Teori hukum feminis

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Teori hukum feminis, juga dikenal sebagai yurisprudensi feminis, adalah pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamendemen posisi dan pendekatan hukum terhadap wanita dan gender.[1][2]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Istilah yurisprudensi feminis pertama kali didengungkan di akhir tahun 1970an oleh Ann Scales saat merencanakan Celebration 25, perayaan pada tahun 1978 menandai 25 tahun semenjak wanita lulus dari Harvard Law School untuk pertama kalinya, dan pertama kali dimuat pada isu pertama Harvard Women's Law Journal pada tahun yang sama.[2][3][4] Teori ini mengkritisi hukum di Amerika Serikat yang dinilai terlalu patriarkis dan menganggap posisi wanita dalam masyarakat sebagai lebih rendah berdasarkan asumsi gender yang berdampak pada putusan yang diambil oleh hakim.[5]

Pada tahun 1984, Martha Fineman mendirikan Feminism and Legal Theory Project di University of Wisconsin Law School untuk mengkaji hubungan antara teori dan praktik feminis dengan hukum. Proyek ini berperan penting dalam perkembangan teori hukum feminis.[6] Berkembangnya teori hukum feminis juga didasari atas keperluan wanita agar bisa mapan secara finansial. Wanita yang berkarier di bidang hukum juga memanfaatkan gagasan feminisme dan hukum tersebut dengan tujuan mencapai kebebasan reproduktif, menghentikan diskriminasi gender dalam hukum dan di tempat kerja, serta mengakhiri pelecehan seksual.[5]

Pendekatan[sunting | sunting sumber]

Model kesetaraan liberal[sunting | sunting sumber]

Model ini berkembang dari paradigma hukum liberal dan pada umumnya menganut nilai-nilai liberal dan pendekatan hukum berdasarkan hak meskipun masih mempertanyakan kerangka kerja liberal dalam praktiknya. Model ini menekankan agar wanita mendapat kesetaraan murni (tanpa memandang ras, orientasi seksual, dan gender), bukan kesetaraan nominal yang biasanya diberikan dalam kerangka kerja liberal tradisional, dan mengupayakan tercapainya kesetaraan tersebut melalui penerapan nilai-nilai liberal yang lebih menyeluruh bagi pengalaman yang didapatkan para wanita atau dengan merevisi kategori liberal untuk mempertimbangkan gender. Misalnya, di Amerika Serikat wanita kulit hitam hanya mendapat bantuan hukum apabila kasusnya terkait ras atau gendernya.[7]

Model perbedaan seksual[sunting | sunting sumber]

Model ini menekankan kuatnya diskriminasi gender dan melihat bahwa diskriminasi tersebut tidak boleh dikaburkan oleh hukum tetapi harus diperhatikan karena hanya dengan memperhatikan adanya diskriminasi gender barulah hukum dapat memberikan bantuan dan keadilan bagi wanita, yang berbeda dari apa yang dibutuhkan oleh pria. Model ini merupakan perlawanan terhadap model kesamaan yang memperlakukan wanita sama dengan pria.[8] Bagi feminis kesamaan, model ini dianggap tidak efektif dan cenderung menekankan perbedaan karakteristik yang dimiliki wanita.[5][8]

Model dominasi[sunting | sunting sumber]

Model ini menolak feminisme liberal dan melihat sistem hukum sebagai mekanisme untuk menekankan dominasi pria. Dapat dikatakan bahwa model ini berkaitan dengan pandangan teori hukum kritis yang juga melihat potensi hukum sebagai alat untuk mencapai dominasi. Teori ini tidak hanya melihat bagaimana pria mendominasi wanita tetapi juga bagaimana bantuan hukum sering tidak tersedia bagi kaum tertindas lainnya seperti kaum transgender.[9]

Model anti-esensialis[sunting | sunting sumber]

Feminis pascamodernis memandang bahwa setiap perspektif berdasarkan konteks sosial. Kritik anti-esensialisme dan interseksionalisme menolak gagasan bahwa dapat tercapai suatu suara wanita yang universal yang cenderung melihat ketidakadilan yang dihadapi oleh wanita berdasarkan pengalaman wanita kulit putih, kelas menengah, dan heteroseksual. Tujuan dari model ini adalah menghancurkan feminisme kulit putih dan feminisme gelombang pertama serta membangun masyarakat berdasarkan kesetaraan bagi semua tanpa memandang gender, ras, orientasi seksual, kelas sosio-ekonomi atau disabilitas.[10]

Yurisprudensi Hedonik[sunting | sunting sumber]

Teori hukum feminis menggagas melalui yurisprudensi hedonik bahwa wanita mengalami pelecehan dan pemerkosaan sebagai akibat dari hukum yang memandang mereka lebih rendah dan dengan hak-hak yang lebih sedikit dibanding pria. Teoris hukum feminis melihat gagasan ini tidak hanya berdasarkan skenario mengawang tetapi berdasarkan peristiwa-peristiwa nyata.[5]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Fineman, Martha A. "Feminist Legal Theory" (PDF). Journal of Gender, Social Policy and the Law. 13 (1): 13–32. Diakses tanggal 25 April 2015. 
  2. ^ a b Scales, Ann (2006). Legal Feminism: Activism, Lawyering, and legal Theory. New York: University Press. 
  3. ^ Cain, Patricia A. (September 2013). "Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories". Berkley Journal of Gender, Law & Justice. 4: 193. 
  4. ^ Feminist Jurisprudence. Connection.ebscohost.com (1991-11-18). Retrieved on 2015-05-17.
  5. ^ a b c d Sagers, Christopher L.; Minda, Gary (1997). "Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century's End". Michigan Law Review. 95 (6): 1927. doi:10.2307/1290030. ISSN 0026-2234. 
  6. ^ "Feminism and Legal Theory Project | Emory University School of Law | Atlanta, GA". Emory University School of Law (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-10-07. 
  7. ^ Crenshaw, Kimberle (1989). "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics". University of Chicago Legal Forum. 1989: 149. 
  8. ^ a b Law, , Berkeley Journal of Gender (2013). "Difference, Dominance, Differences: Feminist Theory, Equality, and the Law". Berkeley Journal of Gender, Law & Justice (dalam bahasa Inggris). 5 (1). doi:10.15779/Z388C4M. ISSN 1933-1045. 
  9. ^ Spade, Dean (November 2010). "Be Professional". Harvard Journal of Law & Gender: 5. 
  10. ^ Warner, J Cali. Proposal: the alignment of oppressed groups as post-Modern development. 2016.