Kabupaten Kepulauan Talaud

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Kabupaten Kepulauan Talaud
Logo Kabupaten Kepulauan Talaud.jpg
Lambang
Motto: 
Sansiote Sampate Pate
Lokasi Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Talaud.svg
Kabupaten Kepulauan Talaud is located in Sulawesi
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Kepulauan Talaud is located in Indonesia
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Kepulauan Talaud
Koordinat: 4°18′42″N 126°46′51″E / 4.31178°N 126.78085°E / 4.31178; 126.78085
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Utara
Tanggal peresmian10 April 2002
Dasar hukumUU Nomor 8 Tahun 2002
Ibu kotaMelonguane
Pemerintahan
 • BupatiElly Engelbert Lasut. ME
 • Wakil BupatiDrs. Moktar Arunde Parapaga
Luas
 • Total1.251,02 km2 (483,02 sq mi)
Populasi
 • Total100,521 jiwa
 • Kepadatan76/km2 (200/sq mi)
Demografi
 • AgamaKristen 96,69%
- Protestan 93,75%
- Katolik 2,93%
Islam 3,02%
Kepercayaan 0,28%
Hindu 0,01%[2]
Zona waktuWITA (UTC+08:00)
Kode telepon+62 (433)
Kode Kemendagri71.04 Edit the value on Wikidata
Jumlah kecamatan19 kecamatan
Jumlah kelurahan11 kelurahan
Jumlah desa142 desa
DAURp 520.616.254.000,- (2020)[3]
IPMKenaikan 69,40 (2020)
( Sedang )[4]
Bandar udaraBandar Udara Melonguane, Bandar Udara Miangas
Situs webwww.talaudkab.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan ibu kota Melonguane, Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2002. Kabupaten Kepulauan Talaud terletak di Bagian utara Pulau Sulawesi. Wilayah ini adalah kawasan paling Utara di Indonesia Timur, berbatasan langsung dengan daerah Davao del Sur, Mindanao, Filipina di bagian Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 100.521 jiwa pada akhir tahun 2020.[1]

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 km² (95,24%) dan luas wilayah daratan 1.251,02 km². Terdapat tiga pulau utama di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan. Serta Pulau - Pulau kecil lainnya yang Masuk Kedalam Kriteria Daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan ) baik yang di huni maupun yang tidak berpenghuni antara lain, Pulau Miangas, Kakorotan, Marampit Karatung, Mangupun, Malo, Intata, Garat, Saraa, Nusa Topor, dan pulau Karang Napombalu.

Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud masih termasuk daerah tertinggal di Indonesia dan sebagian wilayah masih terisolir karena faktor Geografis dengan berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial budaya, perhubungan, telekomunikasi dan informasi serta pertahanan keamanan.

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]

No Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Prd. Wakil Bupati Ket.
Drs.
Frits Tumimbang
2002
2004
[ket. 1]
1
Dr.
Elly Engelbert Lasut
M.E.
2004
2009
1
Jimmy Jacob Bee
S.E.
2009
2010
2
Drs.
Constantin Ganggali
M.E.
[5]
2
Drs.
Constantin Ganggali
M.E.
1 September 2010
21 Juli 2014
[ket. 2]
Ir.
Jemmy Gagola
23 Nopember 2013
5 Desember 2013
[ket. 3]
3
Bupati Kep. Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.jpg Sri Wahyumi Maria Manalip
S.E.
21 Juli 2014
12 Januari 2018
3
Petrus Simon Tuange
S.Sos., M.Si.
[8]
[ket. 4]
Wakil Bupati Kepulauan Talaud Petrus Simo Tuange.jpg Petrus Simon Tuange
S.Sos., M.Si.
13 Januari 2018
20 Juli 2019
-
Ir.
Adolf S. Binilang
M.E.
21 Juli 2019
25 Februari 2020
-
4
Dr.
Elly Engelbert Lasut
M.E.
26 Februari 2020
"PETAHANA"
4
Drs. Moktar Arunde Parapaga
Keterangan
  1. ^ Penjabat bupati
  2. ^ Sempat menjabat sebagai pelaksana tugas (plt.) bupati menggantikan Elly Lasut yang dinonaktifkan, kemudian dilantik sebagai bupati definitif[6]
  3. ^ Pelaksana tugas (plt.) bupati menggantikan Ganggali yang cuti kampanye selama 11 hari kerja.[7]
  4. ^ Diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan karena melakukan perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat) dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 tanpa izin Menteri Dalam Negeri[9]

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
  Gerindra 4 Penurunan 2
  PDI-P 6 Penurunan 5
  Golkar 3 Steady 3
  NasDem 4 Steady 4
  Berkarya (baru) 3
  PKS 1 Penurunan 0
  Perindo (baru) 1
  PAN 0 Kenaikan 1
  Hanura 2 Penurunan 1
  Demokrat 2 Kenaikan 3
  PKPI 3 Penurunan 2
Jumlah Anggota 25 Steady 25
Jumlah Partai 8 Penurunan 10


Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 19 kecamatan, 11 kelurahan, dan 142 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 100.753 jiwa dengan luas wilayah 1.240,40 km² dan sebaran penduduk 81 jiwa/km².[10][11]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Status Daftar
Desa/Kelurahan
71.04.02 Beo 3 3 Desa
Kelurahan
71.04.18 Beo Selatan 7 Desa
71.04.14 Beo Utara 2 6 Desa
Kelurahan
71.04.09 Damau 8 Desa
71.04.08 Gemeh 15 Desa
71.04.04 Essang 8 Desa
71.04.19 Essang Selatan 9 Desa
71.04.06 Kabaruan 12 Desa
71.04.12 Kalongan 5 Desa
71.04.01 Lirung 3 4 Desa
Kelurahan
71.04.07 Melonguane 3 10 Desa
Kelurahan
71.04.16 Melonguane Timur 6 Desa
71.04.13 Miangas 1 Desa
71.04.17 Moronge 6 Desa
71.04.05 Nanusa 9 Desa
71.04.15 Pulutan 5 Desa
71.04.03 Rainis 11 Desa
71.04.11 Salibabu 6 Desa
71.04.10 Tampan' Amma 11 Desa
TOTAL 11 142

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe menurut UU No. 8 tahun 2002. Kabupaten Kepulauan Talaud dibagi dalam 19 kecamatan, 11 kelurahan, 142 desa. Ibu kota kabupaten yaitu Melonguane terletak di sisi selatan pulau Karakelang.

Kependudukan[sunting | sunting sumber]

Keadaan penduduk sampai dengan tahun 2018 berjumlah 91.599 jiwa. Laki-laki berjumlah 46.639 jiwa dan perempuan berjumlah 44.906 jiwa. Jumlah KK miskin adalah 8.680 (9,50%), dan jumlah pencari kerja Laki laki 7.832 orang, Perempuan 6990 orang total 14.822 orang (Bps Kab. Kepulauan Talaud dalam angka 2018). Dan pada akhir tahun 2020 kabupaten Kepulauan Talaud berpenduduk 100.521 jiwa, dengan kepadatan 94 jiwa/km2.[1]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Kondisi pendidikan dilihat dari jumlah prasarana yakni:

  • TK 84 Unit
  • SD 114 Unit
  • SMP 30 Unit
  • SMU 9 Unit
  • SMK 7 Unit
  • SD/SMP Satu Atap 7 Unit
  • Perguruan Tinggi 2 Unit, yaitu:
    • Universitas Terbuka
    • Community College

Kesehatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Kepulauan Talaud telah memiliki fasilitas kesehatan berupa 2 unit RSUD tipe C di Melonguane dan Gemeh, memiliki 21 unit Puskesmas, 36 unit puskesmas pembantu (pustu), 22 unit Poskedes, 163 unit Posyandu. Jumlah Fasilitas dan tenaga medis sangat terbatas.

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, yang dinyatakan melalui Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Kontan (PDRB) dan Domestik Regional Bruto berlaku [DRB ADHB) Kabupaten Kepulauan Talaud, meningkat dari tahun ke tahun. PDRB atas harga berlaku meningkat lebih cepat dibanding atas harga konstan. Keadaan ini mengindikasikan peningkatan harga barang dan jasa ditingkat produsen lebih cepat dibanding produksi barang dan jasa bersangkutan.

Secara umum, Perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018 tumbuh positif. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya ialah sektor bangunan sebesar 14,56 persen, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,38 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,43 persen. Sedangkan sektor yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor pertanian sebesar 4,05 persen. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara sebesar 6,47 persen, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 6,21 persen masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud terus bekerja keras untuk tidak semakin tertinggal dari daerah lain yang terus melaju pesat.

sebelumnya dari kontribusi sektor terbesar sampai terkecil dan asumsi sektor ini akan dibagi dalam 3 kelompok: – Kelompok sektor primer, terdiri dari sektor pertanian serta sektor perdagangan dan penggalian. – Kelompok sektor sekunder, terdiri dari 3 sektor, masing-masing sektor industri pengolahan, kemudian sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan. – Kelompok sektor tersier, terdiri dari empat sektor yaitu: sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta.

Transportasi[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c "Kabupaten Kepuluan Talaud Dalam Angka 2021" (pdf). www.talaudkab.bps.go.id. hlm. 8, 45. Diakses tanggal 16 Juni 2021. 
  2. ^ "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 16 Juni 2021. 
  3. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 16 Juni 2021. 
  4. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 16 Juni 2021. 
  5. ^ "Gubernur Sulut Lantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud". beritamanado.com. 21 Juli 2009. Diakses tanggal 24 Desember 2016. 
  6. ^ Setiawan, Agus, ed. (1 September 2010). "Ganggali Resmi Plt Bupati Talaud". AntaraNews Manado. Diakses tanggal 24 Desember 2016. 
  7. ^ Kumajas, Jootje (27 November 2013). Bilulu, Guntur, ed. "Gubernur Sulut tunjuk Gagola Plt. Bupati Talaud". AntaraNews Manado. Diakses tanggal 24 Desember 2016. 
  8. ^ "Sarundajang Lantik Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud". seputarsulut.com. 21 Juli 2014. Diakses tanggal 24 Desember 2016. 
  9. ^ Warouw editor-first=, Valentino (12 Januari 2018). "Ini Alasan Kemendagri Copot Bupati Cantik Talaud". SindoNews. Diakses tanggal 15 Januari 2018. 
  10. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  11. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  12. ^ Resmikan Bandara Miangas, Sulawesi Utara Diarsipkan 2018-09-25 di Wayback Machine. - PresidenRI.go.id - 19 Oktober 2016.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]