Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu

Lambang Kabupaten Labuhanbatu Moto: Ika Bina En Pabolo
Peta lokasi Kabupaten Labuhanbatu di Sumatera Utara Koordinat:
Provinsi	Sumatera Utara
Hari jadi	17 Oktober 1945
Ibu kota	Rantau Prapat
Pemerintahan
- Bupati	H. Pangonal Harahap
- DAU	Rp. 520.457.519.000.-(2013)
Luas	2.562,01 km2
Populasi
- Total	462.191 jiwa
- Kepadatan	180,4 jiwa/km2
Demografi
- Agama	Islam 82.90% Protestan 13.99% Buddha 1.60% Katolik 1.50% Hindu 0.01%
- Kode area telepon	0624
Pembagian administratif
- Kecamatan	9
- Kelurahan	98
Simbol khas daerah
Situs web	www.labuhanbatukab.go.id

Masjid Al Ikhlas terletak di dalam kompleks Asrama Haji Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet.Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Geografi

Pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km² atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan , sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat 10 260 – 20 110 Lintang Utara dan 910 010 – 950 530 Bujur timur. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.562,01 km² dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008. Pada tahun 2003 Kabupaten ini menjadi salah satu daerah kabupaten/kota dengan ekonomi terbaik se-indonesia.

Batas wilayah

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Padang Lawas Utara
Barat	Kabupaten Labuhanbatu Utara
Timur	Kabupaten Rokan Hilir

Pendidikan

saat ini di kabupaten Labuhan batu memiliki setidaknya 239 Sekolah Dasar , 33 Sekolah Menengah Pertama dan 15 Sekolah Menengah Atas yang semuanya berstatus negeri menurut BPS kabupaten ini. serta 3 perguruan tinggi swasta yaitu : 1. Universitas Islam Labuhanbatu (UNISLA) 2. Universitas Al - Washliyah Labuhanbatu (UNIVA) 3. Yayasan Universitas Labuhanbatu (ULB)

Sejarah

Sebelum Zaman Penjajahan Belanda

Sistem pemerintahan kabupaten labuhanbatu sebelum penjajahan belanda adalah bersifat monarkhi. Kepala pemerintahan disebut sultan atau raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar bendahara paduka seri maharaja yang bertugas sebagai kepala pemerintahan sehari – hari (semacam perdana menteri). Selanjutnya di bawah bendahara paduka seri maharaja ada tumenggung yang menjadi jaksa merangkap kepala polisi, kemudian ada laksamana yaitu panglima angkatan laut / panglima perang. Dibawah laksamana ada hulu balang yaitu panglima angkatan darat, kemudian ada pula bentara kanan yang bertugas sebagai ajudan sultan dan bentara kiri yang menjadi penghulu istana dan penghulu bangsawan. Kesultanan atau kerajaan yang terdapat diwilayah pemerintahan kabupaten labuhanbatu pada waktu itu terdiri dari 4 (empat) kesultanan yaitu :

1. Kesultanan kota pinang berkedudukan di kota pinang.
2. Kesultanan kualuh berkedudukan di tanjung pasir.
3. Kesultanan bilah berkedudukan di negeri lama.
4. Kesultanan panai berkedudukan di labuhanbilik.

Zaman Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942 tentara dai nippon (jepang) menduduki seluruh wilayah indonesia. Selanjutnya pada tanggal 3 maret 1942 tentara jepang mendarat di perupuk (tanjung tiram), dari perupuk sebahagian tentara jepang tersebut melanjutkan gerakan untuk merebut kota tebing tinggi dan selanjutnya kota medan. Kemudian sebahagian lagi bergerak ke wilayah tanjung balai yang pada saat itu sebagai pusat pemerintahan afdeling asahan. Selanjutnya dari asahan (tanjung balai) menuju wilayah labuhanbatu untuk merebut kota rantauprapat. Pada masa penjajahan jepang sistem pemerintahan zaman hindia belanda tetap dilanjutkan , yaitu sistem pemerintahan zelf bestuur dan kekuasaan sultan / raja tetap berlangsung. Untuk memonitoring kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh sultan / raja, pemerintah jepang membentuk fuku bunsyuco. Disamping itu istilah – istilah pimpinan tingkatan pemerintahan diganti dari bahasa belanda menjadi bahasa jepang seperti :

1. Keresidenan diganti dengan syuu dan kepalanya disebut syuu cookan.
2. Regenshschap (kabupaten) diganti dengan ken dan kepalanya disebut dengan ken – coo.
3. Stadsgementhe (pemerintahan kota) diganti dengan si, kepalanya disebut dengan si – coo.
4. Kampung / desa disebut dengan ku, kepalnya disebut ku – coo.

Zaman Penjajahan Belanda

Secara pasti tidak diketahui kapan belanda masuk ke labuhanbatu. Dari berbagai keterangan yang dihimpun menyatakan bahwa belanda masuk ke labuhanbatu berkisar tahun 1825, namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan belanda ke labuhanbatu adalah setelah selesai perang paderi (berkisar tahun 1831). Pada tahun 1862, kesatuan angkatan laut belanda dibawah pimpinan “bevel hebee” datang kekampung labuhanbatu (di hulu kota labuhan bilik sekarang) melalui sungai barumun, di kampung labuhanbatu tersebut belanda membuat tempat pendaratan dari batu beton, lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan / persinggahan kapal – kapal, yang kemudian menjadi sebuah kampung (desa) yang lebih besar dan namanya disebut “pelabuhan batu”. Akhirnya nama pelabuhan batu ini dipersingkat sebutannya menjadi “labuhanbatu”. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah kabupaten labuhanbatu. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintahan kolonial belanda secara juridis formal menetapkan gouvernement bisluit nomor 2 tahun 1867 tanggal 30 september 1867, tentang pembentukan afdeling asahan yang meliputi 3 (tiga) onder afdeling yaitu :

1. Onder afdeling batu bara dengan ibu kota labuhan ruku.
2. Onder afdeling asahan dengan ibu kota tanjung balai.
3. Onder afdeling labuhanbatu dengan ibu kota kampung labuhanbatu.

Dengan demikian, secara administratif pada mulanya pemerintahan labuhanbatu adalah merupakan bagian dari wilayah afdeling asahan, pada masa itu afdeling dipimpin oleh seorang asisten residen (bupati), sedangkan onder afdeling dipimpin oleh seorang controleur (wedana). Controleur labuhanbatu pertama kali berkedudukan di kampung labuhanbatu , kemudian pada tahun 1895 dipindahkan ke labuhanbilik, tahun 1924 dipindahkan ke marbau, pada tahun 1928 dipindahkan ke aek kota batu dan pada tahun 1932 dipindahkan ke rantauprapat sampai indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945 kedudukan controleur belanda tetap berada di rantauprapat.

Setelah Proklamasi

Kekalahan jepang pada perang asia timur raya, yaitu jepang menyerah pada sekutu tanggal 15 agustus 1945, telah memberikan kesempatan kepada bangsa indonesia untuk merdeka sebagai bangsa yang berdaulat. Demikianlah maka pada tanggal 17 agustus 1945, kemerdekaan republik indonesia diproklamirkan oleh soekarno – hatta atas nama bangsa indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 agustus 1945, undang – undang dasar 1945 ditetapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia (ppki) sebagai undang – undang dasar negara republik indonesia. Kemudian dalam sidangnya tanggal 19 agustus 1945, oleh ppki dicapai kesepakatan pembagian wilayah republik indonesia dalam 8 (delapan) propinsi yaitu masing – masing : jawa barat, jawa tengah, jawa timur, sumatera, borneo, sulawesi, sunda kecil dan muluku. Propinsi dibagi dalam keresidenan yang dikepalai oleh residen, gubernur dan residen dibantu oleh komite nasional daerah, sedangkan kedudukan kota (gemeente) diteruskan. Pada tanggal 2 oktober 1945, mr. Teuku muhammad hasan diangkat menjadi gubernur sumatera, kemudian pada tanggal 3 oktober 1945, gubernur sumatera mengabarkan proklamasi kemerdekaan republik indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh utusan / wakil – wakil daerah. Selanjutnya utusan / wakil – wakil daerah kembali ke daerahnya masing – masing. Sesampainya di daerah masing – masing, utusan darah tersebut mengadakan pertemuan dengan pemuka – pemuka masyarakat di daerahnya masing – masing untuk membentuk komite nasional daerah. Pada tanggal 16 malam 17 oktober 1945, bertempat di rumah dinas kepala PLN rantauprapat, diadakan rapat dan secara resmi tanggal 17 oktober 1945 dibentuklah komite nasional daerah labuhanbatu dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Penasehat : Abdul Hamid.

Wakil penasehat : dr. Hidayat.

K e t u a : Abdul Rahman.

Wakil ketua : dr. Hidayat Setia Usaha

(Sekretaris) : Abu Tohir Harahap

Anggota :

1. Mardan
2. Aminurrasyid
3. M. Sarijan
4. Dahlan Ganafiah
5. Sutan Kadiaman Hutagalung
6. A. Manan Malik
7. M. Sirait
8. R. Sihombing
9. Djalaluddin Hatta
10. M. Kasah
11. Muhammad Din

Dalam rapat tersebut juga ditetapkan bahwa ketua (abdul rahman) sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Setelah terbentuknya komite daerah labuhanbatu maka pemerintahan swapraja di labuhanbatu yang ada pada waktu itu menjadi berakhir. Tugas dan tanggung jawab pemerintahan diambil alih dan dikuasai oleh komite nasional daerah. Dengan demikian maka pada tanggal 17 oktober 1945 secara resmi telah dibentuk pemerintahan di kabupaten labuhanbatu yang dijalankan oleh komite nasinal daerah. Adapun tugas pertama komite nasional daerah labuhanbatu adalah membentuk tim penerangan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat di kampung – kampung bahwa kemerdekaan negara republik indonesia telah diproklamirkan pada tanggal 17 agustus 1945. Dalam perkembangan berikutnya, jalannya pemerintahan di kabupaten labuhanbatu dilaksanakan oleh komite nasional daerah sampai dengan awal tahun 1946, kurang dapat berfungsi dengan baik. Hal ini sebagai akibat fokus pemikiran pada waktu itu lebih ditujukan untuk mempersiapkan perlawanan fisik kepada penjajah belanda yang selalu berupaya merebut kembali negara republik indonesia yang telah merdeka dan berdaulat sejak tanggal 17 agustus 1945. Pada bulan maret 1946, komite nasional daerah keresidenan sumatera timur mengadakan sidang pleno bertempat di jalan suka mulia nomor 13 medan, yang antara lain menetapkan : Komite nasional daerah berubah menjadi dewan (legislatif). Menetapkan sumatera timur menjadi 6 (enam) kabupaten masing – masing : kabupaten langkat, deli serdang, karo, simalungun, asahan dan labuhanbatu. Karena situasi yang semakin gawat pada waktu itu (menjelang agresi militer i), ibukota keresidenan sumatera timur pindah dari medan ke tebing tinggi, selanjutnya pada tanggal 26 juni 1946, dewan (legislatif) keresidenan sumatera timur bersidang di pabatu, menetapkan antara lain : mengangkat 6 (enam) orang bupati untuk 6 kabupaten di keresidenan sumatera timur yang baru dibentuk sekaligus pengangkatan para wedana di wilayah kabupaten tersebut. Salah seorang di antara 6 (enam) bupati yang diangkat tersebut adalah “ gouse gautama’ pimpinan taman siswa kisaran diangkat menajadi labuhanbatu yang pertama. Ketetapan dari dewan (legislatif) keresidenan sumatera timur dimaksud, selanjutnya dikukuhkan dengan surat keputusan gubernur sumatera timur pada tanggal 26 juni 1946 dan malam itu juga dibawa dan ditanda tangani di pematang siantar dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 juli 1946. Dengan demikian istilah bupati mulai digunakan sejak tanggal 1 juli 1946 di 6 (enam) kabupaten di sumatera timur termasuk di labuhanbatu. Sedangkan sekretaris pada waktu itu disebut dengan istilah komisi redaktur yang pertama sekali dijabat oleh “ tagor esra”. Antara tanggal 28 s/d 30 juni 1946. Dibentuk dewan (legislatif) kabupaten labuhanbatu dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Abdul Manan Malik

Wakil Ketua : Sordang Siregar

Sekretaris : Arifin Siregar

Anggota – anggota :

1. Abdul rahim ja’far.
2. Rusli sihombing.
3. Mardan
4. A. Mursyid ja’far.
5. Yakub daulay
6. H. Solehuddin
7. Abd. Wahid
8. Abd. Hakim yunus
9. Ibrahim yusuf.

Selanjutnya dalam suatu upacara sederahana di hadapan dewan kabupaten labuhanbatu dan undangan tanggal 2 juli 1946 bertempat di rumah dinas bupati labuhanbatu yang sekarang, diresmikanlah “gouse gautama” menjadi bupati labuhanbatu. Kemudian pada saat itu pula diumumkan para wedana (yang telah di sk – kan gubernur sumatera) untuk 4 (empat) kewedanaan yang baru dibentuk yaitu :

1. M. Sarijan wedana kualuh leidong.
2. Dahlan ganafiah wedana kota pinang.
3. M. Samin pakpahan wedana bilah
4. Usman efendi wedana panai.

Dengan ketetapan surat keputusan residen sumatera timur nomor 674 tanggal 12 september 1946 terhitung mulai tanggal 1 juli 1946 mengangkat para asisten wedana (camat) di labuhanbatu sebagai berikut :

1. M. Sono sebagai asisten wedana kualuh hulu di aek kanopan.
2. Amir bakti sebagai asisten wedana kualuh hilir di kampung mesjid.
3. Zainuddin zein sebagai asisten wedana aek natas di bandar durian.
4. Abdul hamid sebagai asisten wedana leidong di leidong.
5. Syarif nasution sebagai asisten wedana bilah hulu di rantauprapat.
6. H. Honein sebagai asisten wedana bilah hilir di negeri lama.
7. Sanusi siregar sebagai asisten wedana marbau di marbau.
8. Iskandar sebagai asisten wedana na. Ix – x di aek kota batu.
9. Mandjoling sebagai asisten wedana kota pinang di kota pinang.
10. Ramli sebagai asisten wedana sei kanan di langga payung.
11. Ahmad saleh sebagai asisten wedana tanjung medan di tolan.
12. Syah jauhari sebagai asisten wedana panai tengah di labuhanbilik.
13. Abdul madjid sebagai asisten wedana panai hilir di sei berombang.

Pada tanggal 10 desember 1948. Pembentukan kabupaten labuhanbatu disahkan dengan keputusan komisariat pemerintahan pusat (kompemsus) dengan nomor 89/kom/u yang wilayahnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sidangpleno komite nasional daerah keresidenan sumatera timur tanggal 19 juni 1946.

Kecamatan

Pangeran Panai di istananya pada masa Hindia Belanda

Pada mulanya jumlah kecamatan di kabupaten ini adalah 22 kecamatan. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka jumlah kecamatan di kabupaten ini menjadi 9 kecamatan. Berikut nama-nama kecamatan tersebut:

• Bilah Barat
• Bilah Hilir
• Bilah Hulu
• Panai Hilir
• Panai Hulu
• Panai Tengah
• Pangkatan
• Rantau Selatan
• Rantau Utara

Pemekaran

Sejak 24 Juni 2008, jumlah kecamatan di kabupaten Labuhanbatu berkurang dengan adanya pemekaran dari kabupaten ini, yaitu melalui pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara

• Aek Kuo
• Aek Natas
• Kualuh Hilir
• Kualuh Hulu
• Kualuh Leidong
• Kualuh Selatan
• Marbau
• Na IX-X

Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

• Kampung Rakyat
• Kota Pinang
• Silangkitang
• Sei Kanan
• Torgamba

Objek wisata di Kabupaten Labuhan Batu

• Pemandian Alam Aek Pala, di Kecamatan Bilah Barat
• Air Terjun Linggahara (Air Terjun Baru) di Kecamatan Rantau Selatan
• Pulau Sikantan di Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu

Referensi

Lihat pula

• Kabupaten Labuhanbatu Utara
• Kabupaten Labuhanbatu Selatan