alam di dalamnya dan barang-barang tambang dan galian yang tersimpan di dalam tanah serta kesuburan tanahnya. Potensi cukup besar yang dimiliki oleh Tanah Laut pada waktu itu belum bisa terkelola dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena keadaan yang demikian dan sejalan dengan adanya beberapa kewedanan di Kalimantan Selatan yang menuntut untuk dijadikan Daswati II, membangkitkan semangat dan keinginan yang kuat bagi tokoh-tokoh dan masyarakat Tanah Laut untuk meningkatkan kewedanannya menjadi Daswati II. Hasrat tersebut pernah disampaikan oleh wakil-wakil LVRI Tanah Laut melalui sebuah resolusi dalam Konverda LVRI se-Kalimantan Selatan di Martapura yang disampaikan oleh Ach. Syairani dan kawan-kawan pada tahun 1956. Kemudian pada tahun 1957 H. Arpan dan kawan-kawan, selaku wakil rakyat Tanah laut yang duduk di DPRD Banjar, memperjuangkan bagi otonom Daswati II Tanah Laut, namun belum juga membuahkan hasil. Kemudian pada tanggal 15 April 1961 bertempat di rumah H. Bakeri, Kepala Kampung Pelaihari, berkumpullah lima orang pemuda yaitu: Atijansyah Noor, Moh. Afham, Materan HB, H. Parhan HB dan EM. Hulaimy bertukar pendapat untuk memperjuangkan kembali kewedanan Tanah Laut menjadi Daswati II.

Tukar pendapat tersebut membuahkan hasil berupa tekad yang kuat memprakarsai untuk menghimpun kekuatan moril maupun material dalam upaya memperjuangkan terwujudnya Daswati II Tanah Laut. Tekad dan prakarsa tersebut dimulai dengan terselenggaranya rapat pada tanggal 3 Juni 1961, bertempat di rumah Moh. Afham yang dipimpin oleh materan HB. Rapat tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah Panitia Persiapan Penuntut Daswati II Tanah Laut dengan ketua umum Soeparjan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Tujuh Belas dengan tugas pokok persiapan penyelenggaraan musyawarah besar seluruh masyarakat Tanah laut. Untuk terlaksananya tugas pokok tersebut panitia menetapkan lima program kerja, sebagai berikut:

  1. Mengadakan hubungan dengan pemuka/tetuha masyarakat guna mendapat dukungan.
  2. Mengumpulkan data potensi daerah.
  3. Mengusahakan pengumpulan dana.
  4. Membuat pengumuman untuk disebarluaskan ke masyarakat.
  5. Menyelenggarakan ceramah dengan meminta kesediaan Ach. Syairani, H.M.N. Manuar, Wedana Usman Dundrung, Mahyu Arief dan H. Abdul Wahab.

Usaha Panitia Tujuh Belas berhasil dengan terselenggaranya Musyawarah Besar se-Tanah Laut pada tanggal 1-2 Juli 1961 dan menghasilkan resolusi pernyataan serta terbentuknya "Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Daswati II Tanah Laut" yang diketuai H.M.N. Manuar. Pada tanggal 12 Juli 1962, panitia ini menyampaikan memori Tanah Laut kepada Bupati dan Wakil Ketua DPRD GR Banjar, kemudian pada tanggal 6 Agustus 1962, Ketua Seksi A DPRD GR Banjar meninjau Tanah Laut dan dalam sidangnya pada tanggal 3 September 1962 mendukung Tuntutan Tanah Laut untuk dijadikan Daswati II dengan surat keputusan nomor 37/3/DPRDGR/1962, tanggal 3 September 1962.

Dengan terbitnya keputusan DPRD GR Banjar tersebut, Panitia Penyalur terus berusaha mendapat dukungan di tingkat Provinsi, baik melalui Kerukunan Keluarga Tanah Laut (KKTL) di Banjarmasin maupun di DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan.

Atas usaha tersebut maka pada tanggal 26 November 1962 Tim DPRD GR Tingkat Kalimantan Selatan meninjau Tanah Laut, dari hasil kunjungan tersebut DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan mendukung terbentuknya Daswati II Tanah laut dalan bentuk sebuah resolusi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, tanggal 11 Desember 1962, nomor 12/DPRDGR/RES/1962.

Sebagai realisasi dari resolusi DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan, Maka DPRD GR RI mengirim Tim yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, yaitu Imam Sukarni Handokowijoyo dan tiba di Tanah Laut pada tanggal 2 Oktober 1963 yang disambut dengan rapat umum, kemudian melakukan peninjauan ke Kintap dan Ujung Batu serta pertemuan dengan pejabat dan panitia penuntut.

Dalam pertemuan dengan TIM DPRD GR RI Ketua tim menganjurkan agar Panitia Penyalur ditingkatkan menjadi Badan Persiapan, maka pada tanggal 27 Oktober 1963 Panitia Penyalur telah berhasil membentuk "Badan Persiapan Pembentukan Daswati II Tanah laut ", dengan Ketua H. M. N. Manuar. Pada tanggal 31 Oktober 1963 sidang DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan menyetujui resolusi yang mendesak kepada Gubernur untuk menunjuk Penguasa Daerah bagi Tapin, Tabalong dan Tanah Laut.

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1964 diadakan serah terima kekuasaan kewedanan Tanah Laut dengan Bupati Banjar yang selanjutnya tanggal 9 September 1964 diresmikan berdirinya Kantor Persiapan Tingkat II Tanah Laut oleh Bapak Gubernur sekaligus melantik GT. M. Taberi sebagai kepala Kantor Persiapan.

Pada tanggal 24 April 1965 Badan persiapan yang ada diperbaharui dalam suatu musyawarah bertempat di Gedung Bioskop Sederhana Pelaihari yang dipimpin oleh A. Wahid dan berhasil menyusun Badan Persiapan Tingkat II yang baru dengan Ketua Umum R. Sugiarto dan Sekretaris Umum adalah A. Miskat.

Dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November 1965, Badan Persiapan mengadakan beberapa kali rapat dan pertemuan dalam rangka mempersiapkan menyambut lahirnya Kabupaten Tanah Laut yang sudah di ambang pintu.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Daswati II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah DR. Soemarno.

Dengan demikian tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya.

Geografi[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi 114°30'20 BT – 115°23'31 BT dan 3°30'33 LS - 4°11'38 LS dengan batas–batas administratif sebagai berikut :

Utara Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru
Selatan Laut Jawa
Barat Laut Jawa
Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km² (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan.

Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km².

Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar.

Wilayah Administrasi Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Secara administratif wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 5 kelurahan dan 130 desa. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut per kecamatan dirinci sebagai berikut:[30][31]

Kecamatan Takisung[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.01 Takisung
tidak ada
12
343
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Takisung.svg
63.01.01.2001 Banua lawas
63.01.01.2002 Tabanio
63.01.01.2003 Kuala Tambangan
63.01.01.2004 Takisung
63.01.01.2005 Gunung Makmur
63.01.01.2006 Banua Tengah
63.01.01.2007 Ranggang
63.01.01.2008 Pagatan Besar
63.01.01.2009 Batilai
63.01.01.2010 Ranggang Dalam
63.01.01.2011 Telaga Langsat
63.01.01.2012 Sumber Makmur

Kecamatan Jorong[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.02 Jorong
tidak ada
11
628
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Jorong.svg
63.01.02.2001 Sabuhur
63.01.02.2002 Jorong
63.01.02.2003 Asam-Asam
63.01.02.2004 Batalang
63.01.02.2005 Swarangan
63.01.02.2006 Muara Asam-Asam
63.01.02.2007 Alur
63.01.02.2008 Asri Mulya
63.01.02.2009 Karang Rejo
63.01.02.2010 Asam Jaya
63.01.02.2011 Simpang Empat Sungai Baru

Kecamatan Pelaihari[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.03 Pelaihari
5
15
379,45
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Pelaihari.svg
63.01.03.1001 Sarang Halang
63.01.03.1002 Karang Taruna
63.01.03.1003 Pelaihari
63.01.03.1004 Angsau
63.01.03.1005 Pabahanan
63.01.03.1006 Bumi Jaya
63.01.03.1008 Sungai Riam
63.01.03.1009 Tampang
63.01.03.1010 Telaga
63.01.03.1011 Panjaratan
63.01.03.1012 Atu-atu
63.01.03.1015 Panggung
63.01.03.1016 Tungkaran
63.01.03.1017 Ujung Batu
63.01.03.1020 Panggung Baru
63.01.03.1024 Ambungan
63.01.03.1025 Guntung Besar
63.01.03.1026 Kampung Baru
63.01.03.1027 Sumber Mulia
63.01.03.1029 Pemuda

Kecamatan Kurau[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.04 Kurau
tidak ada
11
127
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Kurau.svg
63.01.04.2001 Sungai Bakau
63.01.04.2002 Maluka Baulin
63.01.04.2003 Bawah Layung
63.01.04.2004 Tambak Sarinah
63.01.04.2005 Kali Besar
63.01.04.2006 Handil Negara
63.01.04.2007 Padang Luas
63.01.04.2008 Kurau
63.01.04.2017 Tambak Karya
63.01.04.2018 Raden
63.01.04.2019 Sarikandi

Kecamatan Bati-Bati[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.05 Bati Bati
tidak ada
14
234,75
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Bati-Bati.svg
63.01.05.2001 Benua Raya
63.01.05.2002 Bati-Bati
63.01.05.2003 Ujung
63.01.05.2004 Liang Anggang
63.01.05.2005 Bentok Kampung
63.01.05.2006 Bentok Darat
63.01.05.2007 Banyu Irang
63.01.05.2008 Nusa Indah
63.01.05.2009 Pandahan
63.01.05.2010 Padang
63.01.05.2011 Ujung Baru
63.01.05.2012 Sambangan
63.01.05.2013 Kait-kait
63.01.05.2014 Kait-kait Baru

Kecamatan Panyipatan[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.06 Panyipatan
tidak ada
10
336,00
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Panyipatan.svg
63.01.06.2001 Batu Tungku
63.01.06.2002 Panyipatan
63.01.06.2003 Kandangan Baru
63.01.06.2004 Kandangan Lama
63.01.06.2005 Batakan
63.01.06.2006 Kuringkit
63.01.06.2007 Tanjung Dewa
63.01.06.2008 Suka Ramah
63.01.06.2009 Batu Mulya
63.01.06.2010 Bumi Asih

Kecamatan Kintap[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.07 Kintap
tidak ada
14
537,00
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Kintap.svg
63.01.07.2001 Pandan Sari
63.01.07.2002 Kintap
63.01.07.2003 Kintapura
63.01.07.2004 Sungai Cuka
63.01.07.2005 Riam Adungan
63.01.07.2006 Muara Kintap
63.01.07.2007 Salaman
63.01.07.2008 Kintap Kecil
63.01.07.2009 Pasir Putih
63.01.07.2010 Sumber Jaya
63.01.07.2011 Bukit Mulia
63.01.07.2012 Kebun Raya
63.01.07.2013 Mekar Raya
63.01.07.2014 Sebamban Baru

Kecamatan Tambang Ulang[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.08 Tambang Ulang
tidak ada
9
160,75
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Tambang Ulang.svg
63.01.08.2001 Tambang Ulang
63.01.08.2002 Sungai Pinang
63.01.08.2003 Martadah
63.01.08.2004 Sungai Jelai
63.01.08.2005 Bingkulu
63.01.08.2006 Gunung Raja
63.01.08.2007 Pulau Sari
63.01.08.2008 Kayu Abang
63.01.08.2009 Martadah Baru

Kecamatan Batu Ampar[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.09 Batu Ampar
tidak ada
14
160,75
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Batu Ampar.svg
63.01.09.2001 Batu Ampar
63.01.09.2002 Gunung Mas
63.01.09.2003 Tajau Mulya
63.01.09.2004 Jilatan
63.01.09.2005 Durian Bungkuk
63.01.09.2006 Ambawang
63.01.09.2007 Damit
63.01.09.2008 Gunung Melati
63.01.09.2009 Bluru
63.01.09.2010 Pantai Linuh
63.01.09.2011 Damit Hulu
63.01.09.2012 Jilatan Alur
63.01.09.2013 Damar Lima
63.01.09.2014 Tajau Pecah

Kecamatan Bajuin[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.10 Bajuin
tidak ada
9
196,30
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Bajuin.svg
63.01.10.2001 Bajuin
63.01.10.2002 Sungai Bakar
63.01.10.2003 Ketapang
63.01.10.2004 Tirta Jaya
63.01.10.2005 Galam
63.01.10.2006 Pemalongan
63.01.10.2007 Kunyit
63.01.10.2008 Tebing Siring
63.01.10.2009 Tanjung

Kecamatan Bumi Makmur[sunting sumber]

Kode Kecamatan Kelurahan/Jumlah Desa/Jumlah Luas (Km²) Peta
63.01.11 Bumi Makmur
tidak ada
11
141,00
Lokasi Tanah Laut Kecamatan Bumi Makmur.svg
63.01.11.2001 Handil Babirik
63.01.11.2002 Kurau Utara
63.01.11.2003 Bumi Harapan
63.01.11.2004 Sungai Rasau
63.01.11.2005 Pantai Harapan
63.01.11.2006 Handil Suruk
63.01.11.2007 Handil Gayam
63.01.11.2008 Handil Birayang Atas
63.01.11.2009 Handil Birayang Bawah
63.01.11.2010 Handil Maluka
63.01.11.2011 Handil Labuan Amas


Peta Administratif Kabupaten Tanah Laut
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut

Lembaga Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Di Kabupaten ini ada 2 (dua) kelembagaan penting yang membentuk Pemerintahan Daerah, yaitu kelembagaan untuk pejabat politik, yaitu Kepala Daerah dan DPRD serta kelembagaan untuk pejabat karier yang terdiri dari perangkat daerah (Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain).

Bupati[sunting | sunting sumber]

Nama-Nama Bupati Kabupaten Tanah Laut 1966-2008

No Nama Masa Jabatan Keterangan
1 Gt. M. Tabri 1966 s/d 1967 Bupati
2 A. Syahril 1967 s/d 1972 Bupati
3 M. Roeslan 1972 s/d 1978 Bupati
4 Soemarsono PA 1978 s/d 1983 Bupati
5 Kamaruddin Dimeng 1983 s/d 1988 Bupati
6 Soepirman 1988 s/d 1992 Bupati
7 Drs. Fadhullah Thaib 1992 s/d 1993 Pj. Bupati
8 H. Totok Soewarto 1993 s/d 1998 Bupati
9 Drs. H. M. Danche R. Arsa 1998 s/d 2003 Bupati
10 Drs. H. Adriansyah 2003 s/d 2013 Bupati
11 H. Bambang Alamsyah, ST 2013 s/d 2018 Bupati
12 Drs. H. Sukamta 2018 s/d 2023 Bupati

Organisasi Perangkat Daerah[sunting | sunting sumber]

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk dan menyusun perangkat daerah terdiri dari:[32]

BENTUK KELEMBAGAAN ORGANISASI JUMLAH
Sekretariat Daerah
1
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1
Inspektorat
1
Dinas Daerah
19
Badan
4
Satuan Polisi Pamong Praja
1
Kecamatan
11
Staf Ahli Bupati
3

Sosial Budaya[sunting | sunting sumber]

Demografi[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah penduduk mencapai 324.283 jiwa, terdiri dari 166.526 jiwa laki-laki dan 157.757 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 89 jiwa/km² pada tahun 2016.

Adapun penduduk Tanah Laut menurut kecamatan 2010 yakni :

  • Kecamatan Pelaihari, 63.895 jiwa
  • Kecamatan Panyipatan, 21.151 jiwa
  • Kecamatan Takisung, 27.998 jiwa
  • Kecamatan Kurau, 11.578 jiwa
  • Kecamatan Bumi Makmur, 11.831 jiwa
  • Kecamatan Bati-Bati, 38.645 jiwa
  • Kecamatan Tambang Ulang, 14.925 jiwa
  • Kecamatan Bajuin, 15.957 jiwa
  • Kecamatan Batu Ampar, 23.233 jiwa
  • Kecamatan Jorong, 29.002 jiwa
  • Kecamatan Kintap, 38.118 jiwa

Suku bangsa[sunting | sunting sumber]

Penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi etnis Banjar dan Jawa. Selain itu terdapat pula etnis Madura, Sunda, Bugis, Tionghoa (Orang Cina Parit) dan lain-lain. Adapun keseluruhan suku bangsa yang ada di kabupaten ini antara lain:

  1. Suku Banjar: 142.731 jiwa
  2. Suku Jawa: 73.237 jiwa
  3. Suku Madura: 3.282 jiwa
  4. Suku Bukit: 585 jiwa
  5. Suku Bakumpai: 32 jiwa
  6. Suku Mandar: 49 jiwa
  7. Suku Sunda: 2.739 jiwa
  8. Suku lainnya: 5.268 jiwa

Objek wisata[sunting | sunting sumber]

Tempat tujuan wisata yang dapat dikunjungi di wilayah Kabupaten Tanah Laut antara lain:

No Nama Lokasi Jenis

Wisata

Aksesibilitas

(dari Kota

Pelaihari)

1 Pantai Takisung Takisung Pantai 22 Km
2 Pantai Batakan Batakan Pantai 40 Km
3 Pantai Swarangan Swarangan Pantai 41 Km
4 Pantai Batu Lima Kuala Tambangan Pantai 42 Km
5 Air Terjun Bajuin Sungai Bakar Alam 10 Km
6 Air Terjun Balangdaras Tanjung Alam 25 Km
7 Air Terjun Hamindrai Tanjung Alam 17 km
8 Air Terjun Habulu Tanjung Alam 18 km
9 Gunung Kayangan Ambungan Alam 6 km
10 Gunung Keramaian Ujung Batu Alam 9 km
11 Bukit Sanghiyang Gunung Makmur Alam 16 km
12 Kawasan Goa Marmer Sungai Bakar Alam 10 km
13 Goa macan/Liang Babau Tanjung Alam 19 km
14 Kerbau Rawa Benua Raya Alam 26 km
15 Benteng Tabanio Tabanio Sejarah 25 km
Didahului oleh:
Kawedanan Tanah Laut
Diteruskan oleh:
tidak ada

Koordinat: 3°50′44″LS 114°56′46″BT / 3,845584°LS 114,946019°BT / -3.845584; 114.946019


Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Republik Indonesia (1965). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965". Jakarta: Pemerintah Rebuplik Indonesia. 
  2. ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 2013-02-15. 
  3. ^ a b BPS (2017). Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2017. Pelaihari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. ISSN 0215-7144. 
  4. ^ a b Hindia Belanda (1851). Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië (dalam bahasa Belanda). Batavia: Lange & Co. 
  5. ^ Wappäus, Johann E. (1864). Handbuch der Geographie und Statistik für die gebildeten Stände: Handbuch der Geographie und Statistik von Asien (dalam bahasa Jerman). Leipzig: Hinrichs. 
  6. ^ Hindia Belanda (1884). De Indo-Nederlandsche wetgeving: Staatsbladen van Nederlandsch Indie (dalam bahasa Belanda). Batavia: H. M. Van Dorp & Co. 
  7. ^ a b c d e f g h i j k Lazardi (2017). "Kronologi Sejarah Pulau Kalimantan (45.000 SM - 2017 M)". Alanqa. 
  8. ^ a b Syahriansyah (2005). Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar. Kota Banjarmasin: IAIN Antasari Press. 
  9. ^ a b c Gunawan, Edy (2018). "Keberadaan Benteng Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan". Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
  10. ^ a b c Cahyono, M. Dwi (2016). "Benteng Tabanio". Patembayan Citralekha. 
  11. ^ East Indian Company (1816). Annual Directoey and Almanac (dalam bahasa Inggris). Batavia: A. M. Mubbard. 
  12. ^ a b Sanusi, Didi G. (2017). "Kemesraan Raffles Dan Hare, Sang Penguasa Banjarmasin". jejakrekam.com. 
  13. ^ Hindia Belanda (1839). Staatsblad van Nederlandsch Indie (dalam bahasa Belanda). 's-Gravenhage: Ter Drukkerij van A. D. Schingkel. hlm. 232. 
  14. ^ Hindia Belanda (1842). Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 15. Batavia: Landsdrukkerij. hlm. 67. 
  15. ^ Hindia Belanda (1843). Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 16. Batavia: Landsdrukkerij. hlm. 72. 
  16. ^ Hindia Belanda (1848). Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 21. Batavia: Landsdrukkerij. 
  17. ^ Hindia Belanda (1849). Staatsblad van Nederlandisch Indië (dalam bahasa Belanda). Batavia: Hindia Belanda. 
  18. ^ Fahmi, Ismail (2016). "HAJI BOEJASIN PAHLAWAN MUDA PENAKLUK FORT TABANIOW". ALGAZALIE. 
  19. ^ a b Wassink, G. (1863). Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (dalam bahasa Belanda). 10-11. Batavia: Lange & Co. 
  20. ^ Boudewijnse, J.; Soest, G. H. (1876). De Indo-Nederlandsche wetgeving: Staatsbladen van Nederlandsch Indie (dalam bahasa Belanda). 1. Batavia: H. M. Van Dorp & Co. 
  21. ^ Hindia Belanda (1868). Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 41. Batavia: Landsdrukkerij. hlm. 139. 
  22. ^ Hindia Belanda (1871). Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 44. Batavia: Landsdrukkerij. hlm. 195. 
  23. ^ Hollander, J. J. de (1869). Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, voor de kadetten van alle wapenen bestemd voor de dienst in die gewesten (dalam bahasa Belanda). Ter drukkerij van Broese & Comp., voor rekening van de Koninklijke Militaire Academie. hlm. 143. 
  24. ^ Hollander, Joannes Jacobus de (1874). Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlansch Oost-Indië ... (dalam bahasa Belanda). Koninklijke militaire academie. 
  25. ^ Hindia Belanda (1875). Staatsblad van Nederlandisch Indië (dalam bahasa Belanda). Batavia: Hindia Belanda. 
  26. ^ Porda, Herry; Anis, M. Zainal Arifin; Mansyur; Susanto, Heri (2013). Dari Distrik ke Kota Kecamatan: Menyusuri Jejak Kota Satui dalam Lintasan Sejarah. Banjarmasin: DNA Banjarmasin. 
  27. ^ a b Kutoyo, Sutoyo; Sutjiatiningsih, Sri, ed. (1977). Sejarah Daerah Kalimantan Selatan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
  28. ^ a b c Wajidi (2010). "Maluka, Kinrohosi, dan Romusha". Bubuhan Banjar. 
  29. ^ Gunawan, Edy (2018). "Tinggalan Industri Jepang Di Tanah Laut". Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
  30. ^ Kementerian Dalam Negeri (2017). "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (dalam bahasa indonesia). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. 
  31. ^ Pemda Tanah Laut (2017). "Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa". Pelaihari: Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
  32. ^ Pemda Tanah Laut (2016). "Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah". Pelaihari: Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.