Penegakan hukum di Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Anggota Polri di Jakarta.

'Penegakan hukum di 'Indonesia diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hukum dan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Pasukan polisi[sunting | sunting sumber]

Kepolisian Negara Republik Indonesia[sunting | sunting sumber]

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat di Indonesia. Unsur pelaksana tugas pokok Polri adalah kesatuan terpusat yang mempunyai tanggung jawab mulai dari pengawasan lalu lintas, investigasi kriminal, intelijen dan penanggulangan terorisme.

Polisi Khusus[sunting | sunting sumber]

Selain Polri, lembaga penegakan hukum lain yang spesifik dan menugaskan polisi khusus adalah sebagai berikut:

  1. Polisi Kehutanan (Polhut) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
  2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dikontrol oleh kepala daerah dan dioperasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  3. Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Polsuspas) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  4. Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) di bawah naungan Perusahaan Kereta Api Indonesia.
  5. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.[1]
  6. Polisi Khusus Badan Karantina Pertanian di bawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.[2]

Semua polisi khusus sebagaimana disebutkan di atas dilatih oleh dan di bawah koordinasi dengan Polri.[3]

Polisi Militer[sunting | sunting sumber]

Komando Polisi Militer Gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Puspom TNI (Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia) adalah salah satu lembaga pelaksana pusat di dalam TNI yang memiliki peran mengatur penyelenggaraan administratif kepada tentara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai perwujudan dan bimbingan melalui pelaksanaan fungsi Polisi Militer. Puspom TNI mengawasi tiga organisasi polisi militer yaitu Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara.

Agensi[sunting | sunting sumber]

Selain Polri, Polisi Khusus dan Polisi Militer, lembaga pemerintah lainnya yang juga menegakkan hukum antara lain sebagai berikut:

  1. Kejaksaan Agung Indonesia
  2. Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga khusus untuk pencegahan dan penyelidikan korupsi.
  3. Badan Narkotika Nasional
  4. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
  6. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia
  7. Bea dan Cukai, penegakan hukum dalam bea dan cukai.
  8. Direktorat Jenderal Pajak, penegakan hukum dalam perpajakan.
  9. Kantor Imigrasi, penegakan hukum dalam imigrasi.
  10. Otoritas Jasa Keuangan
  11. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, penegakan hukum dalam energi nuklir.
  12. Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengawasi makanan, obat-obatan, dan kosmetik di Indonesia.
  13. Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan gelombang radio.
  14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  15. Kementerian Perindustrian
  16. Kementerian Perdagangan
  17. Kementerian Kesehatan
  18. Kementerian Perhubungan

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]