Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali | ||
---|---|---|
Sulawesi ![]() | ||
| ||
Motto: Tepe Asa Maroso | ||
Koordinat: 2°48′S 121°54′E / 2.8°S 121.9°E | ||
Negara | ![]() | |
Provinsi | Sulawesi Tengah | |
Tanggal peresmian | 3 November 1999 | |
Dasar hukum | UU RI No. 51 Tahun 1999 | |
Ibu kota | Bungku | |
Pemerintahan | ||
• Bupati | Drs. Taslim | |
• Wakil Bupati | Drs. H. Najamuddin | |
Luas | ||
• Total | 5.472,00 km2 (211,300 sq mi) | |
Populasi | ||
• Total | 121.296 jiwa | |
Demografi | ||
• Agama | Islam 95,01% Hindu 3,34% Kristen 1,47% - Protestan 1,26% - Katolik 0,21% Buddha 0,09% Konghucu 0,01%[2] | |
Zona waktu | WITA (UTC+08:00) | |
Kode Kemendagri | 72.06 ![]() | |
Jumlah kecamatan | 9 | |
Jumlah kelurahan | 7 | |
Jumlah desa | 126 | |
DAU | Rp. 615.422.867.000.-(2013)[3] | |
Situs web | http://morowalikab.go.id/ |
Kabupaten Morowali adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kota Bungku. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 5.472,00 km² dan berpenduduk sebanyak 121.296 jiwa pada tahun 2019.[1]
Morowali adalah kabupaten terluas ke-10, terpadat ke-9, dan memiliki populasi terbanyak ke-12 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan dan 126 desa. Morowali berbatasan dengan Morowali Utara di bagian barat laut, Sulawesi Selatan di bagian barat dan barat daya, serta Sulawesi Tenggara di bagian timur laut.[a]
Mata pencaharian terbesar penduduk kabupaten ini adalah petani.[5] Secara geografis, Kabupaten Morowali terletak di 01o31 12 - 03o46 48 LS dan antara 121o02 24- 123o15 36 BT.
Nama "Morowali" berasal dari bahasa Suku Wana yang berarti "gemuruh".[5]
Sejarah[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999. Kabupaten Morowali merupakan salah satu dari sembilan kabupaten dan satu kota yang ada di propinsi Sulawesi Tengah. Sejarah perjuangan untuk melahirkan Kabupaten Morowali sudah lama tumbuh dan menggelora di hati masyarakat. Aspirasi tersebut terus berkembang yang kemudian sampai pada tingkat lahirnya kemampuan politik dari wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD dengan dicetuskannya Resolusi DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah nomor: 1/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada Pemerintah Pusat agar Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) daerah otonom tingkat II, yaitu 2 (dua) Kotamadya dan 9 Kabupaten, salah satu diantaranya adlah Kabupaten Morowali (waktu itu masih disebut Mori Bungku).
Sejarah perjuangan panjang ini ternyata tak pernah mengenal akhir, sehingga begitu masa reformasi, peralihan orde baru ke masa reformasi saat ini, di mana kebebasan demokrasi lebih digaungkan sebagai konsep pemerintahan, dengan kemudian diterapkannya konsep pemerintahan desentralisasi, yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah ditingkat Kabupaten, dimana Kabupaten diberi porsi yang lebih besar lagi untuk mengatur daerahnya sendiri. Maka semakin luaslah potensi bagi terbentuknya daerah Kabupaten baru. Oleh karena itu moment ini direspon oleh masyarakat seluruh lapisan di daerah Morowali untuk memperjuangkan kembali aspiral lamanya, yakni pembentukan Kabupaten Poso. Dan akhirnya perjuangan dan aspirasi masyarakat daerah ini berhasil, yakni dengan keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat untuk membentuk daerah Morowali, berdiri sebagai Kabupaten sendiri, yang diberi nama Kabupaten Morowali, berdasarkan hasil pemikiran dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat.
Keputusan Pemerintah Pusat untuk membentuk Kabupaten Morowali ini kemudian dituangkan ke dalam UU RI Nomor 51 Tahun 1999. Setelah terbentuknya Kabupaten Morowali, langkah selanjutnya mempersiapkan perangkat wakil rakyat di DPRD dan pemilihan Bupati, Saat ini bupati terpilih pertama yang memimpin secara definitif Kabupaten Morowali adalah Andi Muhammad Abubakar dan Datlin Tamalagi sebagai wakil bupati definitif pertama dan Drs. H. Chaerudin Zen sebagai Sekretaris Kabupaten Morowali.
Pemerintahan[sunting | sunting sumber]
Daftar Bupati[sunting | sunting sumber]
Nomor | Foto | Nama | Masa Jabatan | Keterangan | Wakil Bupati | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
Drs. H. Tato Masitudju | 5 Desember 1999–2002 | Penjabat bupati | ||||
1 | Andi Muhammad A.B. | 2002–2005 | Bupati definitif | Drs. Datlin Tamalagi | ||
Drs. Datlin Tamalagi | 2005–2007 | Pelaksana tugas (plt.) bupati | [6] | |||
2 | ![]() |
Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. | 2007–2012 | Periode pertama | Drs. Sumisi Marunduh, M.Hum. | |
Drs. Baharuddin H. Tanriwali, M.Si. | 23 Desember 2012–25 Mei 2013 | Penjabat bupati | ||||
(2) | ![]() |
Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. | 25 Mei 2013–25 Mei 2018 | Periode kedua | Drs. Sumisi Marunduh, M.Hum. | [7] |
Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H, Ces. | Mei 2018 | 26 September 2018 | Penjabat Bupati | |||
3 | Drs. Taslim | 26 September 2018 | 26 September 2023 | Drs. H. Najamudin, S.Ag, S.Pd. M.Pd |
Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]
Kecamatan[sunting | sunting sumber]
Catatan kaki[sunting | sunting sumber]
- ^ Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah, yang diambil pada tahun 2015.[4]
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ a b "Kabupaten Morowali Dalam Angka 2020". www.morowalikab.bps.go.id. Diakses tanggal 2 Mei 2020.
- ^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Morowali". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2 Mei 2020.
- ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 2013-02-15.
- ^ "Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka 2016" (PDF). Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 15 Desember 2016.
- ^ a b "Menghidupkan Semangat Suku Wana", TEMPO, No. 3746 (26 Januari-1 Februari 2009)
- ^ "Datlin Tamalagi Mantan Bupati Morowali Meninggal Dunia". antarasulteng.com. 30 Mei 2016. Diakses tanggal 1 Januari 2017.
- ^ "Anwar Hafid-Sumisi Marunduh Dilantik Jadi Bupati Morowali 2013-2018". antarasulteng.com. 23 Oktober 2013. Diakses tanggal 1 Januari 2017.
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
- (Indonesia) Situs Resmi www.morowalikab.go.id