Pengadilan negeri

Artikel ini mengenai pengadilan negeri di Indonesia.

Gedung Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Landraad di Pati (sekitar 1875)

Pengadilan Negeri pada masa kolonial Hindia Belanda disebut landraad.

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Referensi[sunting | sunting sumber]

(Indonesia) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum^{[pranala nonaktif permanen]}
(Indonesia) Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum^{[pranala nonaktif permanen]}
(Indonesia) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini: Keputusan Pengadilan Negeri

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Trial courts of Indonesia.

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

l b s Hukum di Indonesia
Sumber dan peraturan	Pancasila Peraturan perundang-undangan UUD 1945 Tap MPR Undang-Undang atau Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Peraturan Desa
Hukum materiil	Hukum pidana KUH Pidana KUH Pidana Militer KUH Disiplin Militer Hukum pidana khusus Hukum tata negara Hukum keadan bahaya Hukum keamanan negara Hukum administrasi negara Hukum tata usaha negara Hukum pemerintahan daerah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Hukum perdata KUH Perdata Hukum perdata internasional Hukum dagang KUH Dagang
Hukum formil	Hukum acara pidana KUH Acara Pidana Hukum acara perdata HIR RBg Rv Hukum pembuktian Hukum acara Mahkamah Konstitusi
Hukum agama dan adat	Hukum adat Lingkungan Hukum Islam Hukum peradilan agama Perda Syariah Jinayat Aceh Hukum Kristen Perda Injil Hukum Hindu Perda Nyepi
Pengadilan banding	Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi
Peradilan umum	Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Pengadilan Anak Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Niaga Pengadilan Perikanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Peradilan agama	Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar'iyah
Peradilan TUN	Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Pajak
Peradilan militer	Pengadilan Militer Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan Militer Utama Pengadilan Militer Pertempuran
Aparatur penegak hukum	Kepolisian Kementerian Hukum dan HAM Kejaksaan Agung Komisi Pemberantasan Korupsi LBH Indonesia Perhimpunan Advokat Indonesia Komisi Yudisial
Sejarah dan perkembangan	Sejarah Peraturan hukum terhadap orang Tionghoa Politik hukum Pluralisme hukum
Kekuasaan kehakiman Daftar sekolah hukum Kategori

Referensi[sunting | sunting sumber]

Menu navigasi

Pencarian