Angkasa Pura I

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
PT Angkasa Pura I
Anak perusahaan BUMN
Simbol sahamAngkasa Pura Airports
IndustriPengelolaan Bandar Udara
Didirikan20 Februari 1964 (1964-02-20) di Jakarta, Indonesia
Kantor
pusat
,
Indonesia
Cabang
15 bandar udara
Wilayah operasi
Kedungsepur dan Solo Raya (Jawa Tengah)
DI Yogyakarta
Gerbangkertosusila (Jawa Timur)
Bali dan Nusa Tenggara
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Bimindo (Sulawesi Utara)
Mamminasata (Sulawesi Selatan)
Maluku dan Papua
Tokoh
kunci
Faik Fahmi (Dirut)[1]
JasaPelayanan bandar udara
PendapatanRp 6.138 Trilyun (2016)
Rp 1.159 Trilyun (2016)
Rp 836.9 Milyar (2016)
Total asetRp 23.666 Trilyun (2016)
Total ekuitasRp 11.997 Trilyun (2016)
Karyawan
3.025 (2016)
IndukPT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
Situs webap1.co.id

PT Angkasa Pura I (disingkat AP1 atau AP I, berbisnis dengan nama Angkasa Pura Airports) adalah anak usaha Aviasi Pariwisata Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan bandar udara di Indonesia bagian tengah dan timur.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sejarah Angkasa Pura I sebagai pelopor pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia bermula sejak tahun 1962. Ketika Presiden RI Soekarno kembali dari Amerika Serikat, beliau menegaskan keinginannya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum agar lapangan terbang di Indonesia dapat setara dengan lapangan terbang di negara maju.

Tanggal 15 November 1962 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Tugas pokoknya adalah untuk mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Kemayoran di Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya bandar udara internasional yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri selain penerbangan domestik.

Setelah melalui masa transisi selama dua tahun, terhitung sejak 20 Februari 1964 PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan operasional Pelabuhan Udara Kemayoran Jakarta dari Pemerintah RI. Tanggal 20 Februari 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi perusahaan.

Pada tanggal 17 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1965 Pemerintah mengubah nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran menjadi Perusahaan Negara Angkasa Pura dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di wilayah Indonesia.

Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987 nama Perusahan Umum Angkasa Pura diubah menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I, hal ini sejalan dengan dibentuknya Perusahaan Umum Angkasa Pura II yang secara khusus diberi tugas untuk mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1992 bentuk Perusahaan Umum Angkasa Pura I diubah menjadi Perusahaan Angkasa Pura I (Persero) dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH tanggal 3 Januari 1993 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dengan keputusan nomor C2-470.HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 24 April 1993 serta diumumkan dalam lembar Berita Negara Republik Indonesia nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 2914/1993.

Pada tanggal 24 Oktober 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1974 Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahaan dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Pada tanggal 1 Oktober 1985 bandar udara Internasional Kemayoran ditutup dan mengalihkan seluruh kegiatan operasinya ke Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Januari 1998 dan telah diaktakan dengan akta Notaris Imas Fatimah, SH nomor 30 tanggal 18 September 1998. Perubahan Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-25829.HT.01.04 tahun 1998 tanggal 19 November 1998 dan dicantumkan dalam lembar Berita Negara Republik Indonesia nomor 50 tanggal 22 Juni 1999 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 3740/1999.

Pada tanggal 6 Oktober 2021, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Aviasi Pariwisata Indonesia, sebagai bagian dari upaya pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang aviasi dan pariwisata.[2]

Kantor pusat[sunting | sunting sumber]

Kantor pusat PT Angkasa Pura I (Persero) beralamat di Kota Baru Bandar Kemayoran, Blok B-12 – Kav. 2, Jakarta – 10610.[3]

Grup perusahaan[sunting | sunting sumber]

PT Angkasa Pura I (Persero) mengatur dan mengoperasionalkan 15 bandar udara, 5 anak perusahaan (PT Angkasa Pura Hotel, PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Suport, dan PT Angkasa Pura Retail), serta 1 Strategic Business Unit (Ngurah Rai Commercial SBU)

Bandar udara[sunting | sunting sumber]

Jawa Tengah[sunting | sunting sumber]

DI Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Bali[sunting | sunting sumber]

Nusa Tenggara Barat[sunting | sunting sumber]

Nusa Tenggara Timur[sunting | sunting sumber]

Kalimantan Selatan[sunting | sunting sumber]

Kalimantan Timur[sunting | sunting sumber]

Sulawesi Utara[sunting | sunting sumber]

Sulawesi Selatan[sunting | sunting sumber]

Maluku[sunting | sunting sumber]

Papua[sunting | sunting sumber]

Cargo Warehousing Services (CWS)[sunting | sunting sumber]

  • Balikpapan Cargo Warehousing Services
  • Ujung pandang Cargo Warehousing Services'
  • Sentani Cargo Warehousing Services'

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ [1]
  2. ^ "Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2021" (PDF). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 12 Oktober 2021. 
  3. ^ PT Angkasa Pura I (Persero) – Daftar Alamat.
  4. ^ Penerbangan internasional untuk wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
  5. ^ Penerbangan internasional untuk wilayah Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Timur dan Sulawesi Tenggara.
  6. ^ Penerbangan internasional untuk wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]