Kabupaten Buton Selatan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabupaten Buton Selatan
Pemandangan dari Pulau Siompu
Pemandangan dari Pulau Siompu
Peta
Kabupaten Buton Selatan di Sulawesi
Kabupaten Buton Selatan
Kabupaten Buton Selatan
Peta
Kabupaten Buton Selatan di Indonesia
Kabupaten Buton Selatan
Kabupaten Buton Selatan
Kabupaten Buton Selatan (Indonesia)
Koordinat: 5°34′00″S 122°42′00″E / 5.56667°S 122.7°E / -5.56667; 122.7
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Tenggara
Tanggal berdiri23 Juli 2014
Dasar hukumUU Nomor 16 Tahun 2014
Ibu kotaBatauga
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
Pemerintahan
 • BupatiLa Ode Budiman (Pj)
Luas
 • Total510 km2 (200 sq mi)
Populasi
 • Total99.173
 • Kepadatan190/km2 (500/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 99,95%
Kristen 0,05%[1]
 • IPMKenaikan 64,93 (2020)
Sedang[2]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode BPS
7415 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon93752
Pelat kendaraanDT xxxx W*
Kode Kemendagri74.15 Edit nilai pada Wikidata
DAURp 381.524.713.000.- (2020)[3]
Situs webbutonselatankab.go.id

Kabupaten Buton Selatan atau disingkat Busel merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014 menjelang akhir kepengurusan DPR RI periode 2009-2014.[4] Alasan pemekaran kabupaten ini salah satunya karena akses yang menghambat pelayanan. Ibukota kabupaten Buton Selatan berada di kecamatan Batauga.[5]

Sejak pemekaran Kota Baubau pada tahun 2001, ibu kota kabupaten Buton dipindahkan ke Pasarwajo. Akses menuju Pasarwajo bagi masyarakat Buton Selatan harus melalui Kota Baubau terlebih dahulu karena belum ada akses langsung dari wilayah Buton Selatan ke Pasarwajo. Terlebih beberapa daerah di Buton Selatan merupakan pulau-pulau yang terpisah dari Pulau Buton, seperti Pulau Kadatua, pulau Siompu, dan Pulau Batu Atas, pulau paling selatan di Sulawesi Tenggara yang berdekatan dengan wilayah perairan Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten Buton Selatan sebagian besar wilayahnya terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi, serta pulau ke-130 terbesar di dunia.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Buton Selatan telah eksis sejak zaman Kerajaan dan Kesultanan Buton. Dalam Undang-Undang Martabat Tujuh (sekitar tahun 1610), yakni undang-undang Kesultanan Buton pada masa Sultan Buton ke-4, disebutkan daerah-daerah Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terdiri atas 72 kadie yang diduduki oleh 30 menteri dan 40 bobato. Sedangkan sisanya menandakan kaum yang memegang pemerintahan di pusat. Dari 70 bagian tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian besar yakni Pale Matanayo dan Pale Sukanayo.[6] Di wilayah Pale Matanayo, Menteri Baluwu mengepalai Rongi, Sempa-Sempa, Tambunaloko, dan Kaindea (Distrik Sampolawa) dan Kaoengkeongkea (Distrik Pasarwajo) dengan nama kesatuannya Lapandewa.

Selanjutnya Menteri Ketapi di Busoa (Distrik Batauga), Lakina Tobe-Tobe di Tobe-Tobe (Distrik Batauga), dan Lakina Batauga di Batauga (Distrik Batauga).[6] Di wilayah Pale Sukanayo, Menteri Peropa di Wabula dan Wasuemba (Distrik Sampolawa), Warugana (Distrik Batauga), dan Ballo (Kabaena). Kemudian Menteri Gama di Lipu, Kaufe, Kapea, dan Banabungi (di pulau Kadatua) yang masuk pada Distrik Batauga dan Wakoko Distrik Pasarwajo. Menteri Siompu di Biwina-pada, Molona, Kaimbulawa, dan Lontoi (terdapat di Pulau Siompu) di Distrik Batauga. Selanjutnya Menteri Lantongau di Katokobari (Distrik Mawasangka) dan Saumolewa (Distrik Sampolawa), Lakina Bola di Lakulepa dan Rano (Distrik Batauga), Lakina Sampolawa di Katilombu Uwe-bonto, dan Mambulu (Distrik Sampolawa), Lakina Kambe-Kambero (Distrik Batauga), Lakina Labalawa (Distrik Batauga), Lakina Lawele di Lawele (Distrik Batauga), dan Lakina Laompo di Laompo (Distrik Batauga).[6]

Geografi[sunting | sunting sumber]

Batas Wilayah[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara berbatasan dengan wilayah berikut:

Utara Kota Baubau dan Kabupaten Buton
Timur Kabupaten Buton dan Laut Flores
Selatan Laut Flores dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Barat Laut Flores

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah daftar Bupati Buton Selatan secara definitif sejak tahun 2017 pasca pemekaran Kabupaten Buton Selatan dari Kabupaten Buton.

Nomor urut Bupati Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1 Agus Feisal Hidayat
Non Partai 22 Mei 2017 25 Mei 2018 1 tahun, 3 hari 1
(2017)
La Ode Arusani [Ket. 1]
[7]
2 La Ode Arusani
(lahir 1975)
PDI-P 31 Desember 2019 22 Mei 2022 2 tahun, 142 hari Lowong [8]
Catatan
  1. ^ Ditahan oleh KPK.


Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan sejak pembentukannya pada tahun 2014.[9][10]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014–2015a 2015–2019b 2019–2024
PKB (baru) 4 Penurunan 1 Steady 1
Gerindra (baru) 3 Penurunan 1 Steady 1
PDI-P (baru) 1 Steady 1 Kenaikan 5
Golkar (baru) 3 Penurunan 1 Kenaikan 2
NasDem (baru) 1 Kenaikan 2 Penurunan 1
PKS (baru) 1 Kenaikan 2 Steady 2
PPP (baru) 1 Steady 1 Steady 1
PAN (baru) 10 Penurunan 5 Penurunan 0
Hanura (baru) 1 Kenaikan 2 Kenaikan 4
Demokrat (baru) 3 Penurunan 2 Kenaikan 3
PBB (baru) 3 Penurunan 1 Penurunan 0
PKPI (baru) 1 Steady 1 Penurunan 0
Jumlah Anggota (baru) 35 Penurunan 20 Steady 20
Jumlah Partai (baru) 12 Steady 12 Penurunan 9
Keterangan:
aParlemen periode pertama dan masih bergabung dengan DPRD Kabupaten Buton.
bParlemen periode pertama dan telah terpisah dengan DPRD Kabupaten Buton (bersama DPRD Kabupaten Buton Tengah).

Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Buton Selatan terdiri dari 7 kecamatan, 10 kelurahan dan 60 desa dengan luas wilayah 509,92 km² dan jumlah penduduk sebesar 94.727 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 186 jiwa/km².[11][12]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buton Selatan, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Status Daftar
Desa/Kelurahan
74.15.01 Batauga 7 5 Desa
Kelurahan
74.15.04 Batu Atas 7 Desa
74.15.07 Kadatua 10 Desa
74.15.03 Lapandewa 7 Desa
74.15.02 Sampolawa 3 13 Desa
Kelurahan
74.15.06 Siompu 10 Desa
74.15.05 Siompu Barat 8 Desa
TOTAL 10 70

Demografi[sunting | sunting sumber]

Penduduk[sunting | sunting sumber]

Sebagaimana halnya wilayah-wilayah lain bekas Kerajaan dan Kesultanan Buton, etnis di Buton Selatan juga beragam. Sampai saat ini para ahli belum mendapatkan kesepakatan berapa banyak sesungguhnya etnis yang ada di Buton. Namun jika melihat kelompok besarnya, di Buton Selatan umumnya didominasi etnis Ciacia dan sisanya Wolio.

Agama[sunting | sunting sumber]

Umumnya masyarakat Buton Selatan memeluk agama Islam, yakni 99,97%, sementara Kristen berjumlah 0,03%.[1] Masyarakat Buton selatan berprofesi sebagai petani, nelayan, pelaut, pedagang, dan sebagian bekerja di sektor jasa lainnya.

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Pertanian dan Perkebunan[sunting | sunting sumber]

Produksi hutan Buton Selatan adalah rotan jenis batang yang memiliki luas area 150 Ha dengan total produksi 85.604 dan nilai produksinya mencapai 34.241.200. Selain itu terdapat pula perkebunan pohon palm agel yang digunakan sebagai salah satu bahan baku tali untuk dibuat menjadi aneka kerajinan, salah satunya dibuat sebagai tas tangan Agel. Di mana tas Agel ini merupakan salah satu cendera mata khas Sulawesi Tenggara.

Perikanan[sunting | sunting sumber]

Potensi ekspor selain tambang yaitu ikan laut yang mencapai ± 41.168,52 ton sehingga Kabupaten Buton Selatan merupakan jalur ikan terbesar di Indonesia. Terdapat pula potensi budidaya rumput laut yang produksinya mencapai ± 1.258,89 ton.

Pertambangan[sunting | sunting sumber]

Potensi ekonomi di Kabupaten Buton Selatan secara utuh memiliki tujuh potensi tambang yaitu mangan, uranium, nikel, aspal, pasir besi, marmer, dan logam mulia yang sebagian sudah menjadi komoditas ekspor.

Pariwisata[sunting | sunting sumber]

Dari sektor pariwisata, beberapa objek wisata baik wisata alam, sejarah maupun budaya menjadi daya tarik tersendiri. Seperti beberapa benteng bekas peninggalan Kesultanan Buton, adat dan tradisi masyarakat Ciacia, beberapa pantai pasir putih, lanskap yang khas, serta keindahan bawah laut Basilika (Batu Atas, Siompu, Liwutongkidi, dan Kadatua).

Energi[sunting | sunting sumber]

Potensi sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa dengan debit 5,40 kubik per detik yang kapasitasnya mencapai 480,00 KW. Demikian maka keberadaan sumber daya air sungai Sampolawa dapat dijadikan sebagai penopang kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat dan pengembangan kawasan industri bagi Kabupaten Buton Selatan.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2020" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 13 Oktober 2021. 
  2. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020" (pdf). www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 14 Juli 2021. 
  3. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 14 Juli 2021. 
  4. ^ "DPR Sahkan RUU Pembentukan Kabupaten Baru". 2014-06-26. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-08-12. Diakses tanggal 2014-08-11. 
  5. ^ "Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2020" (pdf). www.buselkab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-04. Diakses tanggal 20 September 2020. 
  6. ^ a b c Zahari AM. 1977. Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) I. Jakarta (ID): Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
  7. ^ Senong, Azis (22-05-2017). Hernawan Wahyudono, ed. "Gubernur Sultra Lantik Bupati Hasil Pilkada 2017". antaranews.com. Diakses tanggal 01-04-2022. 
  8. ^ Hernawan Wahyudono, ed. (31-12-2019). "La Ode Arusani Resmi Dilantik Menjadi Bupati Buton Selatan". antaranews.com. Diakses tanggal 01-04-2022. 
  9. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama bps
  10. ^ Perolehan Kursi DPRD Buton Selatan 2019-2024
  11. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  12. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]