Kabupaten: Perbedaan antara revisi
k Membatalkan 1 suntingan oleh 36.81.6.173 (bicara) ke revisi terakhir oleh HabibAlfa Tag: Pembatalan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Daerah administrasi Indonesia}} |
{{Daerah administrasi Indonesia}} |
||
'''Kabupaten''' adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah [[provinsi]], yang dipimpin oleh seorang [[bupati]]. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah [[kota]]. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah ''bawahan'' dari provinsi, karena itu bupati atau [[wali kota]] tidak bertanggung jawab kepada [[gubernur]]. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. |
'''Kabupaten''' adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah [[provinsi]], yang dipimpin oleh seorang [[bupati]]. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah [[kota]]. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah ''bawahan'' dari provinsi, karena itu bupati atau [[wali kota]] tidak bertanggung jawab kepada [[gubernur]]. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. |
||
== Etimologi == |
|||
Kata "kabupaten" berasal dari [[bahasa Jawa]] ''kabupaten'' ({{jawa|ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀}}), yang berasal dari kata ''bupati'' yang diberi [[konfiks]] ''ka-an'' ("ke-bupati-an"). |
|||
Meski istilah ''kabupaten'' saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau [[Jawa]] dan [[Pulau Madura|Madura]] saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan ''[[regentschap]]'', yang secara [[Arti harfiah|harfiah]] artinya adalah daerah seorang ''regent'' atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan ''warisan'' dari era pemerintahan Hindia Belanda. |
Meski istilah ''kabupaten'' saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau [[Jawa]] dan [[Pulau Madura|Madura]] saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan ''[[regentschap]]'', yang secara [[Arti harfiah|harfiah]] artinya adalah daerah seorang ''regent'' atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan ''warisan'' dari era pemerintahan Hindia Belanda. |
||
Revisi per 19 Januari 2020 07.32
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Pembagian administratif Indonesia |
|---|
 |
| Riwayat pemekaran dan penggabungan |
Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau wali kota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.
Etimologi
Kata "kabupaten" berasal dari bahasa Jawa kabupaten (
| Provinsi |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gubernur | |||||
| Pembagian administratif |
| ||||
| Sekolah |
| ||||
| Tokoh | |||||
| Sejarah | |||||
| Tempat | Gunung & pegunungan · Sungai · Danau & waduk · Pantai · Pulau & kepulauan · Hotel · Masjid · Museum · Rumah sakit · Sekolah · Stasiun · Tempat wisata | ||||
| Kota besar | Tangerang · Serang · Cilegon · Tangerang Selatan · Bandung · Banjar · Bekasi · Bogor · Cimahi · Cirebon · Depok · Sukabumi · Tasikmalaya · Jakarta Barat · Jakarta Pusat · Jakarta Selatan · Jakarta Timur · Jakarta Utara · Magelang · Pekalongan · Salatiga · Semarang · Surakarta · Tegal · Batu · Blitar · Kediri · Madiun · Malang · Mojokerto · Pasuruan · Probolinggo · Surabaya · Yogyakarta | ||||
| Suku bangsa | |||||
| Bahasa | |||||
), yang berasal dari kata bupati yang diberi konfiks ka-an ("ke-bupati-an").
Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan regentschap, yang secara harfiah artinya adalah daerah seorang regent atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan Hindia Belanda.
Dahulu istilah kabupaten dikenal dengan Daerah Tingkat II Kabupaten. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Daerah Tingkat II dihapus, sehingga Daerah Tingkat II Kabupaten disebut Kabupaten saja. Istilah "Kabupaten" di provinsi Aceh disebut juga dengan "sagoe".