Hukum acara

Hukum acara (Belanda: procesrechtcode: nl is deprecated ), hukum prosedur, atau peraturan keadilan adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum.

Hukum acara berbeda dengan hukum materil yang mengatur mengenai substansi hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara. Dalam hal ini, beberapa pakar mendefinisikan hukum acara sebagai "cara mempertahankan" sebuah hukum.^[1]^[2]

Hukum acara pada umumnya mengatur cabang-cabang hukum yang umum, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda pula.

Gambaran umum[sunting | sunting sumber]

Meskipun perkara-perkara hukum diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda, hukum acara di seluruh dunia umumnya memiliki unsur-unsur yang serupa. Hukum acara memastikan ditegakkannya hukum secara adil dan semestinya. Tanpa adanya keadaan luar biasa, sebuah pengadilan tidak dapat menghukum, secara pidana atau perdata, seorang subjek hukum yang belum/tidak diberitahu mengenai dakwaan yang dikenakan atas mereka, atau yang tidak mendapatkan peluang secara adil untuk membela diri dan mengajukan pembuktian. Hukum acara mengatur tata cara dan susur galur pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum materil demi terlaksananya hukum.

Pada intinya, hukum acara juga mengatur mengenai cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya hukum secara adil dan merata. Dalam hukum Amerika Serikat, misalnya, kasus-kasus pidana diprioritaskan atas kasus perdata, karena terdakwa dalam kasus pidana berpeluang untuk kehilangan kemerdekaannya, sehingga harus diberikan peluang pertama untuk disidangkan perkaranya (primum remedium). Hal ini berkebalikan dengan hukum Indonesia, di mana hukum pidana bersifat sebagai ultimum remedium (solusi terakhir), sehingga kasus pidana disidangkan sebagai jalan terakhir setelah seluruh perkara hukum lain telah selesai.^[3]

Hukum acara Indonesia[sunting | sunting sumber]

Pada dasarnya, hukum acara di Indonesia terbagi atas:

hukum acara pidana, yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
hukum acara perdata, yang secara umum diatur oleh Herzien Inlandsch Reglement di Jawa dan Madura atau Rechtreglement voor de Buitengewesten di luar wilayah tersebut;
hukum acara Peradilan Agama, yang diatur oleh Undang-undang Peradilan Agama;
hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang diatur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;
hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang diatur oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi.^[4]

Selain produk-produk hukum yang disebutkan di atas, hukum acara di Indonesia juga diatur oleh peraturan-peraturan subsidair lainnya, yang mengatur hal-hal khusus, seperti Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Umum, dan yurisprudensi, peraturan, dan instruksi Mahkamah Agung.

Rujukan[sunting | sunting sumber]

^ Robert Kolb (hlm. 871-908), General Principles of Procedural Law, dalam Andreas Zimmerman [ed.] et al. (2006), "The Statute of the International Court of Justice: a Commentary", Oxford: Oxford University Press.
^ Thomas O. Main (2010), "The Procedural Foundation of Substantive Law", Scholarly Works of UNLV Law Paper 741.
^ Titis Anindyajati et al (2015), "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-undangan", Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 4, hlm. 872-892.
^ Abi Jam'an Kurnia (2 April 2019). "Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". HukumOnline.com, diakses 9 Juli 2019.

Bacaan lanjutan[sunting | sunting sumber]

Andreas Kollmann: Begriffs- und Problemgeschichte des Verhältnisses von formellem und materiellem Recht, edition: Duncker & Humblot, Berlin, Schriften zur Rechtsgeschichte no. 68, 1996.
Cardozo, Benjamin N. (1998). The Nature of the Judicial Process. New Haven: Yale University Press.
Frank, Jerome (1985). Law and the Modern Mind. Birmingham, AL: Legal Classics Library.
Levi, Edward H. (1949) An Introduction to Legal Reasoning. Chicago: University of Chicago Press.
Marshall, Thurgood (2001). Thurgood Marshall: His Speeches, Writings, Arguments, Opinions and Reminiscences. Chicago: Lawrence Hill Books.
Miller, Arthur S. (1985). Politics, Democracy and the Supreme Court: Essays on the Future of Constitutional Theory. Westport, CT: Greenwood Press.
Tribe, Laurence (1985). God Save This Honorable Court: How the Choice of Supreme Court Justices Shapes Our History. New York: Random House.
Zelermyer, William (1977). The Legal System in Operation. St. Paul, MN: West Publishing.
Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law

[1] Robert Kolb (hlm. 871-908), General Principles of Procedural Law, dalam Andreas Zimmerman [ed.] et al. (2006), "The Statute of the International Court of Justice: a Commentary", Oxford: Oxford University Press.

[2] Thomas O. Main (2010), "The Procedural Foundation of Substantive Law", Scholarly Works of UNLV Law Paper 741.

[3] Titis Anindyajati et al (2015), "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-undangan", Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 4, hlm. 872-892.

[4] Abi Jam'an Kurnia (2 April 2019). "Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". HukumOnline.com, diakses 9 Juli 2019.

[1]

[2]

[3]

[4]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal

Pengawasan otoritas
Umum	Integrated Authority File (Jerman)
Perpustakaan nasional	Spanyol Amerika Serikat Jepang
Lain-lain	Historical Dictionary of Switzerland Microsoft Academic