Penataan daerah di Indonesia
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Pembagian administratif Indonesia |
|---|
 |
| Penataan daerah |
Penataan daerah di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Penataan daerah dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Selain berdasarkan kesepakatan daerah dan/atau hasil evaluasi, penataan daerah dapat dicanangkan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional oleh Pemerintah.[1]
Landasan hukum bagi penataan daerah tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pembentukan daerah
[sunting | sunting sumber]Pembentukan daerah merupakan proses penetapan status daerah pada wilayah tertentu di Indonesia. Penetapan tersebut dapat berupa pemekaran daerah atau penggabungan daerah, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.[2]
Pemekaran daerah
[sunting | sunting sumber]
Pemekaran daerah di Indonesia berupa hal-hal berikut ini.[2]
- Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.
- Penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam suatu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.
Menurut UU Pemerintahan Daerah, daerah yang akan dimekarkan perlu memenuhi sejumlah persyaratan terlebih dahulu. Setelah terpenuhi, calon daerah akan ditetapkan sebagai daerah persiapan terlebih dahulu. Daerah persiapan yang telah lolos evaluasi akan ditetapkan sebagai daerah otonom baru melalui undang-undang (UU).
Persyaratan
[sunting | sunting sumber]Bagian daerah yang akan diusulkan menjadi daerah otonom yang baru perlu memenuhi syarat-syarat kewilayahan berikut.[3]
- Luas wilayah minimal/maximal, yang ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
- Jumlah penduduk minimal/maximal, yang ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
- Batas wilayah, yang dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
- Cakupan wilayah, yang meliputi syarat di bawah ini. Cakupan wilayah yang wilayahnya berupa pulau-pulau perlu mendaftar perincian nama pulau di dalamnya.
- Paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk membentuk daerah provinsi baru
- Paling sedikit 5 kecamatan untuk membentuk daerah kabupaten baru
- Paling sedikit 4 kecamatan untuk membentuk daerah kota baru
- Batas usia minimal/maximal, yang memiliki maksud berikut.
- Provinsi-provinsi yang bersangkutan telah berdiri minimal 10 tahun sejak pembentukan
- Kabupaten-kabupaten dan/atau kota-kota yang bersangkutan telah berdiri minimal 7 tahun sejak pembentukan
- Kecamatan yang menjadi cakupan wilayah pemekaran daerah telah berdiri minimal 5 tahun sejak pembentukan
Calon daerah yang akan dimekarkan perlu mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait agar dapat diusulkan ke pusat. Syarat administratif untuk pemekaran daerah provinsi mencakup tahapan berikut.[4]
- Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari setiap daerah kabupaten dan/atau kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah provinsi baru.
- Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi induk.
Sementara syarat administratif untuk pemekaran daerah kabupaten/kota mencakup tahapan berikut.[4]
- Keputusan musyawarah desa dari setiap desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota.
- Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari daerah kabupaten/kota induk.
- Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi calon daerah kabupaten/kota yang akan dibentuk.
Pengusulan
[sunting | sunting sumber]Calon daerah yang telah memenuhi syarat kewilayahan dan mendapat semua persetujuan kemudian diusulkan oleh gubernur yang bersangkutan ke pusat (Pemerintah Pusat, DPR, atau DPD). Pemerintah Pusat kemudian memverifikasi persyaratan tersebut, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian membentuk tim kajian independen yang akan menyelidiki apakah daerah tersebut memenuhi persyaratan kapasitas daerah. Persyaratan kapasitas daerah ialah kemampuan suatu daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat yang didasarkan pada parameter-parameter sebagai berikut.[5]
Geografi
- Lokasi ibu kota
- Hidrografi
- Kerawanan bencana
Demografi
- Kualitas sumber daya manusia
- Distribusi penduduk
Keamanan
- Tindakan kriminal umum
- Konflik sosial
Sosial politik, adat, dan tradisi
- Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
- Kohesivitas sosial
- Organisasi kemasyarakatan
Potensi ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi
- Potensi unggulan daerah
- Keuangan daerah
Keuangan
- Kapasitas pendapatan asli daerah induk
- Potensi pendapatan asli calon daerah baru
- Pengelolaan keuangan dan aset daerah
Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan
- Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
- Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
- Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
- Jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk
- Rancangan rencana tata ruang wilayah calon daerah baru
Hasil penyelidikan tim kajian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Hasil konsultasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk daerah persiapan.[5]
Daerah persiapan
[sunting | sunting sumber]Calon daerah yang telah memenuhi seluruh persyaratan kemudian tersebut akan ditetapkan sebagai daerah persiapan melalui peraturan pemerintah (PP) dengan masa percobaan 3 tahun, serta dipimpin oleh kepala daerah persiapan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala daerah persiapan provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sementara kepala daerah persiapan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri atas usul gubernur yang memimpin provinsi yang mencakup daerah persiapan tersebut.[6]
Selama masa percobaan, daerah persiapan berkewajiban untuk membentuk dan mengelola segala penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola daerah di dalam daerah tersebut, dengan bantuan dari daerah induk serta dukungan dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat setempat. Pemerintah memberikan bantuan dana serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada daerah persiapan. Proses persiapan mendapat pengawasan dari DPR dan DPD.[7]
Pada akhir masa percobaan, Pemerintah melakukan evaluasi akhir untuk menentukan kesanggupan daerah persiapan untuk menjadi daerah otonom sejati. Hasil evaluasi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Jika tidak layak, daerah persiapan akan dibubarkan dan dikembalikan ke daerah asal induk. Jika layak, DPR akan mengesahkan undang-undang (UU) yang akan menetapkan daerah persiapan tersebut sebagai daerah otonom baru.[8]
Penggabungan daerah
[sunting | sunting sumber]Penggabungan daerah di Indonesia meliputi hal-hal berikut ini.[9]
- Penggabungan dua daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten/kota baru
- penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru.
Tidak seperti pemekaran daerah, penggabungan daerah sangat jarang dilakukan di Indonesia. Beberapa contoh penggabungan wilayah yang pernah terlaksana yakni penggabungan Kabupaten Adikarto ke dalam Kabupaten Kulon Progo,[10] peleburan sejumlah kota administratif ke dalam kabupaten induknya,[11] serta pembatalan Daerah Istimewa Surakarta yang berakibat pada meleburnya wilayah tersebut ke dalam Jawa Tengah.[12]
Penggabungan daerah dapat diproses apabila terdapat kesepakatan untuk menggabungkan diri di antara semua daerah yang bersangkutan atau terdapat usulan dari Pemerintah Pusat untuk menggabungkan daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi.[9]
Berdasarkan kesepakatan
[sunting | sunting sumber]Dalam kasus penggabungan daerah berdasarkan kesepakatan, dua atau lebih daerah yang akan digabungkan itu harus melalui tahapan persetujuan administratif, layaknya seperti pemekaran daerah dengan mutatis mutandis (adanya perubahan dan penyesuaian seperlunya). Syarat administratif untuk penggabungan daerah provinsi adalah sebagai berikut.[9]
- Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari setiap kabupaten dan/atau kota yang menjadi cakupan daerah-daerah provinsi yang akan digabungkan.
- Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari semua daerah provinsi yang akan digabungkan.
Sementara syarat administratif untuk penggabungan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.[9]
- Keputusan musyawarah desa dari setiap desa yang menjadi cakupan wilayah daerah-daerah kabupaten dan/atau kota yang akan digabungkan.
- Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari semua daerah kabupaten dan/atau kota yang akan digabungkan.
- Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah-daerah kabupaten dan/atau kota yang akan dibentuk.
Setelah persyaratan administratif dari semua daerah tersebut tercapai, gubernur yang bersangkutan (dalam penggabungan daerah kabupaten dan/atau kota) atau semua gubernur dari daerah provinsi yang bersangkutan secara bersama-sama (dalam penggabungan daerah provinsi) mengusulkan penggabungan tersebut ke pusat (Pemerintah Pusat, DPR, atau DPD). Pemerintah Pusat kemudian memverifikasi persyaratan tersebut, kemudian menyampaikan hasilnya kepada DPR dan DPD. Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian membentuk tim kajian independen yang akan menyelidiki apakah daerah tersebut memenuhi persyaratan kapasitas daerah, layaknya seperti pemekaran daerah dengan mutatis mutandis, dengan parameter-parameter yang kurang lebih sama seperti pada pemekaran daerah. Hasil penyelidikan tim kajian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Hasil konsultasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penggabungan. Jika tidak layak, pusat akan menyampaikan penolakan beserta alasannya secara tertulis kepada gubernur yang bersangkutan. Jika layak, DPR akan mengesahkan undang-undang (UU) yang akan menetapkan daerah otonom baru hasil penggabungan daerah.[13]
Berdasarkan evaluasi
[sunting | sunting sumber]Jika Pemerintah Pusat menilai bahwa salah satu atau beberapa daerah tidak mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) mengenai penggabungan daerah tersebut kepada DPR dan DPD. Jika disetujui, RUU tersebut akan ditetapkan menjadi UU.[14]
Penyesuaian daerah
[sunting | sunting sumber]Penyesuaian daerah merupakan salah satu dari lima hal berikut.[15]
- Perubahan batas wilayah daerah
- Perubahan nama daerah
- Pemberian dan perubahan nama bagian rupa bumi pada suatu daerah
- Pemindahan ibu kota daerah
- Perubahan nama ibu kota daerah
Perubahan batas wilayah harus ditetapkan dengan undang-undang (UU), sementara poin-poin penyesuaian daerah lainnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).[15]
Kepentingan strategis nasional
[sunting | sunting sumber]UU Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Bagian tersebut bermaksud bahwa selain tata cara yang telah disebutkan di atas, Pemerintah Pusat juga dapat mengusulkan pembentukan dan penyesuaian daerah demi menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[16]
Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional dapat dilakukan pada daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, atau daerah-daerah tertentu. Daerah yang dibentuk dengan cara demikian harus memiliki cakupan wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan NKRI. Rencana pembentukan daerah tersebut dikonsultasikan oleh Pemerintah kepada DPR dan DPD terlebih dahulu sebelum direalisasikan dengan membentuk daerah persiapan melalui peraturan pemerintah (PP) dengan masa percobaan 5 tahun. Daerah persiapan berkewajiban untuk membentuk dan mengelola segala penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola daerah di dalam daerah tersebut, dengan sokongan dana, sarana dan prasarana, serta tata personel dari Pemerintah. Pemerintah juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada daerah persiapan, sembari mendapat pengawasan dari DPR dan DPD. Pada akhir masa percobaan, Pemerintah melakukan evaluasi akhir untuk menentukan kesanggupan daerah untuk melaksanakan kewajiban daerahnya, lalu hasinya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Jika tidak layak, daerah persiapan akan dibubarkan dan dikembalikan ke daerah induk. Jika layak, DPR akan mengesahkan undang-undang (UU) yang akan menetapkan daerah persiapan tersebut sebagai daerah baru.[17]
Pernyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan UU dan pemindahan ibu kota yang ditetapkan dengan PP.[18]
Riwayat pembentukan daerah
[sunting | sunting sumber]Pemekaran
[sunting | sunting sumber]Catatan: Huruf miring menandakan bahwa wilayah tersebut telah bubar atau berganti nama. Nama masing-masing wilayah mengikuti pada saat pemekaran ditetapkan.
- Istilah "kabupaten", "daerah tingkat II" (sebelum tahun 1999), dan "daerah" (hanya digunakan di Indonesia Timur sebelum 1960-an) semuanya memiliki kesamaan makna, begitu pula dengan "kota", "kotamadya", "kotapraja", dan "kota besar".
Aceh
[sunting | sunting sumber]Aceh, pemekaran dari Sumatera Utara (1956)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kotapraja Sabang | Kabupaten Aceh Besar | 10 Juni 1965 |
| Kabupaten Aceh Tenggara | Kabupaten Aceh Tengah | 4 Juni 1974 |
| Kabupaten Aceh Singkil | Kabupaten Aceh Selatan | 20 April 1999 |
| Kabupaten Simeulue | Kabupaten Aceh Barat | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Bireuen | Kabupaten Aceh Utara | 4 Oktober 1999 |
| Kota Lhokseumawe | Kabupaten Aceh Utara | 21 Juni 2001 |
| Kota Langsa | Kabupaten Aceh Timur | 21 Juni 2001 |
| Kabupaten Aceh Barat Daya | Kabupaten Aceh Selatan | 10 April 2002 |
| Kabupaten Gayo Lues | Kabupaten Aceh Tenggara | 10 April 2002 |
| Kabupaten Aceh Jaya | Kabupaten Aceh Barat | 10 April 2002 |
| Kabupaten Nagan Raya | Kabupaten Aceh Barat | 10 April 2002 |
| Kabupaten Aceh Tamiang | Kabupaten Aceh Timur | 10 April 2002 |
| Kabupaten Bener Meriah | Kabupaten Aceh Tengah | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Pidie Jaya | Kabupaten Pidie | 2 Januari 2007 |
| Kota Subulussalam | Kabupaten Aceh Singkil | 2 Januari 2007 |
Sumatera Utara
[sunting | sunting sumber]- Catatan: Kabupaten Toba Samosir berubah nama menjadi Kabupaten Toba pada tahun 2020
Sumatera Barat
[sunting | sunting sumber]Sumatera Barat dibentuk tahun 1957 dan sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kotamadya Payakumbuh | Kabupaten Limapuluh Kota | 16 Desember 1970 |
| Kotamadya Solok | Kabupaten Solok | 17 Desember 1970 |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | Kabupaten Padang Pariaman | 4 Oktober 1999 |
| Kota Pariaman | Kabupaten Padang Pariaman | 10 April 2002 |
| Kabupaten Dharmasraya | Kabupaten Sawahlunto Sijunjung | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Solok Selatan | Kabupaten Solok | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Pasaman Barat | Kabupaten Pasaman | 18 Desember 2003 |
- Catatan: Kabupaten Sawahlunto Sijunjung berubah nama menjadi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2008
Riau
[sunting | sunting sumber]Riau dibentuk tahun 1957 dan sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Indragiri Hilir | Kabupaten Indragiri | 14 Juni 1965 |
| Kotamadya Dumai | Kabupaten Bengkalis | 20 April 1999 |
| Kabupaten Pelalawan | Kabupaten Kampar | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Rokan Hulu | Kabupaten Kampar | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Rokan Hilir | Kabupaten Bengkalis | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Siak | Kabupaten Bengkalis | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Kuantan Singingi | Kabupaten Indragiri Hulu | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Kepulauan Meranti | Kabupaten Bengkalis | 16 Januari 2009 |
- Catatan: Kabupaten Indragiri berubah nama menjadi Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 1965 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir
Kepulauan Riau
[sunting | sunting sumber]Kepulauan Riau, pemekaran dari Riau (2002)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Karimun | Kabupaten Kepulauan Riau | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Natuna | Kabupaten Kepulauan Riau | 4 Oktober 1999 |
| Kota Batam | Kabupaten Kepulauan Riau | 4 Oktober 1999 |
| Kota Tanjung Pinang | Kabupaten Kepulauan Riau | 21 Juni 2001 |
| Kabupaten Lingga | Kabupaten Kepulauan Riau | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Kepulauan Anambas | Kabupaten Natuna | 21 Juli 2008 |
- Catatan: Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan pada tahun 2006
Jambi
[sunting | sunting sumber]Jambi dibentuk tahun 1957 dan sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Kerinci | Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci | 17 Juli 1958 |
| Kabupaten Sarolangun Bangko | Kabupaten Merangin | 14 Juni 1965 |
| Kabupaten Tanjung Jabung | Kabupaten Batang Hari | 14 Juni 1965 |
| Kabupaten Muaro Jambi | Kabupaten Batang Hari | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Sarolangun | Kabupaten Sarolangun Bangko | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Kabupaten Tanjung Jabung | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Tebo | Kabupaten Bungo Tebo | 4 Oktober 1999 |
| Kota Sungai Penuh | Kabupaten Kerinci | 21 Juli 2008 |
- Catatan: Kabupaten Persisir Selatan Kerinci berubah nama menjadi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 1957 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Kerinci
- Catatan: Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung, dan Kabupaten Sarolangun Bangko berubah nama menjadi Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Merangin pada tahun 1999 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun
Bengkulu
[sunting | sunting sumber]Bengkulu, pemekaran dari Sumatera Selatan (1967)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Mukomuko | Kabupaten Bengkulu Utara | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Seluma | Kabupaten Bengkulu Selatan | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Kaur | Kabupaten Bengkulu Selatan | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Lebong | Kabupaten Rejang Lebong | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Kepahiang | Kabupaten Rejang Lebong | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Bengkulu Tengah | Kabupaten Bengkulu Utara | 21 Juli 2008 |
Sumatera Selatan
[sunting | sunting sumber]| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kota Prabumulih | Kabupaten Muara Enim | 21 Juni 2001 |
| Kota Lubuk Linggau | Kabupaten Musi Rawas | 21 Juni 2001 |
| Kota Pagar Alam | Kabupaten Lahat | 21 Juni 2001 |
| Kabupaten Banyuasin | Kabupaten Musi Banyuasin | 10 April 2002 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Ogan Ilir | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Empat Lawang | Kabupaten Lahat | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Kabupaten Muara Enim | 11 Januari 2013 |
| Kabupaten Musi Rawas Utara | Kabupaten Musi Rawas | 10 Juli 2013 |
Kepulauan Bangka Belitung
[sunting | sunting sumber]Kepulauan Bangka Belitung, pemekaran dari Sumatera Selatan (2000)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Bangka Selatan | Kabupaten Bangka | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Bangka Tengah | Kabupaten Bangka | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Bangka Barat | Kabupaten Bangka | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Belitung Timur | Kabupaten Belitung | 25 Februari 2003 |
Lampung
[sunting | sunting sumber]Lampung, pemekaran dari Sumatera Selatan (1964)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Lampung Barat | Kabupaten Lampung Utara | 16 Agustus 1991 |
| Kabupaten Tanggamus | Kabupaten Lampung Selatan | 3 Januari 1997 |
| Kabupaten Tulang Bawang | Kabupaten Lampung Utara | 3 Januari 1997 |
| Kabupaten Way Kanan | Kabupaten Lampung Utara | 20 April 1999 |
| Kabupaten Lampung Timur | Kabupaten Lampung Tengah | 20 April 1999 |
| Kotamadya Metro | Kabupaten Lampung Tengah | 20 April 1999 |
| Kabupaten Pesawaran | Kabupaten Lampung Selatan | 10 Agustus 2007 |
| Kabupaten Pringsewu | Kabupaten Tanggamus | 26 November 2008 |
| Kabupaten Mesuji | Kabupaten Tulang Bawang | 26 November 2008 |
| Kabupaten Tulang Bawang Barat | Kabupaten Tulang Bawang | 26 November 2008 |
| Kabupaten Pesisir Barat | Kabupaten Lampung Barat | 17 November 2012 |
Daerah Khusus Jakarta
[sunting | sunting sumber]Daerah Khusus Jakarta, pemekaran dari Jawa Barat (1959/1961).
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Kepulauan Seribu | Kota Jakarta Utara | 3 Juli 2001 |
Banten
[sunting | sunting sumber]Banten, pemekaran dari Jawa Barat (2000)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kotamadya Tangerang | Kabupaten Tangerang | 27 Februari 1993 |
| Kotamadya Cilegon | Kabupaten Serang | 20 April 1999 |
| Kota Serang | Kabupaten Serang | 10 Agustus 2007 |
| Kota Tangerang Selatan | Kabupaten Tangerang | 26 November 2008 |
Jawa Barat
[sunting | sunting sumber]| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Subang | Kabupaten Purwakarta | 29 Juni 1968 |
| Kotamadya Bekasi | Kabupaten Bekasi | 16 Desember 1996 |
| Kotamadya Depok | Kabupaten Bogor | 27 April 1999 |
| Kota Cimahi | Kabupaten Bandung | 21 Juni 2001 |
| Kota Tasikmalaya | Kabupaten Tasikmalaya | 21 Juni 2001 |
| Kota Banjar | Kabupaten Ciamis | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Bandung Barat | Kabupaten Bandung | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Pangandaran | Kabupaten Ciamis | 17 November 2012 |
Jawa Tengah
[sunting | sunting sumber]| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Batang | Kabupaten Pekalongan | 14 Juni 1965 |
Daerah Istimewa Yogyakarta
[sunting | sunting sumber]tidak pernah mengalami pemekaran daerah.
Jawa Timur
[sunting | sunting sumber]| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kota Batu | Kabupaten Malang | 21 Juni 2001 |
Bali
[sunting | sunting sumber]Bali, pemekaran dari Nusa Tenggara (1958)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Badung | Daerah Bali | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Bangli | Daerah Bali | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Buleleng | Daerah Bali | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Gianyar | Daerah Bali | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Jembrana | Daerah Bali | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Karangasem | Daerah Bali | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Klungkung | Daerah Bali | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Tabanan | Daerah Bali | 9 Agustus 1958 |
| Kotamadya Denpasar | Kabupaten Badung | 15 Januari 1992 |
- Catatan: Daerah Bali adalah salah satu penyusun Provinsi Nusa Tenggara yang dibubarkan pada tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 8 kabupaten pada tabel di atas
Nusa Tenggara Barat
[sunting | sunting sumber]Nusa Tenggara Barat, pemekaran dari Nusa Tenggara (1958)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Lombok Barat | Daerah Lombok | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Lombok Tengah | Daerah Lombok | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Lombok Timur | Daerah Lombok | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Bima | Daerah Sumbawa | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Dompu | Daerah Sumbawa | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Sumbawa | Daerah Sumbawa | 9 Agustus 1958 |
| Kotamadya Mataram | Kabupaten Lombok Barat | 26 Juli 1993 |
| Kota Bima | Kabupaten Bima | 10 April 2002 |
| Kabupaten Sumbawa Barat | Kabupaten Sumbawa | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Lombok Utara | Kabupaten Lombok Barat | 21 Juli 2008 |
- Catatan: Daerah Lombok dan Daerah Sumbawa adalah salah satu penyusun Provinsi Nusa Tenggara yang dibubarkan pada tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 6 kabupaten pada tabel di atas
Nusa Tenggara Timur
[sunting | sunting sumber]Nusa Tenggara Timur, pemekaran dari Nusa Tenggara (1958)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Alor | Daerah Timor dan Kepulauannya | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Belu | Daerah Timor dan Kepulauannya | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Ende | Daerah Flores | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Flores Timur | Daerah Flores | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Kupang | Daerah Timor dan Kepulauannya | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Manggarai | Daerah Flores | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Ngada | Daerah Flores | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Sikka | Daerah Flores | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Sumba Barat | Daerah Sumba | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Sumba Timur | Daerah Sumba | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Timor Tengah Selatan | Daerah Timor dan Kepulauannya | 9 Agustus 1958 |
| Kabupaten Timor Tengah Utara | Daerah Timor dan Kepulauannya | 9 Agustus 1958 |
| Kotamadya Kupang | Kabupaten Kupang | 11 April 1996 |
| Kabupaten Lembata | Kabupaten Flores Timur | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Rote Ndao | Kabupaten Kupang | 10 April 2002 |
| Kabupaten Manggarai Barat | Kabupaten Manggarai | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Nagekeo | Kabupaten Ngada | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Sumba Tengah | Kabupaten Sumba Barat | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Sumba Barat Daya | Kabupaten Sumba Barat | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Manggarai Timur | Kabupaten Manggarai | 14 Agustus 2007 |
| Kabupaten Sabu Raijua | Kabupaten Kupang | 26 November 2008 |
| Kabupaten Malaka | Kabupaten Belu | 11 Januari 2013 |
- Catatan: Daerah Timor dan Kepulauannya, Daerah Flores, dan Daerah Sumba adalah penyusun Provinsi Nusa Tenggara dan dibubarkan tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 12 kabupaten di atas
Kalimantan Barat
[sunting | sunting sumber]Kalimantan Barat, pemekaran dari Kalimantan (1956)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Bengkayang | Kabupaten Sambas | 20 April 1999 |
| Kabupaten Landak | Kabupaten Pontianak | 4 Oktober 1999 |
| Kota Singkawang | Kabupaten Bengkayang | 21 Juni 2001 |
| Kabupaten Melawi | Kabupaten Sintang | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Sekadau | Kabupaten Sanggau | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Kayong Utara | Kabupaten Ketapang | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Kubu Raya | Kabupaten Pontianak | 10 Agustus 2007 |
- Catatan: Kabupaten Pontianak berubah nama menjadi Kabupaten Mempawah pada tahun 2014
Kalimantan Tengah
[sunting | sunting sumber]Kalimantan Tengah, pemekaran dari Kalimantan Selatan (1958)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Kotawaringin Barat | Kabupaten Kotawaringin | 26 Juni 1959 |
| Kabupaten Barito Selatan | Kabupaten Barito | 26 Juni 1959 |
| Kotapraja Palangka Raya | Kabupaten Kapuas | 14 Juni 1965 |
| Kabupaten Katingan | Kabupaten Kotawaringin Timur | 10 April 2002 |
| Kabupaten Seruyan | Kabupaten Kotawaringin Timur | 10 April 2002 |
| Kabupaten Sukamara | Kabupaten Kotawaringin Barat | 10 April 2002 |
| Kabupaten Lamandau | Kabupaten Kotawaringin Barat | 10 April 2002 |
| Kabupaten Gunung Mas | Kabupaten Kapuas | 10 April 2002 |
| Kabupaten Pulang Pisau | Kabupaten Kapuas | 10 April 2002 |
| Kabupaten Murung Raya | Kabupaten Barito Utara | 10 April 2002 |
| Kabupaten Barito Timur | Kabupaten Barito Selatan | 10 April 2002 |
- Catatan: Kabupaten Kotawaringin dan Kabupaten Barito berubah nama menjadi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Barito Utara pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Barito Selatan
Kalimantan Selatan
[sunting | sunting sumber]Kalimantan Selatan, pemekaran dari Kalimantan (1956)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Barito Kuala | Kabupaten Banjarmasin | 26 Juni 1959 |
| Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Kabupaten Kandangan | 26 Juni 1959 |
| Kabupaten Tanah Laut | Kabupaten Banjar | 14 Juli 1965 |
| Kabupaten Tapin | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 14 Juli 1965 |
| Kabupaten Tabalong | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 14 Juli 1965 |
| Kotamadya Banjarbaru | Kabupaten Banjar | 20 April 1999 |
| Kabupaten Tanah Bumbu | Kabupaten Kotabaru | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Balangan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 25 Februari 2003 |
- Catatan: Kabupaten Banjarmasin dan Kabupaten Kandangan berubah nama menjadi Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Timur
[sunting | sunting sumber]Kalimantan Timur, pemekaran dari Kalimantan (1956)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kotapraja Balikpapan | Daerah Istimewa Kutai | 26 Juni 1959 |
| Kotapraja Samarinda | Daerah Istimewa Kutai | 26 Juni 1959 |
| Kabupaten Kutai | Daerah Istimewa Kutai | 26 Juni 1959 |
| Kabupaten Pasir[a] | Kabupaten Kotabaru | 26 Juni 1959 |
| Kabupaten Kutai Barat | Kabupaten Kutai | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Kutai Timur | Kabupaten Kutai | 4 Oktober 1999 |
| Kota Bontang | Kabupaten Kutai | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara | Kabupaten Pasir | 10 April 2002 |
| Kabupaten Mahakam Ulu | Kabupaten Kutai Barat | 11 Januari 2013 |
- Catatan: Daerah Istimewa Kutai dibubarkan pada tahun 1959.
- Catatan: Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2002
- Catatan: Kabupaten Pasir berubah nama menjadi Kabupaten Paser pada tahun 2007
Kalimantan Utara
[sunting | sunting sumber]Kalimantan Utara, pemekaran dari Kalimantan Timur (2012)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kotamadya Tarakan | Kabupaten Bulungan | 8 Oktober 1997 |
| Kabupaten Malinau | Kabupaten Bulungan | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Nunukan | Kabupaten Bulungan | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Tana Tidung | Kabupaten Bulungan | 14 Agustus 2007 |
Sulawesi Utara
[sunting | sunting sumber]Sulawesi Utara, pemekaran dari Sulawesi (1960)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Daerah Bolaang Mongondow | Daerah Sulawesi Utara | 19 Maret 1954 |
| Kotamadya Bitung | Kabupaten Minahasa | 15 Agustus 1990 |
| Kabupaten Kepulauan Talaud | Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud | 10 April 2002 |
| Kabupaten Minahasa Selatan | Kabupaten Minahasa | 25 Februari 2003 |
| Kota Tomohon | Kabupaten Minahasa | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Minahasa Utara | Kabupaten Minahasa | 18 Desember 2003 |
| Kota Kotamobagu | Kabupaten Bolaang Mongondow | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Minahasa Tenggara | Kabupaten Minahasa Selatan | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Kabupaten Bolaang Mongondow | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Kabupaten Bolaang Mongondow | 21 Juli 2008 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Kabupaten Bolaang Mongondow | 21 Juli 2008 |
- Catatan: Daerah Sulawesi Utara dibubarkan pada tahun 1959
- Catatan: Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2014
Gorontalo
[sunting | sunting sumber]Gorontalo, pemekaran dari Sulawesi Utara (2000)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kotapraja Gorontalo | Daerah Sulawesi Utara | 4 Juli 1959 |
| Kabupaten Gorontalo | Daerah Sulawesi Utara | 4 Juli 1959 |
| Kabupaten Boalemo | Kabupaten Gorontalo | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Bone Bolango | Kabupaten Gorontalo | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Boalemo | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Gorontalo Utara | Kabupaten Gorontalo | 2 Januari 2007 |
- Catatan: Daerah Sulawesi Utara, beribukota di Gorontalo, dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 1 kabupaten dan 1 kota di atas
Sulawesi Tengah
[sunting | sunting sumber]Sulawesi Tengah, pemekaran dari Sulawesi Utara (1964)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Daerah Donggala | Daerah Sulawesi Tengah | 12 Agustus 1952 |
| Daerah Poso | Daerah Sulawesi Tengah | 12 Agustus 1952 |
| Kabupaten Banggai | Daerah Poso | 4 Juli 1959 |
| Kabupaten Buol Toli-Toli[b] | Daerah Donggala dan Daerah Sulawesi Utara | 4 Juli 1959 |
| Kotamadya Palu | Kabupaten Donggala | 22 Juli 1994 |
| Kabupaten Buol | Kabupaten Buol Toli-Toli | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Morowali | Kabupaten Poso | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Banggai Kepulauan | Kabupaten Banggai | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Parigi Moutong | Kabupaten Donggala | 10 April 2002 |
| Kabupaten Tojo Una-Una | Kabupaten Poso | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Sigi | Kabupaten Donggala | 21 Juli 2008 |
| Kabupaten Banggai Laut | Kabupaten Banggai Kepulauan | 11 Januari 2013 |
| Kabupaten Morowali Utara | Kabupaten Morowali | 15 Mei 2013 |
- Catatan: Daerah Sulawesi Tengah dipecah menjadi 2 daerah pada tahun 1952
- Catatan: Daerah Poso dan Daerah Donggala dibubarkan pada tahun 1959
Sulawesi Tenggara
[sunting | sunting sumber]Sulawesi Tenggara, pemekaran dari Sulawesi Selatan (1964)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Daerah Sulawesi Tenggara | Daerah Sulawesi Selatan | 12 Agustus 1952 |
| Kabupaten Buton | Daerah Sulawesi Tenggara | 4 Juli 1959 |
| Kabupaten Kendari | Daerah Sulawesi Tenggara | 4 Juli 1959 |
| Kabupaten Kolaka | Daerah Sulawesi Tenggara | 4 Juli 1959 |
| Kabupaten Muna | Daerah Sulawesi Tenggara | 4 Juli 1959 |
| Kotamadya Kendari | Kabupaten Kendari | 3 Agustus 1995 |
| Kota Bau-Bau | Kabupaten Buton | 21 Juni 2001 |
| Kabupaten Konawe Selatan | Kabupaten Kendari | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Bombana | Kabupaten Buton | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Wakatobi | Kabupaten Buton | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Kolaka Utara | Kabupaten Kolaka | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Konawe Utara | Kabupaten Konawe | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Buton Utara | Kabupaten Muna | 2 Januari 2007 |
| Kabupaten Kolaka Timur | Kabupaten Kolaka | 11 Januari 2013 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | Kabupaten Konawe | 15 Mei 2013 |
| Kabupaten Muna Barat | Kabupaten Muna | 23 Juli 2014 |
| Kabupaten Buton Selatan | Kabupaten Buton | 23 Juli 2014[19] |
| Kabupaten Buton Tengah | Kabupaten Buton | 23 Juli 2014[19] |
- Catatan: Daerah Sulawesi Tenggara yang beribukota di Baubau dibubarkan tahun 1959 bersamaan dengan pemekaran 4 kabupaten di atas
- Catatan: Kabupaten Kendari berubah nama menjadi Kabupaten Konawe pada tahun 2004
Sulawesi Selatan
[sunting | sunting sumber]Sulawesi Selatan, pemekaran dari Sulawesi (1960)
- Catatan: Daerah Makassar, Daerah Jeneponto-Takalar, Daerah Luwu, Daerah Bone, Daerah Bonthain, dan Daerah Parepare dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 19 kabupaten dan 1 kota di atas
- Catatan: Kabupaten Bonthain berubah nama menjadi Kabupaten Bantaeng pada tahun 1962
- Catatan: Kabupaten Selayar berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2008
Sulawesi Barat
[sunting | sunting sumber]Sulawesi Barat, pemekaran dari Sulawesi Selatan (2004)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Daerah Mandar | Daerah Sulawesi Selatan | 12 Agustus 1952 |
| Kabupaten Majene | Daerah Mandar | 4 Juli 1959 |
| Kabupaten Mamuju | Daerah Mandar | 4 Juli 1959 |
| Kabupaten Polewali Mamasa | Daerah Mandar | 4 Juli 1959 |
| Kabupaten Mamasa | Kabupaten Polewali Mamasa | 10 April 2002 |
| Kabupaten Mamuju Utara | Kabupaten Mamuju | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Mamuju Tengah | Kabupaten Mamuju | 11 Januari 2013 |
- Catatan: Daerah Mandar dengan ibukota di Majene dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 3 kabupaten di atas
- Catatan: Kabupaten Polewali Mamasa berubah nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2005
- Catatan: Kabupaten Mamuju Utara berubah nama menjadi Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2017
Maluku Utara
[sunting | sunting sumber]Maluku Utara, pemekaran dari Maluku (1999)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Halmahera Tengah | Kabupaten Maluku Utara | 15 Agustus 1990 |
| Kotamadya Ternate | Kabupaten Maluku Utara | 20 April 1999 |
| Kabupaten Halmahera Utara | Kabupaten Maluku Utara | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Halmahera Selatan | Kabupaten Maluku Utara | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Kepulauan Sula | Kabupaten Maluku Utara | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Halmahera Timur | Kabupaten Halmahera Tengah | 25 Februari 2003 |
| Kota Tidore Kepulauan | Kabupaten Halmahera Tengah | 25 Februari 2003 |
| Kabupaten Pulau Morotai | Kabupaten Halmahera Utara | 26 November 2008 |
| Kabupaten Pulau Taliabu | Kabupaten Kepulauan Sula | 11 Januari 2013 |
- Catatan: Kabupaten Maluku Utara berubah nama menjadi Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2003 bersamaan dengan pemekaran Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kepulauan Sula
Maluku
[sunting | sunting sumber]| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Maluku Tengah | Daerah Maluku Selatan | 12 Agustus 1952 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | Daerah Maluku Selatan | 12 Agustus 1952 |
| Kabupaten Buru | Kabupaten Maluku Tengah | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Kabupaten Maluku Tenggara | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | Kabupaten Maluku Tengah | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | Kabupaten Maluku Tengah | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Kepulauan Aru | Kabupaten Maluku Tenggara | 18 Desember 2003 |
| Kota Tual | Kabupaten Maluku Tenggara | 14 Agustus 2007 |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 21 Juli 2008 |
| Kabupaten Buru Selatan | Kabupaten Buru | 21 Juli 2008 |
- Catatan: Daerah Maluku Selatan dengan ibukota di Ambon dibubarkan pada tahun 1952 bersamaan dengan pembentukan 2 kabupaten di atas
- Catatan: Kabupaten Maluku Tenggara Barat berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2019
Papua Barat Daya
[sunting | sunting sumber]Papua Barat Daya, pemekaran dari Papua Barat (2022)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kota Sorong | Kabupaten Sorong | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Sorong Selatan | Kabupaten Sorong | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Raja Ampat | Kabupaten Sorong | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Tambrauw[c] | Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari | 26 November 2008 |
| Kabupaten Maybrat | Kabupaten Sorong[d] | 16 Januari 2009 |
Papua Barat
[sunting | sunting sumber]Papua Barat, pemekaran dari Papua (1999)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Kaimana | Kabupaten Fakfak | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Teluk Bintuni | Kabupaten Manokwari | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Teluk Wondama | Kabupaten Manokwari | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Manokwari Selatan | Kabupaten Manokwari | 17 November 2012 |
| Kabupaten Pegunungan Arfak | Kabupaten Manokwari | 17 November 2012 |
Papua Tengah
[sunting | sunting sumber]Papua Tengah, pemekaran dari Papua (2022)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Paniai | Kabupaten Nabire | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Puncak Jaya | Kabupaten Nabire | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Mimika | Kabupaten Fakfak | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Puncak | Kabupaten Puncak Jaya | 4 Januari 2008 |
| Kabupaten Dogiyai | Kabupaten Nabire | 4 Januari 2008 |
| Kabupaten Intan Jaya | Kabupaten Paniai | 26 November 2008 |
| Kabupaten Deiyai | Kabupaten Paniai | 26 November 2008 |
Papua
[sunting | sunting sumber]| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kotamadya Jayapura | Kabupaten Jayapura | 2 Agustus 1993 |
| Kabupaten Sarmi | Kabupaten Jayapura | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Keerom | Kabupaten Jayapura | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Waropen | Kabupaten Yapen Waropen | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Supiori | Kabupaten Biak Numfor | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Mamberamo Raya[e] | Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen | 15 Maret 2007 |
- Catatan: Kabupaten Yapen Waropen berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2008
Papua Pegunungan
[sunting | sunting sumber]Papua Pegunungan, pemekaran dari Papua (2022)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Pegunungan Bintang | Kabupaten Jayawijaya | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Yahukimo | Kabupaten Jayawijaya | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Tolikara | Kabupaten Jayawijaya | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Lanny Jaya | Kabupaten Jayawijaya | 4 Januari 2008 |
| Kabupaten Mamberamo Tengah | Kabupaten Jayawijaya | 4 Januari 2008 |
| Kabupaten Nduga | Kabupaten Jayawijaya | 4 Januari 2008 |
| Kabupaten Yalimo | Kabupaten Jayawijaya | 4 Januari 2008 |
Papua Selatan
[sunting | sunting sumber]Papua Selatan, pemekaran dari Papua (2022)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
|---|---|---|
| Kabupaten Boven Digoel | Kabupaten Merauke | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Mappi | Kabupaten Merauke | 11 Desember 2002 |
| Kabupaten Asmat | Kabupaten Merauke | 11 Desember 2002 |
Penggabungan
[sunting | sunting sumber]Jawa Tengah
[sunting | sunting sumber]- Penggabungan Kabupaten Kutoarjo dengan Kabupaten Purworejo (tahun 1933)
- Penggabungan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Kebumen (1 Januari 1936)
- Penggabungan Kabupaten Purwokerto dengan Kabupaten Banyumas (1 Januari 1936)
Daerah Istimewa Yogyakarta
[sunting | sunting sumber]- Penggabungan Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo (tahun 1951)
Papua
[sunting | sunting sumber]- Provinsi Irian Jaya Tengah yang dimekarkan tahun 1999 dibatalkan pada tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi sehingga bergabung kembali ke Provinsi Irian Jaya
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ diserahkan dari wilayah Kalimantan Selatan
- ↑ gabungan bekas swapraja Toli-Toli dan Buol dari dua daerah yang berbeda
- ↑ wilayah yang berasal dari Manokwari resmi digabungkan oleh Mahkaman Konstitusi pada tahun 2013
- ↑ awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Sorong Selatan, namun wilayah Maybrat terlebih dahulu dititipkan ke Kabupaten Sorong agar memenuhi syarat pemekaran
- ↑ gabungan dari masing-masing 5 dan 3 distrik dari kabupaten yang berbeda
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ UU23 2014, hlm. 24.
- 1 2 UU23 2014, hlm. 25.
- ↑ UU23 2014, hlm. 35.
- 1 2 UU23 2014, hlm. 28.
- 1 2 UU23 2014, hlm. 27–29.
- ↑ UU23 2014, hlm. 29.
- ↑ UU23 2014, hlm. 30–31.
- ↑ UU23 2014, hlm. 31.
- 1 2 3 4 UU23 2014, hlm. 32.
- ↑ "PEMKAB - Sejarah". kulonprogokab.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-10-13.
- ↑ "Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone". Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2003.
- ↑ Matanasi, Petrik (2020-12-29). "Penculikan Pakubuwono XII dan Dihapusnya Daerah Istimewa Surakarta". tirto.id. Diakses tanggal 2024-10-13.
- ↑ UU23 2014, hlm. 32–34.
- ↑ UU23 2014, hlm. 34.
- 1 2 UU23 2014, hlm. 34–35.
- ↑ UU23 2014, hlm. 24,35.
- ↑ UU23 2014, hlm. 35–37.
- ↑ UU23 2014, hlm. 37.
- 1 2 "Sekretariat Negara Republik Indonesia" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 2015-05-23.
Pustaka
[sunting | sunting sumber]- "Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.