Kerusuhan Poso

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Kerusuhan Poso
Bagian dari Konflik Poso
Tanggal 25 Desember 1998 (1998-12-25) - 20 Desember 2001 (2001-12-20)
Lokasi Logo Kabupaten Poso (2015-sekarang).png Kabupaten Poso
Lambang Kabupaten Morowali (2015-sekarang).png sebagian Kabupaten Morowali
Sebab Penyerangan pemuda Muslim oleh pemuda Kristen yang mabuk di Masjid Sayo
Status Selesai
Pihak terlibat
Tokoh utama

Kerusuhan Poso (bahasa Inggris: Poso riots), adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi tiga bagian. Kerusuhan Poso I yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 29 Desember 1998, Poso II yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 21 April 2000, dan Poso III yang berlangsung pada tanggal 16 Mei hingga 15 Juni 2000).

Pada tanggal 20 Desember 2001, Deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengungsi internal[sunting | sunting sumber]

Dengan gelombang kekerasan yang terus-menerus terjadi, masyarakat melarikan diri ke daerah-daerah dengan mayoritas agama yang mereka anut: Muslim pergi ke Palu, Poso, dan kota pantai Parigi, sementara Kristen melarikan diri ke Tentena dan Napu di wilayah pegunungan, atau Manado di Sulawesi Utara. Pada bulan Januari 2002, setelah Deklarasi Malino ditandatangani, angka dari kantor pemerintah untuk mengkoordinasikan respon kemanusiaan dalam konflik memperkirakan jumlah total 86.000 pengungsi di Sulawesi Tengah. Gereja Kristen Sulawesi Tengah memperkirakan 42.000 pengungsi di basis daerah Kristen di kabupaten lainnya.[1][2]

Setelah Deklarasi Malino, ada beberapa kemajuan tentatif. Pada akhir Februari, 10.000 pengungsi telah kembali ke rumah, sebagian besar ke kota Poso, kecamatan Poso Pesisir, Lage, dan Tojo.[3] Pada bulan Maret 2002, Human Rights Watch menemukan bahwa banyak keluarga yang dengan ragu mengirimkan anggota keluarga laki-laki untuk kembali dan membersihkan reruntuhan dengan membangun rumah sementara, sambil menunggu untuk melihat jika situasi tetap stabil. Beberapa juga menunggu akhir tahun sekolah. Sejak itu jumlah pengungsi mulai menurun, dan perlahan-lahan, berkurang. Kantor Kesejahteraan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso melaporkan bahwa pada pertengahan Juli 2002, 43.308 orang telah kembali ke rumah, sekitar 40 persen dari perkiraan 110.227 pengungsi.[4]

Ada dua pengecualian penting untuk tren positif ini. Kekerasan baru sering membuat warga yang trauma untuk kembali melarikan diri ke daerah yang aman. Misalnya, bentrokan pada bulan Agustus 2002 memaksa sekitar 1.200 orang untuk mencari perlindungan di Tentena. Upaya pemerintah atau individu untuk membangun kembali telah terhambat oleh putaran baru kekerasan di seluruh krisis. Beberapa orang mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka telah melihat rumah mereka hancur lebih dari sekali, dan barak yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan TNI pada tahun 2000 sering menjadi sasaran dalam serangan. Warga Kristen di Tentena juga tidak punya rencana untuk membongkar tempat penampungan mereka yang susah payah dibangun, jika mereka membutuhkan tempat perlindungan di masa depan.[5]

Pengecualian penting lainnya berkaitan dengan pengungsi yang termasuk minoritas di daerah asalnya. Pengungsi Muslim dari Tentena mengatakan kepada Human Rights Watch di Palu bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk pulang ke rumah, meskipun sisa-sisa dari dua puluh empat orang Muslim tidak pernah meninggalkan dan melaporkan situasi aman.

Beberapa pengungsi diberi akses ke tanah di daerah baru mereka, seperti daerah Nunu di Palu, dan mampu mendukung diri mereka sendiri melalui kegiatan pertanian. Pengungsi Kristen di Tentena membangun perumahan yang luas dan banyak menemukan pekerjaan di pasar kota, yang baik secara ekonomi karena perjalanan ke pasar lain dibatasi. Di daerah dengan tanah atau pekerjaan yang langka, kondisi justru jauh lebih buruk.

Sebuah LSM lokal melaporkan pada Agustus 2002 bahwa kebutuhan dasar pengungsi tidak terpenuhi, seperti kurangnya nutrisi dan gizi pada anak, serta diare yang meluas, penyakit kulit, dan tetanus dari luka tembakan.[6] Dalam sebuah penilaian kesehatan mental oleh pemerintah pada tahun 2001, mengindikasikan bahwa lebih dari 55 persen dari mereka yang mengungsi menderita masalah psikologis, sedangkan masalah kesehatan utama adalah malaria, gangguan pernafasan, masalah lambung-usus, dan penyakit kulit.[7][a]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pengungsian Internal menyatakan bahwa pemerintah memiliki "tugas dan tanggung jawab utama untuk menetapkan kondisi, serta menyediakan sarana yang memungkinkan pengungsi untuk kembali secara sukarela, dengan aman dan bermartabat, ke rumah mereka... atau bermukim kembali secara sukarela di bagian lain negara itu".[8]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Estimates of the government Implementation Coordination Unit (Satkorlak)". Januari 2002. 
  2. ^ "Crisis Center of the Central Sulawesi Christian Church". Desember 2001. 
  3. ^ "Police Head to Poso to Help Disarm Factions". The Jakarta Post. 25 Februari 2002. 
  4. ^ "Forkom Gantikan Pokja Malino di Poso". Kompas. 4 Agustus 2002. 
  5. ^ "Konflik Poso Akan Diserahkan ke Wapres". Nuansa Pos. 6 Juli 2002. 
  6. ^ "Kondisi Pengungsi di Kamp Kec. Lage, Kec. Pamona Utara, Pamona Timur, Poso Pesisir, Pamona Selatan, dan Lore Utara, Kabupaten Poso". LPS-HAM. Agustus 2002. 
  7. ^ "Background information on the IDP situation in Indonesia". Norwegian Refugee Council. 28 Agustus 2002. 
  8. ^ "UN Guiding Principles on Internal Displacement, U.N. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998)". Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1998. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]