Kabupaten Batu Bara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabupaten Batu Bara
Batubara
Transkripsi bahasa daerah
 • Jawiباتوبارا
Icon gate Kabupaten Batu Bara
Icon gate Kabupaten Batu Bara
Lambang resmi Kabupaten Batu Bara
Motto: 
Sejahtera berjaya
Peta
Kabupaten Batu Bara is located in Sumatra
Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Batu Bara
Peta
Kabupaten Batu Bara is located in Indonesia
Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Batu Bara (Indonesia)
Koordinat: 3°09′42″N 99°31′35″E / 3.16166°N 99.52652°E / 3.16166; 99.52652
Negara Indonesia
ProvinsiSumatra Utara
Tanggal berdiri2 Januari 2007[1]
Dasar hukumUU No. 5 Tahun 2007[1]
Hari jadi15 Juni 2007
Ibu kotaLima Puluh
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
Pemerintahan
 • BupatiIr. H. Zahir, M. AP
 • Wakil BupatiOky Iqbal Prima
Luas
 • Total904,96 km2 (349,41 sq mi)
Populasi
 • Total410.678
 • Kepadatan454/km2 (1,180/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 87,81%
Kristen 11,56%
- Protestan 10,04%
- Katolik 1,52%
Budha 0,29%
Konghucu 0,02%
Hindu 0,01%
Lainnya 0,31%[5]
 • BahasaMelayu
Batak Toba
Batak Simalungun
Batak Mandailing
Indonesia
 • IPMKenaikan 68,58 (2021)
sedang[6]
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode pos
212xx
Pelat kendaraanBK xxxx O**
Kode Kemendagri12.19 Edit the value on Wikidata
DAURp 635.787.457.000,00- (2020)[7]
Situs webwww.batubarakab.go.id
Rumah di Sungai Birung (1902)

Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia.[2][8] DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 2 Januari 2007.[1] Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, bersamaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati Batu Bara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H.

Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribu kota di kecamatan Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Batubara 2021, penduduk kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 410.678 jiwa dengan kepadatan 454 jiwa/km2.[3]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sejarah terbentuknya Kabupaten Batu Bara diawali dengan keinginan masyarakat di wilayah eks Kewedanan Batu Bara untuk membentuk sebuah kabupaten Otonom baru. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1957 namun mengalami kendala ketika terjadi dinamika politik nasional hingga akhir tahun 1969. Setelah itu, masyarakat Batu Bara kembali mengaspirasikan supaya 5 kecamatan yang ada di Batu Bara, menjadi sebuah kabupaten baru. Sehingga dibentuk Panitia Pembentukan Otonom Batu Bara (PPOB) yang diprakarsai oleh seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota DPRD Asahan. PPOB ini berkedudukan di jalan Merdeka kecamatan Tanjung Tiram. Namun proses pembentukan kabupaten baru kembali tertunda, karena Undang-undang Otonom belum dikeluarkan oleh Pemerintah.[9]

Upaya membentuk kabupaten baru kembali diupayakan pada 1999, masyarakat Batu Bara menilai bahwa terbentuknya Kabupaten Batu Bara adalah hasil perjuangan masyarakat. Tetapi keinginan masyarakat Batu Bara ini ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Isi PROPEDA tersebut tertuang pada angka 2 (dua) pada kegiatan pokok program pembangunan daerah menyebutkan bahwa adanya “Upaya rasional pola berfikir masyarakat melalui pendekatan persuasive”, khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Asahan, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai pada tahun 2005 tidak akan pernah ada yaitu apa yang disebut dengan pemekaran.[9]

Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan, masyarakat Batu Bara yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batu Bara (LSM-GEMKARA) menginventarisir Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berasal dari putra asli daerah Batu Bara. Atas kesepakatan bersama, OK Arya Zulkarnaen ditunjuk sebagai pemimpin organisasi sekaligus pelaksana perjuangan pemekaran. Adanya pendekatan persuasif kepada pemerinth provinsi Sumatra Utara dan pemerintah pusat, dengan prinsip “Surut Berpantang Batu Bara Harus Menjadi Kabupaten”, akhirnya pemebentukan kabupaten Batu Bara disetujui.[9] Dalam data Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa Kabupaten Batu Bata dibentuk pada 2 Januari 2007 atas dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 2007, dengan ibu kota Lima Puluh.[1]

Geografis[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Batu Bara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batu Bara. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Batu Bara termasuk ke dalam Karesidenan Sumatra Timur.

Batas wilayah[sunting | sunting sumber]

Utara Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka.
Timur Meranti (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka.
Selatan Meranti (Kabupaten Asahan) dan Ujung Padang (Kabupaten Simalungun).
Barat Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batunanggar (Kabupaten Simalungun) dan Tebingtinggi (Kabupaten Serdang Bedagai).

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Bupati dan Wakil[sunting | sunting sumber]

Bupati Batu Bara adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Batu Bara. Bupati Batu Bara bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara. Saat ini, Bupati atau Kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Batu Bara ialah Zahir, dengan wakil Bupati Oky Iqbal Frima. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Batu Bara 2018. Zahir dan Oky dilantik oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, pada 27 Desember 2018 Kota Medan, untuk masa jabatan 2018-2023.[10]

No Bupati Mulai jabatan Akhir jabatan Prd. Ket. Wakil Bupati
2 Bupati Batu Bara Zahir.jpg Zahir 27 Desember 2018 petahana (2018) Periode 3 Wakil Bupati Batu BaraOky Iqbal Frima.jpg Oky Iqbal Frima

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Batubara dalam dua periode terakhir.[11][12]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
PKB 0 Kenaikan 1
Gerindra 4 Steady 4
PDI-P 5 Penurunan 4
Golkar 7 Penurunan 4
NasDem 4 Penurunan 3
Berkarya (baru) 1
PKS 2 Kenaikan 3
PPP 3 Steady 3
PAN 3 Steady 3
Hanura 2 Steady 2
Demokrat 2 Kenaikan 3
PBB 1 Kenaikan 3
PKPI 2 Penurunan 1
Jumlah Anggota 35 Steady 35
Jumlah Partai 11 Kenaikan 13


Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Batu Bara memiliki 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 141 desa. Luas wilayahnya mencapai 904,96 km² dan penduduk 412.992 jiwa (2018) dengan kepadatan penduduk 456 jiwa/km².[2][8]Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Batu Bara, adalah sebagai berikut:

Kemendagri Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Status Daftar
Desa/Kelurahan
12.19.03 Air Putih 2 17 Desa
Kelurahan
12.19.10 Datuk Lima Puluh 10 Desa
12.19.11 Datuk Tanah Datar 10 Desa
12.19.08 Laut Tador 10 Desa
12.19.04 Limapuluh 1 11 Desa
Kelurahan
12.19.09 Lima Puluh Pesisir 13 Desa
12.19.01 Medang Deras 3 18 Desa
Kelurahan
12.19.12 Nibung Hangus 12 Desa
12.19.07 Sei Balai 14 Desa
12.19.02 Sei Suka 1 9 Desa
Kelurahan
12.19.05 Talawi 1 9 Desa
Kelurahan
12.19.06 Tanjung Tiram 2 8 Desa
Kelurahan
TOTAL 10 141

Demografi[sunting | sunting sumber]

Kantor Bupati Kabupaten Batu Bara
Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara

Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh etnis Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batu Bara.[13] Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batu Bara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura.[14] Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batu Bara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra.[15] Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batu Bara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama luhak di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.

Agama[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase agama penduduk Kabupaten Batu Bara adalah Islam 87,81%, kemudian Kristen 11,56%, dimana Protestan 10,04% dan Katolik 1,52%. Sebagian kecil lagi Budha 0,29%, Konghucu 0,02%, Hindu 0,01% dan lainnya 0,31%.[3][5][16]

Transportasi[sunting | sunting sumber]

Pada 27 Januari 2015 groundbreaking Pelabuhan Kuala Tanjung telah dilakukan. Pelabuhan ini dapat menampung 60 juta TEU (unit setara dua puluh kaki) per tahun sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia Barat, lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dengan hanya 15 juta TEU per tahun.[17]

Ditambah keberadaan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 135,45 km yang diperkirakan Seksi 1 dan 2 selesai dibangun pada akhir tahun 2022 dan Seksi 3 dan 4 selesai dibangun pada tahun 2023.

Juga Jalan Tol Indrapura-Kisaran sepanjang 47,75 km. Progress pembangunan telah mencapai 41,11% dan akan rampung pada Tahun 2022

Dan Jalur Kereta Api Bandar Tinggi–Kuala Tanjung yang segera dioperasikan tahun 2022 sebagai Jalur Kereta Barang dan Jalur KA Perintis Datuk Belambangan yang melayani Rute Stasiun Tebing TinggiStasiun Bandar TinggiStasiun Tanjung GadingStasiun Kuala Tanjung - Stasiun Pelabuhan Kuala Tanjung

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c d "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 17 Januari 2022. 
  2. ^ a b c d e "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  3. ^ a b c "Kabupaten Batubara Dalam Angka 2021" (pdf). www.batubarakab.bps.go.id. hlm. 10, 79. Diakses tanggal 15 April 2021. 
  4. ^ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 26 Februari 2021. 
  5. ^ a b "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Batubara". www.sp2010.bps.go.id. Diakses tanggal 15 April 2021. 
  6. ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021". www.bps.go.id. Diakses tanggal 1 Desember 2021. 
  7. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 26 Februari 2021. 
  8. ^ a b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  9. ^ a b c "Sejarah Singkat Kabupaten Batu Bara". batubara.siap.web.id. 18 Juli 2011. 
  10. ^ "Bupati dan Wakil Bupati Batubara Dilantik, Diingatkaan Tak Berpihak di Pilpres". www.merdeka.com. 27 Desember 2018. Diakses tanggal 19 Januari 2022. 
  11. ^ Perolehan Kursi DPRD Batubara Periode 2014-2019
  12. ^ "Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Batubara 2019-2024". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-02-01. Diakses tanggal 2020-05-18. 
  13. ^ Pengurus DPD Pujakesuma Batubara Dilantik. Medan Bisnis Daily
  14. ^ Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847, Curzon Press, 1983
  15. ^ Usman Pelly, Sejarah sosial daerah Sumatra Utara, Kotamadya Medan, 1984
  16. ^ "Kabupaten Batu Bara Dalam Angka 2016"[pranala nonaktif permanen]
  17. ^ "Presiden: Pelabuhan Kuala Tanjung Bakal Besar Sekali". January 27, 2015. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]