Kabupaten Intan Jaya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Kabupaten Intan Jaya

Peta lokasi Kabupaten Intan Jaya
Koordinat:
Provinsi Papua
Dasar hukum UU RI Tahun 2008 No. 54
Tanggal Peresmian 29 Oktober 2008
Ibu kota Sugapa
Pemerintahan
 - DAU Rp. 557.179.679.000.-(2013)[1]
Luas 3.922,02 km2
Populasi
 - Total 41.163 jiwa (2007)776
 - Kepadatan 10,5 jiwa/km2
Demografi
Pembagian administratif
 - Kecamatan 6
Simbol khas daerah

Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Daerah ini dulunya pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada tanggal 29 Oktober 2008.

Deskripsi[sunting | sunting sumber]

Peta Kabupaten Intan Jaya
Peta Infrastruktur Kabupaten Intan Jaya (2012).gif
Kantor Bupati Intan Jaya
Intan Jaya, Papua
Kondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya

Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Daerah ini dulunya menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada tanggal 29 Oktober 2008.

Kabupaten Intan Jaya yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Paniai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Intan Jaya, dengan perhitungan waktu pemekaran sekitar 1.5 tahun.

Dengan Undang-Undang nomor 54 tahun 2008 ini dibentuk Kabupaten Intan Jaya di wilayah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian Kedua Cakupan Wilayah Pasat 3 Kabupaten Intan Jaya Derasa( dari sebagian wilayah Kabupaten Paniai yang terdiri atas cakupan wilayah: Distrik Sugapa; Distrik Homeyo; Distrik Wandai; Distrik Biandoga; Distrik Agisiga; dan Distrik Hitadipa.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan (service delivery) Pemerintah Daerah kepada masyarakat (social community) agar lebih efisien dan responsif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing­masing daerah.

Pemekaran wilayah ini secara normatif diarahkan dan ditujukan sama dengan diterapkannya otonomi daerah. Cara yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, tetapi masih berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menjadi penting agar Kabupaten Intan Jaya dapat tergambar dengan sesungguhnya secara komprehensif dengan data dan informasi yang dituangkan dalam buku Profit Kabupaten Intan Jaya ini nantinya akan bermanfaat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Intan Jaya.

Batas Wilayah[sunting | sunting sumber]

Kampung/desa per distrik[sunting | sunting sumber]

No. Distrik Kampung/Desa
1 Agisiga Agisiga,Mbamogo, Pugusiga, Tousiga, Unabundaga
2 Biandoga Biandoga, Bugalaga, Danggatadi, Kalawa, Yagaito, Yanei
3 Hitadipa Wabui, Zanaba, Kulapa, Pugisiga, Balamai
4 Homeyo Bilai I, Bilai II, Degesiga, Kendetapa, Kobae, Mapa, Maya, Pogapa, Selemama, Zomban Doga
5 Sugapa Bilogai, Emondi, Jalai, Mamba, Mindau, Puyagiya, Ugimba, Yokatapa, Yoparu
6 Wandai Sabisa

Iklim[sunting | sunting sumber]

Letak geografis Kabupaten Intan Jaya yang berada di dataran tinggi menyebabkan suhu udara yang rendah di wilayah tersebut. suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius dimana suhu tertinggi terjadi pada bulan April yaitu 28.8 derajat Celcius sedangakn suhu terendah pada bulan september adalah 9.2 derajat celcius. Kabupaten Intan Jaya mempunyai Batas Wilayah :

Iklim dan Curah hujan Kabupaten Intan Jaya Curah hujan di kabupaten Intan Jaya Sangat dipengaharui oleh letak geografisnya yangb berda di lereng pegunungan. Berdasarkan tabel curah hujan berikut ini rata rata curah hujan terbesar di bulan September dan terendah di bulan Desember.

Daerah-daerah otonomi yang diresmikan pada tanggal yang sama[sunting | sunting sumber]

  1. Kabupaten Mesuji di Lampung.
  2. Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung.
  3. Kabupaten Pringsewu di Lampung.
  4. Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara.
  5. Kabupaten Nias Utara di Sumatera Utara.
  6. Kabupaten Nias Barat di Sumatera Utara.
  7. Kabupaten Tambrauw di Papua Barat.
  8. Kabupaten Pulau Morotai di Maluku Utara.
  9. Kabupaten Intan Jaya di Papua.
  10. Kabupaten Deiyai di Papua.
  11. Kabupaten Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur.
  12. Kota Tangerang Selatan di Banten.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 2013-02-15. 

!-- --