Sentralisme demokratik
Sentralisme demokratik atau sentralisme demokratis adalah praktik demokrasi Leninis di mana keputusan politik yang dicapai melalui proses pemungutan suara mengikat semua anggota partai.
Dalam praktik
[sunting | sunting sumber]Dalam pertemuan partai, sebuah mosi (kebijakan baru, amandemen, tujuan, rencana, atau permasalahan partai lainnya) diajukan. Setelah melewati suatu periode perdebatan, pemungutan suara diambil. Jika satu suara menang dengan jelas (misalnya mendapat 60% atau lebih suara jika terdapat dua opsi), maka semua peserta (partai) diharapkan untuk mengikuti keputusan itu, dan tidak melanjutkan propaganda atau aktivitas lain yang menentangnya. Hal ini bertujuan untuk bertindak dalam kesatuan. Jika peserta masih tidak setuju, alih-alih memecah dan membentuk partai lain seperti dalam demokrasi perwakilan, mereka diharapkan untuk mengajukan mosi untuk membahas permasalahan itu lagi. Dalam perkembangan sosialisme di Uni Soviet dan Tiongkok, sebagian besar praktik ini diambil sebagai tanggapan terhadap perkembangan dan kekerasan dramatis yang membutuhkan mekanisme lebih cepat untuk mengambil keputusan. Tujuan yang melingkupi praktik ini adalah untuk mendorong partisipasi dan perdebatan, serta untuk tidak menyalahkan si ketua.[1]
Konsepsi dan praktik Vladimir Lenin
[sunting | sunting sumber]Bagian dari seri |
Leninisme |
---|
Tulisan What Is to Be Done? pada 1902 secara populer dipandang sebagai tulisan pelopor sentralisme demokratik. Pada waktu tersebut, sentralisme demokratik umumnya dipandang sebagai seperangkat prinsip untuk pengorganisasian partai buruh revolusioner. Namun, model Vladimir Lenin untuk partai semacam itu yang dia diskusikan berulang kali sebagai "sentralis demokratik" adalah Partai Demokrat Sosial Jerman, yang terinspirasi dari pernyataan demokrat sosial Jean Baptista von Schweitzer. Lenin menggambarkan sentralisme demokratik sebagai terdiri dari "kebebasan berdiskusi, kesatuan aksi".[2]
Doktrin sentralisme demokratik berfungsi sebagai salah satu sumber perpecahan antara Bolshevik dan Menshevik. Menshevik mendukung disiplin partai yang lebih longgar dalam Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia pada 1903, seperti halnya Leon Trotsky dalam Our Political Tasks,[3] meski Trotsky kemudian bergabung dengan kelompok Bolshevik pada 1917.
Kongres Ketujuh Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia (Bolshevik) yang diadakan di Petrograd antara 26 Juli - 3 Agustus 1917 mendefinisikan sentralisme demokratik sebagai berikut:
- Bahwa semua badan pengarah Partai, dari atas ke bawah, harus dipilih.
- Badan Partai tersebut wajib memberikan laporan berkala tentang aktivitas mereka kepada organisasi-organisasi Partai masing-masing.
- Bahwa harus ada disiplin Partai yang ketat dan subordinasi minoritas terhadap mayoritas.
- Bahwa semua keputusan badan yang lebih tinggi harus mengikat secara absolut kepada badan yang lebih rendah dan kepada semua anggota Partai.[4]
Setelah Partai Komunis sukses mengkonsolidasikan kekuatan sesudah Revolusi Oktober dan Perang Saudara Rusia, pimpinan Bolshevik, termasuk Lenin, mengesahkan pelarangan pembentukan faksi di partai sebagai Resolusi No. 12 dari Kongres Partai Ke-10 pada 1921. Resolusi ini disahkan pada sesi pagi tanggal 16 Maret 1921.[5] Pendukung Trotsky kadang mengklaim bahwa larangan ini dimaksudkan hanya sementara, tetapi tidak ada indikasi dalam diskusi Kongres Partai mengenai hal itu.[6]
Kelompok Sentralisme Demokratik adalah kelompok di Partai Komunis Uni Soviet yang menganjurkan berbagai konsep demokrasi partai.
Argumen dukungan
[sunting | sunting sumber]Dalam On Party Unity, Lenin berpendapat bahwa sentralisme demokratik mencegah faksionalisme. Dia berpendapat faksionalisme menyebabkan hubungan yang kurang bersahabat di antara anggota dan itu dapat dieksploitasi oleh musuh-musuh partai.
Pada masa Brezhnev, sentralisme demokratik djelaskan dalam Konstitusi Soviet 1977 sebagai prinsip untuk mengatur negara: "Negara Soviet diatur dan berfungsi berdasarkan prinsip sentralisme demokratik, yaitu pemilihan semua badan otoritas negara dari tingkat terendah hingga yang tertinggi, pertanggungjawaban mereka kepada rakyat, dan kewajiban badan yang lebih rendah untuk mematuhi keputusan badan yang lebih tinggi". Sentralisme demokratik menggabungkan kepemimpinan pusat dengan inisiatif dan aktivitas kreatif lokal serta dengan tanggung jawab masing-masing badan dan pejabat negara untuk pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka.
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Dua puluh satu kondisi yang diberikan oleh Komunis Internasional kepada semua partai sosialis pada 1920
- Otonomi
- Blanquisme
- Tanggung jawab kolektif kabinet, konsep serupa di pemerintahan parlementer
- Sentralisme Kolektif Demokratik, menggabungkan sentralisme demokratik dengan kolektivisme
- Sistem partai dominan
- Politik Blok Timur
- Federalisme
- Negara satu partai
- Sentralisme organik
- Spontanitas revolusioner
- Vanguardisme
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Mao Tse Tung (1944). "Mao Tse Tung Quotations from Mao Tse Tung 15. Democracy in the Three Main Fields". Diakses tanggal 9 August 2002.
- ^ Vladimir Lenin (1906). "Report on the Unity Congress of the R.S.D.L.P." Diakses tanggal 9 August 2008.
- ^ Leon Trosky (1904). "Our Political Tasks". Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 March 2007. Diakses tanggal 9 August 2008.
- ^ History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks). Short Course (1939). New York. International Publishers. p. 198.
- ^ Protokoly (1933). ed. 585–7; 1963 ed. 571–573.
- ^ Protokoly (1933) ed. 523–548.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- On Party Unity. Vladimir Lenin.
- On Democratic-Centralism & The Regime. Leon Trotsky.
- Notes on democratic centralism. Tony Cliff. June 1968.
- Bolshevism, Fraudulent Practice Of Democratic Centralism. Albert Weisbord. 1976.
- On Democratic Centralism. PL Magazine. 1982.
- On democratic centralism. Mick Armstrong. 2000.
- Democratic Centralism.
- Our view of democratic centralism must change by Paul and Malcolm Saba.