Kekaisaran Brunei

Bagian dari seri artikel mengenai
Sejarah Indonesia
Garis waktu
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Salakanagara 130–362 Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kendan 536–702 Kerajaan Kalingga 594–782 Kerajaan Indraprahasta 598–747 Kerajaan Melayu 671–1375 Kerajaan Sriwijaya 671–1183 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Sumedang Larang 721–1620 Kerajaan Medang 752–1045 Kerajaan Kanjuruhan 800-an Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1045 Kerajaan Pajajaran 1042–1482 Kerajaan Janggala 1045–1136 Kerajaan Kadiri 1045–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Kerajaan Majapahit 1293–1500
Kerajaan Islam Penyebaran Islam 1200–1600 Kerajaan Aru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Gowa 1300-an–1945 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kedatuan Giri 1487–1700-an Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Banjar 1526–1860 Kesultanan Banten 1526–1813 Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1588–1681 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kasunanan Kartasura 1680–1745 Kesultanan Siak 1723–1945 Kasunanan Surakarta 1745–1946 Kesultanan Yogyakarta 1755–1945 Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Kerajaan Larantuka 1515–1904 Kerajaan Siau 1510-1956 Kerajaan Manado 1500-1670 Kerajaan Tagulandang 1570-1942
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1942 1945–1950
Kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi liberal 1950–1957 Demokrasi terpimpin 1957–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Portal Indonesia

Kekaisaran Brunei didirikan pada awal abad ke-7 di pulau Kalimantan, Asia Tenggara. Kekaisaran ini dikuasai oleh raja Hindu yang kemudian berpindah keyakinan menjadi Muslim. Karena tidak ada sumber lokal mengenai bukti keberadaan Kerajaan Brunei, catatan dari Cina telah digunakan untuk melihat sejarah awal Brunei. Boni dalam teks Cina kemungkinan merujuk pada seluruh Borneo, dan diklaim oleh pemerintah lokal sebagai Brunei. Hubungan diplomatik awal antara Borneo (Boni 渤泥) dan Cina dicatata dalam Taiping huanyuji 太平環宇記 (978).

Catatan awal mengenai Brunei oleh barat dibuat oleh seorang Italia yang bernama Ludovico di Varthema pada tahun 1550.

Sejarah Penamaan

Memahami sejarah Kekaisaran Brunei cukup sulit karena hampir tidak disebutkan dalam sumber-sumber kontemporer pada masanya, serta kurangnya bukti tentang sifatnya. Tidak ada sumber lokal atau asli yang memberikan bukti untuk semua ini. Alhasil, teks Mandarin telah diandalkan untuk membangun sejarah awal Kekaisaraan Brunei. Boni dalam sumber Bahasa Mandarin kemungkinan besar mengacu pada Kalimantan bagian barat, sementara Poli 婆利, mungkin terletak di Sumatera, diklaim oleh otoritas lokal untuk menyebut Brunei juga.

Sejarah

Sejarah pra-kekaisaran

Pada abad ke-14, Brunei tampaknya tunduk pada Pulau Jawa. Naskah Jawa Nagarakretagama, yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365, menyebutkan Barune sebagai negara bawahan Majapahit, yang harus memberikan upeti tahunan sebanyak 40 kati kamper.

Kebangkitan Kekaisaran Brunei

Menyusul kehadiran Portugis setelah jatuhnya Malaka, para pedagang Portugis berdagang secara teratur dengan Brunei dari tahun 1530 dan menggambarkan ibu kota Brunei dikelilingi oleh tembok batu.

Selama pemerintahan Bolkiah, Sultan kelima, kekaisaran memegang kendali atas wilayah pesisir barat laut Kalimantan (sekarang Brunei, Sarawak dan Sabah) dan mencapai Seludong (sekarang Manila), Kepulauan Sulu termasuk bagian dari pulau Mindanao.Pada abad ke-16, pengaruh Kekaisaran Brunei meluas sampai ke delta Sungai Kapuas di Kalimantan Barat.

Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat dan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan secara khusus mengembangkan hubungan dinasti dengan keluarga Kekaisaran Brunei. Sultan Melayu lainnya dari Pontianak, Samarinda sampai Banjarmasin, memperlakukan Sultan Brunei sebagai pemimpin mereka. Sifat asli hubungan Brunei dengan Kesultanan Melayu lainnya di pesisir Kalimantan dan kepulauan Sulu masih menjadi bahan kajian, apakah itu negara bawahan, aliansi, atau hanya hubungan seremonial. Pemerintahan daerah lain juga menjalankan pengaruhnya atas kesultanan ini. Kesultanan Banjar (sekarang Banjarmasin) misalnya, juga berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak di Jawa.

Kemunduran Kekaisaran Brunei

Pada akhir abad ke-17, Brunei memasuki masa kemunduran yang disebabkan oleh perselisihan internal atas suksesi kerajaan, ekspansi kolonial kekuatan Eropa, dan pembajakan.Kekaisaran Brunei kehilangan sebagian besar wilayahnya karena kedatangan kekuatan barat seperti Spanyol di Filipina, Belanda di Kalimantan Selatan dan Inggris di Labuan, Sarawak, dan Kalimantan Utara. Sesampainya pada tahun 1725, sekian banyak jalan perdagangan Brunei telah diambil alih oleh Kesultanan Sulu.

Pada tahun 1888, Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin kemudian meminta Inggris untuk menghentikan perambahan lebih lanjut. Pada tahun yang sama Inggris menandatangani "Perjanjian Perlindungan" dan menjadikan Kekaisaran Brunei sebagai protektorat Inggris. Hingga pada tahun 1984, waktu dimana Kekaisaran Brunei mendapatkan kemerdekaan.

Pemerintahan

Kekaisaran dibagi menjadi tiga sistem tanah tradisional yang dikenal sebagai Kerajaan (Properti Mahkota), Kurina (properti resmi) dan Tulin (properti pribadi turun-temurun).