Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono
Heru Budi Hartono
Penjabat Gubernur DKI Jakarta
	Penjabat; 16 Oktober 2022 – 20 Oktober 2024
Presiden	Joko Widodo
	Pendahulu; Anies Baswedan Pengganti; Teguh Setyabudi (Pj.)
Kepala Sekretariat Presiden Indonesia
	Masa jabatan; 20 Juli 2017 – 20 Oktober 2024
Presiden	Joko Widodo
	Pendahulu; Dharmansjah Djumala Pengganti; Ariyo Windutomo
Wali Kota Administrasi Jakarta Utara ke-8
	Masa jabatan; 13 Januari 2014 – 27 Januari 2015
Gubernur	Joko Widodo; Basuki Tjahaja Purnama;
	Pendahulu; Bambang Sugiyono Pengganti; Rustam Effendi
Komisaris Utama MRT Jakarta
	Petahana
	Mulai menjabat ; 19 Oktober 2024
Presiden	Joko Widodo; Prabowo Subianto
	Pendahulu; TIDAK DIKETAHUI Pengganti; Petahana
Informasi pribadi
Lahir	13 Desember 1965 (umur 60); Kolang, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia
Partai politik	Independen
Suami/istri	Mirdiyanti
Almamater	Universitas Krisnadwipayana (M.M.)
Pekerjaan	Birokrat
	Sunting kotak info • L • B

Heru Budi Hartono (lahir 13 Desember 1965) adalah birokrat Indonesia yang pernah menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dari 16 Oktober 2022- 18 Oktober 2024 . Heru juga merupakan Kepala Sekretariat Presiden sejak Juli 2017 sampai dengan November 2024. Sebelumnya Ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yakni antara tahun 2015 sampai 2017.^[2]^[3] Ia sempat ditunjuk oleh Gubernur Basuki untuk menjadi bakal calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur independen.^[4] Ia merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) pada masa kepemimpinan Joko Widodo.^[5] Selain berkarier sebagai birokrat, Heru juga dipercaya menduduki sejumlah jabatan komisaris, yakni sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta (2024–sekarang), Komisaris PT Bank Tabungan Negara (2019–2022), Komisaris PT Bank DKI (2015–2018), serta Komisaris Utama PT Delta Jakarta (2014–2016).

Riwayat pekerjaan

Heru mengawali karier sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993, kemudian bertugas sebagai Staf Bagian Penyusunan Program (1995), sebelum dipercaya menjadi Kepala Subbagian Pengendalian Pelaporan (1999) dan Kepala Subbagian Sarana & Prasarana (2002) di Jakarta Utara. Pada 2007 ia menjabat Kepala Bagian Umum, lalu Kepala Bagian Administrasi Sarana Perkotaan (2008). Kariernya berlanjut ke tingkat provinsi sebagai Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro KDH (2012) dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta (2013). Tahun 2014, ia diangkat sebagai Wali Kota Jakarta Utara sekaligus Komisaris Utama PT Delta Jakarta.^[6] Pada periode Oktober 2014 hingga Juli 2017, ia menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta, serta dipercaya sebagai Komisaris PT Bank DKI (2015).

Kariernya di tingkat nasional dimulai saat menjabat Kepala Sekretariat Presiden RI (2017–2024). Ia juga sempat menjadi Komisaris PT Bank Tabungan Negara (2019), sebelum ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta (2022–2024).^[7] Pada 2024 hingga saat ini, ia menjabat Komisaris Utama PT MRT Jakarta.

Kontroversi

Heru Budi membuat logo Sukses Jakarta Untuk Indonesia yang diduga menggantikan logo Plus Jakarta untuk kepemimpinannya. Namun ini dibantah oleh dirinya sendiri karena slogan tersebut hanya untuk menggantikan slogan "Maju Kotanya, Bahagia Warganya" yang dicetuskan oleh Mantan Gubernur Anies Baswedan.^[8] Namun merujuk pada terbitnya Keputusan Gubernur no. 292/2023 tentang Cita Provinsi^[9] dan adanya lomba desain ikon Jakarta,^[10] muncul opini publik bahwa upaya untuk menggantikan logo Plus Jakarta adalah intensional.

Pada 16 April 2023, Heru dikritik oleh netizen dan kelompok advokasi bersepeda Indonesia Bike2Work dalam keputusannya untuk merobohkan jalur pedestrian dan jalur sepeda, dan dialihgunakan kembali menjadi jalan raya. Ini dilakukan di persimpangan antara Jalan Santa dan Jalan Kapten Tendean di mana jalan tersebut dibangun pada masa Anies menjabat.^[11]

Pada bulan Maret 2024, Heru Budi mencabut setengah dari penerima beasiswa KJMU secara sepihak tanpa konfirmasi ulang yang mengakibatkan 12.000 mahasiswa miskin terancam putus kuliah, kebijakan ini dibatalkan karena tekanan dari DPR dan DPRD DKI Jakarta.^[12]^[13]

Referensi

↑ "Ketua DWP Jakut Dilantik". Jakarta: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. 13 Januari 2014. Diakses tanggal 7 Oktober 2022.
↑ https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk_download/5889^{[pranala nonaktif permanen]}
↑ 5 hal tentang Heru Budi Hartono, bakal calon wakil Ahok. Diakses dari situs berita Rappler 13 Maret 2015]
↑ Jadi Calon Wagub Dampingi Ahok, Ini Kata Heru Budi Tempo.co, tanggal 8 Maret 2016. Diakses pada tanggal 11 Maret 2016.
↑ Media, Kompas Cyber (2022-10-07). "Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-06-04.
↑ http://moral-politik.com/2014/01/jokowi-lantik-walikota-jakarta-utara-heru-budi-hartono/
↑ https://www.kompas.tv/article/337070/heru-budi-hartono-ditunjuk-sebagai-gubernur-dki-jakarta-hingga-2024
↑ https://en.tempo.co/read/1667249/jakarta-introduces-new-slogan-sukses-jakarta-untuk-indonesia
↑ https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13523
↑ https://news.detik.com/berita/d-6739556/lomba-desain-ikon-jakarta-ramai-disorot-netizen-dan-politikus-kenapa
↑ https://twitter.com/B2WIndonesia/status/1647298142713561088
↑ Prabowo, Kautsar Widya (2024-03-06). "Legislator Ungkap Total 12 Ribu Mahasiswa Dicabut dari Penerima KJMU". Metro TV News. Diakses tanggal 2024-06-04.
↑ RI, BPK (2024-03-15). "DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini". Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2024-06-04.

Pranala luar

(Indonesia) Facebook Heru Budi Hartono
(Indonesia) Instagram Heru Budi Hartono

Jabatan politik
Didahului oleh: Anies Baswedan	Penjabat Gubernur DKI Jakarta 2022–2024	Diteruskan oleh: Teguh Setyabudi (Pj.)
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh: Dharmansjah Djumala	Kepala Sekretariat Presiden Indonesia 2017–2024	Diteruskan oleh: Ariyo Windutomo
Didahului oleh: Bambang Sugiyono	Wali Kota Jakarta Utara 2014–2015	Diteruskan oleh: Rustam Effendi

Artikel bertopik pegawai negeri sipil ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Artikel bertopik biografi Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] "Ketua DWP Jakut Dilantik". Jakarta: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. 13 Januari 2014. Diakses tanggal 7 Oktober 2022.

[2] ttps://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk_download/5889^{[pranala nonaktif permanen]}

[3] 5 hal tentang Heru Budi Hartono, bakal calon wakil Ahok. Diakses dari situs berita Rappler 13 Maret 2015]

[4] Jadi Calon Wagub Dampingi Ahok, Ini Kata Heru Budi Tempo.co, tanggal 8 Maret 2016. Diakses pada tanggal 11 Maret 2016.

[5] Media, Kompas Cyber (2022-10-07). "Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-06-04.

[6] ttp://moral-politik.com/2014/01/jokowi-lantik-walikota-jakarta-utara-heru-budi-hartono/

[7] ttps://www.kompas.tv/article/337070/heru-budi-hartono-ditunjuk-sebagai-gubernur-dki-jakarta-hingga-2024

[8] ttps://en.tempo.co/read/1667249/jakarta-introduces-new-slogan-sukses-jakarta-untuk-indonesia

[9] ttps://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13523

[10] ttps://news.detik.com/berita/d-6739556/lomba-desain-ikon-jakarta-ramai-disorot-netizen-dan-politikus-kenapa

[11] ttps://twitter.com/B2WIndonesia/status/1647298142713561088

[12] Prabowo, Kautsar Widya (2024-03-06). "Legislator Ungkap Total 12 Ribu Mahasiswa Dicabut dari Penerima KJMU". Metro TV News. Diakses tanggal 2024-06-04.

[13] RI, BPK (2024-03-15). "DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini". Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2024-06-04.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]