Kabupaten Kepulauan Anambas
 Lambang Kabupaten Kepulauan Anambas كابوڤاتين كڤولاوان انامبس
| |
| {{{peta}}} Peta lokasi Kabupaten Kepulauan Anambas كابوڤاتين كڤولاوان انامبس di Kepulauan Riau Koordinat: | |
| Provinsi | Kepulauan Riau |
| Dasar hukum | UU No. 33 Tahun 2008 |
| Ibu kota | Terempa |
| Pemerintahan | |
| -Bupati | Drs. Abdul Haris |
| -Wakil Bupati | Wan suhendra |
| APBD | |
| -DAU | Rp. 233.124.880.000.-(2013)[1] |
| Luas | 590,14 km2 |
| Populasi | |
| -Total | 45.326 jiwa (2015)[2] |
| -Kepadatan | 76,81 jiwa/km2 |
| Demografi | |
| -Agama | Islam 92.96% Budha 2.50% Katolik 2.37% Kristen Protestan 2.15% Hindu 0.02%[3] |
| Pembagian administratif | |
| -Kecamatan | 7 |
| -Kelurahan | 2 |
| -Desa | 52 |
| Simbol khas daerah | |
| Situs web | www.anambaskab.go.id/ |
Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibukotanya adalah Terempa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna.
Daftar isi
Geografis[sunting | sunting sumber]
Batas wilayah[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
| Utara | Laut Natuna Utara |
| Selatan | Kepulauan Tambelan |
| Barat | Laut Tiongkok Selatan |
| Timur | Laut Natuna |
Sejarah[sunting | sunting sumber]
Masa Pendudukan Belanda[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah menjadi pusat kewedanaan yakni berpusat di Tarempa. Ketika itu, Tarempa adalah pusat pemerintahan di pulau tujuh termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebut district dan Jemaja wilayahnya disebut Onderdistrict dengan ibukota Letung. Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam Wilayah Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 Kewedanaan sebagai berikut:
- Kewedanaan Tanjungpinang, meliputi Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
- Kewedanaan Karimun, meliputi wilayahKecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
- Kewedanaan Lingga, meliputi Lingga, Singkep dan Senayang.
- Kewedanaan Pulau Tujuh, meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan, Bungguran Barat dan Bungguran Timur.
Masa Kemerdekaan Indonesia[sunting | sunting sumber]
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP / 247 / 5/ 1965, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus. Berdasarkan Undang-Undang No. 53. Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Natuna terdiri atas 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bungguran Timur, Bungguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.
Sejarah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), yang hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Riau juga telah dimekarkan menjadi 6 Kabupaten/Kota lainnya, yaitu :
Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang hingga tahun 2008 menjadi 17 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bungguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Timur, Siantan Selatan, Jemaja Timur dan Siantan Tengah. Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom tersendiri.
Melalui perjuangan panjang, Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang-Undang No.33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Ditambah dengan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2008 dengan cakupan wilayah administrasi Desa Air Asuk, Desa Air Sena dan Desa Teluk Siantan.
Pemerintahan[sunting | sunting sumber]
Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar Bupati Kepulauan AnambasDaftar Bupati Kepulauan Anambas
Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan AnambasKecamatan[sunting | sunting sumber]
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan AnambasKabupaten Kepulauan Anambas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Natuna yang terdiri atas kecamatan berikut ini;
- Kecamatan Siantan
- Kecamatan Palmatak
- Kecamatan Siantan Timur
- Kecamatan Siantan Tengah
- Kecamatan Siantan Selatan
- Kecamatan Jemaja Timur
- Kecamatan Jemaja
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 2013-02-15.
- ^ "Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2016", diakses 13 Agustus 2017
- ^ "Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2016", diakses 13 Agustus 2017
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
- "Kunjuang Virtual ke Anambas". Semuanya tentang Anambas.
Pusat pemerintahan: Kota Tanjungpinang | ||
| Kabupaten |  | |
| Kota | ||
Lihat pula Daftar kabupaten dan kota Indonesia | ||
