Kabupaten Tanah Bumbu

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Tanah Bumbu)
Kabupaten Tanah Bumbu
كابوڤاتين تانه بومبو
LOGO KABUPATEN TANAH BUMBU.png
Motto: 
Bersujud
artinya: Bersih, jujur, dan adil
Peta
Kabupaten Tanah Bumbu كابوڤاتين تانه بومبو di Kalimantan
Kabupaten Tanah Bumbu كابوڤاتين تانه بومبو
Kabupaten Tanah Bumbu
كابوڤاتين تانه بومبو
Peta
Kabupaten Tanah Bumbu كابوڤاتين تانه بومبو di Indonesia
Kabupaten Tanah Bumbu كابوڤاتين تانه بومبو
Kabupaten Tanah Bumbu
كابوڤاتين تانه بومبو
Kabupaten Tanah Bumbu
كابوڤاتين تانه بومبو (Indonesia)
Koordinat: 3°27′15″S 115°42′13″E / 3.45413°S 115.70372°E / -3.45413; 115.70372
Negara Indonesia
ProvinsiKalimantan Selatan
Dasar hukumUU No. 2 Tahun 2002 tanggal 20 Maret 2002
Hari jadi08 April 2003 (umur 19)
Ibu kotaBatulicin
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
Pemerintahan
 • Bupatidr. H. M. Zairullah Azhar, M.Sc.
 • Wakil BupatiH. Muh. Rusli, S.Sos.
Luas
 • Total5.066,96 km2 (1,956,36 sq mi)
Populasi
 • Total325.346
 • Kepadatan64/km2 (170/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 95,10%
Hindu 2,41%
Kristen 2,36%
- Protestan 1,40%
- Katolik 0,96%
Kaharingan 0,09%
Buddha 0,03%
Konghucu 0,01%[2]
 • IPMKenaikan 71,00 (2021)
Tinggi[3]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode area telepon0518
Pelat kendaraanDA xxxx Z**
Kode Kemendagri63.10 Edit the value on Wikidata
DAURp 491.426.287.000,- (2020)[4]
Situs webwww.tanahbumbukab.go.id

Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Sebelumnya kabupaten ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru. Secara historis semula dinamakan Daerah Tingkat II Persiapan Tanah Bumbu Selatan.[5] Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.066,96 km² dan jumlah penduduk sebanyak 267.913 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010), dan pada tahun 2020, jumlah penduduk Tanah Bumbu berjumlah 325.346 jiwa.[2]

Ibu kota kabupaten terletak di kecamatan Batulicin, dan pusat pemerintahan kabupaten berada di kelurahan Gunung Tinggi yang dulunya bernama desa Pondok Butun. Adapun yang menjadi sentra kegiatan usaha dan ekonomi adalah kecamatan Simpang Empat, yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Batulicin.

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kabupaten Tanah Bumbu selalu merayakan hari jadinya pada tanggal 8 April setiap tahunnya. Nama historis yang pernah digunakan untuk menyebut daerah kabupaten ini adalah Tanah Koesan - 1879.[6]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sebelum Tahun 1888[sunting | sunting sumber]

Pada mulanya Tanah Boemboe adalah nama kolektif dari sebuah wilayah yang terdiri dari kerajaan Tjangtoeng dengan Boentar-laut, Bangkala-an, Sampanahan, Menoenggoel dan Tjengal. Ini terletak di pantai timur Kalimantan, memanjang dari Tjandjong Aroe (titik berbatu), pada 2° 7 ° 2. br., dan 116° 48' 0. L., ke sungai Serongga pada 3° 2' 2 br ., dan dibatasi), di utara, oleh Pasir, di timur, oleh Selat Makassar, di selatan, oleh Kussan, — dan di barat, oleh Bandjarmasin, yang dipisahkan oleh pegunungan Beratus atau Meratus.[7]

Tahun 1888[sunting | sunting sumber]

Poeloe Laut sejak tahun 1888 secara administratif dihitung sebagai milik wilayah Tanah Boemboelands, seperti Batoe Litjin, Pagatan dengan Koesan dan Sebamban; Namun pada awalnya, Tanah Bumbu ini hanya berarti lanskap di sekitar Teluk Kloempang (Tjantoeng, Boentar Laut dan Bangkalaän serta di sekitar Teluk Pamoekan, Sampanahan, Menoengoel dan Tjengal).[8]

Dari perbatasan barat daya dengan Tanah Laut (distrik Satoei) sekarang (sejak tahun 1888) dihitung di bawah Tanah Bumbu:

Dikelola oleh :

  1. Sebamban: Pangeran Sjarif Hasan
  2. Pagatan dan Koesan: Pangeran Mangkoe Boemi Daëng Machmud (akting untuk minoritas raja). TAHUNB. MYW. N. 0. I. 1888, TECHN. GED. 24san
  3. Batoe Litjin: Pangeran Sharif Achmad
  4. Poeloe Laut dan Sebuku: Pangeran Amir Hoesin
  5. Tjanjoeng dan Boentar Laut: Adji Darma
  6. Bangkalaän, Tjengal dan Menoengoel: Adji Mas Rawan
  7. Sampanahan: Pangeran Mangkoe Praboe Djaja

Bentang alam ini, bersama dengan kerajaan Pasir, membentuk divisi terpisah yang disebut: Pasir dan Tanah Boembuland di bawah kendali seorang pengendali yang berbasis di Kota Baroe di Poeloe Laut.

Batas antara negara-negara ini terutama ditentukan oleh daerah tangkapan air di sungai-sungai utama.

Jadi Pagatan dan Kusan menutupi daerah tangkapan air dari sungai dengan nama itu, dan lebih jauh lagi ke wilayah pantai selatan sampai Tanah Laut, dengan pengecualian jalur sempit milik Sebamban.

Bentang alam Batoe Litjin berisi cekungan Sungai Batoe Litjin, sehingga garis pemisah air antara Pagatan dan Koesan dan di utara dengan Sungai Tjantung membentuk batas; Sedangkan di sisi Selat Laut garis batas ini mencapai selat tersebut di sebelah selatan sepanjang sungai kecil Sekoempang dan di sebelah utara sepanjang sungai Saronga.

Tjantoeng disebut daerah Sungai Tjantoeng dan Boentar Laut adalah daerah utara Dewa (Tanjung Dewa), bersama-sama dikendalikan oleh satu kepala yang terletak di Tjantoeng.

Bangkalaän berisi daerah tangkapan air sungai Bangkalaän yang menghubungkan di utara dengan daerah tangkapan sungai Sampanahan, membentuk lanskap Sampanahan.

Di sebelah utara Sampanahan terhampar pemandangan Menoengoel, kembali meliputi wilayah Sungai Menoengal, dan terakhir Tjengal yang paling utara, yang selain merupakan daerah tangkapan air Sungai Tjengal yang mengalir ke Teluk Pamoekan. masih memanjang di sepanjang pantai dari Tandjong Merah (seberang Samalantakkan di pintu masuk Teluk Pamukan) sampai ke Tandjong Ares (Tanjung Aru), di mana perbatasan dengan Kerajaan Pasir dimulai.

Tiga lanskap Bankalaän, Menoengoel dan Tjengal berada di bawah satu kepala, yang biasanya berada di Tandjong Batoe di Teluk Kloempang.

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu termasuk dalam kawasan Tanah Bumbu yang lebih luas atau wilayah Kalimantan Tenggara. Sejak dahulu kala wilayah tenggara pulau Kalimantan bukanlah daerah tidak bertuan karena daerah ini juga sudah dihuni oleh penduduk asli Kalimantan, menurut Hikayat Banjar penduduknya terdiri orang Satui, orang Laut Pulau, orang Pamukan (Dayak Samihim) dan orang Paser maupun orang-orang Dayak Bukit yang tinggal di pegunungan Meratus. Orang Pamukan dan orang Paser masing-masing memiliki pemerintahan kerajaan sendiri-sendiri.

Di daerah Cantung terdapat sebuah lesung batu (yoni) yang menunjukkan adanya pengaruh agama Hindu memasuki wilayah ini pada zaman dahulu kala. Sebelum terjadinya migrasi suku Bugis ke wilayah ini, seluruh wilayah tenggara Kalimantan di bawah koordinator Adji Tenggal, penguasa Paser yang menjadi bawahan Sultan Banjar IV Mustain-Bilah/Marhum Panembahan. Pada abad ke-17 Sultan Banjar menguasai Kalimantan Tenggara untuk diperintah keturunannya yaitu Pangeran Dipati Tuha dengan nama Kerajaan Tanah Bumbu dengan wilayah awal mulanya meliputi daerah dari Tanjung Aru (batas wilayah Banjar dengan Paser) sampai Tanjung Silat.

Kronologi[sunting | sunting sumber]

1520-1546[sunting | sunting sumber]

  • Menurut Hikayat Banjar, ada beberapa daerah dari wilayah tenggara pulau Kalimantan yang takluk dan mengirimkan upeti kepada Raja Banjar Islam ke-1 Sultan Suriansyah (1520-1546) yang berkedudukan di Banjarmasin, daerah-daerah tersebut yaitu Satui, Laut Pulau, Pamukan dan Paser. Kesultanan Banjar menamakan kawasan pesisir dengan "Laut" yang terdiri atas Laut Pulau dan Laut Darat. Nama daerah-daerah yang turut mengirimkan upeti ditemukan dalam naskah Cerita Turunan Raja-raja Banjar dan Kotawaringin (disebut juga Hikayat Banjar 1):[9]

Pada masa itu daerah Kabupaten Tanah Bumbu termasuk ke dalam wilayah negeri Satui, salah satu negeri yang turut serta mengirim prajurit membantu Pangeran Samudera berperang melawan pamannya Pangeran Tumenggung (Raja Negara Daha terakhir).
Hikayat Banjar dan Kotawaringin menyebutkan:

Hikayat Banjar dan Kotawaringin menyebutkan:

Daerah-daerah yang takluk pada masa Sultan Suryanullah - Sultan Banjarmasin ke-1 disebutkan dalam Hikayat Banjar.[10]

1595-1642[sunting | sunting sumber]

  • Pada masa pemerintahan Raja Banjar Islam ke-4 Sultan Mustain Billah (Raja Maruhum Panambahan) mengutus menteri/duta besar Kiai Martasura ke negeri Makassar (Tallo-Gowa) untuk menjalin hubungan bilateral kedua negara pada masa I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud, Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa 1638-1654, ia meminjam ("menyewa") negeri Paser dan beberapa daerah lainnya termasuk daerah hunian suku Banjar - negeri Satui kepada Raja Banjar Marhum Panembahan (1595-1642) sebagai tempat berdagang. Peristiwa tersebut sebelum adanya Perjanjian Bungaya, hal ini menunjukkan pengakuan Makassar (Tallo-Gowa) mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah-daerah di wilayah sepanjang tenggara dan timur pulau Kalimantan. Pada masa itu Sultan Makassar terfokus untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di kepulauan Sunda Kecil. Namun setelah Perjanjian Bungaya (1667), Kesultanan Gowa dilarang oleh VOC-Belanda berdagang ke wilayah timur dan utara pulau Kalimantan.

Naskah Cerita Turunan Raja-raja Banjar dan Kotawaringin (disebut juga Hikayat Banjar 1) menyebutkan:

1660-1700[sunting | sunting sumber]

  • Orang Pamukan atau Suku Dayak Samihim dahulu telah memiliki kerajaan sendiri yaitu Kerajaan Pamukan yang telah dihancurkan oleh suatu serangan musuh dari luar dengan bukti sisa-sisa pemukiman mereka terdapat di Tanjung Kersik Itam. Setelah kejadian tersebut, orang Pamukan/Dayak Samihim meminta kepada Sultan Banjar untuk mengamankan wilayah itu dengan mendirikan pemerintahan (kerajaan) dan untuk mengantisipasi banyaknya pendatang dari luar memasuki daerah tersebut maka Pangeran Dipati Tuha putera Sultan Saidullah ditunjuk sebagai raja membawahi wilayah antara Tanjung Silat sampai Tanjung Aru yang dinamakan Kerajaan Tanah Bumbu dengan pusat pemerintahan di sungai Bumbu termasuk dalam Daerah Aliran Sungai Sampanahan. Pangeran Dipati Tuha kemudian digantikan puteranya Pangeran Mangu (Mangun Kesuma) sebagai Raja Tanah Bumbu berikutnya dan seorang putera lainnya Pangeran Citra (Citra Yuda) menjadi sultan negeri Kelua. Pangeran Mangu (1700-1740) kemudian digantikan putrinya, yaitu Ratu Mas. Ratu Mas (1740-1780) menikahi seorang pedagang dari Gowa bernama Daeng Malewa yang bergelar Pangeran Dipati; pasangan ini beranak Ratu Intan I dan Pangeran Layah, sedangkan dari selir Daeng Malewa berputra Pangeran Prabu[11] 1780, Kerajaan Tanah Bumbu dipecah menjadi wilayah selatan di bawah pemerintahan Ratu Intan I (keturunan Pangeran Dipati Tuha) yang dikenal sebagai Ratu Cantung dan Batulicin dan wilayah utara yang berpusat di Sampanahan di bawah pemerintahan Pangeran Prabu bergelar Sultan Sepuh. Ratu Intan I menikahi Sultan Anom dari Paser tetapi perkawinan ini tidak menghasilkan keturunan. Sedangkan Sultan Anom dengan selirnya memiliki keturunan yaitu Pangeran Muhammad, Andin Kedot, Andin Girok dan Andin Proah. Pangeran Layah menjadi penguasa Buntar Laut, ia memiliki kerurunan Gusti Cita dan Gusti Tahora.

1733[sunting | sunting sumber]

1787[sunting | sunting sumber]

1788[sunting | sunting sumber]

1789[sunting | sunting sumber]

  • Kedaulatan atas daerah Pasir dan Pulau Laut diserahkan VOC kembali kepada Sultan Banjar, Tahmidullah II.

1826[sunting | sunting sumber]

  • Pada tanggal 4 Mei 1826 (26 Ramadhan 1241 H), Sultan Banjar (Sultan Adam al-Watsiq Billah), menyerahkan wilayah tenggara dan timur Kalimantan beserta daerah lainnya kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

1844[sunting | sunting sumber]

  • Kasus Sebuli – Batulicin yaitu perompakan yang menyebabkan pertikaian Daeng Manggading yang dibantu Raja Pagatan dan Raja Sabamban dengan Aji Pati (Raja Bangkalaan) yang dibantu Pangeran Meraja Nata yang bermukim di Batulicin, mengakibatkan rumah-rumah orang Bugis di Batulicin dibakar.[13]
  • Pada tahun ini, distrik-distrik dalam onderafdeeling van Tanah Boemboe yaitu Pagatan, Kusan, Batulicin, Cantung dengan Buntar Laut, Bangkalaan, Sampanahan, Manunggul dan Cengal. Pada waktu itu Pulau Laut masih di bawah pemerintah pusat Kesultanan Banjar.

1845[sunting | sunting sumber]

  • Batulicin dan Pulau Laut berada di bawah pemerintah Kusan.[14] Penguasa Kusan kemudian pindah ke pulau Laut, dan akhirnya divisi Kusan digabung dengan Pagatan. Sabamban dibentuk belakangan. Wilayah kabupaten Tanah Bumbu hari ini merupakan gabungan wilayah bekas distrik (swapraja) pada masa kolonial Hindia Belanda tersebut, yaitu Batoe Litjin, Koessan, Pagatan dan Sabamban, serta Distrik Satui (tahun 1889 Satui masih merupakan bagian dari Afdeeling Tanah Laut). Jadi Kerajaan Pagatan hanya salah satu dari banyak kerajaan yang ada di Tanah Bumbu maupun Kalimantan Tenggara.[15]

1849[sunting | sunting sumber]

  • Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8[16]

Geografi[sunting | sunting sumber]

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara 2°52’ – 3°47’ Lintang Selatan dan 115°15’ – 116°04’ Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13(tiga belas) kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 5.066,96 km2 (506.696 ha) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan.[17]

Batas Wilayah[sunting | sunting sumber]

Batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

Utara Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Timur Kabupaten Kotabaru
Selatan Laut Jawa
Barat Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]

Berikut merupakan daftar Bupati Tanah Bumbu yang menjabat sejak pembentukannya pada tahun 2003.

No. Potret Bupati Partai Awal Akhir Periode Wakil Ref.
1 Bupati H. M. Zairullah Azhar.jpg Zairullah Azhar
(lahir 1954)
Partai Golkar 20 September 2005 20 September 2010 1
(2005)
Abdul Hakim
2 Mardani.bupati.jpg Mardani H. Maming
(lahir 1981)
PDI-P 20 September 2010 20 September 2015 2
(2010)
Difriadi Darjat [18]
17 Februari 2016 3 Juli 2018 3
(2015)
Sudian Noor [19][20]
3 Sudian,noor.bupati.jpg Sudian Noor
(lahir 1973)
PAN 8 Oktober 2018 17 Februari 2021 Ready Kambo
(2019–21)
[21][22]
4 Poster Bupati Zairullah Azhar.2020.jpg Zairullah Azhar
(lahir 1954)
PKB 26 Februari 2021 Petahana 4
(2020)
Muhammad Rusli [23]


Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam dua periode terakhir.[24][25]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
  PKB 5 Steady 15
  Gerindra 5 Kenaikan 16
  PDI-P 10 Kenaikan 13
  Golkar 3 Kenaikan 16
  NasDem 3 Penurunan 11
  PKS 1 Steady 11
  PPP 2 Penurunan 11
  PAN 2 Steady 12
  Hanura 3 Penurunan 10
  Demokrat 1 Penurunan 10
Jumlah Anggota 35 Steady 35
Jumlah Partai 10 Penurunan 8

Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 144 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 310.309 jiwa dengan luas wilayah 5.006,96 km² dan sebaran penduduk 62 jiwa/km².[26]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Status Daftar
Desa/Kelurahan
63.10.09 Angsana 9 Desa
63.10.01 Batulicin 2 7 Desa
Kelurahan
63.10.07 Karang Bintang 11 Desa
63.10.10 Kuranji 7 Desa
63.10.02 Kusan Hilir 1 34 Desa
Kelurahan
63.10.05 Kusan Hulu 21 Desa
63.10.08 Mantewe 12 Desa
63.10.04 Satui 16 Desa
63.10.06 Simpang Empat 2 10 Desa
Kelurahan
63.10.03 Sungai Loban 17 Desa
TOTAL 5 144

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Tanah Bumbu memiliki beberapa industri dan perusahaan tambang yang cukup besar, antara lain PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin dan PT. Arutmin Indonesia Tambang Satui yang berada di bawah manajemen PT. Arutmin Indonesia yang sahamnya sebagian dimiliki Bakrie melalui Bumi Resources. Kemudian perusahaan tambang biji besi antara lain; PT. Yiwan Mining, PT. Meratus Jaya Iron Steel, dan yang baru diresmikan pada awal Juli 2012 yakni PT. Batulicin Steel.

Seni Budaya[sunting | sunting sumber]

Rumah Adat Tanah Bumbu (Rumah Balai Bini).

Suku bangsa[sunting | sunting sumber]

Suku bangsa yang ada di daerah ini antara lain:

  1. Suku Banjar
  2. Suku Dayak Bukit
  3. Suku Bugis
  4. Suku Mandar
  5. Suku Jawa
  6. Suku Bali
  7. Suku Sunda
  8. Suku Tionghoa-Indonesia
  9. Suku Batak
  10. Suku Sasak

Lagu Daerah[sunting | sunting sumber]

Lagu daerah dari kabupaten ini antara lain:

Pariwisata[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah beberapa tempat Wisata di Tanah Bumbu

Makam Bersejarah[sunting | sunting sumber]

  • Makam Syekh Haji Muhammad Arsyad
  • Makam Pangeran Agung alias Adji Pati

Pantai Eksotis[sunting | sunting sumber]

Festival[sunting | sunting sumber]

Infrastruktur[sunting | sunting sumber]

Pelabuhan[sunting | sunting sumber]

Di wilayah Tanah Bumbu terdapat puluhan pelabuhan khusus untuk keperluan pengapalan batubara, biji besi dan sawit. Selain itu terdapat pelabuhan umum milik PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Kotabaru, serta pelabuhan penyeberangan milik PT. ASDP.

Rumah Sakit[sunting | sunting sumber]

  • Rumah sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor
  • Rumah Sakit Marina Permata

Transportasi[sunting | sunting sumber]

Akses transportasi dari dan ke Kabupaten Tanah Bumbu saat ini bisa dikatakan cukup lengkap. Jalur transportasi tersebut berpusat di Batulicin sebagai kota terbesar di Kabupaten Tanah Bumbu meliputi akses jalur darat, jalur laut, dan jalur udara.

A. Jalur Darat Tersedia berbagai macam angkutan darat dari dan menuju Batulicin saat ini diantaranya angkutan konvensional seperti Bus umum dan lain sebagainya. Perjalanan dari Banjarmasin ke Batulicin menggunakan jalur darat bisa di tempuh 5-6 jam.

B. Jalur Laut Batulicin juga memiliki beberapa pelabuhan besar untuk aktivitas bongkar muat barang dan penumpang diantaranya pelabuhan Samudera dan pelabuhan ASDP Batulicin. Pelabuhan-pelabuhan tersebut secara rutin melayani penumpang dan bongkar muat barang dari berbagai daerah di Indonesia.

C. Jalur Udara Kabupaten Tanah Bumbu juga memiliki bandara perintis yang cukup besar bernama Bandara Bersujud yang terletak di Batulicin. Bandara tersebut secara rutin telah melayani penumpang. Saat ini telah tersedia rute penerbangan dari dan ke Batulicin yang dilayani oleh maskapai Wings Air (Lion Air Group) dengan rute sebagai berikut: Banjarmasin - Batulicin - Makassar (PP).

Rencananya dalam waktu dekat ini maskapai Nam Air dari Sriwijaya Air Group juga akan terbang dari dan ke Batulicin.

Galeri[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka 2016"[pranala nonaktif permanen]
  2. ^ a b "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 29 Juli 2021. 
  3. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021" (pdf). www.bps.go.id. Diakses tanggal 8 Maret 2022. 
  4. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 29 Juli 2021. 
  5. ^ (Indonesia) Kalimantan Selatan (Indonesia). Biro Perentjanaan dan Pembangunan (1972). Data daerah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan (Indonesia). Biro Perentjanaan dan Pembangunan. hlm. 16. 
  6. ^ Indonesian History Info. "Administrative sub-divisions in Dutch Borneo, ca 1879". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-05. Diakses tanggal 2012-04-06. 
  7. ^ Schwaner, C.A.L.M. (1851). Historische, geografische en statistieke aanteekeningen betreffende Tanah Boemboe: aangetroffen onder de bij het Gouvernement van Nederlandsch-Indië berustende papieren van C.A.L.M. Schwaner. 1. hlm. 32. 
  8. ^ Dutch East Indies. Dienst van den Mijnbouw, Netherlands. Departement van Kolonien (1888). Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 17. J.G. Stemler. 
  9. ^ a b c d e Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar halaman 350, diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990.
  10. ^ (Indonesia) Poesponegoro, Marwati Djoened (1992). Sejarah nasional Indonesia: Jaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. PT Balai Pustaka. hlm. 86. ISBN 9794074098. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-11. Diakses tanggal 2016-10-25.  ISBN 978-979-407-409-1
  11. ^ guide2womenleaders (site). "Indonesia Sub-States". 
  12. ^ "Situs web Universitas Indonesia" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-01-18. Diakses tanggal 2011-08-10. 
  13. ^ Subiyakto (8 Maret 2008). "Perompakan: Sebuah Realitas Historis Abad XIX di Kalimantan Selatan". 
  14. ^ Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. 1. 
  15. ^ Indonesian History Info (situs). "Tanah Boemboe (atlas)". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-25. Diakses tanggal 2011-07-22. 
  16. ^ Google Book. "Staatsblad van Nederlandisch Indië, s.n., 1849". 
  17. ^ Pemkab Tanah Bumbu Diakses: 14 Oktober 2009.
  18. ^ https://www.tribunnews.com/election/2010/09/20/puan-hadiri-pelantikan-bupati-tanbu-kalsel
  19. ^ "Pelantikan Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Se-Kalimantan Selatan". Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 17 Februari 2016. Diakses tanggal 18 Mei 2022. 
  20. ^ "Terima SK Mendagri, Mardani H. Maming Resmi Tak Lagi Jabat Bupati, Terhitung Tanggal 3 Juli 2018". wartatanbu.co.id. 07-07-2018. Diakses tanggal 19-05-2022. 
  21. ^ Susanto, Denny (08-10-2018). "Wakil Bupati Tanah Bumbu Resmi Jadi Bupati". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 19-05-2022. 
  22. ^ Sitompul, Juven Martua (18-03-2019). "Ready Kambo Dilantik Jadi Wabup Tanah Bambu". medcom.id. Diakses tanggal 19-05-2022. 
  23. ^ Haswar, Andi Muhammad (26-02-2021). Dony Aprian, ed. "Ini Pesan Pj Gubernur Kalsel Usai Lantik 5 Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2020". Kompas.com. Diakses tanggal 16-04-2022. 
  24. ^ Perolehan Kursi DPRD Tanah Bumbu 2014-2019
  25. ^ Perolehan Kursi DPRD Tanah Bumbu 2019-2024
  26. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 5 Desember 2018. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]