Kabupaten Sumbawa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search
Kabupaten Sumbawa
Lambang Kabupaten Sumbawa
Lambang Kabupaten Sumbawa


Moto: Sabalong Samalewa



Lokasi NTB Kabupaten Sumbawa.svg
Peta lokasi Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat
Koordinat: 116°42'-118°22'BT dan 8°8'-9°7'LS
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dasar hukum UU No.64 Tahun 1958 dan
UU No.69 Tahun 1958
Tanggal peresmian 9 Agustus 1958
11 Agustus 1958
Ibu kota Sumbawa Besar
Pemerintahan
-Bupati H.M. Husni Djibril, B.Sc.
-Wakil Bupati
APBD
-APBD Rp.1.632.004.948.475,-[1]
-PAD Rp. 144.011.520.890,-
-DAU Rp. 821.927.598.000,-(2018)[1]
Luas 6.643,98 km²[2]
Populasi
-Total 509.234 jiwa (2017)[2]
-Kepadatan 77 jiwa/km2 (2017)
Demografi
-Bahasa Indonesia
-IPM 64,89 (2016)[3]
-Zona waktu UTC+08:00 WITA
-Kodepos 84310-84388
-Kode area telepon (+62)371
-Bandar udara Sultan Muhammad Kaharuddin III
Pembagian administratif
-Kecamatan 24[2]
-Kelurahan 8[2]
-Desa 157[2]
Simbol khas daerah
Situs web http://www.sumbawakab.go.id/
Pantai di Pulau Moyo

Kabupaten Sumbawa adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Sumbawa Besar. Kabupaten ini terletak di sebagian besar bagian barat Pulau Sumbawa.

Geografi[sunting | sunting sumber]

Wilayah Kabupaten Sumbawa punya lima gunung. Gunung Batu Lanteh mempunyai ketinggian 1.730 meter di atas permukaan laut, Gunung Takan 1.400 meter, Gunung Jaran Pusang 1.283 meter, Gunung Tongo 1.167 meter dan Gunung Dodo 1.147 meter.[4]

Batas Wilayah[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah 6.643,98 km² dengan batas wilayah sebagai berikut;

Utara Laut Flores dan Teluk Saleh
Selatan Samudra Hindia
Barat Kabupaten Sumbawa Barat
Timur Kabupaten Dompu

Wilayah Kabupaten Sumbawa juga mencakup sejumlah pulau-pulau di sebelah utara Pulau Sumbawa, termasuk Pulau Moyo (pulau terbesar), Pulau Medang, Pulau Panjang, Pulau Liang, Pulau Ngali dan Pulau Rakit. Pada tanggal 18 Desember 2003, bagian barat wilayah Kabupaten Sumbawa dimekarkan menjadi kabupaten baru, yakni Kabupaten Sumbawa Barat.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Tana Samawa atau yang sekarang disebut Kabupaten Sumbawa, kelahirannya tidak lepas dari kelahiran Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditetapkan Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan landasan konstitusional dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 UUD 1945 (sebelum amendemen), yaitu: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya pemerintah di Tana Samawa menjadi Swapraja Sumbawa yang bernaung dibawah Provinsi Sunda Kecil, sejak saat itu pemerintahan terus mengalami perubahan mencari bentuk yang sesuai dengan perkembangan yang ada sampai dilikuidasinya daerah pulau Sumbawa pada tangal 22 Januari 1959.

Kelahiran Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang merupakan tonggak sejarah terbentuknya Daswati I Nusa Tenggara Barat dan Daswati II dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari:

  • Daswati II Lombok Barat
  • Daswati II Lombok Tengah
  • Daswati II Lombok Timur
  • Daswati II Sumbawa
  • Daswati II Dompu
  • Daswati II Bima

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PS Kepala Daerah Swantantra Tingkat I NTB menetapkan likuidasi daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959 dilanjutkan dengan pengangkatan dan pelantikan PS Kepala Daerah Swantantra Tingkat II Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin III sebagai Kepala Daerah Swantantra Tingkat II Sumbawa. Oleh karena itu tanggal 22 Januari 1959 dijadikan hari lahirnya Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 06/KPTS/DPRD, tanggal 29 Mei 1990 dengan jumlah kecamatan 14 wilayah yang terdiri dari:

  • Kecamatan Empang
  • Kecamatan Sumbawa
  • Kecamatan Plampang
  • Kecamatan Batu Lanteh
  • Kecamatan Lape Lopok
  • Kecamatan Utan Rhee
  • Kecamatan Moyo Hilir
  • Kecamatan Alas
  • Kecamatan Moyo Hulu
  • Kecamatan Seteluk
  • Kecamatan Ropang
  • Kecamatan Taliwang
  • Kecamatan Lunyuk
  • Kecamatan Jereweh

Perkembangan selanjutnya, dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kabupaten Sumbawa dimekarkan dan bertambah 5 kecamatan, sehingga menjadi 19 kecamatan, yaitu:

Aspirasi masyarakat yang berkembang dipandang perlu adanya pemekaran kecamatan lagi, sehingga pada tahun 2003 berkembang menjadi 25 kecamatan dengan bertambahnya 6 kecamatan baru, yaitu:

  • Kecamatan Tarano
  • Kecamatan Maronge
  • Kecamatan Unter Iwes
  • Kecamatan Rhee
  • Kecamatan Buer
  • Kecamatan Moyo Utara

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Sumbawa resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan pembagian; Kabupaten Sumbawa meliputi 20 kecamatan, sedangkan 5 kecamatan menjadi bagian dari Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]

Daftar Bupati Sumbawa

Berikut ini adalah nama-nama bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Sumbawa, yaitu:

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa

Berikut ini adalah nama-nama Ketua DPRD yang pernah menjabat di Kabupaten Sumbawa, yaitu:

  • 1960 - 1965 A. Azis Rachiem
  • 1965 - 1967 A. Azis Rachiem
  • 1967 - 1972 R. Soerjo Soempeno
  • 1972 - 1977 H.A. Aziz, L.T.
  • 1977 - 1982 Moch. Munir
  • 1982 - 1987 Moch. Munir
  • 1987 - 1992 A. Samad Maemun, B.A.
  • 1992 - 1997 Drs. H. Umar Hasan
  • 1997 - 1999 H.M. Djari Djailani
  • 1999 - 2004 Muh. Amin, S.H.
  • 2004 - 2009 Muh. Amin, S.H.
  • 2009 - 2014 H. Farhan Bulkiyah, S.P.
  • 2014 - 2019 L. Budi Suryata, S.P.
  • 2019 - 2024 Abdul Rahman, M.kom

Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diakses tanggal 2018-07-06. 
  2. ^ a b c d e "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 05-12-2018. 
  3. ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2016". Diakses tanggal 2018-07-06. 
  4. ^ M. Junus Melalatoa, 1988. Ensiklopedi nasional Indonesia, Jilid 15. Jakarta: Cipta Adi Pustaka. p. 387.

Lihat Pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]