Papua

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Provinsi Papua)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Papua

Lambang
Lambang
Semboyan: Karya Swadaya
Locator papua final.png
Hari jadi1 Mei 1963 (direbut dari Belanda)
Ibu kotaJayapura
Area
 - Total luas316.553,07 km2
Populasi
 - Total3.265.202 jiwa (2017)[1]
 - Kepadatan10,31 jiwa/km2
Pemerintahan
 - GubernurLukas Enembe[2]
 - Wakil GubernurKlemen Tinal
 - Ketua DPRDYunus Wonda
 - Sekretaris DaerahTitus Emanuel Adopehan Herry Dosinaen
 - Kabupaten28
 - Kota2
 - Kecamatan568
 - Kelurahan154
 - Desa5.163
APBD
 - DAURp1.889.267.850.000
Demografi
 - EtnisPapua: 76,30%
Amungme, Arfak, Asmat, Dani, Damal, Yali, dll.
Pendatang: 23,70%
Jawa 8,38%
Asal Sulawesi 3,67%
Bugis 3,19%
Asal Maluku 2,97%
Makassar 1,48%
Minahasa 0,77%
Batak 0,58%
Suku Lainnya 2,18%[3]
 - AgamaKristen Protestan 65,48%
Katolik 17,67%
Islam 15,89%
Hindu 0.09%
Buddha 0,04%
Lainnya 0,83%[4]
 - BahasaBahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan 268 bahasa daerah
Lagu daerahApuse
Yamko Rambe Yamko
Situs webwww.papua.go.id
Peta kabupaten di Provinsi Papua
Burung mambruk ,Burung endemik Tanah Papua
Puncak Jaya, titik tertinggi di Indonesia.

Papua adalah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat. Sejak tahun 2003, dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.

Geografi[sunting | sunting sumber]

Provinsi Papua memiliki luas sekitar 421.981 km2, pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa – bangsa asing untuk menguasai pulau Papua.

Kabupaten Puncak Jaya merupakan kota tertinggi di pulau Papua, sedangkan kota yang terendah adalah kota Merauke. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, pulau Papua memiliki kelembapan udara relative lebih tinggi berkisar antara 80-89% kondisi geografis yang bervariasi ini mempengaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada tahun 1990 penduduk di pulau Papua berjumlah 1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2006. Dengan ketinggian 4.884 m, Puncak Jaya merupakan puncak tertinggi di Indonesia sekaligus di Oseania.

Luas wilayah
Luas 420.540 km2
Iklim
Curah hujan 1.800 – 3.000 mm
Suhu udara 19-28°C
Kelembapan 80%

Batas Wilayah[sunting | sunting sumber]

Utara Samudera Pasifik
Selatan Samudera Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Australia
Barat Papua Barat, Kepulauan Maluku
Timur Papua Nugini

Etimologi[sunting | sunting sumber]

Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua.

Provinsi Papua, sebelumnya mencakup seluruh wilayah Indonesia di Pulau Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1963 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi sampai terbitnya Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.

Nama Papua Barat (West Papua) masih sering digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini), yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, tetapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan.

Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan 141 garis Bujur Timur yang memotong pulau Papua dari utara ke selatan.

Seperti juga sebagian besar pulau-pulau di Pasifik Selatan lainnya, penduduk Papua berasal dari daratan Asia yang bermigrasi dengan menggunakan kapal laut. Migrasi itu dimulai sejak 30.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, dan mengakibatkan mereka berada di luar peradaban Indonesia yang modern, karena mereka tidak mungkin untuk melakukan pelayaran ke pulau-pulau lainnya yang lebih jauh.

Para penjelajah Eropa yang pertama kali datang ke Papua, menyebut penduduk setempat sebagai orang Melanesia. Asal kata Melanesia berasal dari kata Yunani, ‘Mela’ yang artinya ‘hitam’, karena kulit mereka berwarna gelap. Kemudian bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan juga bangsa Portugis yang berinteraksi secara dekat dengan penduduk Papua, menyebut mereka sebagai orang Papua.

Papua sendiri menggambarkan sejarah masa lalu Indonesia, karena tercatat bahwa selama abad ke-18 Masehi, para penguasa dari kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palembang, Sumatra Selatan, mengirimkan persembahan kepada kerajaan Tiongkok. Di dalam persembahan itu terdapat beberapa ekor burung Cenderawasih, yang dipercaya sebagai burung dari taman surga yang merupakan hewan asli dari Papua, yang pada waktu itu dikenal sebagai ‘Janggi’.

Dalam catatan yang tertulis di dalam kitab Nagarakretagama, Papua juga termasuk kedalam wilayah kerajaan Majapahit (1293–1520). Selain tertulis dalam kitab yang merupakan himpunan sejarah yang dibuat oleh pemerintahan Kerajaan Majapahit tersebut, masuknya Papua kedalam wilayah kekuasaan Majapahit juga tercantum di dalam kitab Prapanca yang disusun pada tahun 1365.

Walaupun terdapat kontroversi seputar catatan sejarah tersebut, hal itu menegaskan bahwa Papua adalah sebagai bagian yang tidak terlepas dari jaringan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang berada di bawah kontrol kekuasaan kerajaan Majapahit.

Selama berabad-abad dalam paruh pertama milenium kedua, telah terjalin hubungan yang intensif antara Papua dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia, yang hubungan tersebut bukan hanya sekadar kontak perdagangan yang bersifat sporadis antara penduduk Papua dengan orang-orang yang berasal dari pulau-pulau terdekat.

Selama kurun waktu tersebut, orang-orang dari pulau terdekat yang kemudian datang dan menjadi bagian dari Indonesia yang modern, menyatukan berbagai keragaman yang terserak di dalam kawasan Papua. Hal ini tentunya membutuhkan interaksi yang cukup intens dan waktu yang tidak sebentar agar para penduduk di Papua bisa belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, apalagi mengingat keanekaragaman bahasa yang mereka miliki. Pada tahun 1963, dari sekitar 700.000 populasi penduduk yang ada, 500.000 di antara mereka berbicara dalam 200 macam bahasa yang berbeda dan tidak dipahami antara satu dengan yang lainnya.

Beragamnya bahasa di antara sedikitnya populasi penduduk tersebut diakibatkan oleh terbentuknya kelompok-kelompok yang diisolasi oleh perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya selama berabad-abad karena kepadatan hutan dan juga jurang yang curam yang sulit untuk dilalui yang memisahkan mereka. Oleh karena itu, sekarang ini ada 234 bahasa pengantar di Papua, dua dari bahasa kedua tanpa pembicara asli. Banyak dari bahasa ini hanya digunakan oleh 50 penutur atau kurang. Beberapa golongan kecil sudah punah, seperti Tandia, yang hanya digunakan oleh dua pembicara dan Mapia yang hanya digunakan oleh satu pembicara.

Sekarang ini bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa pengantar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan merupakan bahasa di dalam melakukan berbagai transaksi. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa melayu, versi pasar.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland di Denmark. Luasnya mencapai 890.000 km2 (ini jika digabung dengan Papua New Guinea). Besarnya diperkirakan hampir lima kali luas pulau Jawa.

Pada sekitar tahun 200 M, ahli geografi bernama Klaudius Ptolemaeus (Ptolamy) menyebut pulau Papua dengan nama Labadios. Sampai saat ini tak ada yang tahu, kenapa pulau Papua diberi nama Labadios.

Sekitar akhir tahun 500 M, oleh bangsa China diberi nama Tungki. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pengarang Tiangkok, Ghau Yu Kuan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang China saat itu untuk Papua.

Selanjutnya, pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Mpu Prapanca “Tugki” atau “Janggi” sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga yaitu Pedagang Cina Chun Tjok Kwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua.

Di awal tahun 700 M, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedangan dari India. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedangang asal China. Para pedagang ini sebut nama Papua dengan Dwi Panta dan juga Samudranta, yang artinya Ujung Samudra dan Ujung Lautan.

Pada akhir tahun 1300, Kerajaan Majapahit menggunakan dua nama, yakni Wanin dan Sram. Nama Wanin, tentu tidak lain dari semenanjung Onin di daerah Fak-Fak dan Sram, ialah pulau Seram di Maluku. Ada kemungkinan, budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onin dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut.

Sekitar tahun 1646, Kerajaan Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papa-Ua, yang sudah berubah dalam sebutan menjadi Papua. Dalam bahasa Tidore artinya tidak bergabung atau tidak bersatu (not integrated). Dalam bahasa melayu berarti berambut keriting. Memiliki pengertian lain, bahwa di pulau ini tidak terdapat seorang raja yang memerintah.

Ada juga yang memakai nama Papua sebagai bentuk ejekan terhadap warga setempat—penduduk primitif, tertinggal, bodoh— yang merupakan slogan yang tidak mempunyai arti apapun dengan nama Papua.

Respon penduduk terhadap nama Papua cukup baik. Alasannya, sebab nama tersebut benar mencerminkan identitas diri mereka sebagai manusia hitam, keriting, yang sangat berbeda dengan penduduk Melayu juga kerajaan Tidore. Tapi, tentu mereka tak terima dengan ejekan yang selalu dilontarkan warga pendatang.

Pada tahun 1511, Antonio d’Arbau pelaut asal Portugis menyebut wilayah Papua dengan nama “Os Papuas” atau juga llha de Papo. Don Jorge de Menetes, pelaut asal Spanyol juga sempat mampir di Papua beberapa tahun kemudian (1526–1527), ia tetap menggunakan nama Papua. Ia sendiri mengetahui nama Papua dalam catatan harian Antonio Figafetta, juru tulis pelayaran Magelhaens yang mengelilingi dunia menyebut dengan nama Papua. Nama Papua ini diketahui Figafetta saat ia singgah di pulau Tidore.

Berikutnya, pada tahun 1528, Alvaro de Savedra, seorang pimpinan armada laut Spanyol beri nama pulau Papua Isla de Oro atau Island of Gold yang artinya Pulau Emas. Ia juga merupakan satu-satunya pelaut yang berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara kepulauan Papua. Dengan penyebutan Isla Del Oro membuat tidak sedikit pula para pelaut Eropa yang datang berbondong-bondong untuk mencari emas yang terdapat di pulau emas tersebut.

Pada tahun 1545, pelaut asal spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinee. Dalam bahasa Inggris disebut New Guinea. Ia awalnya menyusuri pantai utara pulau ini dan karena melihat ciri-ciri manusianya yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang ia lihat di belahan bumi Afrika bernama Guinea, maka diberi nama pulau ini Nueva Guinee/Pulau Guinea Baru.

Nama Papua dan Nueva Guinea dipertahankan hampir dua abad lamanya, baru kemudian muncul nama Nieuw Guinea dari Belanda, dan kedua nama tersebut terkenal secara luas diseluruh dunia, terutama pada abad ke-19. Penduduk nusantara mengenal dengan nama Papua dan sementara nama Nieuw Guinea mulai terkenal sejak abad ke-16 setelah nama tersebut tampak pada peta dunia sehingga dipakai oleh dunia luar, terutama di negara-negara Eropa.

Pada tahun 1956, Belanda kembali mengubah nama Papua dari Nieuw Guinea menjadi Nederlands Nieuw Guinea. Perubahan nama tersebut lebih bersifat politis karena Belanda tak ingin kehilangan pulau Papua dari Indonesia pada zaman itu.

Pada tahun 1950-an oleh Residen JP Van Eechoud dibentuklah sekolah Bestuur. Di sana ia menganjurkan dan memerintahkan Admoprasojo selaku Direktur Sekolah Bestuur tersebut untuk membentuk dewan suku-suku. Di dalam kegiatan dewan ini salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Papua, termasuk mengganti nama pulau Papua dengan sebuah nama lainnya.

Tindak lanjutnya, berlangsung pertemuan di Tobati, Jayapura. Di dalam turut dibicarakan ide penggantian nama tersebut, juga dibentuk dalam sebuah panitia yang nantinya akan bertugas untuk menelusuri sebuah nama yang berasal dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang ada.

Frans Kaisepo selaku ketua Panitia kemudian mengambil sebuah nama dari sebuah mitos Manseren Koreri, sebuah legenda yang termahsyur dan dikenal luas oleh masyarakat luas Biak, yaitu Irian.

Dalam bahasa Biak Numfor “Iri” artinya tanah, "an" artinya panas. Dengan demikian nama Irian artinya tanah panas. Pada perkembangan selanjutnya, setelah diselidiki ternyata terdapat beberapa pengertian yang sama di tempat seperti Serui dan Merauke. Dalam bahasa Serui, "Iri" artinya tanah, "an" artinya bangsa, jadi Irian artinya Tanah bangsa, sementara dalam bahasa Merauke, "Iri" artinya ditempatkan atau diangkat tinggi, "an" artinya bangsa, jadi Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi.

Secara resmi, pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Kaisepo yang mewakili Nieuw Guinea dalam konferensi di Malino-Ujung Pandang, melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian.

Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisepo pernah mengatakan “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108).

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, dan semakin terpojoknya Belanda oleh dunia internasional dalam rangka mempertahankan Papua dalam wilayah jajahannya, pada 1 Desember 1961, Belanda membentuk negara boneka Papua. Pada tanggal tersebut Belanda memerintahkan masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora. Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat.

Sedangkan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk menyiapkan act free choice di Papua pada tahun 1969 menggunakan dua nama untuk Papua, West New Guinea/West Irian.

Berikutnya, nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak 1 Mei 1963 saat wilayah ini dikembalikan dari Kerajaan Belanda ke dalam pangkuan Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1967, kontrak kerja sama PT Freeport Mc Morran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi jadi bagian Indonesia.

Dunia internasional mengakui secara sah bahwa Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969.

Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya.

Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari 2000, dia memaklumkaan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kerajaan Tidore pada tahun 1800-an.

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Gubernur[sunting | sunting sumber]

No Foto Nama Mulai Jabatan Akhir Jabatan Prd. Ket. Wakil Gubernur
1
Zainal Abidin Syah.jpg
Zainal Abidin Syah 1956 1961
1
[ket. 1]
2 R. Pamoedji 1961 1962
2
3 Elias Jan Bonai.jpg Elias Jan Bonai 1962 1963
3
1 Mei 1963
20 November 1964
4
[ket. 2]
4 Frans Kaiseipo.jpg Frans Kaisiepo 20 November 1964 29 Juni 1973
5
5 Acub Zaenal.jpg Acub Zaenal 29 Juni 1973 31 Maret 1975
6
[ket. 3]
Soetran.jpg Sutran 31 Maret 1975 12 Agustus 1975 [ket. 4]
6 12 Agustus 1975 Januari 1981
7
 
7 Busiri Suryowinoto.jpg Busiri Suryowinoto 1981 1982
8
 
Izaac Hindom
8 Izaac Hindom.jpg Izaac Hindom 1982 1988
9
Sugiyono
(1983–87)
Poedjono Pranyoto
(1987–88)
9 Barnabas Suebu 3.jpg Barnabas Suebu 1988 1993
10
[ket. 5]
10 Jacob Pattipi.jpg Jacob Pattipi 1993 1998
11
Basyir Bachtiar
Herman Monim
Abraham Octavianus Atururi
11 Freddy Numberi 2.jpg Freddy Numberi 1998 15 April 2000
12
J.R.G. Djopari
Herman Monim
Abraham Octavianus Atururi
Musiran Darmosuwito
(Pejabat Gubernur)
15 April 2000 23 November 2000
[6]
Lowong
12 J.P. Solossa.jpg Jacobus Perviddya
Solossa
23 November 2000 23 November 2005
13
[ket. 6]
Constant Karma
23 November 2005
19 Desember 2005
[ket. 7]
[ket. 8]
Andi Baso Bassaleng
(Pelaksana Harian)
20 Desember 2005 9 Januari 2006
[ket. 9]
[7]
Lowong
Sodjuangan-situmorang-060809.jpg Sodjuangan Situmorang
(Pelaksana Tugas)
9 Januari 2006 25 Juli 2006
[ket. 10]
[8]
(9) Barnabas Suebu 3.jpg Barnabas Suebu 25 Juli 2006 25 Juli 2011
14
[ket. 11]
Alex Hesegem
Syamsul Arief Rivai in Interior Ministry.jpg Syamsul Arif Rivai
(Penjabat Gubernur)
25 Juli 2011 1 November 2012
[ket. 12]
[9]
Lowong
Constant Karma
(Penjabat Gubernur)
5 November 2012 9 April 2013
[ket. 13]
[10][11]
13 Lukas Enembe Official Portrait as Governor of Papua Province.jpg Lukas Enembe 9 April 2013 9 April 2018
15
Klemen Tinal
Pj. Gubernur Papua Soedarmo.jpg Soedarmo
15 Februari 2018
9 April 2018
Petahana
(13) Lukas Enembe, Gubernur Papua Periode ke-2.jpg Lukas Enembe
5 September 2018
Petahana
16
Klemen Tinal


Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) adalah badan legislatif setingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Papua, Indonesia. Anggota DPRP dipilih melalui Pemilu serentak setiap lima tahun sekali bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya.

DPRP sedikit berbeda dengan DPRD Provinsi di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jumlah anggota DPRP adalah 1¼ kali lebih banyak dari jumlah anggota DPRD Provinsi lainnya. Ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. DPRP memiliki tugas dan wewenang antara lain menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), yakni peraturan-perundangan yang tidak dijumpai di provinsi-provinsi lain. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memiliki 52 orang anggota. Sedangkan untuk melindungi hak politik adat orang Papua dibentuklah Majelis Rakyat Papua (MRP).

Daftar Kabupaten dan kota[sunting | sunting sumber]

Fort Du Bus pada tahun 1828
No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[12] Jumlah penduduk (2017)[12] Distrik Kelurahan/kampung Logo
Coat of arms of Papua.png
Peta lokasi
1 Kabupaten Asmat Agats Elisa Kambu 31.983,69 103.074 19 -/221
Lambang Kabupaten Asmat.jpeg
2 Kabupaten Biak Numfor Biak Herry Ario Naap 2.602,00 140.631 19 14/254
Lambang Kabupaten Biak Numfor.png
3 Kabupaten Boven Digoel Tanah Merah Benediktus Tambonop 27.108,00 58.093 20 -/112
Logo BOVENDIGOEL.jpg
4 Kabupaten Deiyai Tigi Ateng Edowai 537,39 88.145 5 -/67
Lambang Kabupaten Deiyai.png
5 Kabupaten Dogiyai Kigamani Yakobus Dumupa 4.237,40 112.513 10 -/79
Lambang Kabupaten Dogiyai.gif
6 Kabupaten Intan Jaya Sugapa Natalis Tabuni 3.922,02 137.050 8 -/97
Lambang Kabupaten Intan Jaya.png
Belum tersedia
7 Kabupaten Jayapura Sentani Mathius Awoitauw 11.157,15 165.404 19 5/139
Lambang Kabupaten Jayapura.jpeg
8 Kabupaten Jayawijaya Wamena Jhon Richard Banua 7.030,66 268.137 40 4/328
Lambang Kabupaten Jayawijaya.png
9 Kabupaten Keerom Waris Muhammad Markum 8.390,00 59.406 11 -/91
Lambang Kabupaten Keerom.jpeg
10 Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Tonny Tesar 2.050,00 109.531 16 5/160
Lambang Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.jpg
11 Kabupaten Lanny Jaya Tiom Befa Yigibalom 2.248,00 197.313 39 1/354
Lambang Kabupaten Lanny Jaya, Papua.jpg
12 Kabupaten Mamberamo Raya Burmeso Dorinus Dasinapa 23.813,91 34.558 8 -/60
Lambang Kabupaten Mamberamo Raya, Papua.jpg
13 Kabupaten Mamberamo Tengah Kobakma Ricky Ham Pagawak 1.275,00 44.788 5 -/59
Lambang Kabupaten Mamberamo Tengah.webp
14 Kabupaten Mappi Kepi Kristosimus Yohanes Agawemu 24.118,00 102.113 15 2/162
Lambang Kabupaten Mappi.png
15 Kabupaten Merauke Merauke Frederikus Gebze 44.071,00 221.886 20 11/179
Lambang Kabupaten Merauke.jpg
16 Kabupaten Mimika Timika Eltinus Omaleng 21.633,00 306.517 18 19/133
Lambang Kabupaten Mimika.jpg
17 Kabupaten Nabire Nabire Isaias Douw 11.112,61 166.463 15 9/72
Lambang kabupaten nabire.jpg
18 Kabupaten Nduga Kenyam Yairus Gwijangge 2.168,00 106.354 32 -/248
Lambang Kabupaten Nduga.png
19 Kabupaten Paniai Enarotali Meki Fritz Nawipa 6.525,25 117.047 23 5/216
Lambang Kabupaten Paniai.jpg
20 Kabupaten Pegunungan Bintang Oksibil Costan Oktemka 15.682,00 107.353 34 -/277
Lambang Kabupaten Pegunungan Bintang.webp
21 Kabupaten Puncak Ilaga Willem Wandik 8.055,00 158.406 25 -/206
Lambang Kabupaten Puncak.webp
22 Kabupaten Puncak Jaya Kotamulia Yuni Wonda 4.989,51 215.106 26 3/302
Lambang Kabupaten Puncak Jaya.png
23 Kabupaten Sarmi Sarmi Eduard Fonataba 17.742,00 36.726 10 2/92
Lambang Kabupaten Sarmi.png
24 Kabupaten Supiori Sorendiweri Jules F. Warikar 678,32 21.014 5 -/38
Lambang Kabupaten Supiori.png
25 Kabupaten Tolikara Karubaga Usman Wanimbo 5.588,13 246.858 46 4/541
Lambang Kabupaten Tolikara.tif
26 Kabupaten Waropen Botawa Yeremias Bisay 10.977,09 32.541 11 -/100
Lambang Kabupaten Waropen, Papua.jpg
27 Kabupaten Yahukimo Sumohai Abock Busup 17.152,00 349.410 51 1/510
Lambang Kabupaten Yahukimo.png
28 Kabupaten Yalimo Elelim Lakius Peyon 1.253,00 118.829 5 -/300
Lambang Kabupaten Yalimo.png
29 Kota Jayapura - Benhur Tommy Mano 935,92 417.492 5 25/14
Lambang Kota Jayapura.jpeg


UU RI Tahun 2008 Nomor 6 adalah dasar hukum pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua, saat ini tidak terdapat jurisdiksi Kabupaten Nduga Tengah.[13]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Di Negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi yaitu sebesar 77.60 pada tahun 2010. Sedangkan Provinsi Papua dari tahun 2004–2010 memiliki IPM yang paling kecil di antara provinsi-provinsi yang lain. Hal ini dapat diakibatkan bahwa kurangnya peranan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat terhadap ketiga dibidang yaitu: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan pada Provinsi Papua. Akan tetapi, sumber daya alam yang terdapat pada Provinsi Papua sangat besar. Jadi Provinsi Papua seharusnya mampu bersaing untuk meningkatkan IPM dengan provinsi-provinsi yang lainnya.

Apresiasi peningkatan dan pemerataan pendidikan untuk masyarakat Nusantara dilakukan di antaranya melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem). Dalam program beasiswa ini Anak asli Papua berkesempatan melanjutkan studinya untuk tahun ajaran 2015 ke jenjang setingkat sekolah menengah atas di sejumlah daerah Tanah Pasundan, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung akan mendorong program pendidikan bagi para siswa asal Papua dan berencana akan meningkatkan jumlah siswa Papua yang akan bersekolah di Bandung.[14][15][16][17]

Program Adem bergulir sejak 2013. Memasuki tahun ketiga atau 2015 ini sudah 1.304 anak Papua menimba ilmu ke tingkat SMA atau SMK di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Bali. Untuk program ADEM 2015 tercatat 505 anak Papua menempuh pendidikan SMA dan SMK di enam provinsi tersebut.[18]

Pendidikan di Kabupaten Mimika memiliki keunikan tersendiri. Mayoritas dari anak aslinya diberikan alokasi dana bantuan pendidikan dari PT Freeport Indonesia melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

Sejak akhir 1999, LPMAK telah menyediakan beasiswa bagi 8.772 pelajar. Program ini awalnya diperuntukan hanya kepada 3.697 pelajar dari SMA asli Papua sampai dengan program magister telah lulus. Namun pada tahun 2011, LPMAK memberikan beasiswa aktif bagi pelajar SD sampai dengan magister.

Tahun 2014 target produksi PTFI mengalami penurunan drastis karena adanya aksi mogok pekerja dan penurunkan produksi tambangnya hingga 40 persen akibat karena adanya larangan pengiriman bahan baku tambang ke luar negeri sebagai implementasi dari penerapan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Akibatnya PTFI menurunkan dana kemitraan dari sebelumnya yang rata-rata sekitar Rp 1 triliun menjadi sekitar Rp600 miliar.[19]

Infrastruktur[sunting | sunting sumber]

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan luas wilayahnya lebih tiga kali luas pulau Jawa, ditambah jumlah penduduk yang masih sedikit dengan kekayaan alam begitu kaya dan belum digali seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan pertambangan.

Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan jalan yang memadai yang dapat menghubungkan wilayah – wilayah sentra produksi untuk itu Dinas Pekerjaan umum berupaya melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang baik. seperti Pembangunan jalan Jayapura – Wamena yang merupakan status jalan Nasional sebagai kegiatan investasi yang besar bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya yang dibangun dengan tujuan :

  • Sebagai Sarana untuk mengintegrasikan Pengembangan Potensi daerah dan Perubahan Struktur masyarakat.
  • Membentuk suatu sistem Jaringan Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota guna mendukung sistem produksi dan distribusi.
  • Membentuk manfaat secara langsung kepada masyarakat dalam hal kemudahan kegiatan Sosial, ekonomi, arus barang dan jasa, kesempatan kerja dan ketrampilan masyarakat.

Demografi[sunting | sunting sumber]

Penduduk asli[sunting | sunting sumber]

Pribumi Papua dari Lembah Baliem
Peta menunjukkan kota-kota penting di Papua Barat dan Papua

Jika dilihat dari karakteristik budaya, mata pencaharian dan pola kehidupannya, penduduk asli Papua itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu Papua pegunungan atau pedalaman, dataran tinggi dan Papua dataran rendah dan pesisir. Pola kepercayaan agama tradisional masyarakat Papua menyatu dan menyerap ke segala aspek kehidupan, mereka memiliki suatu pandangan dunia yang integral yang erat kaitannya satu sama lain antar dunia yang material dan spiritual, yang sekuler dan sakral dan keduanya berfungsi bersama-sama.

Kelompok suku asli di Papua terdiri dari 25 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Suku-suku tersebut antara lain:

Tradisi dan Budaya[sunting | sunting sumber]

Senjata tradisional[sunting | sunting sumber]

Pisau belati Papua

Salah satu senjata tradisional di Papua adalah Pisau Belati. Senjata ini terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulunya menghiasi hulu Belati tersebut. senjata utama penduduk asli Papua lainnya adalah Busur dan Panah. Busur tersebut dari bambu atau kayu, sedangkan tali Busur terbuat dari rotan. Anak panahnya terbuat dari bambu, kayu atau tulang kangguru. Busur dan panah dipakai untuk berburu atau berperang.[20]

Tifa[sunting | sunting sumber]

Alat musik tifa

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian Timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang di lubangi tengahnya. Ada beberapa macam jenis alat musik Tifa seperti Tifa Jekir, Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir Potong dan Tifa Bas.

Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Bentuknyapun biasanya dibuat dengan ukiran. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khas nya masing-masing.

Tifa

Tifa biasanya digunakan untuk mengiringi tarian perang dan beberapa tarian daerah lainnya seperti tari Lenso dari Maluku yang diiringi juga dengan alat musik totobuang, tarian tradisional suku Asmat dan tari Gatsi.

Titir

Alat musik tifa dari Maluku memiliki nama lain, seperti tahito atau tihal yang digunakan di wilayah-wilayah Maluku Tengah. Sedangkan, di pulau Aru, tifa memiliki nama lain yaitu titir. Jenisnya ada yang berbentuk seperti drum dengan tongkat seperti yang digunakan di Masjid . Badan kerangkanya terbuat dari kayu dilapisi rotan sebagai pengikatnya dan bentuknya berbeda-beda berdasarkan daerah asalnya.

Noken[sunting | sunting sumber]

Noken merupakan tas tradisional khas asli Papua. Noken berbentuk jaring-jaring yang terbuat dari akar kayu pohon atau daun yang dikeringkan berupa tali-tali yang kuat dan dirajut menjadi tas jaring. Keberadaan Noken Papua telah diakui Dunia dengan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau warisan dunia oleh Lembaga Kebudayaan Dunia di Markas Unesco Paris, Perancis pada 4 Desember 2012.

Penetapan Noken sebagai warisan dunia ini diinisasi oleh seorang pemerhati budaya Papua asal Paniai, Titus Pikei yang menyatakan tujuannya untuk menjaga tradisi budaya Papua agar tidak punah. Ia kemudian memndirikan Yayasan Noken Papua guna menjaring semua komponen pengrajin noken dari berbagai komunitas pengrajin noken di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk selalu menjaga kekhasannya.

Ia mengajak agar budidaya bahan baku noken dari hutan dan lingkungan dapat dilestarikan melalui pendataan bersama para tetua adat atau kepala suku dengan Pemda setempat, sehingga budidaya bahan baku noken dapat terus terjaga.[21]

Kuliner khas[sunting | sunting sumber]

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit.[22] Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar.[22] Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol dan cukup bernutrisi.[23]

Di berbagai wilayah pesisir dan dataran rendah di Papua, sagu merupakan bahan dasar dalam berbagai makanan.[24] Sagu bakar, sagu lempeng, dan sagu bola, menjadi sajian yang paling banyak dikenal di berbagai pelosok Papua, khususnya dalam tradisi kuliner masyarakat adat di Kabupaten Mappi, Asmat, hingga Mimika.[24] Papeda merupakan salah satu sajian khas sagu yang jarang ditemukan.[24] Antropolog sekaligus Ketua Lembaga Riset Papua, Johszua Robert Mansoben, menyatakan bahwa papeda dikenal lebih luas dalam tradisi masyarakat adat Sentani dan Abrab di Danau Sentani dan Arso, serta Manokwari.[24]

Pada umumnya, papeda dikonsumsi bersama dengan ikan tongkol.[25] Namun, papeda dapat juga dikombinasikan dengan ikan gabus, kakap merah, bubara, hingga ikan kue.[25] Selain kuah kuning dan ikan, bubur papeda juga dapat dinikmati dengan sayur ganemo yang diolah dari daun melinjo muda yang ditumis dengan bunga pepaya muda dan cabai merah.[25]

Papeda disajikan dengan kuah kuning dan ikan tude bakar.

Taman Nasional[sunting | sunting sumber]

Taman Nasional Lorentz[sunting | sunting sumber]

Taman Nasional Lorentz adalah sebuah taman nasional yang terletak di provinsi Papua, Indonesia. Dengan luas wilayah sebesar 2,4 juta Ha; Lorentz merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Taman ini masih belum dipetakan, dijelajahi dan banyak terdapat tanaman asli, hewan dan budaya. Pada 1999 taman nasional ini diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Wilayahnya juga terdapat persediaan mineral, dan operasi pertambangan berskala besar juga aktif di sekitar taman nasional ini. Ada juga Proyek Konservasi Taman Nasional Lorentz yang terdiri dari sebuah inisiatif masyarakat untuk konservasi komunal dan ekologi warisan yang berada di sekitar Taman Nasional Loretz ini.

Dari tahun 2003 hingga kini, WWF-Indonesia Region Sahul Papua sedang melakukan pemetaan wilayah adat dalam kawasan Taman Nasional Lorentz. Tahun 2003–2006, WWF telah melakukan pemetaan di Wilayah Taman Nasional Lorentz yang berada di Distrik (Kecamatan) Kurima Kabupaten Yahukimo, dan Tahun 2006–2007 ini pemetaan dilakukan di Distrik Sawaerma Kabupaten Asmat. Nama Taman Nasional ini diambil dari seorang Penjelajah asal Belanda, Hendrikus Albertus Lorentz,yang melewati daerah tersebut pada tahun 1909 yang merupakan ekspedisinya yang ke-10 di Taman Nasional ini.

Taman Nasional Wasur[sunting | sunting sumber]

Taman Nasional Wasur

Taman Nasional Wasur merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua dan sedikit terganggu oleh aktivitas manusia.[26] Biodiversitasnya membuat taman ini dijuluki sebagai "Serengeti Papua".[26] Sekitar 70% dari luas wilayah ini terdiri dari sabana, sementara vegetasi lainnya merupakan hutan rawa-rawa, hutan monsoon, hutan pantai, hutan bambu, padang rumput dan hutan sagu. Tamana yang dominan meliputi spesies mangrove, Terminalia dan Melaleuca.[26] Taman Nasional Wasur ini terletak di Kabupaten Merauke.

Kawasan perbatasan di Papua[sunting | sunting sumber]

Sebelum mengalami pemekaran kabupaten, kawasan perbatasan di Papua terletak di 4 (empat) kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran wilayah kabupaten, maka kawasan perbatasan di Papua terletak di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke, serta 23 (dua puluh tiga) wilayah kecamatan (distrik). Dari kelima kabupaten tersebut, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang dan Boven Digoel merupakan kabupaten baru hasil pemekaran.

Garis perbatasan darat antara Indonesia dan PNG di Papua memanjang sekitar 760 kilometer dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Inggris pada pada tanggal 16 Mei 1895.

Jumlah pilar batas di kawasan perbatasan Papua hingga saat ini masih sangat terbatas, yaitu hanya 52 buah. Jumlah pilar batas ini tentu sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang sering dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara gelap oleh kelompok separatis kedua negara. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidaktahuan masyarakat di sekitar perbatasan terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan di antara penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya.

Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua terdapat di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana pintu perbatasan di Sanggau dan Nunukan, karena fasilitas CIQS-nya belum lengkap tersedia. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Marauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi.

Kawasan perbatasan Papua memiliki sumberdaya alam yang sangat besar berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung dan taman nasional yang ada di sepanjang perbatasan. Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum tersentuh atau dieksploitasi kecuali di beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Selain sumberdaya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi cukup tinggi.

Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di Papua bergunung dan berbukit yang sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau kendaraan roda empat. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai kawasan perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan oleh pejabat dan aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengunjungi kawasan tersebut.

Sebagaimana di daerah lainnya kondisi masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan Papua sebagian besar masih miskin, tingkat kesejahteraan rendah, tertinggal serta kurang mendapat perhatian dari aparat pemerintah daerah maupun pusat. Kondisi masyarakat Papua di sepanjang perbatasan yang miskin, tertinggal dan terisolir ini tidak jauh berbeda dan relatif setara dengan masyarakat di PNG. Melalui bantuan sosial yang banyak dilakukan oleh para misionaris yang beroperasi dalam rangka pelayanan kerohanian menggunakan pesawat milik gereja, banyak masyarakat yang tertolong dan dibantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Fasilitas perhubungan milik misionaris ini bahkan dimanfaatkan oleh para pejabat daerah dalam melakukan kunjungan kerjanya di kawasan perbatasan.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Provinsi Papua Dalam Angka 2018". BPS Provinsi Papua. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  2. ^ "Lukas-Klemen, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih". 13-02-2013. 
  3. ^ "Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  4. ^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama Yang Dianut di Provinsi Papua". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  5. ^ http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/12832/KP%20NO%2071%20TH%201963.pdf
  6. ^ "Irian Jaya under control amid flag row, says officer". The Jakarta Post. 19 Oktober 2000. Diakses tanggal 23 Desember 2015. 
  7. ^ "Sekretaris Daerah Andi Baso Bassaleng ditetapkan sebagai Pelaksana Harian Tugas Gubernur Papua". Pemerintahan Provinsi Papua. 22 Desember 2005. Diakses tanggal 22 Desember 2015. 
  8. ^ "Sodjuangan Situmorang Jadi Pejabat Gubernur Papua". DetikNews. 9 Januari 2006. Diakses tanggal 9 Januari 2006. 
  9. ^ NAT; SAM (25 Juli 2011). "Mendagri Lantik Pjs Gubernur Papua dan Papua Barat". Jawa Pos National Network. Diakses tanggal 23 Juli 2015. 
  10. ^ "Constant Karma Resmi Jadi Penjabat Gubernur Papua". Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Radar Timika. 6 November 2012. Diakses tanggal 22 Desember 2015. 
  11. ^ "Constant Karma Ditunjuk Gantikan Syamsul Rivai". Pemerintahan Provinsi Papua. 5 November 2012. Diakses tanggal 22 Desember 2015. 
  12. ^ a b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 5 Desember 2018. 
  13. ^ Sumber: UU RI Tahun 2008 Nomor 6
  14. ^ Dendi Ramdhani, Caroline Damanik (ed.) (14 Agustus 2015 19:30 WIB). "Ridwan Kamil: Bandung Punya Hubungan Batin dengan Papua". Regional.kompas.com. Diakses tanggal 15 Agustus 2015 19:30 WIB. 
  15. ^ Rida Widara (14 Agustus 2015, 20:55 WIB). "Siswa Papua Lanjutkan Sekolah di Bandung Tanpa Biaya". Bandung.bisnis.com. Diakses tanggal 15 Agustus 2015. 
  16. ^ "Wali Kota Bandung akan Menjadi Wali Murid 70 Siswa asal Papua". Infobandung.co.id. 14 Agustus 2015. Diakses tanggal 15 Agustus 2015. 
  17. ^ Nasri (2 Januari 2015). "Forum Kepala Sekolah Program ADEM Bandung-Cimahi Gelar Kegiatan Penguatan Motivasi". suarapapua.org. Diakses tanggal 15 Agustus 2015. 
  18. ^ Baban Gandapurnama (Jumat 14 Aug 2015, 13:28 WIB). "96 Anak Papua Melanjutkan Sekolah di Jabar Lewat Program Adem". detikNews. Diakses tanggal 15 Agustus 2015. 
  19. ^ "Dana Kemitraan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) dari PT Freeport Berkurang". Papua Untuk Semua. 10 November 2014, 14:56 WIT. Diakses tanggal 30 Maret 2016. 
  20. ^ Buku Pintar Indonesia.2007
  21. ^ "Yayasan Noken Papua Beri Penghargaan Unesco Award ke Pemkot Sorong". Lelemuku.com. 2019. Diakses tanggal 11 April 2019. 
  22. ^ a b Prasasti, Rati (2013). "Papeda Makanan Khas Dari Timur Indonesia". Media Publica. Diakses tanggal 9 Mei 2014. 
  23. ^ Santoso, Agung B. (2013). "Papeda, Makanan Sehat Khas Papua". Diakses tanggal 9 Mei 2014. 
  24. ^ a b c d Wisanggeni, Aryo (2013). "Belanga dan Papeda". National Geographic Indonesia. Diakses tanggal 9 Mei 2014. 
  25. ^ a b c "Papeda, Maluku: Bubur 'Lem' Segar Bergizi". Femina. Diakses tanggal 14 April 2014. 
  26. ^ a b c Inonesian Ministry of Forestry, retrieved 2009-10-30

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Koordinat: 4°46′S 137°48′E / 4.767°S 137.800°E / -4.767; 137.800
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "ket.", tapi tidak ditemukan tag <references group="ket."/> yang berkaitan, atau </ref> penutup tidak ada