Sejarah ekonomi Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Bagian dari seri artikel mengenai
Sejarah Indonesia
Sejarah Indonesia.png
Garis waktu

Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak diantara persilangan samudera dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi serta penduduk yang tinggal dipenjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan Negara Indonesia. Munculnya kontak dengan perdagangan internasional melalui mitra asing yang datang untuk berdagang juga ikut berperan penting dalam perkembangan Indonesia berupa kedatangan pedagang dari India, China, Arab dan Eropa yang ikut mengeksplorasi rempah-rempah.

Pada awal abad ke-17, Vereenigde Oostindische Compagnie, salah satu perusahaan multinasional pertama dalam dunia, sejarah telah mendirikan basis operasional mereka di kepulauan Indonesia untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dunia. Pada tahun 1800, Hindia belanda merupakan salah satu negara terbesar yang menerima manfaat finansial dari monopoli perdagangan komoditas nusantara di pasar internasional melalui hasil tani seperti kopi, teh, kina, karet dan minyak sawit, hasil bumi seperti minyak, batubara, timah dan tembaga. Hindia Belanda berubah menjadi Republik Indonesia setelah Perang Dunia II.

Pada awal abad ke-21, Indonesia berkembang menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus sebagai kekuatan ekonomi negara berkembang dunia, mengantarkan Indonesia menjadi anggota G-20 dan masuk sebagai negara industri baru.[1]

Kerajaan-kerajaan kuno[sunting | sunting sumber]

Awal mulanya, perekonomian pedesaan di nusantara sangat bergantung pada hasil pertanian seperti padi, serta perdagangan produk hutan; seperti buah tropis, perburuan hewan, tanaman resin, rotan dan kayu. Kerajaan-kerajaan kuno seperti Tarumanagara dan Mataram adalah salah satu contoh dari kerajaan yang mengandalkan kegiatan perekonomiannya pada hasil panen padi dan pajak.

Nusantara sejak lama dikenal akan melimpahnya sumber daya alam; seperti rempah-rempah berupa pala dan cengkih dari Maluku, merica dan kemukus dari Sumatra Selatan dan Jawa Barat, beras dari Jawa, emas, tembaga dan timah dari Sumatra, Kalimantan dan pulau-pulau di antara, kamper resin dari pelabuhan Barus, sappan dan kayu cendana dari Kepulauan Nusa Tenggara, kayu dari Kalimantan, gading dan badak tanduk dari Sumatra dan eksotis bulu burung dari Indonesia timur adalah beberapa produk yang dicari oleh para pedagang di seluruh dunia. Secara teknis, kontak asing dimulai ketika pada abad ke-4 dimana kerajaan kecil nusantara yang menerima kedatangan pedagang dari India. Seiring dengan perkembangan, datanglah para pedagang-pedagang lain dari daratan Benua Asia lainnya seperti dari Arab dan China. Lokasi nusantara yang strategis diantara rute perdagangan India dan China serta rute perdagangan maritim yang terus berkembang menjadikan nusantara tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dikawasan berupa lahirnya Kerajaan Sriwijaya yang mulai berkembang pada abad ke-7 menjadi kerajaan kosmopolitan berbasis perdagangan.

Sriwijaya[sunting | sunting sumber]

Dalam dunia perdagangan, Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan pesat menjadi Kerajaan utama yang mengendalikan 2 jalur perdagangan utama antara India dan Cina, yaitu melalui Selat Sunda dari Palembang dan selat Malaka dari Kedah. Dalam suatu catatan dari pedagang Arab, catatan tersebut menyatakan bahwa luasnya wilayah kerajaan yang begitu besar bahkan membuat kapal tercepatpun tidak mampu untuk bisa berpergian mengelilingi semua pulau-pulau yang menghasilkan kamper, gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, kapulaga dan cubebs, gading, emas, dan timah, kekayaan masing-masing pulau menjadikan kerajaan ini bisa memiliki kekayaan setara dengan raja yang ada di India.

Selain membina hubungan perdagangan dengan India dan Cina, Sriwijaya juga didirikan hubungan dagang dengan Kerajaan di Jazirah Arab. Terdapat sebuah kemungkinan besar, seorang utusan dikirim oleh Maharaja Sri Indrawarman untuk menyampaikan surat perkenalan kepada Khalifah Umar bin Abdul-Aziz dari Kekhalifahan Umayyah pada tahun 718 Masehi. Surat tersebut kembali bersama dengan Zanji (budak wanita dari Zanj), sebagai hadiah dari Khalifah untuk maharaja yang menjadi pertanda baik dibukanya hubungan Kerajaan Sriwijaya dengan Kekhalifahan Umayyah. Hal ini diperkuat dengan adanya berita dari China yang menyebutkan tentang seorang yang bernama Shih-li-t-'o-pa-mo (Sri Indravarman), Maharaja dari Shih-li-fo-shih pada tahun 724 mengirimkan hadiah kepada kaisar berupa ts'engchi (Cina ejaan bahasa arab Zanji). Sriwijaya mendominasi kekuatan ekonomi dan politik dikawasan tersebut hingga berakhirnya pada abad ke-13.

Majapahit[sunting | sunting sumber]

Celengan Terakota peninggalan Kerajaan Majapahit pada ke-14-15 Masehi yang ditemukan di Situs Trowulan, Jawa Timur. (Koleksi Museum Nasional Indonesia, Jakarta)

Pada abad ke-14 di Pulau Jawa, tumbuh sebuah Kerajaan yang mewarisi peninggalan Kerajaan Singhasari yang bernama Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang lahir dari seorang mantan tahanan yang diberikan lahan di sebuah daerah yang bernama desa maja (kini Mojokerto) ini berawal hanya dari sebuah daerah pemukiman yang terletak dipinggir Sungai Brantas. Kerajaan yang ekonominya dulu hanya digerakkan dari hasil panen pertanian bertanah basah dan kering secara pesat berkembang menjadi kerajaan maritim sebagai pusat perdagangan dan ekonomi di nusantara selama berabad-abad. Menurut sumber dari Dinasti Ming dengan judul Yingyai Shenglan bernama Ma Huan melaporkan perkembangan perekonomian dan perdagangan di Pulau Jawa.

Dalam industri pertanian, Padi di pulau Jawa dipanen sebanyak dua kali dalam setahun. Mereka juga menanam dan memanen wijen putih dan lentil, tetapi tidak ada menanam gandum. Tanah di pulau ini menghasilkan Secang (berguna untuk menghasilkan pewarna merah), berlian, cendana, dupa, puyang merica, cantharides (kumbang hijau yang digunakan untuk obat-obatan), biji besi, kura-kura, penyu serta hewan aneh dan langka seperti burung besar seperti ayam, beo lima warna yang bisa menirukan suara manusia, juga ayam mutiara, merak, 'pohon sirih burung', mutiara burung, dan merpati hijau. Terdapat pula Binatang-binatang yang belum pernah kami temui seperti rusa putih, kera putih dan berbagai hewan lainnya. Hewan disini juga sama, ada Babi, kambing, sapi, kuda, dan bebek. Untuk buah-buahan, ada semua buah-buahan pisang, kelapa, tebu, buah delima, lotus, mang-chi-shi (manggis), semangka dan lang Ch' (langsat atau Duku). Selain itu, ada labu dan sayuran.

Kegiatan transaksi sehari-hari dalam perekonomian di Pulau Jawa seperti membeli atau menjual barang, membayar pajak dan denda termonetisasi secara parsial menggunakan koin emas dan perak pada abad ke-8 dan mulai digunakan secara penuh sebagai alat transaksi seabad kemudian melalui eskavasi artefak berupa Temuan Wonoboyo yang ditemukan di Jawa Tengah memperkuat bukti bahwa Kerajaan Majapahit secara finansial terpenuhi kebutuhan transaksinya melalui kebijakan monetisasi. Hasil eskavasi penemuan artefak ini berupa koin emas yang berbentuk benih, mirip dengan jagung, sedangkan koin perak yang mirip dengan tombol. Sekitar tahun 1300an, pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk, terjadi perubahan secara drastis dengan penggantian penggunaan uang koin emas dan perak menjadi koin impor tembaga China tunai. Penemuan koin tembaga China Kuno sebanyak 10,388 keping oleh seorang warga di Kabupaten Sidoarjo dengan berat mencapai 800kg pada bulan November 2008 yang diteliti oleh Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Indonesia (BP3I) Jawa Timur menyatkan bahwa koin-koin tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit.[2] Meski perubahan alat transaksi ini tidak pernah dijelaskan diberita manapun, terdapat anggapan bahwa seiring dengan makin kompleksnya perkembangan ekonomi di Pulau Jawa dan keinginan untuk memiliki mata uang dengan sistem yang jauh lebih kecil dan cocok untuk digunakan sehari-hari dalam transaksi pasar, maka digantikanlah alat transaksi emas dan perak menjadi tembaga.[3](h107)

Terdapat beberapa catatan mengenai perekonomian yang diambil dari prasasti dan data. Prasasti Canggu pada tahun 1358 menyebutkan terdapat sebanyak 78 lalu lintas penyeberangan laut antar pulau di dalam negeri nusantara.(h107)

Keberhasilan Majapahit berkembang hingga menjadi salah satu kerajaan yang makmur dan sejahtera karena dua faktor utama. Pertama, dataran rendah Pulau Jawa yang terletak di Timur Laut cocok untuk dijadikan lahan pertanian konsumsi seperti padi dan budidaya berbagai tanaman konsumsi dan komoditas yang mampu menjadi pendapatan utama kerajaan, dan terdapat proyek-proyek irigasi yang secara signifikan berpengaruh pada pertumbuhan permintaan tanaman komoditas tersebut. Kedua, pelabuhan-pelabuhan di pantai utara secara aktif dimanfaatkan oleh kerajaan ini untuk memasarkan dan memperdagangkan komoditas hasil tani dan bumi yang dipanen mungkin, serta jaringan transportasi laut yang frekuensinya banyak dan terjangkau disemua daerah nusantara memungkinkan majapahit untuk memperluas wilayah kekuasannya dengan mudah yang diikuti dengan kemudahan akses untuk mendapatkan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku yang melewati Jawa menjadi sumber pendapatan penting bagi Majapahit.(h107)

Dalam Kakawin Nagarakretagama, Majapahit yang terkenal menarik para pedagang asing dari jauh seperti dari India, Khmer, Siam, dan China untuk berdagang di Majapahit. Sementara di periode selanjutnya, dalam berita China yang berjudul Yingyai Shenglan disebutkan bahwa sebagian besar dari pedagang China dan pedagang-pedagang Muslim dari barat (tepatnya Arab dan India, sebagian besar dari kerajaan Muslim di Sumatra dan Semenanjung malaya) menetap di kota-kota pelabuhan Majapahit, seperti Tuban, Gresik dan Hujung Galuh (Surabaya). Pajak dikenakan terhadap beberapa orang asing, seperti mereka yang membuka usaha dan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Kerajaan Majapahit memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan China dinasti Ming, Annam dan Champa, Kamboja, Siam Ayutthayan, Burma Martaban dan India selatan (Wijayanagara).

Jaringan perdagangan Islam[sunting | sunting sumber]

Rekayasa Kapal Jung yag tenggelam di Belitung yang disusun sesuai dengan aslinya pada abad ke-9.

Pedagang Muslim telah menyebarkan agama Islam di sepanjang rute perdagangan yang menghubungkan Dunia Islam yang membentang dari Mediterania, Timur Tengah, India, Kepulauan di Asia Tenggara dan China. Para pedagang Muslim dari jazirah Arab dan teluk berlayar melintasi nusantara dalam perjalanan mereka ke menuju China, sejak perjalanan perdananya pada abad ke-9 yang dibuktikan melalui penemuan Bangkai kapal Belitung yang berisi muatan dari Cina di lepas pantai Pulau Belitung. Kehadiran para pedagang Muslim menjadi salah satu penguat pengaruh berdirinya Kerajaan Islam di nusantara yang bertepatan dengan jatuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad ke-13, Islam telah memiliki pijakan di Indonesia melalui berbagai kerajaan bernuansa Islam seperti Kesultanan Samudera Pasai di Aceh dan Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku. Maluku yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah mendapatkan namanya dari bahasa arab "Jazirat al Muluk" yang berarti "kepulauan para raja".

Pada abad ke-14, pemukiman Muslim mulai berkembang disekitar untuk menyambut kedatangan para pedagang Muslim dari India dan Timur Tengah untuk berdagang. Salah satu kerajaan Muslim yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik dikawasan nusantara saat itu adalah Kesultanan Melaka yang mengontrol strategis selat Malaka, dan Kesultanan Demak yang menggantikan Majapahit sebagai kekuatan regional di Jawa. Kesultanan juga aktif untuk menyebarkan agama Islam di nusantara, dan pada akhir abad ke-15, Islam menjadi agama mayoritas di kepulauan nusantara setelah Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang masing-masing bernuansa Hindu dan Budha kehilangan kekuasannya atas kerajaannya, mayoritas agama Islam di nusantara tersebar dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi hingga sebagian Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Kerajaan Islam di nusantara juga terhubung dengan jaringan perdagangan dan diplomatik yang membentang dari Muslim Spanyol di Barat untuk Muslim koloni perdagangan di pelabuhan Cina Timur, hingga seperti rempah-rempah dari Indonesia seperti cengkih, pala dan merica akhirnya bisa mencapai pasar rempah-rempah di Canton, Damaskus dan Kairo.

Perdagangan komoditas rempah-rempah oleh eropa[sunting | sunting sumber]

pala adalah tanaman asli Indonesia yang berasal dariPulau Banda.

Sejak kejatuhan Konstantinopel terjadi, muncul kekhawatiran dikalangan kerajaan di seantero Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menghadapi musim dingin. Maka, kerajaan di seluruh Eropa saat itu memutuskan untuk membentuk tim ekspedisi di masing-masing kerajaan untuk berlomba-lomba mendapatkan sumber dari rempah-rempah tersebut. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Indonesia, pencarian mereka tersebut tidak hanya untuk memonopoli sumber utama yang kelak menjadi pendapatan yang menguntungkan bagi kerajaan mereka, tetap mereka juga secara pesat membangun Gereja Katolik Roma sebagai basis misionaris, pos perdagangan dan benteng militer dan barak senjata. Dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari penaklukan Malaka pada tahun 1512, armada Portugis mulai menjelajah lebih dalam kepulauan Indonesia, untuk dan berusaha untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga.[4] Kemudian, kehadiran portugis di Indonesia berkurang setelah Solor, Flores dan Timor (lihat Timor portugis) di Nusa Tenggara barat, jatuh ke tangan pribumi Ternate dan mengalahkan Belanda.[5]

Di awal abad ke-17, Netherland East India Company (VOC) didirikan oleh Pemerintah Belanda sebagai BUMN yang mengelola usaha perdagangan komoditas rempah-rempah dan budidaya tanaman komoditas berbasis ekspor. VOC dalam perkembangannya menjadi salah satu perusahaan terkuat dan berpengaruh dikawasan nusantara, tidak hanya untuk kepentingan bisnis dan menghasilkan keuntungan semata. Tetapi juga sebagai alat Pemerintah Belanda untuk menguasai nusantara. Diversifikasi usaha yang luas dalam kegiatan bisnis VOC dari perusahaan pelayaran yang menghubungkan Indonesia dengan Eropa membawa komoditas rempah-rempah serta membuka kantor pemasaran dan penjualan dibeberapa kota utama di Asia dan Eropa. Langkah demi langkah, Belanda bersaing secara terbuka dengan Portugis untuk memperebutkan kekayaan nusantara, dimulai dengan penaklukan Belanda di Ambon, Maluku Utara dan Banda. Secara statistik, perkembangan usaha VOC melampaui semua pesaingnya di kawasan Asia.

Antara tahun 1602-1796, VOC telah mengirim satu juta orang Eropa untuk bekerja di nusantara berserta dengan kantor perwakilan dikota-kota lain di Asia, memiliki armada dagang dan perang sebanyak 4,785 kapal, dan perusahaan mencetak target produksi lebih dari 2,5 juta ton produk rempah-rempah. VOC menikmati keuntungan besar dari kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku pada abad ke-17.[6] Keuntungan ini juga menjadi modal VOC pada tahun 1619 untuk mendirikan ibukota Hindia Belanda dikota pelabuhan yang bernama Jacatra dan mengubah nama kota tersebut menjadi Batavia (sekarang Jakarta). Selama dua abad berikutnya, Perusahaan mengakuisisi tambahan terminal pelabuhan sebagai basis perdagangan dan melindungi kepentingan mereka dengan mengambil alih wilayah sekitarnya. VOC juga membagi dividen sebesar 18% pertahun selama 200 tahun hingga abad ke 19 akibat perusahaan bergerak diluar kemampuannya untuk membiayai perang dan terjadi banyak korupsi ditubuh VOC.[7]

Ekonomi kolonial eropa[sunting | sunting sumber]

Pekerja berpose di lokasi konstruksi terowongan kereta api di pegunungan, 1910.

Hindia Belanda dibentuk dari hasil kolonialisasi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang dibubarkan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1800 karena berbagai permasalahan yang membebani perusahaan. Meskipun ekonomi Belanda meningkat kembali melalui sistem pajak tanah, perimbangan anggaran pemerintah telah terbebani dengan luar biasa atas pengeluaran-pengeluaran seperti Perang Diponegoro di Jawa dan Perang Padri di Sumatra, serta perang melawan Belgia pada tahun 1830 membawa Belanda ke jurang kebangkrutan. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal, Johannes van den Bosch ditunjuk oleh pemerintah Belanda untuk mengisi kembali anggaran negara yang kosong akibat berbagai pengeluaran luar biasa dengan mengeksploitasi sumber daya alam Hindia Belanda. Melalui cara ini, Belanda mampu menguasai seluruh wilayah di seluruh pulau Jawa untuk pertama kalinya pada tahun 1830, penguasaan Pulau Jawa oleh Belanda menjadi sangat strategis. Hal ini terjadi karena ditemukan cara yang lebih maksimal untuk menggenjot pendapatan dari sistem yang ada dengan memperkenalkan kebijakan pertanian dari pemerintah dengan sistem tanam paksa.[8] Disebut cultuurstelsel (sistem budidaya) di belanda dan tanam paksa (forced perkebunan) di Indonesia, petani diwajibkan untuk memberikan hasil tani yang dapat dijual sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pajak dengan jumlah tertentu, seperti gula atau kopi.[9] Banyak dari pendapatan yang diinvestasikan kembali oleh Belanda untuk cadangan anggaran dari antisipasi kebangkrutan.[9][10] Antara tahun 1830 dan 1870, pendapatan sebesar 1 miliar gulden diambil dari Indonesia, 25 persen pendapatan pertahun dibagikan kepada Pemerintah Belanda berupa dividen yang dimasukkan kedalam anggaran.[11] Sistem ini menjadi salah satu bentuk kekejaman penjajahan Belanda terhadap petani yang menderita akibat pendapatan yang tidak layak yang berujung pada busung lapar dan wabah penyakit pada tahun 1840-an.[10]

Peta Hindia belanda pada tahun 1818

Munculnya banyak pemberitaan tentang menderitanya petani Hindia Belanda di Pulau Jawa terkait sistem tanam paksa atau budidaya yang diterapkan Belanda untuk mengisi kembali kas negara yang kosong akibat mengalami pengeluaran luar biasa mulai menuai kecaman dan penolakan dari masyarakat Belanda sendiri, karena kebijakan ini dinilai tidak manusiawi. Kebijakan ini lantas digantikan dengan reformasi agraria pada masa Liberal yang mengatur bahwa pengusaha non-Belanda ikut diperbolehkan untuk tidak hanya menyewa lahan, tetapi juga diperbolehkan memliki lahan. Sejak itu investasi swasta mengalir masuk ke Hindia Belanda seperti pertambangan dan perkebunan. Belitung yang menjadi rumah dari pertambangan timah mendapatkan investasi dari sindikasi pembiayaan dari sekelompok pengusaha belanda, termasuk adik dari Raja William III. Pertambangan dimulai pada tahun 1860. Pada tahun 1863 Jacob Nienhuys memperoleh konsesi dari Kesultanan Deli (Sumatra Timur) untuk menggunakan lahan yang ada untuk digunakan sebagai lahan perkebunan tembakau.[12] Hindia belanda secara resmi membuka kesempatan bagi para perusahaan swasta dan Pengusaha Belanda menanamkan investasi pada lahan perkebunan dan pabrik pengolahan hasil tani. Produksi gula meningkat dua kali lipat antara tahun 1870 dan 1885; tanaman baru seperti teh dan kina berkembang, dan karet diperkenalkan, yang mengarah ke peningkatan keuntungan secara dramatis bagi pra pengusaha swasta. Portofolio investasi perusahaan swasta tidak hanya berhenti pada pertanian dan perkebunan, tetapi merambah hingga eksplorasi dan produksi minyak di Sumatra dan Kalimantan menjadi sumber daya berharga bagi Belanda yang menjadi negara salah satu negara Eropa yang berpengaruh dalam hal industrialisasi. Komersialisasi kegaitan perdagangan diperluas dari Jawa ke luar pulau dengan semakin banyak wilayah yang berada dibawah kekuasaan Belanda hingga paruh kedua abad ke-19. Namun, akibat kelangkaan lahan untuk produksi beras, bersamaan dengan terjadinya peningkatan populasi, terutama di Jawa, mengakibatkan beras sulit untuk didapat.

Eksploitasi kekayaan Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap industrialisasi yang berlangsung di Belanda, sekaligus meletakkan dasar bagi industrialisasi di Indonesia. Belanda memperkenalkan kopi, teh, kakao, tembakau dan karet untuk ditanam di Jhamparan lahan yang subur di Pulau Jawa dibudidayakan oleh petani Jawa, yang dikumpulkan oleh pemerantaraan China, dan dijual diperdagangkan diluar negeri oleh pedagang dari Eropa.[10] Pada akhir abad ke-19 pertumbuhan ekonomi didasarkan pada permintaan dunia untuk teh, kopi, dan kina. Pemerintah menginvestasikan jaringan kereta api (150 mil panjang pada tahun 1873, 1.200 pada tahun 1900), serta jalur telegraf. Hal ini menjadi nilai tambah bagi para pengusaha untuk mendirikan usahanya seperti bank-bank, toko-toko dan koran. Hindia belanda menjadi rumah bagi sebagian besar pasokan komoditas dunia dari kina dan merica, karet, kelapa, dan teh, gula, kopi, dan minyak. Keuntungan yang didapt dari Belanda dari Hindia Belanda membuat negara tersebut menjadi salah satu kekuatan kolonial dunia terkuat setelah Inggris dan Prancis.[10] Koninklijke Paketvaart Maatschappij perusahaan pelayaran Belanda juga ikut berpartisipasi dalam penyatuan ekonomi kolonial dengan menjadikan Jakarta sebagai pusat pengiriman antar pulau dari maupun menuju, daripada melalui Singapura, sehingga fokus kegiatan ekonomi lebih banyak di pulau Jawa.[13]

Resesi yang terjadi di seluruh dunia pada akhir tahun 1880-an dan awal tahun 1890-an mengakibatkan harga-harga komoditas jatuh dan Hindia Belanda yang ekonominya mengandalkan perdaganagn komoditas ikut terseret kedalam resesi ini. Wartawan dan pegawai negeri sipil mengaku bahwa sebagian besar populasi tidak lebih baik daripada masa peraturan sistem ekonomi tanah paksa dan hal ini mengakibatkan terjaidnya gelombang kelaparan di penjuru Hidia Belanda. Pulihnya kembali harga komoditas dari resesi, mengundnag peningkatan nilai investasi di Hindia Belanda. Produksi dan investasi perusahaan swasta dibidang gula, timah, kopra dan kopi perdagangan telah berkembang signfikan, dan karet, tembakau, teh dan minyak juga menjadi komoditas ekspor utama.[14] Reformasi politik yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda mendorong daerah untuk memiliki otonomi daerah pemerintahan kolonial, bergerak dari sistem sentralistik menjadi desentralistik.

Ekonomi dunia kembali sehat di akhir 1890-an dan semuanya kembali. Investasi asing, terutama dari Inggris mengalami peningkatan yang didorong. Pada tahun 1900, jumlah aset asing yang ada di Hindia Belanda mencapai nilai sebesar 750 juta guilders (US$300 juta) dengan dominan di Pulau Jawa.[15]

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas seperti perluasan pelabuhan dan pembangunan serta perbaikan jalan-jalan adalah prioritas utama Belanda untuk mendorong terjadinya modernisasi ekonomi, fasilitasi perdagangan, dan mempercepat akses gerak militer. Pada tahun 1950, para insinyur belanda telah membangun dan meningkatkan kualitas jaringan jalan sepanjang 12.000 km permukaan beraspal, 41,000 km jalan cor dan 16.000 km dari permukaan kerikil.[16] Selain itu, Wim Ravensteijn menyatakan bahwa Belanda telah membangun 7,500 km jalur kereta api, jembatan, sistem irigasi yang menjangkau 1,4 Juta Hektar lahan pertanian yang akan menjadi struktur ekonomi kolonial dan sesudah masa kolonial.[17]

Republik Indonesia[sunting | sunting sumber]

Hindia belanda sendiri jatuh ke tangan pasukan Kekaisaran Jepang pada tahun 1942. Selama Perang Dunia II, perekonomian Hindia belanda (Indonesia) bisa dibilang tidak ada pergerakan atau sama sekali hancur, karena setiap sumber daya yang ada diarahkan terhadap upaya perang kekaisaran, pasukan Jepang menerapkan kebijakan bela diri ketat. Banyak kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan obat-obatan yang tidak terpenuhi yang mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan dan mewabahnya penyakit. Pada awal tahun 1945, pasukan Jepang mulai menunjukkan kekalahan dalam berbagai perang, yang berpuncak pada pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki.

Kepresidenan Soekarno (1945-1966)[sunting | sunting sumber]

Inflasi yang sangat tinggi[sunting | sunting sumber]

Peredaran mata uang yang berbeda-beda secara liar mengakibatkan munculnya ketidakstabilan kegiatan ekonomi di indonesia, dimana pada saat itu terdapat 3 mata uang yang berbeda yaitu, mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 miliar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan mencapai 1,6 miliar. Hal ini mengakibatkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali dan hal ini mengakibatkan sebagian besar kalangan masyarakat kalangan bawah seperti masyarakat umum dan petani kesulitan untuk memakai uangnya untuk ditukarkan menjadi bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari karena harganya yang tidak terjangkau. Oleh karena itu, untuk sementara waktu Pemerintah RI menetapkan secara resmi tiga mata uang berlaku di wilayah RI. Meski kebijakan tri-currency diberlakukan, hal tersebut tidak berdampak secara signifikan pada laju inflasi yang terjadi di Indonesia, karena pada saat itu Indonesia masih berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah diketahui bahwa sekutu kembali ke Indonesia dibawah pimpinan Panglima AFNEI untuk mengembalikan Indonesia dari penjajahan Jepang kepada Belanda.

Kedatangan armada pasukan AFNEI diberbagai penjuru pulau Indonesia dimanfaatkan oleh sekutu dengan menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai instansi keuangan seperti kantor kas perbankan. Penguasaan bank-bank oleh Sekutu bertujuan agar mampu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 miliar untuk keperluan operasi mereka. Panglima AFNEI, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford pada tanggal 6 Maret 1946 mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu yang bertujuan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memprotes kebijakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru. Pemerintah RI langsung merespon langkah sekutu dengan mencetak dan mengedarkan mata uang baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia yang dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1946 yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo.

Blokade Transportasi Laut oleh Belanda[sunting | sunting sumber]

Perebutan Belanda untuk mengambil kembali Indonesia dari kemerdekaan yang diraih pada masa kekosongan kekuasaan dilancarkan tidka hanya dari sisi militer, tetapi juga sisi transportasi barang dan ekonomi. Blokade laut yang dimulai sejak bulan November 1945 oleh Belanda bertujuan untuk menekan gerak ekonomi Indonesia untuk membiayai peperangan melawan sekutu dan Belanda. Blokade tersebut memberikan dampak yang cukup serius dalam beberapa hal seperti:

  • Kurangnya persenjataan yang masuk ke Indonesia
  • Minimnya pendapatan akibat pelarangan ekspor hasil-hasil bumi Indonesia
  • Sulitnya Indonesia mendapatkan bantuan luar negeri
  • Anggaran Negara menjadi tidak bermanfaat untuk membiayai perlawanan melawan Belanda

Perjuangan Mempertahankan Ekonomi Indonesia[sunting | sunting sumber]

Terdapat langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari segi ekonomi, seperti:

  • Digalakkannya Program Pinjaman Nasional yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia, Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946 untuk digunakan sebagai pengisi Anggaran Negara untuk dijadikan modal Pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana serta modal mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan nasional.
  • Melakukan pelanggaran blokade laut Belanda untuk mengamankan bantuan luar negeri berupa beras dari India seberat 500.000 ton dan mengadakan kontrak dengan perusahaan pelayaran swasta Amerika Serikat untuk membawa hasil bumi Indonesia untuk diekspor ke negara lain.
  • Konferensi ekonomi nasional yang dilaksanakan pada bulan Februari 1946 dengan tujuan untuk mendiskusikan permasalahan ekonomi yang dihadapi serta merumuskan solusinya dengan menghasilkan kesepakatan seputar masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan.
  • Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
  • Pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947 yang dipimpin oleh Menteri Persediaan Makanan Rakyat, IJ Kasimo untuk memberi rekomendasi dan saran terkait kebijakan pemerintah dalam mengelola dan membangun ekonomi Indonesia. Dibawah kepemimpinannya, BPE menghasilkan rencana 5 tahunan yang bernama Kasimo Plan yang bertujuan untuk mengembangkan dan membangun industri pangan Indonesia melalui langkah:
  1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
  2. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
  3. Penanaman kembali tanah kosong
  4. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 1-15 tahun.

Gunting Syafruddin[sunting | sunting sumber]

Gunting Syafruddin merupakan kebijakan yang digagas oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara untuk mengurangi defisit anggaran yang mencapai Rp 5,1 Miliar. Kebijakan yang disahkan pada tanggal 20 Maret 1950 SK Menteri Keuangan Nomor 1 tanggal 19 Maret 1950 ini bertujuan untuk memotong nilai uang yang Rp. 2,50 ke atas menjadi tinggal setengahnya. Hal ini memberikan keuntungan pada Pemerintah Indonesia dengan berkurangnya jumlah peredaran uang dan hal ini menjadi alasan Pemerintah Belanda meminjamkan dana sebesar Rp 200 Juta, sekaligus meningkatkan kredibilitas anggaran negara.

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng[sunting | sunting sumber]

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan program pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong transisi ekonomi Indonesia dari berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Program yang digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri serta Perdagangan Indonesia bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi nasional dari berbasis kolonial menjadi ekonomi pembangunan. Program ini mengakomodasi kegiatan seperti:

  • Menumbuhkan dan mengembangkan minat kewirausahaan dikalangan masyarakat bangsa Indonesia untuk tidak bergantung kepada instansi pemerintahan atau menggantungkan ekonomi pada pendapatan dari pekerjaan belaka.
  • Memberikan edukasi dan kesempatan kepada wirausahawan nasional untuk mendapatkan akses keuangan yang terjangkau dan pendidikan pengelolaan finansial usaha untuk mengembangkan usahanya yang sekaligus berkontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia dengan bentuk penyerapan tenaga kerja, produktivitas usaha yang efektif dan peningakatn nilai tambah usaha terhadap produk domestik bruto nasional.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, program ini tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini terjadi karena:

  • Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki edukasi dan wawasan yang layak dan memadai untuk menerapkan disiplin ilmu usaha.
  • Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki mental meningkatkan pendapatan, masih sebatas untuk mendapatkan pemasukan.
  • Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki kreativitas untuk menyiasati ketidakmampuannya dalam menunjang kegiatan usahnya.
  • Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan usahanya dengan mudah.
  • Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki kesabaran dalam meniti perkembangan usahanya dengan baik.
  • Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki integritas terhadap apa yang diamanahkan kepadanya.

Program yang diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi Indonesia, malah menjadi penyebab sumber defisit anggaran 1952 yang mencapai Rp 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun 1951 sebesar 1,7 miliar rupiah.

Nasionalisasi De Javasche Bank[sunting | sunting sumber]

Nasionalisasi De Javasche Bank oleh Pemerintah Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 1951, merupakan bentuk perlawanan ekonomi Indonesia untuk kembali merebut kedaulatan ekonomi nasional. Nasionalisasi diambil oleh pemerintah Indonesia setelah melewati berbagai diskusi yang menghasilkan kesimpulan bahwa, peraturan mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda sangat menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter untuk menunjang kegiatan pembangunan di Indonesia. Nasionalisasi ini bertujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. De Javasche Bank yang dinasionalisasi berubah nama menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951 yang bertindak sebagai bank sentral dan bank sirkulasi dimana fungsi ini dulunya dipegang oleh Bank Nasional Indonesia.

Sistem Ekonomi Ali-Baba[sunting | sunting sumber]

Sistem ekonomi Ali-Baba merupakan program pemberdayaan pengusaha Indonesia antara pengusaha pribumi dan non-pribumi untuk mengembangkan minat kewirausahaan pengusaha pribumi dan meningkatkan kerjasama dengan pengusaha non-pribumi. Program yang diprakarsai oleh Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan Indonesia, Iskaq Tjokrohadisurjo pada masa Kabinet Ali I. Tujuan dari program ini adalah:

  • Untuk mengembangkan minat, edukasi dan wawasan kewirausahaan pengusaha pribumi.
  • Agar terbentuk kerjasama antara para pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi untuk memajukan ekonomi nasional.
  • Mendorong transisi ekonomi nasional yang digerakkan dari sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Tionghoa. Lewat program ini, Pemerintah menyediakan dan menyalurkan kredit dan lisensi usaha bagi wirausahawan swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba ini mewajibkan pengusaha pribumi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan-latihan kepada tenaga kerja Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban pengusaha terhadap aliran kredit dan lisensi yang diberikan negara kepada pengusaha. Lagi-lagi, program ini tidak berjalan dengan baik sebab:

  • Wirausahawan pribumi kurang memiliki usaha untuk menambahkan edukasi dan wawasan pada usahanya untuk memberikan nilai tambah pada kegiatannya.
  • Wirausahawan pribumi terkesan tidak mau sulit dalam beradaptasi pada dunia usaha, sehingga muncul wirausahawan pribumi ingin dimanja dunia usaha.
  • Wirausahawan pribumi sulit beradaptasi pada dunia usaha yang cepat berubah karena sifatnya yang tidak mau repot beradaptasi dalam dunia usaha.

Boikot Kesepakatan Finansial Ekonomi (Finek)[sunting | sunting sumber]

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Menteri Luar Negeri Indonesia Ida Anak Agung Gde Agung menjadi ketua delegasi Indonesia yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia menuju Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:

  • Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
  • Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
  • Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)[sunting | sunting sumber]

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

  • Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
  • Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
  • Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Musyawarah Nasional Pembangunan[sunting | sunting sumber]

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:

  • Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
  • Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
  • Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)[sunting | sunting sumber]

Sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan, Pemerintah masa Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 membentuk Badan Negara yang bernama Dewan Perancang Nasional (Nama terdahulu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk menyusun perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Badan Negara yang pimpin oleh Moh. Yamin dan beranggotakan sebanyak 50 orang ini sebenarnya sudah direncanakan untuk dibentuk sebelum masa demokrasi parlementer berakhir dengan berupa landasan hukum PP no 23 Tahun 1958 yang kemudian disahkan oleh Parlemen menjadi UU no 8 Tahun 1958. Depernas sendiri untuk pertama kalinya sejak dibentuk, telah menghasilkan produk perencanaan pembangunan ekonomi nasional yang bernama "Pembangunan Nasional Semesta Tahapan Tahun 1961-1969" yang kemudian disahkan oleh MPRS sebagai Tap MPRS no II/MPRS/1960 menjadi landasan hukum pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 1963, Depernas berubah nama menjadi Bappenas dan posisi Moh. Yamin sebagai kepala Depernas digantikan oleh Presiden Soekarno.

Devaluasi Rupiah[sunting | sunting sumber]

Kebijakan devaluasi rupiah diambil pada tanggal 25 Agustus 1959 oleh Pemerintah Indonesia setelah melewati berbagai kajian dan diskusi secara intensif dengan Bank Sentral dan Kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah inflasi yang perkembangannya tidak terkendali. Kebijakan yang akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat ini berdampak pada:

  • Nilai uang berdenominasi Rp 5.00,00 menjadi Rp 50,00
  • Nilai uang berdenominasi Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00
  • Pembekuan rekening tabungan yang bernilai Rp 25.000,00 keatas

Namun, kebijakan ini sendiri malah tidak berdampak signfikan untuk menahan perkembangan inflasi.

Deklarasi Ekonomi (Dekon)[sunting | sunting sumber]

Deklarasi Ekonomi yang dipublikasikan pada tanggal 28 Maret 1963 oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai tahapan ekonomi sosialis dengan cara terpimpin dari negara. Deklarasi ini juga menjadi langkah pemerintah untuk menghadapi ekonomi yang kian memburuk. Dalam pelaksanaannya, dekon sendiri justru mengakibat terjadinya stagnansi ekonomi bagi Indonesia, karena banyaknya ketidakmampuan yang Pemerintah selesaikan dalam menangani masalah ekonomi, seperti:

  • Meningkatnya CAD/DTB (Current-Account Deficit/Defisit Transaksi Berjalan) hingga mencapai 40 kali dari penerimaan Anggaran Negara
  • Tidak terkendalinya pencetakkan uang yang mengakibatkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali
  • Meningkatnya biaya hidup masyarakat hingga 70% akibat naiknya barang kebutuhan sebesar 400%

Hal ini diakibatkan karena:

  • Penanganan masalah ekonomi yang tidak rasional dan objektif
  • Pendahuluan kepentingan politik mengakibatkan masyarakat menderita

Dekon sendiri menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang paling muram dalam sejarah kebijakan ekonomi di Indonesia.

Pada tahun 1960-an, perekonomian Indonesia memburuk secara drastis sebagai hasil dari ketidakstabilan politik. Kebijakan negara yang masih berubah-ubah dan minimnya pengalaman dalam mengelola negara mengakibatkan munculnya kemiskinan dan kelaparan. Pada saat kejatuhan Soekarno pada tahun 1960-an, perekonomian Indonesia berada dalam kekacauan berupa inflasi tahunan yang mencapai 1.000%, defisit neraca yang melebar secara ekstrim ditambah dengan tidak layaknya infrastruktur untuk mengakomodasi kegiatan produksi dan distribusi industri, pabrik-pabrik beroperasi pada kapasitas yang minimal, dan investasi tidak bergerak.

Kepresidenan Soeharto (1966-1998)[sunting | sunting sumber]

Indonesia menikmati pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada Orde Baru sejak tahun 1970-1996.

Kejatuhan Presiden Soekarno akibat konflik horizontal ekonomi dan politik yang kompleks mengantarkan Soeharto menjadi presiden. Kepemimpinannya membawa pada tingkat disiplin sebagai pondasi pembangunan ekonomi yang cepat disaat inflasi ditekan serendah mungkin, menstabilkan mata uang, penjadwalan kembali utang luar negeri, dan menarik bantuan luar negeri dan investasi. (Lihat Mafia Berkeley). Sejak kerajaan Indonesia mengumumkan dasar pelaburan asing pada tahun 1967, jumlah pelaburan asing telah mencapai US$ 9,682 juta oleh 30 buah negara.[18] Indonesia sampai saat ini di Asia Tenggara-satunya anggota OPEC, dan tahun 1970-an harga minyak menimbulkan disediakan ekspor pendapatan rejeki yang memberikan kontribusi untuk mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata lebih dari 7% dari tahun 1968 sampai 1981. tingkat Tinggi peraturan dan ketergantungan pada penurunan harga minyak, pertumbuhan melambat menjadi rata-rata 4,3% per tahun antara tahun 1981 dan 1988. Berbagai reformasi ekonomi yang diperkenalkan pada akhir 1980-an termasuk yang dikelola devaluasi rupiah untuk meningkatkan daya saing ekspor, dan de-regulasi sektor keuangan, investasi Asing mengalir ke Indonesia, khususnya ke berkembang pesat yang berorientasi ekspor sektor manufaktur, dan dari tahun 1989 hingga tahun 1997, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata lebih dari 7%.

PDB per kapita tumbuh 545% dari tahun 1970 sampai tahun 1980 sebagai hasil dari peningkatan mendadak dalam pendapatan ekspor minyak dari tahun 1973 hingga 1979.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dari 1987-1997 menutupi jumlah kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Pertumbuhan yang datang dengan biaya tinggi dalam hal yang lemah dan korup, lembaga publik yang parah hutang melalui salah urus sektor keuangan, menipisnya sumber daya alam Indonesia, dan budaya nikmat dan korupsi di elit bisnis. Korupsi terutama mendapatkan momentum pada tahun 1990-an, mencapai tingkat tertinggi dari hirarki politik seperti Soeharto menjadi yang paling korup pemimpin menurut Transparency International's pemimpin yang korup daftar. Sebagai hasilnya, sistem hukum sangat lemah, dan tidak ada cara yang efektif untuk menegakkan kontrak, menagih hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Praktek perbankan yang sangat canggih, dengan agunan pinjaman berbasis norma dan meluasnya pelanggaran peraturan kehati-hatian, termasuk batas terhubung pinjaman. Hambatan Non-tarif, rent-seeking oleh perusahaan milik negara subsidi domestik hambatan ke perdagangan domestik dan ekspor pembatasan semua menciptakan distorsi ekonomi.

Krisis Keuangan Asia[sunting | sunting sumber]

Indonesia diikuti Thailand dalam meninggalkan nilai tukar mata uang pada tanggal 14 agustus 1997. Dalam rupiah lebih mendevaluasi ke titik terendah setelah penandatanganan kedua letter of intent IMF pada tanggal 15 januari 1998.

Dengan krisis keuangan Asia yang mulai mempengaruhi Indonesia di pertengahan tahun 1997 menjadi krisis ekonomi dan politik. Indonesia adalah respon awal adalah untuk mengapung rupiah, menaikkan suku suku bunga domestik, dan memperketat kebijakan fiskal. Pada oktober 1997 Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang bertujuan untuk stabilisasi ekonomi makro dan penghapusan beberapa negara yang paling merusak kebijakan ekonomi, seperti Program Mobil Nasional dan monopolicengkih, baik yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Nilai tukar rupiah tetap lemah, namun, dan Presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Pada agustus 1998, Indonesia dan IMF menyepakati sebuah Extended Fund Facility (EFF) di bawah Presiden B. J Habibie yang termasuk signifikan reformasi struktural target. Presiden Abdurrahman Wahid menjabat pada oktober 1999, dan Indonesia dan IMF yang ditandatangani lain EFF pada bulan januari 2000. Program baru ini juga memiliki jangkauan ekonomi, reformasi struktural dan tata kelola target.

Efek dari krisis keuangan dan ekonomi yang parah. Pada bulan November 1997, cepat depresiasi mata uang telah melihat utang publik mencapai US$60 miliar, memaksakan parah strain pada anggaran pemerintah. Pada tahun 1998, real PDB mengalami kontraksi sebesar 13.1%. Ekonomi mencapai titik terendah pada pertengahan tahun 1999 dan pertumbuhan PDB riil untuk tahun ini adalah 0.8%. Inflasi mencapai 72% pada tahun 1998 namun melambat menjadi 2% pada tahun 1999.

Nilai tukar rupiah yang telah di Rp 2.600/USD1 range pada awal agustus 1997 jatuh ke 11.000/US $ 1 pada bulan januari 1998, dengan kurs spot sekitar 15.000 untuk periode singkat selama semester pertama tahun 1998. Ia kembali ke 8.000/USD1 range pada akhir tahun 1998 dan telah umumnya diperdagangkan di Rp 8,000–10,000/USD1 range sejak itu, dengan fluktuasi yang relatif dapat diprediksi dan bertahap.

Pasca Suharto[sunting | sunting sumber]

Indonesia rupiah uang kertas.

Pada akhir tahun 2004 Indonesia menghadapi 'mini krisis' karena harga minyak internasional naik dan impor. Mata uang mencapai Rp 12.000/USD1 sebelum stabilisasi. Pemerintah terpaksa memangkas besar-besaran subsidi bahan bakar, yang direncanakan untuk biaya $14 miliar untuk tahun 2005, pada bulan oktober. hal Ini menyebabkan lebih dari dua kali lipat dalam harga konsumen bahan bakar, mengakibatkan inflasi dua digit. Situasi telah stabil, tapi ekonomi terus berjuang dengan inflasi sebesar 17% pada tahun 2005.

Untuk tahun 2006, Indonesia economic outlook yang lebih positif. Pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1% pada tahun 2004 dan mencapai 5,6% pada tahun 2005. Pendapatan riil per kapita telah mencapai tahun fiskal 1996/1997 tingkat. Pertumbuhan itu terutama didorong oleh konsumsi domestik, yang menyumbang sekitar tiga perempat dari produk domestik bruto Indonesia. The Jakarta Stock Exchange adalah yang terbaik di pasar Asia pada tahun 2004 sampai dengan 42%. Masalah yang terus menempatkan hambatan pada pertumbuhan termasuk rendah asing tingkat investasi, birokrasi, dan korupsi yang meluas yang menyebabkan 51.43 triliun rupiah atau 5.6573 miliar dolar AS atau sekitar 1,4% dari PDB akan hilang secara tahunan. Namun, ada yang sangat kuat optimisme dengan kesimpulan damai pemilu pada tahun 2004 dan pemilihan presiden reformis Susilo Bambang Yudhoyono.

Tingkat pengangguran (februari 2007) adalah 9.75%. Meskipun perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi sepuluh tahun tinggi dari 6,3% pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan ini sudah cukup untuk mengurangi kemiskinan dari 17.8% menjadi 16,6% berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah dan membalikkan tren baru-baru ini terhadap pengangguran pertumbuhan, dan tingkat pengangguran turun 8,46% pada bulan februari 2008. tidak Seperti banyak yang lebih tergantung pada ekspor tetangga, telah berhasil rok resesi, dibantu oleh permintaan domestik yang kuat (yang membuat sampai sekitar dua-pertiga dari ekonomi) dan paket stimulus fiskal pemerintah dari sekitar 1,4% dari PDB, yang diumumkan awal tahun ini. Setelah India dan China, Indonesia saat ini ketiga pertumbuhan ekonomi tercepat di Group of Twenty (G20) industri dan negara berkembang. $512 miliar ekonomi tumbuh 4,4% pada kuartal pertama dari tahun sebelumnya, bulan lalu, IMF revisi 2009 pola bagi negara untuk 3-4% dari 2,5%. Indonesia menikmati fundamental yang kuat dengan otoritas dilaksanakan luas ekonomi dan reformasi keuangan, termasuk pengurangan cepat di publik dan uln, penguatan korporasi dan perbankan sektor neraca dan mengurangi bank kerentanan melalui kapitalisasi yang lebih tinggi dan lebih baik pengawasan.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ What is the G-20, g20.org.
  2. ^ "Uang Kuno Temuan Rohimin Peninggalan Majapahit". November 2008. 
  3. ^ John Miksic, ed. (1999). Ancient History. Indonesian Heritage Series. Vol 1. Archipelago Press / Editions Didier Millet. ISBN 9813018267. 
  4. ^ Ricklefs, M.C (1993). A History of Modern Indonesia Since c.1300, second edition. London: MacMillan. hlm. 22–24. ISBN 0-333-57689-6. 
  5. ^ Miller, George (ed.) (1996). To The Spice Islands and Beyond: Travels in Eastern Indonesia. New York: Oxford University Press. hlm. xv. ISBN 967-65-3099-9. 
  6. ^ Van Boven, M. W. "Towards A New Age of Partnership (TANAP): An Ambitious World Heritage Project (UNESCO Memory of the World – reg.form, 2002)". VOC Archives Appendix 2, p.14. 
  7. ^ Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia Since c.1300, 2nd Edition. London: MacMillan. hlm. 110. ISBN 0-333-57689-6. 
  8. ^ Ricklefs (1991), p 119
  9. ^ a b Taylor (2003), p. 240
  10. ^ a b c d *Witton, Patrick (2003). Indonesia. Melbourne: Lonely Planet. hlm. 23–25. ISBN 1-74059-154-2. 
  11. ^ The Jakarta Globe
  12. ^ Dick, et al. (2002), p. 95
  13. ^ Vickers (2005), p. 20
  14. ^ Vickers (2005), p. 18
  15. ^ Dick, et al. (2002), p. 97
  16. ^ Marie-Louise ten Horn-van Nispen and Wim Ravesteijn, "The road to an empire: Organisation and technology of road construction in the Dutch East Indies, 1800-1940," Journal of Transport History (2009) 10#1 pp 40-57
  17. ^ Wim Ravesteijn, "Between Globalization and Localization: The Case of Dutch Civil Engineering in Indonesia, 1800–1950," Comparative Technology Transfer and Society, 5#1 (2007) pp. 32–64, quote p 32. online
  18. ^ Uqbah Iqbal, Sejarah Ringkas Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepun, Munich: BookRix GmbH & Co. KG., 2015.