Daftar Gubernur Jambi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Gubernur Jambi)
Lompat ke: navigasi, cari
  1. ALIH Templat:Infobox political post

Gubernur Jambi merupakan pemimpin eksekutif di tingkat Provinsi Jambi. Gubernur yang saat ini menjabat adalah Zumi Zola, dimana dipilih secara bersamaan pada Pilkada Serentak 2015.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Residen ke Provinsi[sunting | sunting sumber]

Awalnya pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang. Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Pembentukan Provinsi[sunting | sunting sumber]

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.

Daftar Gubernur[sunting | sunting sumber]

Daftar gubernur provinsi Jambi.

No Foto Nama Mulai Jabatan Akhir Jabatan Ket. Wakil Gubernur
Djamin Datuk Bagindo (1954-1957) - Acting Gubernur 01.jpg Djamin Datuk Bagindo
(Pejabat)
1957
1957
[ket. 1]
[1]
Tidak Ada
1
Joesoef Singedekane
1957
1966
 
Abdul Manap
1966
1968
Pejabat Gubernur
2
Gubernur Jambi RM. Noer Ahmad Dibrata.jpg R.M. Noer Ahmad Dibrata
1968
1974
 
3
Gubernur Jambi Djamaluddin Tambunan.jpg Djamaluddin Tambunan
1974
1979
 
Eddy Sabara
1979
1979
Pejabat Gubernur
4
Masjchun Sofwan.jpg Masjchun Sofwan
1979
1984
 
Abdurrahman Sayoeti
1984
1989
5
Drs. H. Abdurrahman Sayoeti 1989-1999-.jpg Abdurrahman Sayoeti
1989
1994
 
-Musa
-Hasip Kalimudin Syam
1994
1999
6
Zulkifli nurdin.jpg Zulkifli Nurdin
1999
2005
-Uteng Suryadiatna
-Hasip Kalimudin Syam
Sudarsono Harjosukarto
5 Januari 2005
3 Agustus 2005
Pejabat Gubernur
Tidak ada
(6)
Zulkifli nurdin.jpg Zulkifli Nurdin
3 Agustus 2005
3 Agustus 2010
Antony Zeidra Abidin
7
Hasan Basri Agus
3 Agustus 2010
3 Agustus 2015
Fachrori Umar
Ridham Priskap
3 Agustus 2015
5 Agustus 2015
Pelaksana Harian Gubernur
Tidak ada
PJ Gubernur Irman.jpg Irman
5 Agustus 2015
12 Februari 2016
Pejabat Gubernur
Tidak ada
8
Gubernur Jambi Zumi Zola.jpg Zumi Zola
12 Februari 2016
Petahana
Fachrori Umar


Lihat Juga[sunting | sunting sumber]

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Acting Gubernur 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Karesidenan Jambi menjadi Propinsi 8 Februari 1957 peresmian propinsi dan kantor gubernur di kediaman Residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan propinsi diperkuat oleh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang Nomor 1 /1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19/1957 dan mengganti Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61/1958

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Indonesian Provinces". World Statesmen. Diakses tanggal 15 November 2014.