Majelis Ulama Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Majelis Ulama Indonesia
مجلس العلماء الإندونيسي
Tanggal pembentukan26 Juli 1975
JenisOrganisasi
TujuanKeagamaan Islam
Kantor pusatJalan Proklamasi No.51 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Wilayah layanan
Indonesia
Ketua Umum
KH Ma'ruf Amin
Situs webmui.or.id

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; Arab: مجلس العلماء الإندونيسيMajlis al-ʿUlama' al-Indunīsī) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.[1] Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan,[2] penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam,[3] dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.[4]

Peran

Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum MUI:

  1. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
  2. Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional.
  3. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.[5]

MUI bertindak sebagai antarmuka antara pemerintah Indonesia yang sekuler, dan masyarakat Islam.

Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya Suharto telah memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks. MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam; melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia.[6]

MUI (khususnya sejak kejatuhan Suharto) telah memberikan pendapat dan mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah, mulai dari peran Tentara Indonesia dalam pemerintahan, penerimaan publik terhadap tarian bintang pop Inul Daratista, hingga hukum berdosanya pembakar hutan ilegal.[7][8]

Tugas

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:[9]

  1. sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
  2. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
  3. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
  4. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
  5. sebagai perumus konsep pendidikan Islam
  6. sebagai pengawal konten dalam media massa
  7. sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan

Ketua Umum

{{{post}}}
Petahana
K.H. Ma'ruf Amin

sejak 27 Agustus 2015
Masa jabatan5 tahun dan dapat dipilih satu kali jabatan
Dibentuk26 Juli 1975
Pejabat pertamaProf. Dr. K.H. Abdul Malik Karim Amrullah
Situs webwww.mui.or.id

Berikut ini adalah daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat sejak 1975 sampai sekarang.[10] <onlyinclude>

No. Ketua MUI Mulai menjabat Akhir menjabat Periode Musyawarah
Nasional
Ket. Representatif
1
Buya hamka.jpg Buya Hamka
26 Juli 1975
19 Mei 1981
1
Munas MUI I
(1975)
Masjumi
Muhammadiyah
2
Syukri Ghozali.jpg K.H. Syukri Ghozali
24 Juli 1981
20 September 1984
2
Munas MUI II
(1981)
NU
3
Hasan Basri MUI.jpg K.H. Hasan Basri
1984
1985
Fait Accompli
Masjumi
Muhammadiyah
1985
1990
3
Munas MUI III
(1985)
4
Pak-kiai-aliyafie.jpg Dr. K.H. Muhammad Ali Yafie
1990
1995
4
Munas MUI IV
(1990)
NU
1995
2000
5
Munas MUI V
(1995)
5
Achmad sahal mahfudz.jpg Dr. (HC). K.H. Mohammad Achmad
Sahal Mahfudz
29 Juli 2000
28 Juli 2005
6
Munas MUI VI
(2000)
MasjumiNU
28 Juli 2005
25 Juli 2010
7
Munas MUI VII
(2005)
[11]
25 Juli 2010
24 Januari 2014
8
Munas MUI VIII
(2010)
[12]
6
Prof. Dr. Din Syamsuddin.jpg Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin, MA
18 Februari 2014
27 Agustus 2015
Fait Accompli
Muhammadiyah
7
K.H. Ma'ruf Amin
27 Agustus 2015
Petahana
9
Munas MUI IX
(2015)
[13]
NU

Konflik

MUI adalah organisasi yang didanai pemerintah yang bertindak secara independen. Namun dalam beberapa kasus, MUI diminta untuk melegitimasi kebijakan pemerintah. Contoh dari kasus ini (yang akhirnya menyebabkan gesekan dalam tubuh MUI sendiri) adalah permintaan pemerintah agar MUI mendukung program Keluarga Berencana. Pemerintah terpaksa meminta dukungan dari MUI karena banyak kalangan keagamaan menolak beberapa aspek dari program ini.[14]

Fatwa-fatwa MUI

Lihat pula

Referensi

  1. ^ "Profil MUI". mui.or.id. 8 Mei 2009. Diakses tanggal 5 Desember 2016. 
  2. ^ "MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat". Republika Online. Diakses tanggal 5 Desember 2016. 
  3. ^ Warsidi, Adi (6 Februari 2016). "MUI Fatwakan Gafatar Sesat, Begini Kata Ulama Aceh". Tempo Nasional. Diakses tanggal 5 Desember 2016. 
  4. ^ "MUI Larang Wanita Bersuami Pajang Foto di Medsos". news.okezone.com. Diakses tanggal 5 Desember 2016. 
  5. ^ “Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia”, in: Ingrid Wessel (Hrsg.), Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts. Hamburg: Abera-Verlag, 1996, pp. 19-34.
  6. ^ Gillespie, P 2007, "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa N0. 7" Journal of Islamic Studies Vol 18, No. 2 pp. 202-240.
  7. ^ Gillespie, P 2007, "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa N0. 7" Journal of Islamic Studies Vol 18, No. 2 pp. 202-240.
  8. ^ Forest-burning is a sin, says Indonesian Islamic council, BBC News, 14 Sept 2016
  9. ^ Hafidhudin, Didin (6 September 2015). "Tujuh Tugas MUI untuk Mengawal Umat dan Bangsa". Republika Online. Diakses tanggal 5 Desember 2016. 
  10. ^ "Sejarah MUI: Daftar Ketua MUI". Majelis Ulama Indonesia. Diakses tanggal 9 Februari 2019. 
  11. ^ "KH Sahal Mahfudz Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum MUI 2005-2010". Nahdlatul Ulama. 29 Juli 2005. Diakses tanggal 9 Februari 2019. 
  12. ^ "Inilah Susunan Pengurus MUI Periode 2010-2015". Nahi Mungkar. 28 Juli 2010. Diakses tanggal 9 Februari 2019. 
  13. ^ Jajeli, Rois (27 Agustus 2015). "KH Ma'ruf Amin Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Pusat 2015-2020". detikNews. Diakses tanggal 9 Februari 2019. 
  14. ^ “Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia”, in: Ingrid Wessel (Hrsg.), Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts. Hamburg: Abera-Verlag, 1996, pp. 19-34.

Pranala luar