Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Jenis BUMN / Perusahaan Umum
Industri/jasa Penerbangan
Kantor pusat Tangerang, Indonesia
Tokoh penting Novie Riyanto (Direktur Utama)
Pemilik Pemerintah Indonesia
Situs web www.airnavindonesia.co.id

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia) adalah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang usaha pelayanan navigasi udara. Airnav didirikan pada 13 September 2012 melalui PP No 77 tahun 2012. Airnav Indonesia terbagi menjadi dua ruang udara berdasarkan Flight Information Region (FIR) yaitu, FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang.

Sejarah Pendirian[sunting | sunting sumber]

Pendirian Airnav Indonesia didasari oleh dua fakta kondisi penerbangan Indonesia yaitu, PT Angkasa Pura I,II yang merangkap tugas mengelola sektor darat bandar udara dan navigasi penerbangan. Serta rekomendasi dari ICAO untuk membentuk badan atau lembaga khusus bidang navigasi penerbangan berdasarkan audit ICAO USOAP pada tahun 2005 dan 2007 yang menyatakan bahwa penerbangan Indonesia tidak memnuhi syarat minimum keselematan penerbangan. September 2009 Pemerintah Indonesia merespon audit ICAO dengan memulai rancangan PP pendirian Airnav Indonesia dan disahkan pada 13 September 2012 menjadi PP No 77 tahun 2012. Airnav Indonesia mulai melaksanakan tugasnya mengelola navigasi penerbangan di seluruh wilayah Indonesia dimulai pada 16 Januari 2013. [1]

Jasa[sunting | sunting sumber]

AirNav Indonesia mengelola seluruh ruang udara Indonesia yang dibagi menjadi 2 (dua) Flight Information Region (FIR). Total Luas FIR = 2.219.629 Km2 ; Luas Wilayah = 1.476.049 Km2, dengan Jumlah Lalu Lintas Penerbangan : > 10.000 Movement / hari [2] Jasa yang diberikan oleh Airnav Indonesia meliputi, pelayanan lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, telekomunikasi penerbangan, informasi meteorologi penerbangan, informasi SAR[3]

Rencana Bisnis[sunting | sunting sumber]

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia akan memodernisasi alat-alat pendukung navigasi. Dana sebanyak Rp 2,2 triliun sudah disiapkan. Selain modernisasi, training center dan pelatihan khusus akan lebih banyak dibuat dan digelar. Dana Rp 2,2 triliun diperuntukkan bagi 273 bandara, baik besar dan perintis yang dioperasikan PT Angkasa Pura I, II, dan Kementerian Perhubungan. Dana itu akan digunakan untuk pemeliharaan alat dan memperbaharui sistem.

Modernisasi peralatan tentu saja akan dibarengi dengan penambahan tenaga. Diperkirakan akan ada sekitar 200 orang tenaga ahli Air Traffic Controller (ATC) yang diperlukan. Mereka akan direkrut dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) dan Akademi Teknik & Keselamatan Penerbangan (ATKP). Nantinya AirNav akan bekerjasama dengan badan Border Security Force (BSF). Mereka bakal ditempatkan di bandara di kawasan Papua. BSF bisa mengadakan pelatihan khusus di Papua. Pelatihan yang dibiayai negara dan melatih tenaga lokal ini akan langsung ditempatkan di bandara terdekat. [4]

AirNav Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga pelatihan asal Prancis Ècole Nationale De L’aviation Civile (ENAC). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama AirNav Indonesia, Bambang Tjahjono dan Presiden ENAC, Marc Houalla yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. AirNav Indonesia dan ENAC akan bekerjasama dalam pendidikan magister dan pelatihan singkat manajemen pelayanan navigasi penerbangan berskala Internasional, sesuai standar dan rekomendasi International Civil Aviation Organization (ICAO).

Nantinya, program magister di bidang Air Navigation Services Management akan dilaksanakan di Toulouse, Prancis. Sementara, peningkatan kompetensi, dengan mengadakan pelatihan di bidang Air Navigation Services yang dilaksanakan di Indonesia. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu tiga tahun ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan sebelumnya, pada 10 Maret 2016 lalu di Madrid, Spanyol. Untuk meningkatkan kemampuan SDM nya, AirNav sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara pelayanan navigasi asal Inggris Raya, NATS. Di mana beberapa ATC AirNav telah mendapatkan pelatihan oleh NATS. [5]

Perubahan Status[sunting | sunting sumber]

Kementerian Perhubungan berencana mempertimbangkan untuk mengubah status AirNav Indonesia, dari Perum menjadi Badan Layanan Umum (BLU) pada akhir tahun ini. Staf Khusus Bidang Keterbukaan Informasi Publik Kemenhub Hadi M. Djuraid mengatakan usulan perubahan status tersebut datang dari DPR. Meski demikian, Kemenhub akan terlebih dahulu untuk mengevaluasi kinerja AirNav Indonesia setidaknya hingga akhir tahun ini.Selama ini, lanjut Hadi, Kementerian Perhubungan mendorong AirNav Indonesia untuk lebih mengutamakan fungsi pelayanan navigasi ketimbang target korporasi. Peningkatan pelayanan tersebut a.l. modernisasi alat-alat kenavigasian udara.

Kemudian, kelengkapan sarana dan prasarana navigasi penerbangan di seluruh Indonesia, khususnya Papua. Sejalan dengan itu, Kemenhub juga menerbitkan Permenhub No. PM 131/2015 tentang peningkatan pelayanan keselamatan navigasi penerbangan. Hadi mengingatkan jika pembentukan AirNav sendiri masih baru. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, manajemen AirNav masih mencari formula yang tepat dalam pengembangan fungsi pelayanan, sekaligus memenuhi target korporasi. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menilai AirNav merupakan perum khusus karena tidak banyak diurusi Kementerian BUMN, dan lebih banyak berkoordinasi dengan Kemenhub. Dengan kata lain, sudah seharusnya AirNav menjadi BLU. Apabila AirNav Indonesia menjadi BLU pada akhir tahun, maka pemerintah akan menerbitkan keputusan presiden (Keppres). Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis menilai status perum dalam AirNav Indonesia tersebut melanggar UU. Oleh karena itu, Komisi V meminta pemerintah untuk segera mengubah status AirNav menjadi BLU. [6]

Referensi[sunting | sunting sumber]