Rahmat Effendi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Dr. H.
Rahmat Effendi
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (2018).jpg
Wali Kota Bekasi ke-4
Masa jabatan
10 Maret 2013 – 6 Januari 2022
(Pelaksana Tugas: 3 Mei 2012 – 10 Maret 2013)
WakilAhmad Syaikhu
Tri Adhianto Tjahyono
PendahuluMochtar Mohamad
PenggantiTri Adhianto Tjahyono
Wakil Wali Kota Bekasi ke-2
Masa jabatan
10 Maret 2008 – 3 Mei 2012
Wali KotaMochtar Mohamad
PendahuluMochtar Mohamad
PenggantiAhmad Syaikhu
Informasi pribadi
Lahir3 Februari 1964 (umur 58)
Indonesia Bekasi, Jawa Barat
KebangsaanIndonesia Indonesia
Partai politikPartai Golongan Karya
Suami/istriGunarti Rahmat Effendi
AnakAde Puspitasari
Rhamdan Aditya
Irene Pusbandari
Reynaldi Aditama Rizki
ProfesiPolitisi

Dr. H. Rahmat Effendi (dikenal dengan panggilan Bang Pepen; lahir 3 Februari 1964) adalah Wali Kota Bekasi yang menjabat sejak 3 Mei 2012 menggantikan Mochtar Mohamad yang tersandung masalah korupsi. Ia lalu terpilih kembali dalam pilkada dan menjadi wali kota periode 2013–2018 dan periode 2018–2022.

Pada 5 Januari 2022, Rahmat Effendi ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan KPK (OTT KPK)[1]. Selain Rahmat Effendi, terdapat 13 orang lainnya yang diamankan di OTT KPK ini. Satu hari setelah penangkapan, KPK akhirnya menetapkan Rahmat Effendi dan 8 orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi[2]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Karier[sunting | sunting sumber]

Rahmat pernah bekerja sebagai asisten pergudangan dan supervisor logistik di PT. Halliburton Indonesia. Ia juga merupakan Direktur PT. Rampita Aditama Rizki. Ia pernah menjadi Anggota DPRD Kota Bekasi 1999–2004 dan Ketua DPRD Kota Bekasi 2004–2008. Ia juga pernah menduduki beberapa jabatan seperti Ketua LKMD Pekayon Jaya, Ketua PK Golkar Bekasi Selatan, Ketua DDP MKGR Kota Bekasi, Ketua DPD AMPI Kota Bekasi, Wakil Sekjen DPD MKGR, Pengurus KONI Kota Bekasi, Ketua Perbasi Kota Bekasi, Pengurus Daerah PSSI Jawa Barat, Anggota RAPI Kota Bekasi, Penasehat ORARI Kota Bekasi (Yg1bks), Dewan Penasehat Pekat Indonesia Bersatu Bekasi.[3]

Wali Kota Bekasi[sunting | sunting sumber]

Rahmat sudah menjadi pelaksana tugas (Plt) wali kota sejak 2011 dan kemudian dilantik menjadi wali kota defintif pada 3 Mei 2012 karena Mochtar Mohammad (wali kota sebelumnya) mendapat kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung dengan dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman penjara selama enam tahun. Dan penghentian Mochtar sebagai wali kota Bekasi berdasarkan SK Mendagri Nomor: 131.32.329 tahun 2012 tanggal 5 April 2012. Pelantikannya dilakukan di Gedung DPRD Kota Bekasi dan dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Selain dihadiri oleh seluruh jajaran Muspida dan anggota DPRD Kota Bekasi, akan hadir juga pejabat tinggi Partai Golkar, yakni Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar Idrus Marham.[4]

Pada Pilkada tahun 2013, Rahmad Effendi yang maju bersama Akhmad Syaikhu berhasil menang satu putaran dengan perolehan 43 persen, mengalahkan pasangan nomor urut 3 yakni Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim yang memperoleh suara 22,9 persen. Sedangkan diposisi ketiga ditempati oleh pasangan nomor urut 2, yakni Sumiyati dan Anim Imamuddin dengan suara 18 persen. Posisi ke 4 ditempati oleh pasangan nomor urut 5, yakni Awing Asmawi dan Andi Zabidi dengan perolehan suara 10,8 persen. Dan yang terakhir diposisi kelima, ditempati oleh pasangan nomor urut 1 yakni Shalih Mangara Sitompul dan Anwar Anshori dengan perolehan suara 5,3 persen.[5]

Usulan Jakarta Tenggara[sunting | sunting sumber]

Pada Agustus 2019, Rahmat Effendi mencetuskan ide penggabungan Bekasi ke dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga Bekasi berubah nama menjadi Jakarta Tenggara.[6] Usulan tersebut dikeluarkan atas alasan bahwa Bekasi dianggap tak terurus selama masuk provinsi Jawa Barat[7] dan karena anggaran Jakarta mencapai Rp 86 triliun dibandingkan dengan anggaran yang didapatkan saat ini yang sejumlah 6 sampai 7 triliun rupiah, sementara yang dibutuhkan adalah 12 sampai 15 triliun rupiah.[8]

Rahmat Effendi juga menyebut bahwa warga di Bekasi merupakan "medok Betawi" atau lebih kental unsur budaya Betawi dibandingkan Sunda di Jawa Barat.[9] Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyampaikan wacana penggabungan Kota Bekasi menjadi Jakarta Tenggara bisa menelan biaya hingga Rp 500 miliar.[10]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Jabatan politik
Didahului oleh:
Mochtar Muhammad
Wali Kota Bekasi
2011 - 2022
Bersama dengan: Ahmad Syaikhu
Tri Adhianto Tjahyono
Diteruskan oleh:
Tri Adhianto Tjahyono